Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya kepada Kelurahan.

Ara menyatakan akan mengunjungi kembali Tanah Tinggi hari Selasa (11/3) pukul 16.00 WIB.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

Semula rencananya renovasi rumah Nenek Hasna ditargetkan rampung pada Februari 2025. Namun, kini renovasinya akan dilakukan sekaligus dalam program renovasi 500 RTLH.

"(Renovasi rumah Bu Hasna belum selesai atau gimana?) Masa cuma satu aja kan sekaligus semuanya. Tetangganya gimana? Kita kan bangun semuanya sama-sama," tutur Ara.

"(Waktu itu rencana Februari 2025 rumah sudah jadi?) Iya, tapi kan mesti kebersamaan semuanya. Kita kan mesti kebersamaan semuanya, ada solusi bersama. Kan gitu kan? Ya mesti solusi yang bersama, yang adil seperti apa," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasya (10), siswa kelas 5 SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, mengaku lebih menyukai menu makanan berat yang biasanya diberikan saat Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang saat Ramadhan.

“Lebih suka nasi, tapi kan enggak bisa dimakan juga,” ucap Rasya saat dijumpai Kompas.com, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Rasya mengatakan buah kurma menjadi salah satu dari lima menu yang paling ia sukai. Selain kurma, Raysa menerima susu, buah, biskuit, dan telur rebus.

“Yang paling aku suka kurma, yang paling enggak suka telur rebus,” ungkap Rasya.

Dia menambahkan, senang mendapatkan menu MBG yang disesuaikan dengan waktu berbuka puasa, karena makanan ini dapat dinikmati saat waktu berbuka tiba.

Hal senada juga disampaikan oleh Naufal (15), siswa kelas 3 SMPN 61 Jakarta, yang menjadikan kurma sebagai makanan favorit dalam MBG edisi Ramadhan.

Dia mengungkapkan bahwa kurma adalah makanan yang jarang ditemui saat berbuka puasa di rumahnya.

“Kadang kalau di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis jadi bisa makan kurma,” ujarnya.

Naufal juga menyatakan bahwa meskipun lebih menyukai menu makanan berat, dia menyadari bahwa makanan tersebut tidak dapat dikonsumsi saat puasa karena berpotensi basi.

“Kalau nasi sih pengin, tapi namanya juga bulan puasa. Nanti kalau dikasihnya sekarang, takutnya sudah basi. Pulangnya kan jam 12.30 WIB,” tambahnya.

Sebelumnya, menu MBG di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi menyajikan nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu yang disajikan di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Menu tersebut disesuaikan dengan waktu makan siswa, mengingat nasi dan lauk-pauk berpotensi basi jika dikonsumsi di sore hari.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan. Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma.

Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan oleh pihak dapur MBG sejak awal, dan siswa diharapkan dapat membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

REPUBLIKA.CO.ID, MIMIKA -- Para siswa di Sekolah Dasar (SD) Baptis, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menyatakan, siap menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang siswa kelas 4 SD Baptis, Regina, mengemukakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus makan sehat. Hal itu karena ia bercita-cita kelak menjadi dokter.

"Sa (saya) pu (punya) cita-cita menjadi dokter. Sa mau diberi makan gratis oleh Pak Prabowo supaya bisa menjadi dokter. Sa harus sehat untuk bisa jadi dokter, terima kasih, Pak Prabowo," ujarnya di Timika, Kabupaten Mimika pada Senin (10/3/2025).

Sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Sekolah SD Baptis Pitirina Kogoya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Ohestina Usmany telah membimbing pelajar kelas 1 hingga 6. Mereka bersiap menyambut Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang menyosialisasikan program prioritas tersebut.

"Adik-adik semua harus terus semangat untuk menggapai cita-cita, dan kalau cita-citanya ingin tercapai, harus makan yang sehat, sarapan yang sehat, senang tidak jika dapat Makan Bergizi Gratis dari Pak Presiden?" tanya Lenis saat hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Seluruh siswa kelas 6 yang disapa pertama kali oleh Lenis pun menjawab serempak, "Senang!"

Selain menyosialisasikan tentang program MBG, Lenis juga memberikan beberapa pertanyaan sekaligus kuis menghafalkan Pancasila. Siswa yang berani maju dan berhasil melafalkan kelima sila Pancasila dengan tepat mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

Kepala Sekolah SD Baptis, Pitirina Kogoya, menyebutkan, sedikitnya terdapat 80 siswa di sekolah yang dipimpinnya, dengan sembilan orang guru yang mengajar setiap hari. Menurut dia, program MBG sangat membantu orang tua di wilayah Kabupaten Mimika karena mereka akan mendapatkan edukasi tentang pola gizi yang sehat dan seimbang.

"Anak-anak di sekolah ini memang sebagian besar sarapan setiap hari, tetapi mungkin belum seluruhnya paham atau mengerti gizi seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, jadi MBG ini sangat bermanfaat, kami siap menerima MBG dari Bapak Presiden," ujar Pitirina.

Kami percayakan semua mama-mama sekolah ini untuk memasak MBG bagi anak-anak

Timika, Papua Tengah (ANTARA) - Anak-anak di Sekolah Dasar (SD) Baptis, Timika, Papua Tengah, menyatakan siap menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang siswa kelas 4 SD, Regina, bercita-cita menjadi dokter, mengemukakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus makan sehat.

"Sa (saya) pu (punya) cita-cita menjadi dokter. Sa mau diberi makan gratis oleh Pak Prabowo supaya bisa menjadi dokter. Sa harus sehat untuk bisa jadi dokter, terima kasih, Pak Prabowo," ujarnya di Timika pada Senin.

Sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Sekolah SD Baptis Pitirina Kogoya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Jeni Ohestina Usmany telah bersiap sekaligus membimbing anak-anak kelas 1 hingga 6 untuk menyambut Staff Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang menyosialisasikan tentang program prioritas tersebut.

"Adik-adik semua harus terus semangat untuk menggapai cita-cita, dan kalau cita-citanya ingin tercapai, harus makan yang sehat, sarapan yang sehat, senang tidak jika dapat Makan Bergizi Gratis dari Pak Presiden?" tanya Lenis saat hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Seluruh siswa kelas 6 yang disapa pertama kali oleh Lenis pun menjawab serempak, "Senang!"

Selain menyosialisasikan tentang program MBG, Lenis juga memberikan beberapa pertanyaan sekaligus kuis menghafalkan Pancasila. Siswa yang berani maju dan berhasil melafalkan kelima sila Pancasila dengan tepat mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

Kepala Sekolah SD Baptis, Pitirina Kogoya, menyebutkan sedikitnya terdapat 80 siswa di sekolah yang dipimpinnya, dengan sembilan orang guru yang mengajar setiap hari.

Menurutnya, program MBG sangat membantu orang tua di wilayah Kabupaten Mimika karena mereka sekaligus akan mendapatkan edukasi tentang pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya.

"Anak-anak di sekolah ini memang sebagian besar sarapan setiap hari, tetapi mungkin belum seluruhnya paham atau mengerti gizi seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, jadi MBG ini sangat bermanfaat, kami siap menerima MBG dari Bapak Presiden," ujar Pitirina.

Usai berkunjung ke SD Baptis, Lenis bertolak menuju Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah.

Di aula yang dihadiri oleh kepala-kepala sekolah, tokoh masyarakat adat, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut, Lenis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling berkolaborasi dan mendukung program MBG.

"Mimika harus menjadi contoh. Kami percayakan semua mama-mama sekolah ini untuk memasak MBG bagi anak-anak kita, berkoordinasilah dengan Badan Gizi Nasional, kita buat anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan.

Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelasnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Bagaimana tanggapan Istana soal temuan utak-atik dana MBG?

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa laporan yang diterima KPK masih berupa informasi awal yang belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Hasan menyebutkan, BGN juga telah berjanji akan mengecek laporan tersebut langsung ke lapangan.

"BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa harga bahan makanan dalam program MBG bersifat actual cost, sehingga berbeda-beda di tiap wilayah.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7.000- Rp 9.000 saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan terkait kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.

"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.

"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.

"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.

Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.

Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Sumber: Kompas.com

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

(WAN)

Karawang (ANTARA) - Banjir masih merendam ratusan rumah di sekitar Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga banjir di daerah itu sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.

Wakil Bupati Karawang Maslani bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Minggu, meninjau lokasi banjir di sekitar Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.

Dalam peninjauan itu, Saan beserta rombongan menyerahkan bantuan sosial bagi warga terdampak banjir di Kampung Kampek, Desa Karangligar.

Menurut Saan, Desa Karangligar sejak sekitar 14 tahun lalu hingga saat ini masih menjadi daerah langganan banjir. Kondisi itu menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun immateriil. Sehingga perlu penanganan serius guna mengatasinya.

Ia berharap setelah proyek pengendali banjir rampung pada 2025, masyarakat Desa Karangligar tidak lagi mengalami bencana serupa di tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, selama sepekan terakhir ini ratusan warga Desa Karangligar mengungsi ke tempat yang lebih aman karena banjir merendam pemukiman mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis diotak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program makan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14 ribu.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menyebut, pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.

Dadan menyebut, pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost.

Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan.

Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelas Dadan.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).