Moskow: Pasukan Rusia mengeklaim telah berhasil merebut sebuah permukiman baru di wilayah Ukraina timur pada Selasa kemarin, sebuah langkah yang memperkuat ofensifnya yang terus berlangsung di kawasan Donetsk.

Klaim tersebut muncul di tengah aktivitas militer yang meningkat di sekitar Pokrovsk, sebuah pusat logistik strategis bagi pasukan Ukraina.

Mengutip dari Anadolu Agency, Rabu, 11 Desember 2024, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukannya berhasil merebut desa Zhovte, yang terletak sekitar 11 kilometer di selatan kota Pokrovsk.
Pokrovsk sendiri dikenal sebagai salah satu front utama dalam serangan Rusia di wilayah Donetsk, yang berbatasan langsung dengan Rusia.

Rusia kerap melaporkan kemajuan di wilayah Donetsk dalam beberapa bulan terakhir. Kawasan sekitar Pokrovsk menjadi pusat aktivitas militer yang signifikan karena posisinya yang strategis sebagai jalur logistik penting bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

Meski demikian, pihak berwenang Ukraina belum memberikan komentar terkait klaim terbaru Rusia. Hingga kini, sulit untuk memverifikasi secara independen laporan dari Rusia mengingat konflik yang masih berlangsung di kawasan itu.

Klaim terbaru ini mencerminkan terus berlangsungnya persaingan militer di wilayah timur Ukraina, di mana kedua belah pihak terus mempertahankan posisi masing-masing di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Zelensky Sebut 43 Ribu Tentara Ukraina Tewas Sejak Invasi Rusia

(WIL)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

(aqi/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan dan pembiayaan sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Wamen PKP Fahari Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Fahri pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Adapun tiga masalah yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat. Pertama adalah soal tanah dimana hal itu menjadi modal utama dalam perumahan.

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," ungkap dia.

Masalah yang kedua adalah soal perijinan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga.

Ketiga soal pembiayaan perumahan di mana hal ini juga penting dalam bidang perumahan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelas dia.

(KIE)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

Lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

"Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat," ujar dia.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D). Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans," ucap Isnawa.

Adapun kebakaran diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

Kebakaran berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta menyediakan tempat tinggal yang baru bagi warga yan terdampak banjir akibat luapan Danau Limboto, Gorontalo.

Menurut Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo, Rahmiyati Yahya, setiap tahunnya permukiman tersebut selalu terkena imbas dari luapan Danau Limboto.

“Ada 500 sampai 900 jiwa yang di situ. Jadi kalau ada luapan danau air danau itu sampai 2 sampai 3 bulan mereka harus mengungsi,” ungkap Rahmiyati dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait dan jajarannya, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, terdapat warga dari dua kecamatan yang terdampak paling parah berada di Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Limboto.

Ia mengatakan, rumah di tepi danau tersebut sempat dibangun oleh Pemerintah pada tahun 2015 silam. Namun saat ini tidak layak untuk ditempati.

“Sekarang banyak yang sudah tidak layak untuk dihuni. Jadi kami mohon perhatian dari Menteri PKP,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi Pemerintah Gorontalo, banjir akibat luapan Danau Limboto baru saja terjadi pada bulan Juli 2024 lalu.

Ketika bencana banjir tersebut terjadi, tercatat hampir 10.000 jiwa yang terdampak dan diungsikan ke tempat aman.

Tak hanya kehilangan tempat tinggal untuk sementara, beberapa warga yang berprofesi sebagai petani terancam gagal panen karena tanaman hortikulturanya rusak akibat terendam luapan air danau.

Jakarta -

Pemerintah tengah mempersiapkan penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Bonny menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Bonny mengatakan awalnya Prabowo menggagas program 3 juta rumah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Selain itu, program ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tidak menerimanya.

Bonny menghitung pemberian subsidi BBM saat ini sebesar Rp 3.000 per liter. Maka masyarakat dengan mobil tanpa sadar menerima subsidi senilai Rp 720 ribu per bulan kalau seminggu membeli 60 liter.

Bonny mengatakan Prabowo menilai masyarakat tanpa mobil pun semestinya dapat menerima subsidi juga sebagaimana asas keadilan. Prabowo pun memilih menyalurkannya berupa rumah.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Untuk itu, Bonny menyatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat tidak mampu sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Hal ini akan diwujudkan melalui peraturan presiden yang sedang dipersiapkan. Dana untuk cicilan tersebut pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gara-gara Perpres ini bank datang nggak? Bank datang. Jelas ini pembayarannya. Cuman satu kertas aja Perpres tadi jadi bankable-kan rakyat (miskin sebanyak) 25 juta. Setelah itu kalau bank datang. Siapa yang datang? developer datang, kontraktor datang. Ada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan Satgas Perumahan mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 53,6 triliun. Angka tersebut sudah termasuk cicilan tahun pertama 3 juta rumah masyarakat miskin senilai Rp 21,6 triliun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun) dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," jelasnya.

"Pak Prabowo Presiden pertama yang membangun rumah full," ucap Bonny.

Di sisi lain, Bonny mengatakan Prabowo memilih perumahan lantaran merupakan sektor yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Mengingat, sektor ini memiliki 185 subsektor atau chain supply terkait dengannya.

Menurutnya, sektor properti sendiri merupakan penyumbang PDB terbesar. Ia juga menyebutkan sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebab, penerima yang merupakan masyarakat miskin akan mempunyai rumah, yakni tambahan aset senilai Rp 100 juta.

Rumah tersebut dapat menjadi modal usaha penerima rumah untuk membuka usaha. Lalu, rumah itu juga bisa dikontrakan sebagai sumber penghasilan.

"Penerima ini akan mendapatkan kredit lagi nanti, Kur (Kredit Usaha Rakyat) dengan menjaminkan haknya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Jakarta -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan ada 15 orang yang terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban luka sudah mendapat perawatan.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa, 10 Desember 2024, sampai dengan pukul 17.45 WIB tadi sebanyak 15 pasien," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji, seperti dilansir Antara, Rabu (11/12/2024).

Isnawa mengatakan ada seorang ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara pasien rawat jalan berjumlah 14 orang.

"Pasien yang dirujuk satu jiwa itu ibu hamil, kita belum mendapatkan update-nya karena nanti dikabari lebih lanjut oleh tim ambulans gawat darurat (AGD). Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat," ujar Isnawa.

Dari 15 orang yang terluka, kata Isnawa, sebanyak tiga orang berusia 6 hingga 18 tahun, tujuh orang usia 19 sampai 45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun. Isnawa mengatakan petugas Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan empat ambulans gawat darurat dan sembilan petugas di lokasi. Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Lalu juga menyiapkan tim puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans," ucap Isnawa.

Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Kebakaran diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

"Kebakaran di kawasan Kemayoran ini diduga dari rumah Pak J yang bekerja sebagai pengumpul rongsokan plastik," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal.

Kebakaran tersebut berawal dari adanya percikan api dari rumah yang dijadikan pengepul rongsokan plastik milik warga berinisial J. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menyebabkan 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT), yakni 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 di RW 05 terdampak.

Simak Video Kebakaran di Kebon Kosong: 200 Rumah Terbakar, 600 KK Terdampak

[Gambas:Video 20detik]

(haf/imk)

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan untuk program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan negara akan membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah.

Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.

Soal pagu anggaran sebesar Rp 5,274 triliun untuk Kementerian PKP, Bonny menjelaskan itu masih menggunakan rencana APBN berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Waktu Pak Jokowi pidato di 16 Agustus 2024 itu Presiden harus melaporkan pertanggungjawabannya dan harus mengumumkan rencana APBN tahun 2024-2025. Waktu itu Perumahan itu masih dalam PUPR. Lah Pak Prabowo belum dilantik, sehingga ditaruh lah kebutuhan PUPR itu sekitar 14 atau 16 triliun lah terdiri dari 5 triliun PR," jelasnya.

"Nah sewaktu Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo membuat Kementerian Perumahan, sehingga anggarannya adalah dari PUPR itu disisikan Rp 5 triliun itu dari PU. Itu adalah anggaran operasional," sambungnya.

Anggaran operasional ini seperti gaji pegawai kementerian dan perjalanan dinas. Anggaran tersebut belum termasuk program 3 juta rumah. Untuk itu, Satgas akan mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian membutuhkan Rp 53,6 triliun.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Bonny mengatakan tahap awal adalah mengejar terbitnya perpres agar anggaran bisa mendapat tambahan anggaran.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)