KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena di Kabupaten Manokwari menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 212 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Manokwari:

1. Amban Hill2: Tipe 36/105

   Perumahan pertama terletak di Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dikembangkan oleh PT Irman Jaya Martabek dengan banderol Rp 194 juta.

   Setiap rumah dibangun seluas 36/105 meter persegi. Dari total 129 rumah, masih tersedia 29 unit lagi.

2. Yasmin Park Residance: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Niki Sae Griya Tirta dan terletak di Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

   Dengan luas 36/117 meter persgei, masing-masing unit dijual seharga Rp 205 juta. Sampai saat ini masih tersedia 3 rumah lagi.

3. Sogun Permai 5: Tipe 36

   Berlokasi di Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, perumahan ini dikembangkan oleh PT Fulica Land, dengan banderol Rp 212 juta.

   Setiap unit dirancang dengan luas 36/105 meter persgei. Dari total 72 rumah yang dipasarkan, masih tersedia 2 unit lagi.

4. Green City Maripi: Tipe 36

   Terletak di Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, perumahan ini dibanderol Rp 212 juta.

   PT Binar Tri Sakti membangun masing-masing rumah dengan luas 36/88 meter persegi. Sampai saat ini masih tersisa 25 unit lagi.

5. Griya Indah: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Vanessa Kessia Indah yang berlokasi di Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

   Terdapat total 46 rumah dengan luas 36/95 meter persegi seharga Rp 212 juta. Hingga saat ini masih tersisa 38 rumah lagi.

Jakarta -

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meninjau pemberian makan Bergizi Gratis di Pulau Bangka. Riza menyebut penerima manfaat program ini paling banyak berada di desa.

"Kami dari Kementerian Desa hadir bersama dengan Pemerintah Provinsi, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, tentu yang paling penting adalah kepala desa, perangkat desa hadir disini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung," katanya di Bangka Tengah (Bateng), Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Wamendes datang ke Pulau Bangka dalam rangka program pemberian Makan Bergizi Gratis, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Anak. Peninjauan itu dilaksanakan di SDN 10 Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah.

Riza meminta desa dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata dia, selain untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi, program ini nanti dapat meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Bangka Belitung termasuk provinsi yang siap mendukung dan melaksanakan program bapak Presiden yaitu program makan siang bergizi gratis di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, insyaallah ini menjadi contoh yang baik," tutur Wamendes.

"Hal ini menjadi bagian yang penting karena tidak kurang dari 73% penduduk Indonesia ada di desa. Itu artinya penerima manfaat dari program makan bergizi gratis tentu yang paling banyak justru ada di desa," timpalnya.

Riza berharap seluruh pihak dapat berperan aktif, terutama perangkat desa dan Bumdes agar dapat menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis, tanpa membeli dari provinsi lain. Tujuannya adalah agar program berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh program-program Kementerian Desa termasuk pemanfaatan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan Permendes/aturan yang ada, kebutuhan yang ada, yang diterapkan sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pembangunan desa-desa di Bangka Belitung," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makan siang bergizi gratis itu. Ia meminta Bupati/Wali Kota melalukan simulasi program tersebut sebelum dimulai 2025.

"Sesuai arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai di tahun 2025. Namun untuk menyiapkan itu, Saya minta Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," kata Sugito singkat kepada wartawan.

(mud/mud)

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Sorong menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 212 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Sorong:

1. Ikp Residence: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Sorong Timur, Kota Sorong. Dikembangkan PT Indo Karya Papua, rumah-rumah ini ditawarkan seharga Rp 205 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/80 meter persegi. Sebanyak 14 unit telah terjual, dan menyisakan 8 rumah lagi.

2. Aqwa Mulia Residence 02: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Aqwa Zhubari Mandiri, dan terletak di Sorong Timur, Kota Sorong.

   Dengan luas 36/105 meter persegi, rumah-rumah ini ditawrakan seharga Rp 212 juta. Sampai saat ini masih tersedia 19 rumah lagi.

3. Apernas Purnama Residence 2: Tipe 36/80

   Berlokasi di Sorong Timur, Kota Sorong, perumahan ini dikembangkan oleh PT Ramajaya Mega Perkasa, dengan banderol Rp 212 juta.

   Setiap rumah dibangun dengan luas 36/80 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 11 unit lagi.

4. Arjuna Permai: Tipe 36/80

   Terletak di Sorong Timur, Kota Sorong, perumahan ini dibangun oleh PT arjuna Perkasa Abadi dengan banderol Rp 212 juta.

   Masing-masing unit dirancang seluas 36/80 meter persgei. Sampai saat ini masih tersedia satu unit lagi.

5. Bumi Sakinah Permai: Tipe Bumi Sakinah Permai

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bukit Sakinah Azzahra yang berlokasi di Sorong Timur, Kota Sorong.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/80 meter persegi dengan banderol rp 212 juta. Dari total 12 rumah yang ditawrakan, masih ada satu unit lagi.

Jakarta: Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan.

Sebagai kota transit, perekonomian Kota Binjai ditopang empat lapangan usaha, yakni perdagangan, industri, konstruksi, industri pengolahan, dan real estate.

Binjai juga menawarkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, Harga termurah yang ditawarkan yakni Rp140 jutaan.

Jika kamu sedang mencari rumah di Kota Binjai, Sumatera Utara. Berikut adalah rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Tapera.

Rekomendasi rumah murah di Binjai

Perumahan subsidi di Binjai. Foto: Sikumbang Tapera

1. Buana Yudha Residence 6 Tahap 2

Perumahan ini berlokasi di Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Perumahan yang dibangun Buana Alam Yudha ini memiliki 215 unit.
Rumah subsidi seharga Rp162 juta ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 81 meter persegi lengkap dengan dua kamar tidur serta satu kamar mandi.

Secara spesifikasi, atap perumahan tersebut berbahan dari seng metal, dinding bata plester, lantai keramik, dan beton bertulang.

2. Prima Asia Residence

Perumahan ini terletak di Jati Makmur, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatra Utara. Dibangun oleh Property Asia Suksesindo memiliki 114 unit rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas lahan 36 meter persegi dan luas bangunan 63 meter persegi, masing-masing rumah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifik, rumah ini memiliki atap rangka baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Perumahan jati indah

Perumahan yang berlokasi di Suka Maju, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara memiliki 81 unit rumah subsidi dengan Harga Rp140 juta.

Perumahan subsidi yang dibangun oleh Putra Raja Barat ini memiliki luas lahan 84 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi, dan dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifik, rumah ini memiliki atap rangka baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Baitussalam Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dibangun Surya Indah Berjaya, perumahan ini memiliki 81 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Perumahan ini memiliki luas lahan 91 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi, serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini memiliki spesifikasi di antaranya atap baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi beton cor.

5. Mahkota Residence

Perumahan yang dibangun oleh Mahkota Indokreasi Property ini berlokasikan di Mencirim, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Perumahan ini memiliki 67 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta. Perumahan ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi yang dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifikasi, rumah ini memiliki atap berbahan seng genteng metal, dinding bata plester, lantai dari keramik, serta pondasi dari beton bertulang.

(KIE)

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Teluk Bintuni menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 234 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Teluk Bintuni:

1. Bintuni Bless Residence: Tipe Standar

   Perumahan pertama terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikembangkan PT Nauli Bintuni Jaya, rumah-rumah ini dibanderol Rp 234 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 10 rumah lagi.

2. Bintuni Indah Regency: Tipe 36/2023

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Sukses Pratama dan terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

   Dengan luas 36/119 meter persgei, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 234 juta. Hingga kini, masih tersedia 198 unit lagi.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

(abr/das)

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

(abr/das)

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

Milisi Suriah menyerukan pasukan keamanan Presiden Bashar Al Assad untuk mendaftar ke "pusat permukiman."

Dalam sebuah pernyataan, Komando Operasi Militer selaku koalisi milisi di Suriah termasuk Hayat Tahrir Al Sham (HTS) mengumumkan pembukaan "pusat permukiman untuk anggota rezim kriminal di Homs."

Mereka yang pernah menjadi pasukan keamanan untuk Al Assad diminta mendatangi pusat permukiman tersebut sebelum tanggal 14 Desember 2024.

"Semua pasukan rezim Assad perlu mengunjungi pusat untuk menyelesaikan prosedur penyelesaian dan menerima ID sementara sebelum Sabtu 14 Desember 2024," demikian pernyataan milisi, seperti dikutip CNN.

Para pasukan keamanan diwajibkan membawa dokumen, peralatan, dan barang-barang resmi mereka selama bertugas di masa pemerintahan Al Assad. Mereka akan dituntut jika tidak menyerahkan secara lengkap maupun memberikan informasi palsu.

Pada Senin (9/12), milisi Suriah mengeluarkan amnesti umum bagi tentara wajib militer Suriah dengan menyatakan bahwa mereka "diberikan keselamatan hidup dan setiap bahaya terhadap mereka sangat dilarang."

Namun, amnesti tidak berlaku untuk tentara yang bertugas secara sukarela.

Milisi Suriah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12) usai merebut ibu kota Damaskus.

Penggulingan itu terjadi sangat cepat dalam waktu kurang dari dua pekan setelah milisi yang dipimpin Hayat Tahrir Al Sham melancarkan perlawanan pada 27 November.

Upaya penggulingan ini sebetulnya telah terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu. Suriah dilanda perang saudara selama 13 tahun buntut dominasi kekuasaan al-Assad.

Kini, pemerintahan Suriah akan dipegang sementara oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali. Al-Jalali telah ditunjuk oleh milisi untuk mengawasi jalannya kementerian dan lembaga hingga pemerintahan baru menyelesaikan masa transisi.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.