Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pasar-pasar tempat masyarakat menjual komoditas mereka lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Selama ini orang malas menanam (secara serius), karena yang belinya tidak ada. Nah sekarang pasar dihadirkan langsung oleh Presiden di setiap tempat Makan Bergizi Gratis," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis.

Menurut Helmi dapur umum program Makan Bergizi Gratis mengambil bahan pokok yang dimasak dan buah-buahan dibeli dari produk-produk sekitar.

"Prosesnya (penyediaan MBG) luar biasa mulai dari proses menerima bahan makanan, termasuk buah-buahan semuanya dipilih betul-betul, standarnya internasional, dan sumbernya dari lingkungan sekitar, akhirnya manfaatnya itu bukan hanya untuk siswa tapi juga wilayah sekitar," kata dia.

Gubernur menyatakan masyarakat juga semakin semangat membangun pertanian mereka karena sekarang memiliki pasar yang pasti. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat tentunya juga meningkat.

Dukungan terhadap program pemerintah Prabowo - Gibran memberikan makanan gizi gratis untuk anak anak terus digeber di sejumlah daerah. Di Bengkulu, Polda Bengkulu membangun dapur MBG berskala internasional dan akan melayani ribuan anak anak.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi dapur umum penyedia paket MBG di Bengkulu. Menurut dia fasilitas dapur umum yang yang ada di Bengkulu sangat higienis, rapi dan dikelola oleh tenaga tenaga yang terlatih.

"Ini terbaik dan pertama di Sumatera, dan Bengkulu terdepan mendukung program bapak presiden," kata dia

Dapur MBG tersebut menurut gubernur sebagai bukti dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan anak anak yang sehat dan berprestasi sebagai investasi negara masa depan.

"Bila masih ada kekurangan sana sini, banyak kritik menyalahkan kita anggap vitamin dan tidak boleh berhenti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara" kata Helmi Hasan.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menyebut dapur tersebut akan melayani 3.179 anak anak usia TK, SD hingga SMP yang tersebar pada tujuh sekolah di Kota Bengkulu. Dapur akan secara resmi menyalurkan makanan bergizi gratis kepada ribuan anak anak sekolah pada tanggal 28 April 2025 ini.

"Ini adalah bentuk kesiapan dan secara prakteknya akan dimulai tanggal 28 April," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana dengan lancar ke yayasan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta.

Namun, meskipun dana hampir Rp 1 miliar sudah diterima, mitra MBG di Kalibata mengaku belum dibayar.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan," ujar Irma, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," kata dia lagi.

Apa Alasan Yayasan Tidak Membayar Mitra MBG di Kalibata?

Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak yayasan, Irma menemukan bahwa alasan yang disampaikan oleh yayasan terkait belum dibayarnya mitra adalah karena kuitansi pembelian bahan makanan yang tidak lengkap.

Pihak yayasan mengklaim telah melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan program MBG.

Meski demikian, Irma berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak membayar mitra yang sudah bekerja.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari BGN mengenai masalah ini.

DPR juga mendesak agar ada perbaikan dalam tata kelola distribusi serta pembayaran agar kwejadian serupa tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalkan agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," tambah Irma.

Mitra MBG Tanggung Kerugian Hampir Rp 1 Miliar

Kasus ini muncul setelah laporan dari Ira Mesra, mitra dapur MBG di Kalibata, yang mengungkapkan dugaan penggelapan dana MBG oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di Jakarta Selatan.

Dana operasional dapur MBG, senilai Rp 386.500.000 yang sudah diterima oleh yayasan dari BGN, diduga tidak disalurkan kepada mitra.

Ira telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," ujar kuasa hukum Ira, Danna Harly.

Menurut Harly, Yayasan MBN mengklaim bahwa Ira masih memiliki utang sekitar Rp 45 juta, dengan alasan ada invoice yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, Harly membantah klaim tersebut, karena semua biaya operasional telah ditanggung sendiri oleh Ira.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dari dua tahap pelaksanaan program MBG ini diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware," kata Harly.

"Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ujarnya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan".

Kudus (ANTARA) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini memiliki tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ada tambahan dua dapur dan mulai beroperasi untuk menyalurkan paket menu makan bergizi terhadap ribuan pelajar di Kabupaten Kudus.

"Dua dapur MBG yang baru tersebut, yakni di Kecamatan Jekulo dan Kota sehingga menambah jumlah sasaran menjadi 9.081 siswa yang dilayani tiga dapur MBG," kata Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi ditemui usai halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, satu dapur MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Kudus hanya melayani 3.263 siswa, kini ada tambahan dua dapur jumlahnya semakin bertambah.

Jika dapur MBG di Kecamatan Mejobo beroperasi mulai Januari 2025, maka dua MBG tambahan mulai beroperasi pekan ini.

Adapun total sekolah yang dilayani yang tersebar di tiga kecamatan berjumlah 45 sekolah.

Rinciannya, untuk Kecamatan Mejobo terdapat 16 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK dengan jumlah sasaran 2.942 orang.

Sementara SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi yang ada di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, melayani 14 sekolah dari tingkat KB hingga SMP/MTs dengan sasaran 3.109 siswa. Sedangkan SPPG BGN Mitra Jepangpakis, Kecamatan Jati, melayani 15 sekolah dari TK hingga SMA dengan sasaran 2.967 siswa.

Ia memastikan semua dapur MBG yang ada di Kabupaten Kudus dibayar lunas, sehingga tidak ada tunggakan.

"Kami mengimbau masyarakat jika ada pihak yang menawarkan kerja sama terkait MBG silakan menghubungi kami untuk memastikan kebenaran informasinya, guna menghindari kemungkinan adanya penipuan," ujarnya.

Untuk menu makan yang disajikan dari ketiga dapur MBG tersebut, berbeda-beda karena ada yang menyajikan lauk ayam, ikan fillet atau potongan, dan ikan asam manis. Sedangkan buah-buahan yang disajikan juga berbeda-beda karena ada yang semangka, pisang, dan pepaya.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperketat pengawasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan didistribusikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mencegah kasus keracunan.

Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang, Kamis, mengatakan guru akan mencicipi menu MBG itu sebelum didistribusikan kepada para siswa sebagai upaya meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

"Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru," katanya.

Kepada pengelola atau vendor penyedia menu MBG, kata dia, diharapkan lebih memperhatikan dalam pengawasan pada makanan itu, apalagi tidak semua siswa menyukai menu yang disajikan.

"Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya kasus keracunan pada siswa maka kami memperketat pengawasan menu MBG," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan usai mendapatkan laporan pihaknya segera bergegas melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil beberapa sampel untuk diperiksa.

Berdasar data hingga per 16 April 2025 disebutkan ada 60 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan dengan ditandai mual, muntah, dan perut sakit.

"Penyebab masih dipelajari karena kami telah mengirim spesimen ke BP Labkesmas Semarang. Alhamdulillah, anak sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan di SDN 004 Samarinda Utara mulai Senin, 14 April 2025.

Kegiatan ini dimulai setelah libur Idul Fitri dan disambut antusias oleh siswa serta pihak sekolah.

Wakil Kepala Sekolah SDN 004 Samarinda Utara, Tajuddin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan lancar sejak hari pertama.

“Alhamdulillah, kita sudah mulai di minggu ini, sejak Senin tanggal 14 April. Sampai hari ini, di hari keempat, program makan gratis ini sudah berjalan baik sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran pasca-libur,” ujar Tajuddin kepada Kompas.com pada Kamis (17/4/2025).

Selama bulan puasa, meskipun siswa tetap masuk sekolah, makanan yang dibagikan diganti dengan makanan tahan lama seperti susu, buah, kurma, dan sereal.

Hal ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan asupan bergizi tanpa mengganggu ibadah puasa.

Program MBG di sekolah ini menyasar lebih dari 500 siswa.

Pembagian makanan dilakukan dalam beberapa sesi yang disesuaikan dengan jadwal masuk dan kelas para siswa.

"Kelas 1 diberikan sekitar pukul 08.00, kelas 2 pukul 10.00, kelas 5 dan 6 pukul 12.00, sedangkan untuk kelas siang 3 dan 4 dibagikan antara pukul 12.30 hingga 13.00," jelas Tajuddin.

Terkait kendala, pihak sekolah mencatat bahwa beberapa siswa memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu.

Namun, hal tersebut dapat diantisipasi.

“Anak-anak yang alergi makanan tertentu seperti telur atau ayam, kami catat dan komunikasikan ke penyedia makanan agar diberikan menu pengganti seperti ikan atau bahan lain yang aman,” kata Tajuddin.

Salah satu siswa kelas 5, Alya Hafizhah Afifah, juga mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

“Makannya jadi lebih teratur, makannya pas istirahat di sekolah. Menunya enak, sesuai selera," kata Alya.

Alya juga menyadari bahwa program makan bergizi gratis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat di sekolah-sekolah.

"Makanannya dari Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo, makasih, makannya enak, saya suka,” ucap Alya sambil tersenyum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan tiga "si" bagi siswa sekolah saat mengunjungi Peternakan Dairy Nusa Indonesia di Sumedang, Jawa Barat, dan SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 1 Kota Cimahi.

"Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah yang nanti muaranya ke peningkatan prestasi," kata Dedek Prayudi di Sumedang pada Kamis.

Dari segi partisipasi, lanjutnya, anak-anak yang tadinya tidak terdaftar di sekolah menjadi terdaftar. Ketika sang anak pergi ke sekolah, beban orang tua menjadi berkurang untuk memberi satu makanan bergizi bagi anak karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

"Setidaknya itu sepertiga dari kebutuhan harian, karena kan dari makan tiga kali sehari, yang sekali sudah diberikan pemerintah," ucapnya.

Sedangkan dari segi absensi, menurutnya, dapat meningkatkan kehadiran siswa di kelas karena mereka termotivasi dengan menu-menu makanan bergizi yang diberikan dan merasa terpacu untuk mengikuti mata pelajaran.

"Pernah di suatu sekolah ada anak yang tidak masuk, ternyata di menu ketika si anak tidak masuk itu menunya daging, dan besoknya ketika dia masuk anak tersebut dibuat iri lah oleh teman-temannya bahwa menunya daging, karena daging itu kan tidak setiap hari di menu MBG. Lama-lama kemudian absensi sekolahnya itu meningkat, karena anaknya enggak mau rugi, enggak mau ketinggalan menu-menu menarik," ujar dia.

Sementara itu, dari segi konsentrasi memang masih harus diukur secara komprehensif, tetapi sebagian besar mengaku setelah hampir satu tahun uji coba, terdapat peningkatan konsentrasi dari para siswa.

"Setelah kami tanya kepada para guru, bagaimana dampaknya setelah 12 bulan uji coba MBG, mereka mengatakan bahwa ada peningkatan konsentrasi dari yang sebelumnya dijelaskan hal dengan kompleksitas tertentu harus 2-3 kali, sekarang sekali saja sudah cukup. Jadi hal-hal inilah yang sekarang ini sedang berproses, kita berharap ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus peningkatan ekonomi sirkuler di dalam negeri dari Program MBG," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

"Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

"Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG," ujarnya.

Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Simak juga Video 'Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya