Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi. Nominal tersebut turun dari rencana awal sebesar Rp15.000 per porsi.

Kepala Negara menyampaikan, keterbatasan anggaran menjadi alasan mengapa makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas dengan Rp10.000 per porsi, menu makan apa saja yang bisa di dapat?

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada.Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

“Rp10.000 nggak dapat daging,” kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Perbesar

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

“Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil,” ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli.

Misalnya, untuk ikan bawal dan ikan nila, Syukur mematok sebesar Rp15.000. Ini sudah termasuk nasik, sayur, dan minum.

Sedikit berbeda, Iis, pemilih Warung Uncle Fajar yang berlokasi di Jl. Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyebut, dengan Rp10.000, menu yang di dapat yakni setengah porsi nasi putih, dengan satu lauk seperti tempe dan telur, serta sayur.

Menu ini sudah termasuk minum berupa air putih atau teh tawar, tergantung permintaan pembeli.

“Rp10.000 nasi sama lauk pauk aja,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) seperti dikutip dari detik.com.

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri.

Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai  Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar-Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan terkesan setelah mencicipi produk makanan dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) asal Provinsi Bangka Belitung.

"Prof Dadan pun menyebut produk UMKM Babel sangat enak, luar biasa dan terus menciptakan produk-produk sehat," kata pengiat UMKM asal Babel, Romi, melalui pesan singkatnya kepada ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Romi mengungkapkan bahwa pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ini saat dirinya memperkenalkan berbagai makanan produk UMKM asal Babel di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Senin (2/12) malam.

Dia mengatakan kesempatan memperkenakan produk UMKM asal Babel ini saat dirinya memenuhi undangan makan malam dari Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta.

"Memenuhi undangan makan malam bersama Prof Dadan membahas banyak hal yang ada di Bangka Belitung, khususnya gizi, ekonomi, UMKM, dan lain lain," kata Romi.

Dalam kesempatan ini, Romi pun membawa produk-produk UMKM asli Bangka Belitung, seperti berbagai olahan makanan dan juga berbagai madu asli Babel, seperti madu musong, adapula madu khas dari Desa Namang Bangka Tengah, yaitu madu pelawan.

Romi pun mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Namang Zaiwan yangg terus mendukung UMKM khas desa yang di Babel.

Romi juga mengungkapkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional berniat ingin mengunjungi gallery produk UMKM Desa Namang tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Dadan yang sudah mengajak kami makan malam. Kami pemuda Babel menunggu kunjungan Prof Dadan atau pemerintah pusat ke Pulau Bangka," harapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

“Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk pagu anggaran 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan alokasi anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula mendapat pagu TA 2025 mencapai Rp116,22 triliun.

“Dari total pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,227 triliun, kemudian pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp110,961 triliun dan biaya pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,274 triliun,” kata dalam Raker di Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran untuk Kementerian PKP itu berasal dari 4 keran, pertama berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp5,78 triliun. Kemudian, dari Ditjen Cipta Karya pengembangan kawasan permukiman Rp137 miliar.

Selanjutnya, berasal dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan sebesar Rp49 miliar dan terakhir berasal dari alokasi anggaran inspektorat jenderal Rp9 miliar.

“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Terdiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut tidak akan ada penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tahun 2025, termasuk untuk Kementerian PKP.

“Berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU dan Perumahan, Desa, PDT dan Transmigrasi,” jelasnya

Lasarus melanjutkan, nantinya kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Transmigrasi anggarannya bakal dialokasi dari pagu anggaran Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Perinciannya, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,19 triliun, serta Kementerian Transmigrasi yang mendapat alokasi paling buncit sebesar Rp122,41 miliar.

“Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini,” tegas Lasarus.