Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, ketujuh menko masing-masing meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setidaknya dalam waktu tiga bulan.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (2/12/2024).

Keputusan itu akhirnya dapat disetujui oleh tujuh menko meski sempat ada interupsi. Salah satunya dari Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang tidak terima anggarannya hanya Rp 9 miliar di 2025.

"Kita ini baru dan kita sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi sekretariat dan 3 kedeputian. Kami perkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar dan 3 deputi itu masing-masing Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan," tutur Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2025:

1. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Bidang Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi program MBG yang terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Perbesar

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

Perbesar

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

“Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Perbesar

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Zulhas mengaku keputusan itu diambil di luar koordinasi Kemenko Pangan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar antara Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Karena waktu membahas Rp10.000 [per porsi untuk program MBG] itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci apakah anggaran Rp10.000 itu sudah sesuai dengan harga pangan atau belum. Dirinya menyebut nantinya pihaknya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut.

Berburu Dukungan

Sedikit memberi sinyal, Zulhas menyebut penetapan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi dilakukan dalam rangka menyesuaikan anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Itu Badan Gizi anggarannya total Rp71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Perbesar

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan tertarik untuk memberi dukungan.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7-10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7 miliar-Rp 10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan anggaran negara hanya mampu membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 10.000 per orang, atau turun dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp 15.000 per orang.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembahasan anggaran MBG menjadi wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga, dia mengaku tidak tahu menahu apakah anggarannya benar akan sebesar Rp 10.000 per orang dan mencukupi dengan kondisi harga pangan saat ini.

"Itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, rinciannya sama Badan Gizi. Karena waktu membahas dari Rp 10.000 kan itu bukan koordinasi saya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan bahwa Kemenko Pangan tidak ikut membahas dan menghitung anggaran Makan Bergizi Gratis lantaran hanya berperan sebagai pelaksana.

Yang jelas, pemerintah dalam RAPBN 2025 menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh BGN.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun. Tetapi apa isinya? Tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ ya, jadi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Presiden Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program Makan Bergizi Gratis telah diotak-atik sejak lama. Bahkan, sempat mencuat isu bahwa anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tak akan membeli paket makan dalam program makan bergizi gratis.

Namun, anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan dikucurkan ke satuan pelayanan di setiap wilayah untuk mengelola menu makanan yang akan dibagikan kepada para pelajar.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan tetapi membayar bahan baku, menu itu akan diset satu bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak Ayam Balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

"Jadi satuan-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Itu bervariasi setiap wilayah 85 persen dari uang yang diturunkan ke Satuan Pelayanan itu Itu akan digunakan untuk beli bahan baku yang dipakai untuk masak," katanya.

Dia menambahkan, rencananya akan ada puluhan ribu satuan pelayanan yang akan dibangun badan Gizi mulai dari Sabang hingga Merauke untuk program makan bergizi di sekolah ini.

Nantinya setelah program makan bergizi di sekolah ini sudah berhasil, satuan pelayanan di setiap wilayah akan menambahkan data secara bertahap untuk memasukkan Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

"30 Ribu, kurang lebih itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Per Satuan 3.000 anak sekolah di awal," kata dia.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Dadan pun mengatakan bahwa di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Biaya Makan Bergizi Gratis per porsi jadi sorotan. Anggaran satu porsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun, dari awalnya Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada Jumat 29 November 2024 kemarin.

Prabowo bercerita memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil.

Nah pada momen itu Prabowo menyatakan biaya per porsi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Istana Buka Suara

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan Rp 10 ribu dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

Respons Bos Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ikut buka suara. Dia bilang angka Rp 10 ribu per porsi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali.

Dia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran maksimum batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," jelas Dadan.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (2/12), mulai dari penambahan tunjangan kesejahteraan akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 hingga satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Istana: Tunjangan kesejahteraan guru sasar 1,9 juta orang tahun 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

Badan Geologi perluas zona bahaya setelah Gunung Ibu erupsi 2.577 kali

Zona bahaya atau larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara, diperluas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan dalam 30 hari terakhir petugas pemantau juga merekam sejumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menunjukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu yang berstatus Siaga/Level III.

Selengkapnya baca di sini.

KPPPA perkuat kerja sama Polda Metro tangani kekerasan pada perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta terkait pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"KemenPPPA berharap ada sinergi yang lebih kuat dengan kepolisian mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu masih tinggi," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

RI gandeng Rusia rencanakan pembangunan bandar antariksa pertama

Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng perusahaan negara untuk aktivitas antariksa Rusia, Roscosmos State Space Corporation untuk mematangkan rencana pembangunan bandar antariksa pertama di Indonesia melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (2/12).

“Saya berharap kita dapat melangkah maju dan menjalin kerja sama, serta mewujudkan pembangunan bandar antariksa tersebut sesegera mungkin,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

BGN: Satuan layanan Makan Bergizi Gratis kelola anggaran Rp7-10 miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12), mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).