JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Surabaya -

Sebuah video yang menampilkan pria pencuri berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya viral di media sosial.

Pencurian tersebut terjadi di diduga di sebuah warung pada Kamis (17/4/2025). Dalam video tampak seorang pria berseragam DPRKPCKTR Surabaya mengambil barang berharga, sedangkan seorang lain diduga pemiliknya tertidur di bawah.

Video ini pun viral di berbagai plaftform media sosial. Dalam video juga diberi caption bahwa 'Hari masih pagi tapi uang dan HP dicuri,'

Menanggapi video viral tersebut, Plt Diskominfo Surabaya M Fikser tegas membantah bahwa pelaku tersebut petugas DPRKPCKTR. Menurutnya, dari video yang beredar, bahwa seragam yang dikenakan pelaku merupakan edisi lama.

Pihaknya bersama jajaran terkait telah melakukan penelusuran apakah ada petugas atau pegawai Pemkot Surabaya dengan ciri-ciri pria yang ada di dalam video. Hasilnya, tak ditemukan sesuai ciri-ciri dalam video yang beredar.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," imbuh Fikser.

(abq/fat)

KOMPAS.com - Kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, memunculkan fakta baru. Di mana mitra resmi MBG rupanya menggunakan mitra pihak ketiga atau vendor untuk memasok menu makanan ke sejumlah sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahkan mengaku baru tahu kalau selama ini mitra resmi MBG memakai pihak lain untuk penyediaan makanan. Belakangan terungkap, pihak ketiga yang menjadi dapur MBG rupanya tidak dibayar.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan dikutip pada Jumat (18/4/2025).

Setelah ramai diberitakan soal dapur MBG yang berhenti beroperasi karena masalah keuangan, menurut Dadan, hal ini tentu saja murni karena masalah internal antara yayasan yang jadi mitra resmi MBG dengan vendornya.

"Itu murni masalah internal mitra. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari BGN, lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

Minta diselesaikan kekeluargaan

Setelah ramai dan jadi polemik nasional, BGN kemudian mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

"Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu 16 April 2025, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain. Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi.

“Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi.

“Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

“BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

(rea/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

Terbaru, pada Rabu kemarin, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra, dan Kepala SPPG Pancoran untuk melakukan evaluasi.

Hal ini menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG nyaris senilai Rp 1 miliar.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan mengutip keterangan resmi.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas).

“BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ungkapnya.

“Kami akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG,” jelas dia.

Dadan berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Kronologi

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Melansir Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut. "Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000. "Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen lebih selektif menentukan mitra pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk merespons kasus penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri pertemuan dengan Yayasan MBN dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti kasus penyelewengan tersebut, di Jakarta, Rabu, menegaskan BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

"BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG," katanya.

Pada dialog tersebut, pihak mitra MBN menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitra. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan seperti biasa.

Dia menegaskan BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening akun virtual Yayasan MBN.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," katanya.

Ia menekankan kepada seluruh pihak agar terus mengevaluasi kinerja masing-masing. Ke depan, BGN juga akan menguatkan kembali para mitra dan seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

"Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," katanya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk ke depan dapat melakukan penguatan kembali para mitra serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Mitra Berkat Nusantara yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4), pukul 14.11 WIB.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bersama OVO dan Grab Indonesia melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus (SKH) Yayasan Karya Dharma Wanita (YKDW) 01–03 Kota Tangerang, Banten, Senin (14/4).

"Ini menjadi momentum penting bagi kami. Program ini bukan hanya tentang memberikan makanan sehat, tapi tentang menghadirkan perhatian, dan kepedulian yang nyata untuk teman-teman kita, anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Ketua Pelaksana Harian YIPB Cahaya Manthovani dalam rilis pers yang diterima, Rabu.

Uji coba tersebut merupakan bagian dari peluncuran program Makan Bergizi Gratis oleh ketiga perusahaan, yang menyasar 1.500 murid dan guru di 11 sekolah khusus se-Tangerang Raya hingga April 2026.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap agenda prioritas nasional “8 Program Hasil Terbaik Cepat” dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 80 juta penerima manfaat MBG hingga 2029.

Cahaya berharap dengan kolaborasi ini anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Raya bisa merasakan manfaat dari asupan makanan bergizi yang berkualitas.

Sebelumnya, program serupa telah dilakukan di SLB Negeri 07 Jakarta. Respons positif dari guru, orang tua, dan anak-anak menjadi dorongan besar untuk mengembangkan program ini lebih luas.

“Semangat dan senyum anak-anak saat menerima makanan sehat menjadi motivasi besar bagi kami,” katanya.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar yayasan dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang.

Pihaknya percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Gizi yang baik menjadi fondasi utama mereka untuk bisa belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Saat ini, kolaborasi antara YIPB, OVO dan Grab memang masih terfokus di Tangerang Raya. Namun secara jangka panjang, pihaknya menargetkan bisa menjangkau lebih banyak SLB di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua YKDW Kota Tangerang Titin Suhartini menilai program seperti ini membawa harapan baru bagi sekolah-sekolah khusus yang selama ini berjuang dalam keterbatasan.

“Anak-anak kami punya semangat luar biasa, tapi kebutuhan mereka berbeda. Bantuan seperti ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga rasa percaya diri. Mereka merasa diperhatikan,” ujarnya.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menyampaikan bahwa partisipasi mereka bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan komitmen jangka panjang terhadap pembangunan sosial yang inklusif.

“Kami percaya bahwa teknologi harus bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lewat kolaborasi ini, kami berharap bisa turut memperluas dampak positif secara berkelanjutan,” katanya.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Reinata mengatakan melalui program ini pihaknya ingin menciptakan ekosistem inklusif yang memberdayakan masyarakat.

Adapun menu makanan yang diberikan kepada para siswa-siswa tersebut telah dirancang sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional dengan penyesuaian untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Semua bahan makanan disediakan oleh penjual yang merupakan UMKM sekitar sehingga program ini juga bisa menciptakan dampak terhadap ekonomi lokal.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut aturan soal Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang dirilis dalam situs resmi kementerian.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid yang diteken Dody pada 26 Maret lalu.

Namun, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ditemukan dokumen aturan tentang satgas pembangunan IKN yang dicabut Dody, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, dalam situs resmi kementerian.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sendiri dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021 lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

"Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik," bunyi putusan kedua beleid itu, dikutip Rabu (16/4).

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diisi oleh Danis H. Sumadilaga. Danis sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.