Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya soal unit apartemen yang dibelinya tapi tak kunjung diterima. Mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui layanan BENAR-PKP.

Adalah Jefri Victor Garinding, salah satu konsumen Meikarta yang belum menerima unit apartemen yang dibelinya. Jefri membeli unit apartemen Meikarta secara cash keras pada 2017. Ia membayar Rp 286 juta untuk tipe studio.

Jefri bercerita, dirinya sempat ditawarkan untuk mengganti unit yang sudah dibelinya namun harus membayar lebih. Namun ia menolak tawaran tersebut karena sudah tidak ada uang lagi. Ia datang ke Kementerian PKP berharap bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan unit yang tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

"Nah kami besar harapan dari pihak Meikarta bisa mendengar apa yang menjadi harapan kami. Ya mungkin ini solusi terbaik hari ini di mana kita hadir di sini, ada jawaban dan kepastian untuk selanjutnya kami diberikan hak kami, unit kami yang sudah menjadi hak kami karena kami sudah bayar kecuali kami tadi belum bayar," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli. Kiri: Jefri Victor Garinding, kanan: perwakilan keluarga Rozi Bukari. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Sementara itu, salah satu perwakilan dari keluarga Rozi Bukari, konsumen Meikarta, telah membeli dua buah unit apartemen namun tak kunjung diberikan hingga saat ini. Pihaknya membeli unit tersebut sejak 2015 lalu secara tunai.

"Ya mudah-mudahan lah, mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun menyerahkan unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat aduan dari 26 konsumen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung menerima unit yang dibelinya.

Asosiasi Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Yosafat Erland mengatakan, total kerugian konsumen yang masuk ke dalam laporannya mencapai Rp4,5 miliar yang terdiri dari 26 konsumen.

“Kalau dari paguyuban itu terdiri dari 26 orang, itu kerugiannya di Rp4,5 miliar,” kata Yosafat saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Yosafat menjelaskan, kerugian per individu yang ditanggung 26 konsumen Meikarta itu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan.

Dia menjelaskan, mayoritas pihak konsumen meminta agar ganti rugi dilakukan dalam bentuk pengembalian uang dan menolak penggantian unit.

“Jadi itu saya menyebutnya pemenuhan hak, karena setiap orang ada keinginannya masing-masing. Ada yang memang ingin diganti unit, ada yang memang ingin dikembalikan [uangnya yang sudah masuk],” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP, Mulyansari memastikan bakal menyelesaikan laporan konsumen Meikarta tersebut.

Mulyansari bahkan menargetkan, proses verifikasi data konsumen bakal rampung dalam kurun waktu 4 bulan saja.

“Makanya itu kita harus ada jangka waktu-jangka waktunya juga. Kita beri mereka kepastian agar tidak terlalu lama. Makanya kemarin kita kasih 4 bulan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Program 3 Juta Rumah melibatkan modal asing, salah satunya dari Qatar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan pergi ke Qatar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Saya mau ke Qatar rencananya hari Jumat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengungkapkan dirinya dijadwalkan untuk berangkat ke Qatar pada Jumat (11/4) pukul 18.30. Pada kesempatan itu, ia akan berusaha menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

"Saya ditugaskan Presiden mendampingi Presiden nanti kita lihat, doain ya supaya bisa bagus," katanya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkanQatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April 2025. Lokasi pertama pembangunan tersebut ada di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen meikarta yang menuntut ganti rugi senilai Rp4,5 miliar dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Tuntutan tersebut disampaikan Maruarar dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Maruarar, Kamis (10/4/2025).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut juga menekankan bahwa langkah itu diambil sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian PKP bekerja membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulang pengembang yang bermasalah.

Adapun, kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta, Handri dalam keterangannya menyampaikan kesanggupannya memenuhi tuntutan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian PKP.

Dia juga memastikan, dokumen yang disampaikan saat validasi dipastikan aman sebelum nantinya manajemen MSU resmi melakukan ganti rugi pada para konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

Sebelumnya, Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan per 26 Maret 2025 sebanyak 11.224 hunian di Meikarta telah dibangun dan diserahkan secara fisik sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata Manajemen MSU dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta, proyek milik PT Lippo Cikarang Tbk.

Kementerian PKP mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Mulyan Sari saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Mulyan mengatakan ada 26 orang korban yang tergabung dalam paguyuban. Namun, hanya 23 orang yang hadir pada validasi data hari ini.

Selain itu, ada empat orang konsumen yang tidak ikut paguyuban. Kementerian PKP juga melayani aduan dan proses validasi data empat orang itu.

Mulyan menyampaikan Kementerian PKP terus membuka kanal aduan dari konsumen Meikarta. Mereka ingin memastikan hak-hak konsumen bisa dipenuhi oleh Lippo dalam batas waktu empat bulan hingga Juli.

"Sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit ataupun ganti dengan refund," ucapnya.

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengapresiasi langkah Kementerian PKP memfasilitasi para korban. Dia mengatakan selama ini korban sampai turun ke jalan, tetapi pihak Lippo tak pernah menggubris tuntutan ganti rugi.

"Sebelum turun ke jalanan, mungkin waktu kita lakukan aksi-aksi, kita juga sudah mencoba secara persuasif, namun belum membuahkan hasil, tapi hari ini mereka (Lippo) benar-benar hadir," ujar Yosafat.

Para korban berharap hak-hak mereka dipenuhi, naik dalam bentuk pengembalian uang ataupun unit hunian. Yosafat berkata kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari Paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Merespons masalah itu, perwakilan bagian after sales Meikarta Hanri mengatakan sedang fokus mengecek keabsahan data konsumen. Dia belum mau bicara mengenai pengembalian uang ataupun unit hunian kepada para konsumen.

"Hari ini kita bawa ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari kasus masing-masing," ujar Hanri.

Dia mengaku Meikarta tak pernah menutup diri dari aduan konsumen. Hanri menyebut Meikarta menyediakan layanan pelanggan melalui telepon ataupun email.

"Sebenernya customer bisa menghubungi kami melalui jaringan-jaringan itu. Kita terlibat untuk customer communication," ucapnya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Dalam perjalanannya, Meikarta terseret sejumlah persoalan hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Melikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan.

Meikarta hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektare. Namun, mereka mengklaim mendapatkan 350 hektare, termasuk untuk proyek Orange County.

Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018.

Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama Rp13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di kasus itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Ssalah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

"Kami hadir berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya. Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali," kata Jefry.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

"Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

"Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

"Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional," kata Ara.

Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP," ujar Ara.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

"Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud," kata Rini.

Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

"Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati," katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

"Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

"Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi kegiatan validasi antara konsumen Meikarta dengan pengembang.

"Ini proses yang kami fasilitasi dari Kementerian, untuk menjembatani antara konsumen dengan pihak pelaku usaha, di mana pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang mereka janjikan kepada konsumen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari atau disapa Sari di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP mengapresiasi juga pihak Lippo untuk bekerjasama dengan baik dengan Kementerian PKP dalam rangka untuk memenuhi hak-hak konsumen.

Kegiatan validasi antara konsumen Meikarta dan pengembang tersebut merupakan bagian dari rangkaian pertemuan usai peluncuran layanan pengaduan konsumen perumahan BENAR-PKP pada 26 Maret 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan pertama untuk mempertemukan antara konsumen dengan pelaku usaha, bagaimana caranya pengaduan ini dapat terselesaikan dengan baik.

"Dari pertemuan pertama itu ada pertemuan kedua yaitu pada hari ini, yang mana dilakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, di mana kami dibantu oleh pihak Lippo, pihak Meikarta untuk memvalidasi data-data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti dengan tentunya sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit, ataupun ganti dengan refund," kata Sari.

Upaya fasilitasi merupakan arahan dan komitmen kuat dari Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menyelesaikan kasus Meikarta.

"Alhamdulillah ini sudah pada proses validasi, di mana dalam waktu yang tidak terlalu lama Insya Allah kami kasih jangka waktu sekitar 4 bulan, kalau bisa memang lebih dipercepat karena memang prosesnya juga validasi dan verifikasinya saat ini berlangsung dengan cepat juga," kata Sari.

Selain itu, lanjutnya, dari pihak Lippo juga tidak membatasi misalnya dokumen apapun akan mereka terima dulu dengan tidak menolak dokumen apapun sehingga diharapkan proses validasi dapat berjalan lancar.

"Kalau prosesnya sampai tadi saya lihat baru 11 konsumen, dari satu paguyuban itu ada kurang lebih 26 konsumen. Tapi karena pada saat peluncuran BENAR-PKP itu ada yang masuk kami tidak mengkotak-kotakan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya dan kami bantu proses juga," kata Sari.

Sari menargetkan semua tuntutan dari konsumen Meikarta dapat terpenuhi dalam waktu empat bulan.

"Targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi, itu saja. Tuntutan dari konsumen satu, mendapatkan unit atau mendapatkan ganti rugi sesuai kerugian apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan seperti itu," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi kegiatan validasi antara konsumen Meikarta dengan pengembang.

"Ini proses yang kami fasilitasi dari Kementerian, untuk menjembatani antara konsumen dengan pihak pelaku usaha, di mana pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang mereka janjikan kepada konsumen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari atau disapa Sari di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP mengapresiasi juga pihak Lippo untuk bekerjasama dengan baik dengan Kementerian PKP dalam rangka untuk memenuhi hak-hak konsumen.

Kegiatan validasi antara konsumen Meikarta dan pengembang tersebut merupakan bagian dari rangkaian pertemuan usai peluncuran layanan pengaduan konsumen perumahan BENAR-PKP pada 26 Maret 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan pertama untuk mempertemukan antara konsumen dengan pelaku usaha, bagaimana caranya pengaduan ini dapat terselesaikan dengan baik.

"Dari pertemuan pertama itu ada pertemuan kedua yaitu pada hari ini, yang mana dilakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, di mana kami dibantu oleh pihak Lippo, pihak Meikarta untuk memvalidasi data-data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti dengan tentunya sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit, ataupun ganti dengan refund," kata Sari.

Upaya fasilitasi merupakan arahan dan komitmen kuat dari Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menyelesaikan kasus Meikarta.

"Alhamdulillah ini sudah pada proses validasi, di mana dalam waktu yang tidak terlalu lama Insya Allah kami kasih jangka waktu sekitar 4 bulan, kalau bisa memang lebih dipercepat karena memang prosesnya juga validasi dan verifikasinya saat ini berlangsung dengan cepat juga," kata Sari.

Selain itu, lanjutnya, dari pihak Lippo juga tidak membatasi misalnya dokumen apapun akan mereka terima dulu dengan tidak menolak dokumen apapun sehingga diharapkan proses validasi dapat berjalan lancar.

"Kalau prosesnya sampai tadi saya lihat baru 11 konsumen, dari satu paguyuban itu ada kurang lebih 26 konsumen. Tapi karena pada saat peluncuran BENAR-PKP itu ada yang masuk kami tidak mengkotak-kotakan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya dan kami bantu proses juga," kata Sari.

Sari menargetkan semua tuntutan dari konsumen Meikarta dapat terpenuhi dalam waktu empat bulan.

"Targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi, itu saja. Tuntutan dari konsumen satu, mendapatkan unit atau mendapatkan ganti rugi sesuai kerugian apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan seperti itu," katanya.