BOGOR, KOMPAS.com -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, Prabowo menginginkan agar porsi makan dalam paket MBG dapat ditambah dan proses pelaksanaannya dipercepat.

"Kemudian beliau ingin MBG, makan bergizi gratis ini sudah porsinya ditambah dan dipercepat langkah-langkahnya begitu," ujar Sudaryono saat ditemui usai peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Saat ini, anggaran untuk program ini telah mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berharap anggaran tersebut dapat ditambah melalui penghematan atau efisiensi yang dilakukan.

"Kalau anggaran kan sekarang sudah Rp 71 triliun. Beliau ingin, siapa tahu begitu, dengan penghematan-penghematan ini jumlahnya bisa lebih banyak," lanjut Sudaryono.

Dalam agenda HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga memaparkan capaian program MBG. Hingga hari ini, sebanyak 770.000 anak telah menikmati manfaat dari program tersebut.

"Saya diberitahu bahwa bbrp hari ini, sudah sampai 770.000 anak," kata Prabowo.

Diprediksi, jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari program ini akan mencapai 1 juta pada akhir Februari 2025.

Jika target tercapai, jumlah tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 6 juta anak pada Juli 2025.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal," lanjut Prabowo.

Prabowo juga mengapresiasi dukungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang telah berkontribusi dalam kelancaran program MBG.

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

"Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita," jelas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan penghematan anggaran pada tahun pertama kepemimpinannya dengan target total mencapai US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Rencananya, anggaran tersebut akan direalokasikan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya akan diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi senilai US$24 miliar atau sekitar Rp390 triliun (kurs Rp16.252 per dolar AS) akan dirinya pakai untuk membiayai MBG.

“Sisanya berarti kita akan punya US$20 miliar, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tuturnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

Mengacu dalam materi paparan Prabowo, tercantum bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui tiga putaran. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

Kedua, penghematan sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9. Namun, Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga.

Jumlah tersebut berbeda dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menyebutkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan apakah penghematan Rp308 triliun tersebut merupakan hasil Inpres atau bukan.

Ketiga, penghematan berasal dari tambahan penerimaan dividen BUMN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai penyertaan modal kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara perinci realokasi anggaran tersebut untuk apa saja.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah MBG.

"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak terkendala. Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya kritikan terhadap program tersebut.

Awalnya, Prabowo memuji kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang bisa cepat melaksanakan program unggulannya tersebut. hal itu kata dia di luar perkiraan banyak orang. Kemudian Prabowo menyinggung banyaknya sindiran terhadap program tersebut terkait anggaran.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 dilansir detikFinance, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo lalu menjelaskan bahwa Badan Gizi telah dibentuk di era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga persiapan program MBG sudah berjalan bahkan sebelum dirinya dilantik.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Ia juga menyebut sudah 770 ribu anak menerima MBG di sekolah. Prabowo menambahkan, pada akhir Februari, penerima program tersebut akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia juga berharap nantinya pada akhir Juli, 6 juta anak sudah menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menanggapi terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran terkendala anggaran.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG. Prabowo menyebut akhir Februari, penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

(aud/aud)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai menyalurkan bantuan sosial makan gratis kepada 1.227 warga rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

Program ini berlangsung selama 30 hari dengan anggaran mencapai Rp1,1 miliar.

Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Nurudin Araniri, menjelaskan bahwa setiap penerima mendapatkan dua kali makan per hari, dengan harga Rp12.500 per paket.

"Untuk makanan, karena sekali pengantaran sebanyak dua kali paket, maka harga per paket makanannya Rp12.500," ujar Nurudin, Jumat (14/2/2025).

Sistem Distribusi Melibatkan Kelompok Masyarakat

Distribusi bansos ini menggunakan model swakelola tipe empat, di mana pelaksanaan dan penyaluran makanan dilakukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) di tiap kapanewon.

"Alurnya setelah data penerima (by name by address) diperoleh, alokasi dana dicairkan ke rekening Pokmas. Kemudian, Pokmas yang bertanggung jawab memasak dan mendistribusikan makanan," jelas Nurudin.

Meski pelaksanaan dikelola oleh Pokmas, menu makanan tetap ditentukan oleh Dinas Sosial P3A. Setiap paket berisi nasi, sayur, lauk, dan buah.

Setiap minggu, program ini akan dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan penerima pindah, menolak bantuan, atau meninggal dunia.

"Jika ada paket makanan yang tidak tersalurkan, maka alokasi anggarannya harus dikembalikan ke pemerintah," tegas Nurudin.

Rincian Anggaran Bansos Makan Gratis

Dana APBD 2025 sebesar Rp1.104.300.000 digunakan untuk program ini. Rinciannya:

• Rp 30.000 per penerima per hari
• Minimal Rp 25.000 untuk makanan
• Maksimal Rp 5.000 untuk pengantaran dan administrasi

Program ini dipastikan tetap berjalan selama satu bulan penuh guna membantu warga yang membutuhkan.

BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Prabowo menginginkan kepala daerah cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) seperti bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan.

Di sisi lain, Dadan juga menjelaskan alasan pemangkasan anggaran BGN yang terkena efisiensi sekitar Rp 200 miliar.

“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Ia pun memastikan anggaran program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, hanya anggaran pengadaan lahan saja yang terkena efisiensi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan langkah percepatan program MBG saat menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Menurut Dadan, Prabowo meminta agar para kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut.

“Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan kepada wartawan.

Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik.“Anggarannya aman,” ungkap Dadan.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG).

Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan.

Arahan ini, kata Dadan, menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi, sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan, karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai," pungkas Dadan.

Bisnis.com, PADANG - Di tengah berkembang pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru hingga ke pinggiran kota, lahan pertanian sawah seakan menjadi sasaran yang strategis bagi pengembang perumahan, untuk mengubahnya menjadi kawasan perumahan baru.

Namun, ada satu kawasan pertanian di Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat, yang masih bertahan untuk tetap mengolah lahan sawahnya, meski hamparan pertaniannya itu telah dikepung pembangunan kawasan perumahan baru.

Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini merupakan sosok yang tidak tergiur dengan tawaran pengembang perumahan untuk menjual lahan sawahnya yang luasnya mencapai 3 hektare itu, meski di sekeliling sawahnya itu sudah dipadati bangunan perumahan baru.

Berkat keteguhan hati Amlan untuk menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam itu, seakan menjadi sebuah kawasan para-parunya kawasan kota. Hal ini dikarenakan, hamparan pertanian tersebut telah mampu menghasilkan pemandangan yang asri dan udara yang terasa begitu segar menyapa di saat berada di tengah-tengah sawah.

“Selagi saya masih hidup, lahan ini tidak akan saya jual, dan tidak akan dijadikan untuk kawasan perumahan. Karena lahan ini adalah warisan keluarga yang harus saya jaga, amanah yang harus saya jalankan. Bahkan keluarga saat ini, yang terlihat sehat dan bahagia, berkat dari hasil pertanian ini. Karena dari lahan ini lah yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga kami,” kata Amlan, Jumat (14/2/2025).

Dari lahan 3 hektare itu, sebagian besar ditanami padi, dan sisanya ditanami cabai merah. Dan dari lahan yang ada itu, produksi padi bisa mencapai ratusan karung gabah per panennya, dan puluhan ton cabai merah.

Bagusnya produksi pertanian yang diperoleh oleh Amlan ini, lahan-lahan yang dikelola menggunakan Pupuk Indonesia, baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi. Untuk lahan seluas 3 hektare itu, pupuk yang dibutuhkan Amlan sebanyak 500 kilogram untuk satu kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya.

“Sawah ini saya tanami padi dua kali setahun, untuk mengisi jeda nya waktu itu saya tanami cabai merah dan terong. Jadi total pupuk yang saya butuhkan per tahunnya itu sekitar 2 ton,” sebut Amlan.

Pupuk yang dibelinya itu, langsung ke Kios Pupuk Bersubsidi Yanti yang berada di Kecamatan Pauh, Padang. Setiap Amlan datang membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik.

“Bagi saya syarat seperti itu tidak ada yang dipermasalahkan soal prosedur membeli pupuk subsidi ini. Asalkan harganya sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Dari pupuk yang diperoleh itulah, membuat Amlan semakin optimis untuk terus mengolah lahan pertaniannya itu. Bahkan dengan adanya keteguhan hatinya itu untuk menjaga hamparan sawah di tengah-tengah kepungan kawasan perumahan itu, banyak orang yang tidak menduga masih ada kawasan sawah.

Di satu sisi, Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada, dan begitupun untuk kandungan pupuknya juga bisa ditingkatkan. Karena, salah satu alasan Amlan masih membeli pupuk non subsidi, dan khusus tanaman cabai merah tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi.

Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan produksi cabai yang maksimal, pupuknya harus memiliki kandungan pupuk yang bagus, dan hal tersebut hanya bisa ditemukan untuk pupuk non subsidi. Berbeda untuk padi, masih bisa menggunakan pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK.

“Kami tentu ingin produksi tetap bagus, sehingga terwujud swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi kami berharap meski terjadi efisiensi anggaran, jangan sampai mengganggu segala hal yang sejatinya merupakan dukungan untuk petani, seperti hal untuk pupuk bersubsidi,” harapnya.

Kini, berkat kegigihan Amlan telah turut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang. Karena upaya yang telah dilakukan Amlan, tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota Padang, sehingga bisa menghasilkan udara yang bersih.

Poin terpenting, upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya, telah turut mengetuk hati pemerintah, agar tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan, bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif.

Sementara itu, pemilik kios yang menjual pupuk bersubsidi di Padang, Yanti menyampaikan bahwa pupuk yang dijualnya sudah sesuai HET. Namun, ketika ditanya lebih rinci, Yanti tidak mengetahui secara pasti berapa harga HET pupuk yang seharusnya dijual ke petani.

“Pupuk yang dijual di sini pupuk bersubsidi juga, harganya sesuai HET, dan di kios saya ini melayani petani yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, dan Pauh,” jelasnya.

Menurutnya sejauh ini belum pernah terjadi keterlambatan pasokan ke kiosnya itu. Ketika melaporkan kondisi ketersediaan pupuk di kios ke Pupuk Indonesia, direspons secara cepat.

“Layanan seperti ini, dari sisi kios sangat senang. Sedangkan dari petani pun jadi terbantu, setiap datang ke kios, berapapun jumlah pupuk yang dibutuhkan petani, selalu terpenuhi,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar pada tahun 2025 ini mencapai 239.587 ton, yang terdiri dari pupuk Urea dengan kuota 111.160 ton, NPK 125.597, dan NPK Formula Khusus 2.380 ton.

“Kuota pupuk bersubsidi di Sumbar ini mengalami kenaikan sejak tahun 2024 kemarin. Kalau sebelumnya itu, kuota pupuk subsidi yang didapatkan Sumbar sekitar 160 ribu ton,” jelasnya.

Dari kuota pupuk bersubsidi yang ada itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka harga HET untuk pupuk Urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk kakao Rp3.000 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.

Ferdinal menyampaikan meningkatnya kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian demi tercapainya swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap efisiensi anggaran Kementerian PKP dilakukan rekonstruksi.

Fahri menyebut semulanya pemangkasan anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,66 triliun dari pagu awal sebesar Rp5,27 triliun. Akan tetapi besaran pemangkasan itu direvisi menjadi Rp1,81 triliun.

Dengan demikian, Fahri menegaskan bahwa sisa pagu Kementerian PKP usai dilakukan efisiensi tersebut menjadi Rp3,46 triliun.

“Hasil rekonstruksi anggaran kita sampaikan target efisiensi kementerian kami adalah sekitar Rp3,661 triliun. Posisinya turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga, pagu anggaran Kementerian kami Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Fahri menuturkan, rekonstruksi anggaran itu disambut baik oleh Kementerian PKP. Pasalnya, semula sisa anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp1,61 triliun.

Seiring dengan adanya rekonstruksi itu, Fahri menyebut bakal segera melakukan perubahan perincian anggaran sebelum dilakukan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 21 Februari 2025.

“Jadi lumayan ada tambahan, sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, [kami] diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan melakukan revisi pada ditjen anggaran paling lambat 21 Februari 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam forum World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Kamis (13/2). Dalam sambutannya, ia menyebut program andalannya itu sebagai investasi masa depan.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo.

Ia menambahkan MBG akan menyasar lebih dari 85 juta peserta.

"Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ujarnya.

Dalam forum itu, ia juga memamerkan pemerintahannya bisa menghemat anggaran sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp327 triliun.

Prabowo mengatakan anggaran yang dihemat tersebut berasal proyek dan program yang dijalankan tanpa strategi yang jelas. Anggaran kemudian akan dialokasikan untuk membiayai lebih dari 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah Indonesia.

Program yang dimaksud Prabowo tersebut termasuk investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya, yang ia klaimakan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Pemerintah katanya juga tengah menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data AI yang besar, yang juga akan menyerap lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Kami juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya mineral dan terbarukan.

Januari lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr Dadan Hindayana mengusulkan pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, peneliti IPB University di bidang entomologi, Prof Purnama Hidayat, menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas dosen di Departemen Proteksi Tanaman, IPB University ini dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

Serangga jadi konsumsi di beberapa daerah

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari. Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujarnya.

Kandungan Gizi Serangga

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan, menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata dia.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah dosen yang menuntaskan gelar doktornya di Entomologi dari University of Wisconsin, Madison, USA.
.
Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial. Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

(CEU)