JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana angkat bicara soal dugaan penggelapan danamakan bergizi gratis (MBG) hingga Rp 1 miliar di Jakarta Selatan.

"Ini masalah internal mitra," kata Dadan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Kasus dugaan penggelapan ini terungkap setelah mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Dadan menambahkan, persoalan ini tidak akan mengganggu pelayanan distribusi MBG yang telah berjalan.

Namun, ia mengatakan, usai libur Lebaran lalu, distribusi MBG belum berjalan lagi. Ia pun memastikan akan kembali mengatur pendistribusian MBG kembali.

“Kebetulan setelah libur Lebaran belum jalan kembali dan sedang kita atur agar bisa di-handle,” ujar Dadan.

“Sedang kita atur agar tidak mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

Mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan murni masalah internal pada mitra.

Dadan mengaku juga mengaku baru tahu, kalau mitra MBG di Jakarta yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) rupanya mengunakan pihak ketiga atau vendor untuk penyediaan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

Dengan skema kerja sama seperti itu, maka persoalan berhentinya operasional dapur MBG yang ada di Kalibata murni masalah internal, meski BGN sudah membayarkan uang ke Yayasan MBN.

"Itu murni masalah internal mitra. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad | Editor: Erlangga Djumena)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Medan (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali ini menyasar di Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Langkat Selasa, 15 April 2025. Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus stunting dan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, Sekretaris Camat Sei Bingai Rukun Sinuraya, dan Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kolaborasi untuk mensosiliasikan progam Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.

“Program MBG ini akan menyasar pada bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” ucap Delia Pratiwi.

Dalam kesempatannya, Delia Pratiwi menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Dengan begitu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru karena dapur MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit,” terang Delia.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Kolonel Cba R. Wira Manggala, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” jelas Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Sementara itu, Yanes Pramanta selaku Camat Selesai menanggapi progam ini dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG. Ia menjelaskan akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan isu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang tengah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Berhenti beroperasi akibat belum dibayarkannya dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program, Dadan menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan dalam pesan teks kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Sekadar informasi, dapur MBG tersebut mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Akibatnya, layanan makan bergizi gratis untuk warga sekitar Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana angkat bicara soal dugaan penggelapan danamakan bergizi gratis (MBG) hingga Rp 1 miliar di Jakarta Selatan.

"Ini masalah internal mitra," kata Dadan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Kasus dugaan penggelapan ini terungkap setelah mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Dadan menambahkan, persoalan ini tidak akan mengganggu pelayanan distribusi MBG yang telah berjalan.

Namun, ia mengatakan, usai libur Lebaran lalu, distribusi MBG belum berjalan lagi. Ia pun memastikan akan kembali mengatur pendistribusian MBG kembali.

“Kebetulan setelah libur Lebaran belum jalan kembali dan sedang kita atur agar bisa di-handle,” ujar Dadan.

“Sedang kita atur agar tidak mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

Mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45,3 juta, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975,3 juta.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan adanya dugaan penggelapan dana MBG sebesar Rp 975.375.000.

Penggelapan dana tersebut diduga dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Yayasan tersebut bekerja sama dengan mitra dapur di Kalibata yang dikelola Ira Mesra dalam menyediakan makanan untuk program MBG.

Namun, usai dua tahap menyediakan makanan program MBG, mitra dapur yang dikelola Ira Mesra tidak kunjung dibayar oleh Yayasan MBN.

Tidak hanya itu, dalam kerja sama ini juga terjadi perubahan sepihak terhadap harga kontrak per porsi makanan di tengah masa operasional program.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan bahwa permasalahan mulai muncul pada Senin (24/3/2025), ketika Ira mengetahui adanya perbedaan nilai anggaran untuk kategori penerima makanan, seperti anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

Dalam kontrak awal, harga disepakati sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, di tengah pelaksanaan, pihak yayasan secara sepihak mengubah sebagian harga menjadi Rp 13.000 per porsi.

Tak hanya itu, hak Ira sebagai mitra dapur juga mengalami pemotongan sebesar Rp 2.500 per porsi, baik dari harga awal Rp 15.000 maupun harga baru Rp 13.000.

Hal ini menyebabkan nilai yang diterima menjadi hanya Rp 12.500 atau Rp 10.500 per porsi, meski dalam praktiknya, seluruh operasional tetap ditanggung penuh oleh pihak dapur.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibata telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, tetapi tidak mendapat pembayaran satu pun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp 386.500.000 kepada Yayasan MBN. Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp 45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu, kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan adanya dugaan penggelapan dana MBG sebesar Rp 975.375.000.

Penggelapan dana tersebut diduga dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Yayasan tersebut bekerja sama dengan mitra dapur di Kalibata yang dikelola Ira Mesra dalam menyediakan makanan untuk program MBG.

Namun, usai dua tahap menyediakan makanan program MBG, mitra dapur yang dikelola Ira Mesra tidak kunjung dibayar oleh Yayasan MBN.

Tidak hanya itu, dalam kerja sama ini juga terjadi perubahan sepihak terhadap harga kontrak per porsi makanan di tengah masa operasional program.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan bahwa permasalahan mulai muncul pada Senin (24/3/2025), ketika Ira mengetahui adanya perbedaan nilai anggaran untuk kategori penerima makanan, seperti anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

Dalam kontrak awal, harga disepakati sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, di tengah pelaksanaan, pihak yayasan secara sepihak mengubah sebagian harga menjadi Rp 13.000 per porsi.

Tak hanya itu, hak Ira sebagai mitra dapur juga mengalami pemotongan sebesar Rp 2.500 per porsi, baik dari harga awal Rp 15.000 maupun harga baru Rp 13.000.

Hal ini menyebabkan nilai yang diterima menjadi hanya Rp 12.500 atau Rp 10.500 per porsi, meski dalam praktiknya, seluruh operasional tetap ditanggung penuh oleh pihak dapur.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibata telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, tetapi tidak mendapat pembayaran satu pun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp 386.500.000 kepada Yayasan MBN. Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp 45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu, kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya terkait dugaan penggelapan dana operasional oleh pihak pengelola dana, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hampir mencapai Rp1 miliar.

Dilansir dari Tribun Jakarta, dapur MBG Kalibata dioperasikan oleh Ira Mesra, mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun hingga dapur berhenti beroperasi, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly.

Ironisnya, Harly mengatakan, bahwa Yayasan MBN sebenarnya telah menerima dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program ini.

Akan tetapi, dana tersebut tidak pernah diteruskan kepada Ira selaku mitra pelaksana di lapangan.

Saat Ira berupaya menagih pembayaran, justru muncul klaim sepihak dari yayasan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.

Tunggakan ini merujuk pada invoice yang dikatakan berasal dari pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.

Namun, Harly dan kliennya membantah hal tersebut. Menurut Harly, seluruh kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri, tanpa campur tangan pihak yayasan.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.

Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

"Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," kata Harly.