Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Peletakan batu pertama dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (dok. Istimewa)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menghadirkan sejumlah produk perlindungan bagi masyarakat agar nyaman dan aman merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, baik yang mudik ke kampung halaman maupun yang merayakan di rumah.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa salah satu produk proteksi tersebut adalah Jasindo Travel Insurance yang memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang bepergian.

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah.

“Jasindo Travel Insurance hadir untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dengan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan hingga berbagai ketidaknyamanan selama perjalanan,” ujar Brellian Gema.

Ia menuturkan bahwa produk asuransi tersebut memberikan manfaat utama berupa perlindungan medis dan kecelakaan diri, serta berbagai manfaat tambahan.

Manfaat tambahan tersebut antara lain bantuan darurat di seluruh dunia; perlindungan dari risiko perjalanan, termasuk keterlambatan dan pembatalan; perlindungan rumah saat ditinggal mudik; tanggung jawab pribadi; biaya risiko kendaraan sewaan; serta perlindungan visa jika ditolak.

Brellian menyampaikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat produk perlindungan tersebut dengan premi Rp5 ribu per hari untuk perjalanan domestik, Rp120 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan non-Schengen, dan Rp200 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan Schengen.

Kawasan Schengen terdiri atas 29 negara Eropa yang tidak memberlakukan kebijakan paspor dan kontrol perbatasan antarmasing-masing negara.

Negara-negara tersebut yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol dan Yunani.

Tidak hanya bagi pemudik dan wisatawan, Jasindo juga menyediakan produk perlindungan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga di rumah.

Salah satunya adalah melalui kolaborasi dengan IndiHome, layanan internet dari Telkomsel yang merupakan anak usaha BUMN Telkom Indonesia, dalam program “Puas Internetan, Dapatkan Ekstra Perlindungan”.

Brellian menuturkan bahwa melalui program tersebut, pelanggan IndiHome bisa mendapatkan manfaat santunan kecelakaan diri dan meninggal dunia hingga Rp25 juta serta santunan kebakaran rumah hingga Rp20 juta.

“Kolaborasi Jasindo dengan berbagai ekosistem BUMN semakin memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi inovatif yang menghadirkan solusi perlindungan bagi masyarakat. Dengan berbagai pilihan proteksi, Jasindo memastikan perjalanan mudik dan momen Lebaran bersama keluarga berlangsung dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET

Palembang (ANTARA) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan pemantauan pasar murah di Kantor Pos Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai pemantauan, mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memastikan pasar murah berjalan lancar dan bahan pokok dapat diakses oleh masyarakat luas.

Ia meminta para pengusaha di Kota Palembang agar tidak menjual bahan pokok dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) agar warga tidak kesusahan dalam mendapatkan bahan pokok selama Ramadhan.

"Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET," katanya.

Ia menegaskan apabila sudah diimbau tetapi tidak dilakukan, maka pihaknya akan menyegel seperti yang dilakukan di Jakarta dan ada di Jawa Tengah, namun ia berharap di Palembang tidak terjadi hal demikian.

Menurut dia, harga jual pangan di pasar murah itu di banderol sesuai HET dan telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai panduan teknis pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Operasi pasar dan pasar murah ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau saat Ramadhan.

Mentan juga mengapresiasi dukungan PT Pos Indonesia dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Ia menyebutkan sengaja menitikkan pasar murah itu ke kota besar karena dapat menjangkau warga masyarakat hingga ke pedesaan.

Saat ini sudah ada 2.800 pasar murah di seluruh titik Kantor Pos di Indonesia dari total 4.500 Kantor Pos dan ia sudah meminta untuk mengisi semuanya dan beroperasi sampai tiga hari menjelang Lebaran.

Sementara pasar murah itu menyediakan sembilan bahan pokok mulai dari beras, minyak, daging kerbau, telur, hingga gula dengan harga lebih murah 10 hingga 16 persen dibandingkan harga normal.

Sejumlah warga bersyukur atas pasar murah itu dan berharap bisa di gelar setiap hari bukan hanya di bulan Ramadhan saja.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dinihari WIB, menyebabkan banjir parah di sejumlah kompleks perumahan.

Luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari 2 meter.

Perumahan yang terdampak parah banjir Bekasi antara lain Pondok Gede Permai (PGP), Villa Jatirasa, dan Villa Nusa Indah 2 di Jatiasih.

Banjir Bekasi Capai Atap Rumah di Villa Nusa Indah

Di beberapa lokasi, ketinggian air bahkan mencapai atap rumah, memaksa warga untuk mengungsi atau bertahan di lantai dua rumah mereka.

Warga di Villa Nusa Indah 2, yang berada di wilayah Bojongkulur, Gunungputri, Bogor, dievakuasi menggunakan perahu karet.

Selain itu, banjir juga melanda Perumahan Kemang Pratama di Rawalumbu, tempat tinggal sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Akses utama perumahan tersebut terputus dengan ketinggian air mencapai 30-70 cm.

Sejumlah kendaraan terendam, dan aktivitas perkantoran serta pertokoan lumpuh total akibat genangan air.

Apa Penyebab Banjir Bekasi?

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi di pintu air Bekasi dan beberapa wilayah terdampak.

Menurutnya, penyebab utama banjir adalah tingginya curah hujan di hulu Kali Cibongas, Kali Cileungsi, dan Kali Cikeas, yang diperparah dengan kondisi air laut yang sedang pasang, sehingga memperlambat aliran air ke muara.

“Malam ini untuk di sepanjang kali Bekasi tentu dampaknya mulai dari Jatirasa, Jatibening, IKIP, kemudian Pondok Gede Permai (PGP), Kemang Ivi, Depnaker, terus sampai ke bawah, yang sudah mulai terjadi adalah di Jalan Mawar, Gang Mawar dan juga di perbatasan di sebelah utara,” kata Tri saat ditemui awak media di lokasi, Selasa (4/3/2025).

“Karena memang di samping hujan lokalnya cukup tinggi, kirimannya (air) juga besar, dan rasanya air laut juga sedang dalam kondisi pasang,” jelasnya.

“Curah hujan di hulu kali Cibongas, termasuk kali Cileungsi dan kali Cikeas sedang tinggi, ini bisa berdampak ke Bekasi,” imbaunya.

20 Titik Terendam Banjir di Bekasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan sedikitnya 20 titik banjir tersebar di berbagai kecamatan.

Berkut ini 20 titik yang terendam banjir Bekasi:

Bekasi Timur:

• Jalan Mawar dan Gang Mawar
• Jatirasa
• Jatibening
• IKIP
• Pondok Gede Permai (PGP)
• Kemang Ivi
• Depnaker

Bekasi Utara:

• Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung

Bekasi Selatan:

• Perumahan Bumi Satria Kencana
• Perumahan Jaka Kencana
• Perumahan Depnaker

Jatiasih:

• Perumahan Villa Jatirasa
• Perumahan Pondok Gede Permai (PGP)
• Perumahan Villa Nusa Indah 2
• Perumahan Bumi Nasio Indah
• Perumahan Jatiluhur
• Perumahan Graha Indah
• Perumahan Buana

Rawalumbu:

• Perumahan Kemang Pratama
• Perumahan Taman Narogong Indah
• Jembatan II Rawalumbu

Pondok Gede:

• Perumahan Taman Bougenville Fajar
• Komplek Dosen IKIP
• Perumahan Jati Bening Permai

Medan Satria:

• Kelurahan Kali Baru (RT 1, 8, dan 9 RW 03)

Petugas gabungan dari BPBD, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta relawan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan banjir.

Sejumlah upaya dilakukan untuk mengurangi dampak banjir, seperti menyiagakan mobil pompa air di beberapa lokasi dan berkoordinasi dengan PLN untuk pemadaman listrik guna menghindari bahaya korsleting.

Namun, proses pemompaan air masih menunggu hujan reda agar dapat dilakukan secara efektif.

Tri Adhianto menyebut banjir kali ini memiliki pola yang mirip dengan siklus banjir lima tahunan yang pernah terjadi sebelumnya pada 2016 dan 2020.

“Jadi kalau dilihat ini hampir kayak rutinitas lima tahunan, 2016, 2020, dan hari ini adalah 2025, jadi ritmenya lima tahunan,” kata dia.

Saat ini, ribuan warga terdampak banjir masih menunggu bantuan dan evakuasi.

Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang masih berpotensi mengalami kenaikan debit air karena banjir Bekasi.

Sebagian atikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Banjir di Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa Bekasi Sudah Seatap Rumah".

Banjir melanda Perumahan Vila Nusa Indah, Bekasi. Warga terlihat mulai membersihkan rumahnya.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), pukul 10.52 WIB, banjir masih terjadi di Perumahan Vila Nusa Indah, Bekasi. Salah satu lokasi banjir berada di Blok AA, Vila Nusa Indah.

Di sini, ketinggian banjir sekitar 40 cm. Di beberapa lokasi, banjir mulai surut dan menyisakan lumpur yang tebal.

Warga terlihat mulai membersihkan rumahnya. Terlihat warga menggunakan air mengalir dan serokan untuk membereskan lumpur yang mengendap.

Kondisi pascabanjir kawasan Vila Nusa Indah, Bekasi, 4 Maret 2025, menjelang siang. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Di sepanjang jalan terlihat tumpukan sampah menyangkut di beberapa bagian rumah. Beberapa kendaraan warga, seperti mobil dan motor, ikut terendam banjir.

Sejumlah warga ada yang berjalan-jalan dan melihat kondisi banjir di Vila Nusa Indah. Warga juga melihat kondisi Sungai Cileungsi yang meluap dan mengakibatkan banjir.

Banjir juga mengakibatkan akses jalan penghubung Vila Nusa Indah dengan Bantargebang terputus. Jembatan Jl Pangkalan 1 yang menjadi akses jalan itu tertimbun material hanyutan banjir seperti sampah dan batang pohon.

Banjir juga menyebabkan usaha warga seperti toko dan bengkel terendam. Warga terlihat berusaha menyelamatkan barang barang berharga dari lokasi usaha.

Kondisi pascabanjir kawasan Vila Nusa Indah, Bekasi, 4 Maret 2025, menjelang siang. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Salah seorang warga, Ahmad (42), mengatakan air sungai mulai meluap pada pukul 00.30 WIB tadi. Dia mengatakan air terus meluap hingga pukul 04.00 WIB.

"Ini dari 01.30 WIB, pokoknya dari 01.30 WIB air udah keluar, sampai jam empat," katanya.

Kondisi pascabanjir kawasan Vila Nusa Indah, Bekasi, 4 Maret 2025, menjelang siang. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Dia mengatakan banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan yang terparah sejak 2020. "Ini paling parah, terakhir 2020, tapi nggak separah ini," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

...Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapat jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memastikan menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan aman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi.

"Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapatkan jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Taruna mengatakan, pihaknya melakukan upaya pendampingan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Dia menjelaskan bahwa setiap bahan makanan, seperti daging, nasi, sayuran, memiliki masa degenerasinya, serta reaksi tertentu apabila bercampur dengan bahan pangan lain karena adanya proses mikroorganisme.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi, tidak dicampur dengan ini, masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah," dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Taruna menyoroti pentingnya mendukung Makan Bergizi Gratis dalam upaya memenuhi gizi anak Indonesia. Sebanyak 80 persen anak Indonesia bermasalah gisinya, dengan sebanyak 21,6 persen stunting, 40 persen mengalami defisiensi mikronutrisi, dan sekitar 20 persen mengalami kelebihan nutrisi.

MBG, katanya, adalah investasi jangka panjang untuk menyehatkan anak-anak dan menghindarkan mereka dari penyakit degeneratif, penyakit metabolisme, dan penyakit non-infeksius lainnya. Dengan MBG, dia menambahkan, cara makan anak dan asupan gizi lebih terkontrol.

Dia menambahkan, kesuksesan MBG memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengerjakannya secara bergotong royong, termasuk dengan mengajak industri pangan bekerja sama.

"Dan saya kira kalau semua terlibat, kita gotong royong, maka program makan bergizi gratis ini bukan hanya program 1-2 tahun atau minimal 5 tahun, tapi bisa menjadi sustainable untuk selamanya," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tetap disalurkan selama Ramadan 2025. Hal itu telah dipastikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima.

"MBG di Kota Bima selama bulan Ramadan akan tetap diadakan," ucap Sekretaris Disdikpora Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Selasa (4/3/2025).

Humaidin mengungkapkan rencana penyaluran MBG di Kota Bima pada Ramadan 2025 akan menyesuaikan dengan jadwal siswa yang masuk sekolah pada Kamis (6/3/2025) hingga Selasa (25/3/2025). Selain itu, juga disalurkan untuk buka bersama satu kali di sekolah sebelum libur Lebaran.

Penyaluran program MBG tetap dilakukan setelah Disdikpora Kota Bima menerima arahan dan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, rencana kegiatannya masih dalam tahap perencanaan teknis di dapur.

"Pemberian MBG selama Ramadan akan menggunakan tote bag dan tidak menggunakan kotak makan seperti biasanya," ujar Humaidin.

Selain itu, Humaidin menambahkan, ahli gzi dari BGN juga masih menyusun menu-menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa satuan pendidikan di Kota Bima selama Ramadan 2025.

"Soal menu-menu MBG selama Ramadan kita masih menunggu informasi dari BGN," imbuh Humaidin.

Video: BGN Terus Evaluasi Temuan Makan Bergizi Gratis Basi di Daerah

Video: BGN Terus Evaluasi Temuan Makan Bergizi Gratis Basi di Daerah

KOMPAS.com - Sejumlah kompleks perumahan dan pemukiman padat penduduk di Kota Bekasi mengalami banjir parah akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Senin malam hingga Selasa dini hari (3-4 Maret 2025).

Selain itu, luapan air sungai juga memperparah kondisi, menyebabkan ketinggian air mencapai lebih dari dua meter di beberapa wilayah.

Banjir melanda perbatasan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, serta Villa Nusa Indah 2 di wilayah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Air yang meluap dari Kali Cikeas menyebabkan ketinggian banjir di Perumahan Villa Jatirasa di Jatiasih mencapai dua meter, bahkan dalam beberapa kasus sudah menyentuh atap rumah warga.

Sejumlah warga di Villa Nusa Indah 2 harus dievakuasi menggunakan perahu karet pada Selasa dini hari akibat derasnya arus air.

Kondisi serupa juga terjadi di Perumahan Pondok Gede Permai, di mana ketinggian air mencapai lantai satu rumah tingkat atau lebih dari dua meter. Sementara itu, sebagian warga yang memiliki rumah bertingkat memilih bertahan di lantai dua sambil menunggu air surut.

Evakuasi dan Logistik

Rachel Farahdiba R Banjir di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, merendam ratusan rumah warga, Selasa (4/3/2025).

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meninjau langsung kondisi banjir di sekitar Pintu Air Bekasi di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Ia menyebut bahwa dampak banjir telah dirasakan di berbagai titik, seperti Jatirasa, Jatibening, Pondok Gede Permai, Kemang Ivi, hingga Depnaker.

Menurut Tri, banjir di wilayah Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk curah hujan tinggi di wilayah hulu Kali Cibongas, Kali Cileungsi, dan Kali Cikeas.

Selain itu, kondisi air laut yang sedang pasang juga memperlambat aliran air ke muara, menyebabkan air meluap ke permukiman warga.

“Di samping hujan lokalnya cukup tinggi, kiriman air dari hulu juga besar, dan rasanya air laut sedang dalam kondisi pasang,” ujar Tri Adhianto saat ditemui awak media pada Selasa (4/3/2025).

Pemerintah Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan, termasuk evakuasi warga dan penyediaan logistik.

Tri menegaskan bahwa petugas dari Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan satuan kerja lainnya telah disiagakan untuk membantu proses evakuasi. Selain itu, mobil pompa air juga telah ditempatkan di sejumlah titik guna mempercepat penyedotan air saat hujan reda.

Banjir Siklus Lima Tahunan

Tri Adhianto menyebut bahwa banjir besar yang terjadi di Bekasi kali ini memiliki pola yang mirip dengan siklus lima tahunan.

“Kalau dilihat ini hampir seperti rutinitas lima tahunan. Tahun 2016, 2020, dan sekarang 2025, ritmenya selalu lima tahunan,” katanya.

Sementara itu, banjir juga terjadi di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Air menggenangi sekitar 150 kepala keluarga akibat curah hujan yang tinggi. Tri mengatakan, pemompaan air akan dilakukan setelah hujan berhenti guna mempercepat surutnya genangan.

Pemerintah Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di kawasan rawan banjir untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas.

Langkah-langkah mitigasi dan evakuasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlanjut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Banjir di Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa Bekasi Sudah Seatap Rumah