Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu per anak per hari.

Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana hari ini.

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu.

Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan, Jumat, 29 November 2024.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.
Omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya adalah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan.

Menurut Wamen PKP, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian / Lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perijinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perijinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," ungkap Fahri.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perijinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara.
Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perijinan tapi kemudahan perijinan harus bisa dinikmati semua kalangan," jelas dia.

(KIE)

Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut akan mengusulkan pembentukan omnibus law perumahan ke DPR. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh regulasi terkait perumahan agar lebih sederhana.

Wamen PKP Fahri Hamzah menilai omnibus law dapat menjadi solusi atas masalah regulasi yang saat ini dinilai terlalu rumit dan mempersulit pelaksanaan pembangunan rumah.

“Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru. Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku,”kata Fahri di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Terlebih, saat ini sektor perumahan menghadapi banyak tantangan di tengah rencana program 3 juta rumah, terutama terkait dengan tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah.

Tumpang tindih aturan dan rumitnya birokrasi dalam hal perizinan daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam proses pembangunan rumah.

“Daerah-daerah bikin dipersulit. Tata kota berbelit-belit. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh, itu salah negara, karena tidak ada regulasi yang baik yang mengatur pembangunan kota,” tambah Fahri.

Dengan adanyaOmnibus Lawperumahan, Fahri berharap regulasi yang ada bisa lebih terintegrasi dan tidak membingungkan pengembang maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

Kendati demikian, dia mengaku pihaknya saat ini masih mengkaji terkait usulan tersebut untuk dibawa ke DPR.

“Semua regulasi yang ada harus disederhanakan dan dipusatkan. Jadi, tidak ada lagi peraturan yang menghambat proses pembangunan,” ujar Fahri.

Di sisi lain, Fahri juga menyoroti masalah dalam proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah.

“Ada kesalahan amdal yang harusnya bisa dilacak, tapi justru sulit. Ini masalah regulasi yang tidak terkelola dengan baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perumahan. Namun, dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya tidak bersaing dengan pengusaha swasta dalam hal pembangunan rumah.

“BUMN itu tidak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi atau bersaing dengan masyarakat. BUMN harus berperan sebagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan, bukan sebagai pesaing,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, BUMN dalam sektor perumahan seperti BTN dan Perumnas harus fokus pada memberikan dukungan melalui peran strategisnya, bukan terlibat dalam kompetisi dengan sektor swasta.

“Jika BUMN menjadi pesaing swasta, kita akan kesulitan. BUMN itu seharusnya hadir untuk merangsang pasar dan memberikan stimulus, bukan bersaing dengan pengusaha lain,” tegasnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

(zlf/zlf)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mengadakan sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Hinca mengaku kaget karena Maruarar mau menyisihkan uangnya hingga mencapai Rp 8 miliar untuk hadiah sayembara.

"Yang mengejutkan saya, sekaligus juga respek dan jarang sekali terjadi di Indonesia, ketika dia mengatakan menyisihkan rezekinya dari Tuhan untuk memberi kepada siapa saja yang mendapatkan Harun Masiku," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini menilai tertangkapnya Harun Masiku juga menjadi harapan masyarakat.

Sebagai anggota Komisi III DPR, ia juga berharap kasus ini segera dituntaskan.

"Agar hutang-hutang KPK masa lalu ya harus diselesaikan. Benar itu Bung Maruarar, kalau memang hilang, gimana hilangnya? Kalau gak ketemu, kenapa enggak ketemunya? Dan seterusnya," ujarnya.

Bagi Hinca, sayembara ini juga menjadi tantangan dan peluang bagi pimpinan yang baru untuk gerak cepat melakukan tugasnya menangkap Harun.

"Ini kan tugas dan kewajiban KPK. Jadi saya dukung Bang Maruarar Sirait, saya dukung KPK untuk menuntaskan ini karena ini harapan masyarakat dan hutang KPK untuk ke depan yang harus dibayar lunas," tuturnya.

Diketahui, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Maruarar sebelumnya menjelaskan alasannya menggelar sayembara dengan hadiah fantastis tersebut. Menurut dia, itu dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari Kontan.

Dia pun menekankan bahwa sayembara tersebut untuk membuktikan tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air. Pasalnya, pencarian Harun Masiku tidak kunjung ada perkembangan.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Hal ini diungkapkan Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat.

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi) tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa 30.000 rupiah per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta," kata Prabowo.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah juga bakal menyalurkan beragam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," kata Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis yang masuk dalam APBN senilai Rp 15.000 per porsi.

Namun, praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah dengan biaya bahan pangan rendah ke daerah yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Namun, Prabowo lantas menyampaikan bahwa anggaran makan siang menjadi Rp 10.000 per porsi.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni. Padahal Indonesia telah menikmati kemerdekaan hampir 80 tahun pada 2025.

Adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan dan menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus mensukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

"Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan ide besar dari Presiden Republik Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari - hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujar Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2024.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah mentargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," kata dia.

Adanya Kementerian PKP, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Dirinya mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," ungkap dia.

Wamen PKP menjelaskan Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada. Beberapa hal penting dalam pemenuhan program perumahan adalah masalah tanah.

"Kita telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan. Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," kata dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.