Jakarta -

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo Mokoagow mengusulkan membuat panitia kerja (panja) guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang. Hal ini sebagai salah satu cara agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana sekaligus menjalankan amanat Undang-undang.

Awalnya, Yasti sempat meragukan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan mengingat anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terbatas. Ia menilai, program tersebut bisa saja dilakukan tahun ini asalkan ada pemikiran yang visioner dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Yasti pun bertanya apakah Ara sudah mempelajari UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah susun perihal hunian berimbang. Menurut Yasti, dengan menagih pengembang untuk membuat hunian berimbang dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Hunian berimbang merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pembangunan hunian berimbang ini boleh tidak dilakukan di kawasan yang sama, asalkan masih dalam satu provinsi. Pada PP Nomor 12 tahun 2021, tertuang komposisi hunian berimbang berupa:

- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah dan berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana
- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana; atau
- Pembangunan dua rumah menengah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana

"Kalau kita menagih itu Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku, kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial dan itu adalah kewajiban dari pada pengembang. Ini harus kita tagih," katanya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

"Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang," tambahnya.

Yasti menuturkan, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak dilaksanakan bisa terjerat sanksi pidana. Maka dari itu, pihaknya juga harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan amanat tersebut apalagi saat ini fiskal negara sedang cekak.

"Saya betul-betul berharap ketua, setelah ini kita harus bentuk panja dan kita harus memaksimalkan semua pengembang-pengembang melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun," tegasnya.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, sedikit menyinggung usulan Yasti. Ia menyetujui usulan Yasti untuk membuat panja guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang.

Menurutnya, dengan pembuatan panja ini akan membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menagih pengembang dalam menunaikan kewajibannya yaitu membangun hunian berimbang.

"Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Rumah Susun Pak, memang mengisyaratkan kewajiban pengembang. Jadi kalau kita hitung dari mulai terbitnya undang-undang ini sampai hari ini, jangan-jangan ini ada lebih dari 3 juta rumah Pak utang pengembang kepada negara. Nah kita, saya setuju nih kita bentuk panja soal ini ya. Baik, karena itu kita tagih hak pengembang kepada negara kepada rakyat maksudnya ya," ujarnya.

Keadaan rapat sempat memanas ketika Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mencoba untuk memberikan tanggapan terkait hunian berimbang. Ia mempertanyakan Yasti yang pada tahun 2011 sempat menjadi Ketua Komisi V DPR namun tidak menagih pengembang terkait pembangunan hunian berimbang.

Belum sempat menjawab, Lasarus langsung menengahinya dan mengatakan, "Rapat (soal hunian berimbang) nanti ada arenanya tersendiri ya. Setuju kawan-kawan ya?"

Ara masih mencoba untuk menjawab mengenai hunian berimbang, namun Lasarus menghentikannya dengan alasan rapat kali ini bukan hanya rapat dengan salah satu kementerian saja tetapi dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi V pun menyarankan agar Ara memberikan jawaban tertulis saja.

Namun, Ara berkata, "Maksud saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi Kasi anggota DPR selama 15 tahun. Kasih kesempatan juga dong kepada pemerintah (untuk berbicara) jangan hanya pemerintah mendengar saja."

"Kesepakatan kita Pak Ketua ya jawaban tertulis," kata salah satu anggota Komisi V DPR RI.

"Ini forum lho pak, ini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Saya bukan... bukan... Saya hanya mengatur lalu lintas acara," ujar Lasarus.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw pun mencoba menengahi dengan mengatakan pihaknya akan mendukung pemerintah, apalagi ada Program 3 Juta Rumah sementara anggaran Kementerian PKP cukup minim yaitu Rp 3,4 triliun.

"Kami lihat pemerintah itu sekarang fokus menyediakan 3 juta rumah bahkan kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan kita ingin mendukung itu kami kejar ada undang-undang yang menyatakan itu kan siapa saja yang bertanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat," katanya.

"Jangan cuman pemerintah saja, tetapi yang membawa keuntungan pengusaha yang selama ini membawa keuntungan tidak memberikan haknya masyarakat kecil itu. itu yang kita ingin lakukan, jadi maaf, kami dalam hal ini kami mendukung tidak ada kita mau menjatuhkan Pak Menteri," sambungnya

Lasarus pun akhirnya meminta Ara untuk melanjutkan diskusi mengenai hal tersebut pada lain waktu dan pihaknya menegaskan akan tetap mendukung pemerintah.

"Oleh karenanya, untuk menghargai forum ini, bukan saya ya, jadi cukup jawaban tertulis saja," tutupnya.

(abr/das)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program pembangunan 3 juta rumah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan dukungan Bank Indonesia terhadap program pembangunan 3 juta rumah ini dibuktikan dengan rencana penambahan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan secara bertahap hingga Rp80 triliun.

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami rekonstruksi.

Awalnya, pagu Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 5,27 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 3,66 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PKP awalnya menjadi Rp 1,61 triliun.

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PKP menjadi lebih kecil, sebesar Rp 1,81 triliun. Sehingga, pagu indikatif akhir Kementerian PKP menjadi Rp 3,46 triliun.

"Sehingga, pagu indikatif final Kementerian PKP adalah Rp 3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Ada pun Kementerian PKP memiliki program 3 juta rumah yang mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah lainnya akan dibangun di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas mengeksekusi lahan di Blok K Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/02/2025).

Lahan seluas 38.000 meter persegi itu merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Pulogebang tanggal 5 Februari 1997 atas nama Perum Perumnas.

Semula, lahan itu ditempati oleh sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut sehingga Perumnas mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.

Pelaksanaan pengosongan lahan dilakukan setelah Perum Perumnas memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: No. 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim Jo No.369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim Jo No.237/PDT/2021/PT.DKI Jo No.1784 K/PDT/2022 tertanggal 20 Januari 2025.

Pengambilalihan kembali lahan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Perumnas senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan komunikasi yang konstruktif dengan para pihak terkait guna memastikan proses berjalan dengan tertib dan sesuai regulasi," ujar Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perum Perumnas Nixon Sitorus, Kamis (13/02/2025).

Perumnas terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan sebagaimana arahan Kementerian BUMN, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN.

Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung penyediaan hunian yang berkualitas bagi masyarakat serta mewujudkan kawasan hunian yang layak dan terjangkau.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dikutip Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Dirinya juga akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal. Tentu dengan berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa.

"Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

(KIE)

KOMPAS.com - Siapa pelaksana program makan siang gratis atau program yang kini sudah berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Program MBG ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa harus terbebani biaya.

Ide mencetuskan MBG sebenarnya berawal dari kepedulian Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. MBG juga merupakan program paling unggulan dari janji-janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024.

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Dengan makan siang gratis, Presiden Prabowo Subianto berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia.

Siapa pelaksana program makan siang gratis?

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, meliputi:

• Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
• Balita atau anak usia di bawah lima tahun
• Ibu hamil
• Ibu menyusui.

Untuk kategori pelajar meliputi semua peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Karena skala pelaksaannya yang sangat masih di seluruh Indonesia, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Bahkan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat menyebut kalau dana MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025.

"Memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sasaran, sampai akhir tahun. Jadi kemarin banyak motong sampai Juni, enggak, sampai akhir tahun," ungkap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa total anggaran untuk program MBG diperkirakan akan menembus Rp 420 triliun hingga Desember 2025, dengan jumlah pengguna manfaat yang bisa mencapai lebih dari 80 juta orang.

KOMPAS.com - Siapa pelaksana program makan siang gratis atau program yang kini sudah berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Program MBG ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa harus terbebani biaya.

Ide mencetuskan MBG sebenarnya berawal dari kepedulian Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. MBG juga merupakan program paling unggulan dari janji-janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024.

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Dengan makan siang gratis, Presiden Prabowo Subianto berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia.

Siapa pelaksana program makan siang gratis?

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, meliputi:

• Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
• Balita atau anak usia di bawah lima tahun
• Ibu hamil
• Ibu menyusui.

Untuk kategori pelajar meliputi semua peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Karena skala pelaksaannya yang sangat masih di seluruh Indonesia, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Bahkan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat menyebut kalau dana MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025.

"Memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sasaran, sampai akhir tahun. Jadi kemarin banyak motong sampai Juni, enggak, sampai akhir tahun," ungkap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa total anggaran untuk program MBG diperkirakan akan menembus Rp 420 triliun hingga Desember 2025, dengan jumlah pengguna manfaat yang bisa mencapai lebih dari 80 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuat sarana pengaduan untuk masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

"Saya membuat sarana pengaduan terkait dengan masalah perumahan ini, dalam waktu dekat kita akan luncurkan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan memberikan nomor telepon untuk sarana pengaduan supaya lebih memudahkan bagi masyarakat dalam melaporkan.

Heri Jerman juga mengingatkan pada masyarakat agar pengaduan yang dilaporkan harus disertai data dan fakta.

"Yang namanya pengaduan harus disertai data dan fakta, jangan sampai pengaduan tersebut bersifat fitnah," katanya.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan-layanan kanal pengaduan yang sudah disediakan pemerintah seperti SP4N-LAPOR dan layanan "Lapor Mas Wapres untuk melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat secara daring yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Irjen Kementerian PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan yaitu bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bisa mempunyai hunian yang layak.

Hal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.

Ternyata, kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasang keramik banyak yang pecah-pecah.

Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang mengelupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

"Saya juga minta secara tegas pada pengembang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi mendapatkan FLPP dari pemerintah," kata Heri Jerman.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuat sarana pengaduan untuk masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

"Saya membuat sarana pengaduan terkait dengan masalah perumahan ini, dalam waktu dekat kita akan luncurkan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan memberikan nomor telepon untuk sarana pengaduan supaya lebih memudahkan bagi masyarakat dalam melaporkan.

Heri Jerman juga mengingatkan pada masyarakat agar pengaduan yang dilaporkan harus disertai data dan fakta.

"Yang namanya pengaduan harus disertai data dan fakta, jangan sampai pengaduan tersebut bersifat fitnah," katanya.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan-layanan kanal pengaduan yang sudah disediakan pemerintah seperti SP4N-LAPOR dan layanan "Lapor Mas Wapres untuk melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat secara daring yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Irjen Kementerian PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan yaitu bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bisa mempunyai hunian yang layak.

Hal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.

Ternyata, kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasang keramik banyak yang pecah-pecah.

Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang mengelupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

"Saya juga minta secara tegas pada pengembang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi mendapatkan FLPP dari pemerintah," kata Heri Jerman.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuat sarana pengaduan untuk masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

"Saya membuat sarana pengaduan terkait dengan masalah perumahan ini, dalam waktu dekat kita akan luncurkan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan memberikan nomor telepon untuk sarana pengaduan supaya lebih memudahkan bagi masyarakat dalam melaporkan.

Heri Jerman juga mengingatkan pada masyarakat agar pengaduan yang dilaporkan harus disertai data dan fakta.

"Yang namanya pengaduan harus disertai data dan fakta, jangan sampai pengaduan tersebut bersifat fitnah," katanya.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan-layanan kanal pengaduan yang sudah disediakan pemerintah seperti SP4N-LAPOR dan layanan "Lapor Mas Wapres untuk melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat secara daring yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Irjen Kementerian PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan yaitu bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bisa mempunyai hunian yang layak.

Hal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.

Ternyata, kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasang keramik banyak yang pecah-pecah.

Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang mengelupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

"Saya juga minta secara tegas pada pengembang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi mendapatkan FLPP dari pemerintah," kata Heri Jerman.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.