REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia mendorong implementasigreen financing(pembiayaan hijau).

Menurut dia, pembiayaan hijau sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, pada tahun ini mulai menerapkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah bersubsidi.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manokwari Umrah Nur di Manokwari, Sabtu, mengatakan pembebasan BPHTB tersebut mulai berlaku sejak 17 Januari 2025.

"Pembebasan BPHTB sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada 25 November 2024," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan penghapusan BPHTB hanya berlaku untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan kebijakan tersebut, maka rumah subsidi atau rumah yang mempunyai harga maksimal Rp240 juta tidak lagi dikenai BPHTB.

Namun, bagi warga masyarakat yang ingin menikmati bebas BPHTB harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Karena, program tersebut juga untuk sukseskan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan sehingga rumah bebas BPHTB harus didaftarkan ke Kementerian Perumahan," katanya.

Sebelum ada program kebijakan tersebut, rumah subsidi dengan harga Rp240 juta dikenai BPHTB sebesar Rp7 juta per transaksi atau saat aset rumah berpindah tangan.

Namun, setelah adanya program tersebut, sebagai OPD teknis pemungut pajak, setelah 17 Januari 2025 pihaknya akan lebih selektif untuk memungut BPHTB.

Pihak-pihak yang sudah mengurus bebas BPHTB di Kementerian Perumahan harus mendapat pembebasan pajak. Namun, yang belum mengurus tetap dipungut pajak BPHTB.

"Pengembang perumahan subsidi atau pemilik rumah yang akan menjual ke pihak lain bisa mengurus bebas BPHTB. Tapi dibatasi rumah dengan harga maksimal Rp240 juta. Sedangkan rumah di atas Rp240 juta tetap kena BPHTB," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendukung serta aspek enviromental, social and governance (ESG) di sektor perumahan.

Menurut dia, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin saat menjadi pembicara utama pada acara bertajuk "Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Oleh: Iwan Saskiawan*

PROGRAMMakan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program MBG salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Pelaksanaan program ini tentunya membutuhkan sumber bahan makanan lokal yang bernilai gizi, mudah didapatkan, dan murah harganya mengingat dana yang tersedia sangat terbatas.

Salah satu bahan makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan memenuhi persyaratan untuk pengadaannya adalah jamur pangan.

Jamur pangan (edible mushroom) merupakan salah satu sumber bahan pangan yang sudah dikenal masyarakat sejak abad pertengahan.

Saat ini, jamur pangan banyak dibudidayakan di Indonesia dengan menggunakan serbuk gergaji atau limbah pertanian sebagai media tanam (Saskiawan, et al. 2016).

Di Indonesia ada beberapa jenis jamur pangan yang sudah biasa dikonsumsi masyarakat, di antaranya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), jamur merang (Volvariela volvacea), jamur kuping (Auricularia sp.), jamur kancing (Agaricus sp.), dan jamur shitake (Lentinula edudes).

Ke lima jenis jamur ini sudah bisa dibudidayakan di Indonesia dengan mudah. Selain itu, ada beberapa jenis jamur yang diimpor dari negara lain karena secara ekonomis belum bisa dibudidayakan di Indonesia seperti jamur enoki (Flamulina velutipes).

Selain cita rasa dan nilai gizinya yang tinggi, jamur pangan juga dikenal menghasilkan senyawa bioaktif yang berperan sebagai imunomodulator bagi tubuh kita ((Yang dkk. 2009 dan Zhang dkk. 2011).

Beberapa jenis jamur yang digunakan sebagai bahan baku obat adalah jamur lingzhi (Ganoderma lucidum) dan jamur cordyceps.

Secara kuantitatif, kandungan protein yang ada di jamur pangan memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi, yaitu 3,92 gram per 100 gram pada jamur pangan dan 20,47 gram pada daging sapi.

Namun, jamur pangan layak digunakan sebagai pengganti protein hewani. Protein dalam jamur pangan mengandung seluruh sembilan asam amino esensial (Esssential Amino Acids, EAAs), hal yang tidak ditemukan pada hampir seluruh jenis protein nabati.

Selanjutnya, jamur pangan juga mempunyai asam amino rantai cabang tinggi (High Branced-Chain Amino Acid, BCAA) yang biasanya hanya ditemukan pada protein hewani.

Protein pada jamur pangan secara kualitas hampir sama dengan protein pada daging. Menurut WHO/FAO, dari beberapa karakter protein seperti daya cerna protein secara in vitro (in vitro protein digestibility, IVPD), daya cerna protein berdasar asam amino score (protein digestibility corrected amino acid score, PDCAAS), asam amino esensial index (essential amino acid index, EAAI) dan rasio efisiensi protein (protein efficiency ratios, PER) pada jamur pangan setara dengan yang terdapat pada ovalbumin (protein pada putih telur) dan jauh mengungguli protein pada kacang kedelai dan gandum.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada jamur pangan segar dan olahan menunjukkan kualitas protein yang masih terjaga.

Studi yang dilakukan tentang tingkat kekenyangan antara konsumsi jamur pangan dan daging menunjukan bahwa sebagian responden merasa lebih kenyang. Mereka mengaku tidak ingin meneruskan makan setelah mereka mengonsumsi jamur pangan dibandingkan mengonsumsi daging.

Selain itu, 72 persen lemak pada jamur pangan termasuk jenis lemak tidak jenuh. Jamur juga mengandung berbagai jenis vitamin, antara lain B1 (thiamine), B2 (riboflavin), niasin dan biotin.

Selain elemen mikro, jamur juga mengandung berbagai jenis mineral, antara lain K, P, Ca, Na, Mg, Se dan Cu.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa media tanam pada jamur tiram dapat meningkatkan kandungan mineral seperti Selenium (Se) dan seng (Zn) dalam tubuh buahnya.

Ke dua mikro mineral tersebut diperlukan untuk pertumbuhan balita, sehingga dapat digunakan untuk pencegahan stunting.

Jumlah kandungan seratnya yang berkisar antara 7,4 -24,6 persen sangat baik untuk pencernaan.

Jamur juga mempunyai kandungan kalori yang sangat rendah sehingga cocok bagi pelaku diet (Gonzales, et. al 2020).

Jamur pangan yang kita konsumsi sebenarnya merupakan tubuh buah dari jamur golongan Basidiomycota yang berukuran makroskopis dan merupakan organ yang menghasilkan spora untuk perkembang biakan jamur tersebut.

Tubuh buah tersebut merupakan struktur reproduksi jamur yang menghasilkan spora, semacam biji pada tumbuhan untuk perkembangbiakan jamur.

Dalam ilmu taksonomi atau ilmu pengelompokan mahluk hidup, jamur pangan digolongkan dalam kelompok tersendiri yang merupakan peralihan antara tumbuhan dan hewan.

Sehingga nilai gizi dari jamur pangan ini lebih menyerupai nilai gizi pada hewan, meskipun dalam komoditas pertanian jamur pangan digolongkan sebagai sayuran (hortikultura).

Saat ini berbagai jenis jamur pangan sudah dibudidayakan oleh masyarakat. Cara budidaya yang bisa dilakukan dengan tehnologi sederhana, tanpa memerlukan lahan yang luas, menggunakan limbah organik untuk media tanam serta sisa media tanam yang bisa digunakan sebagai pupuk organik.

Selain dapat sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, budidaya jamur juga dapat menambah pendapatan masyarakat.

Jamur tiram putih dan jamur merang merupakan salah satu jenis jamur pangan yang banyak dibudidayakan masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jamur tiram putih secara nasional pada tahun 2022 adalah 527.758 Kg, sedangkan jamur merang adalah 82.609 Kg.

Daerah penghasil jamur tiram terbesar adalah Jawa Barat (146.530 Kg), kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 140.044 Kg dan 109.103 Kg.

Sedangkan untuk jamur merang Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi produsen terbesar dengan produksi masing-masing 53.409 Kg dan 22.213 Kg.

Pada 2023, produksi nasional jamur tiram meningkat menjadi 537.866 Kg, sedangkan jamur merang justru mengalami penurunan menjadi 46.410 Kg.

Salah satu kelemahan jamur pangan adalah mempunyai life time yang pendek sehingga lebih mudah mengalami kerusakan pada penyimpanan suhu kamar.

Meskipun demikian, beberapa jenis jamur pangan dapat diolah menjadi produk pangan seperti patty jamur, bubur MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu), bakso jamur, mie jamur, nugget jamur dan produk lainnya sehingga lebih awet dalam penyimpanan tanpa mengurangi nilai gizi dari jamur tersebut.

Kelompok Riset Jamur Edible, Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempunyai kegiatan penelitian tentang biologi budidaya jamur pangan untuk mendapatkan produktivitas jamur yang tinggi dan pengembangan teknologi jamur pangan jenis baru yang selama ini belum dibudidayakan.

Selain itu, Kelompok Riset ini juga melakukan penelitian tentang nilai gizi dan senyawa aktif yang terdapat dalam jamur pangan yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jamur pangan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan lokal pada program Makan Bergizi Gratis dengan berbagai alasan.

Di antaranya nilai gizi jamur pangan dan bisa digunakan sebagai sumber protein nabati yang kualitasnya mirip sumber protein hewani.

Selain itu, jamur pangan sangat mudah dan cepat dibudidayakan, dapat dibuat beberapa produk olahan dengan berbagai cita rasa dan sebagaian masyarakat sudah mengenal jamur sebagai bahan pangan.

*Peneliti Jamur Pangan, Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Telkom mendapatkan pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan aplikasi khusus buat mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

VP Corporate Telecommunication Telkom Andri Sasongko mengatakan perusahaannya diberi tugas oleh pemerintah untuk membantu distribusi MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah diberi tugas sebenarnya, nanti melalui Telkomsel, membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor (distribusi makan bergizi gratis)," ujar Andri di sela Media Gathering Indibiz, Telkom di Jakarta, Jumat (7/2).

Andri menyebut ini bukan pertama kalinya Telkom membantu pemerintah dalam menyediakan aplikasi untuk layanan publik. Sebelumnya, perusahaan plat merah ini juga membantu menggarap aplikasi PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

"Dulu kita punya pengalaman bagus waktu Covid-19, yaitu PeduliLindungi, itu di belakangnya Telkom ya," tutur Andri.

Andri belum memberikan rincian apa saja yang akan ada dalam aplikasi tersebut dan sejauh apa cakupannya dalam membantu program MBG. Ia hanya menjelaskan proses pengembangnya aplikasi tersebut tengah dilakukan.

"Kementerian BUMN inginnya Telkom melalui Telkomsel punya aplikasi seperti itu untuk monitoring distribusi makan bergizi gratis. Saat ini sedang berjalan (pembuatan aplikasinya)," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Mataram -

Anggota Satresnarkoba Polresta Mataram meringkus dua pria pengedar narkoba di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Penangkapan pelaku yang berinisial RA dan Z itu jadi tontonan warga karena terjadi di permukiman penduduk.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat di wilayah tersebut kerap terjadi transaksi sabu. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lantas menyelidiki hingga akhirnya menangkap RA dan Z.

"Awalnya tim mengamankan terduga RA persis di depan rumah terduga Z. Saat dilakukan penggeledahan badan, di saku RA ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam kantong celana terduga yang terbungkus klip bening," kata Ngurah, Jumat (7/2/2025).

Setelah mengamankan RA di jalan tersebut, polisi menuju sebuah rumah di sana untuk digeledah. Di rumah tersebut, polisi menemukan Z yang langsung diringkus.

"Setelah mengamankan terhadap Z dilakukan penggeledahan baik badan terduga Z maupun rumah tempat Z berada ditemukan beberapa barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba," ujarnya.

Adapun, barang bukti dalam pengungkapan tersebut diamankan sabu seberat 1,32 gram, plastik klip kosong, serta handphone milik para pengedar.

"Keduanya sudah kami amankan beserta barang bukti, dan selanjutnya akan diperiksa penyidik. Untuk asal-usul barang berupa sabu yang mereka kuasai masih kami dalami dan lakukan pengembangan," tegasnya.

Atas perbuatan mereka, kedua pelaku dijerat Pasal 112 ayat 1 dan/atau Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(hsa/gsp)

Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan program pembangunan tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

"Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program tiga juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ucapnya saat rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

"Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Kepala Bappenas.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housingqueue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program tiga juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380 ribu orang.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urbanrenewal (peremajaan kota)," ungkap Rachmat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - JLL Indonesia mencatat bahwa tingkat penjualan rumah tapak di Jabodetabek mencapai 87 persen pada semester kedua tahun 2024.

Dari tingkat penjualan itu, rumah tapak dengan harga Rp 600 juta-Rp 1,3 miliar menjadi yang paling laris, tercatat sebanyak 43 persen.

Kemudian diikuti rumah tapak seharga Rp 1,3 miliar-Rp 2 miliar sebanyak 19 persen; kurang dari Rp 600 juta sebanyak 15 persen; lebih dari Rp 3 miliar sebanyak 14 persen; serta Rp 2 miliar-Rp 3 miliar sebanyak 9 persen.

Head of Advisory JLL Indonesia, Vivin Harsanto mengatakan, pasar perumahan tapak di Jabodetabek semester II-2024 terpantau tetap stabil dan sehat.

"Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah perpanjangan insentif pembebasan pajak 100 persen hingga Desember 2024, yang semula dijadwalkan berakhir pada Juni 2024," ujar Vivin dalam keterangannya dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Adapun jumlah unit yang diluncurkan pada semester kedua tahun 2024 tercatat sekitar 6.000 unit.

"Peluncuran unit juga meningkat 18 persen lebih banyak dibandingkan dengan semester I-2024 dan didominasi oleh produk dengan harga di bawah Rp 2 miliar," ucapnya.

Rumah Berkelanjutan Masih Jadi Tren

Menurut Vivin, tren keberlanjutan semakin menguat di sektor rumah tapak. Ditandai dengan meningkatnya peluncuran produk baru bersertifikasi hijau pada skala proyek yang beragam.

Pengembangan kota baru oleh pengembang terkemuka tetap terlihat, terutama di wilayah Tangerang.

"Faktor-faktor yang tetap menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli meliputi harga yang terjangkau, lokasi strategis, kemudahan akses ke jalan tol dan transportasi umum, reputasi pengembang, serta program pembayaran yang menarik dan kerja sama antara pengembang dengan institusi perbankan, kelengkapan fasilitas kawasan seperti pendidikan, kesehatan, dan komersial dan teknologi smart home," tukasnya.

Jakarta -

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Baleendah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Jaraknya sekitar 17 km di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang.

Ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh sektor pertanian, dengan tanaman utama seperti teh, kopi, dan sayuran. Selain itu, industri tekstil dan pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian daerah ini.

Hal ini membuat Bandung jadi sasaran pengembang untuk mengembangkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Jika kamu mencari rumah di Banung, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Baleendah, berikut adalah lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp88 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Baleendah

Perumahan subsidi di Baleendah. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bojong Malaka Indah

Berlokasi di Bojongmalaka, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Marga Tirta Kencana dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 41 unit.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka kayu atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

2. Bukit Griya Kencana

Rumah ini berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Gentala Kencana Paramarta dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 25 unit seharga Rp88 juta hingga Rp162 juta.

Rumah dengan harga Rp88 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 30x30 cm, serta pondasi batu kali.

3. Lembur Tauhid Madani

Berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Baani Barru dengan jumlah unit tersedia 38 unit hunian.

Rumah dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta. Salah satu tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik putih 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Bukit Neglasari Indah

Perumahan ini berlokasi di Manggahang, Baleendah, Kab Bandung ini dibangun oleh PT Usaharama Budisejahtera. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi sebanyak 106 unit dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp150,5 juta.

Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap yang menggunakan baja ringan, dinding batako, serta lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. The Topaz Residence

Rumah ini berlokasi di Rancamanyar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Anugrah Cahaya Sentosa dengan jumlah unit komersil yang tersedia di lokasi ini adalah sebanyak 142 unit.

Rumah dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 40 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap konstruksi baja ringan, tutup atap genteng beton. Dinding pasangan bata merah, plester, dan aci. Lantai keramik 40x40 cm dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)