JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Jakarta -

Program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto kabarnya telah dilirik oleh investor asing. Agar dapat berjalan lancar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ditugaskan untuk memastikan investor asing ikut andil dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP, Maruara Sirait di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024). Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ia memberikan tugas itu agar nantinya kesepakatan tidak hanya berhenti sampai tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) saja tetapi hingga benar-benar deal ikut dalam program 3 juta rumah.

"Karena namanya MoU itu ya, baru kesepakatan itu ya, saling pengertian. Untuk menjadi suatu kerja sama berbasis hukum, detail membantu apa, kapan, berapa, di mana, hak kewajiban kan itu mesti didetailkan. Makanya saya minta Pak Wamen saya. Harusnya saya yang dua kali diminta Presiden ke luar negeri untuk menandatangani, tapi saya minta Pak Wamen, Pak Fahri yang ke luar negeri," tutur ara.

Beberapa waktu lalu, Fahri memang pergi ke luar negeri seperti China dan Abu Dhabi untuk membicarakan salah satunya terkait program 3 juta rumah. Sebab, kedua negara itu disebutkan berminat dengan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, market yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto mengatakan investor dari China, Dubai, dan Qatar tertarik untuk ikut program 3 juta rumah. Namun, ia belum tahu pasti kerja sama dalam bentuk apa yang akan dilakukan nantinya.

"Yang pertama saya dengar pertama ada Tiongkok, kedua Dubai, ada Qatar. Minat sudah disampaikan, ada rencana untuk menekan MoU, tetapi kami sebagai birokrat ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi tapi kemudian beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

(abr/das)

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. KPK memberikan apresiasi atas sayembara Maruarar tersebut.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11/2024). Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

DPO Harun Masiku (Situs resmi KPK).

Maruarar lantas buka suara terkait video viral tersebut. Dia menegaskan sayembara itu dilakukan untuk menegakkan keadilan.

"Supaya kebenaran ditegakkan," jawab Maruarar singkat ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataannya.

Maruarar menyebut sayembara itu sekadar meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, dia menyebut Indonesia negara hukum sehingga harus ditegakkan.

"Partisipasi publik, negara hukum, hukum harus ditegakkan," ujar dia.

KPK Apresiasi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

(maa/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan perubahan anggota Komite Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP TAPERA untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis.

Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iwan, hingga saat ini anggota Komite Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," katanya.

Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya. "Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," ujar Iwan.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya bertemu dengan Komisioner BP Tapera (Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho beserta para Deputi BP Tapera.

Dalam pertemuan tersebut Ara mendorong BP Tapera untuk membuat terobosan inovasi agar dapat meraih minat dan kepercayaan masyarakat, terutama inovasi yang berpihak kepada rakyat sesuai pesan Presiden Prabowo.

Dia juga menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat. Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, program makan bergizi gratis dan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari sektor industri.

Kondisi ini pun mempengaruhi meningkatnya indeks kepercayaan industri (IKI) bulan November 2024 yang berstatus ekspansif.

"Peningkatan ekspansi nilai IKI juga didukung oleh respons positif sektor industri yang berorientasi pasar domestik terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti hilirisasi industri dan pemberian makan bergizi gratis," ujar Febri dilansir keterangan resmi pada Kamis (27/11/2024).

Diketahui, nilai IKI bulan November ini tercatat sebesar 52,95 poin atau meningkat 0,20 poin dibandingkan bulan Oktober lalu yang sebesar 52,75 poin.

Febri menjelaskan, meningkatnya IKI bulan November ditopang oleh ekspansi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur nonmigas kuartal II 2024 sebesar 99,3 persen.

Ia lantas menjelaskan, peningkatan IKI bulan November ini juga ditunjang oleh peningkatan ekspansi indeks pesanan baru sebesar 2,58 poin menjadi 54,2 poin.

Lalu ada pula ekspansinya indeks persediaan sebesar 54,68 poin.

Meski begitu, indeks produksi pada November ini kembali mengalami kontraksi, setelah dua bulan sebelumnya berturut-turut berekspansi.

Indeks produksi November tercatat sebesar 49,72 poin atau mengalami perlambatan 2,84 poin dibandingkan bulan Oktober.

Hal ini terjadi karena menguatnya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah yang mengakibatkan kenaikan harga bahan baku impor, sementara produsen menjual produknya dalam rupiah.

Sementara itu, industri berorientasi ekspor masih menghadapi pelemahan permintaan ekspor.

“Dapat dikatakan bahwa IKI pada November 2024 meningkat karena peningkatan permintaan domestik yang cukup tinggi, karena didukung adanya program pemerintah,” kata Febri.

Ia menambahkan, keyakinan masyarakat yang tinggi terhadap terbentuknya pemerintahan baru tecermin dari kondisi umum kegiatan usaha bulan November ini yang sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Proporsi industri yang menyatakan kondisi usahanya pada bulan November 2024 membaik adalah sebanyak 30,8 persen. Sementara itu, industri yang mengaku mengalami penurunan sebesar 22.2 persen.

"Demikian juga pandangan dunia usaha terkait optimisme dalam enam bulan ke depan yang mengalami peningkatan 0,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya," katanya.

IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) siap mendukung program tiga juta rumah per tahun. Program ini menjadi salah satu prioritas di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, saat ini belum ada program khusus yang dijalankan perseroan yang berkaitan dengan program tiga juta rumah.

“Tapi intinya, apabila pemerintah membutuhkan kontribusi WIKA dalam program tersebut, tentunya WIKA sebagai agen dari pemerintah siap untuk bisa mendukung program tersebut,” kata Mahendra dalam Paparan Publik secara daring pada Kamis (28/11/2024).

Perihal kinerja, WIKA mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp15,5 triliun hingga September 2024. Kontribusi terbesar pada kontrak baru tersebut berasal dari segmen Infrastruktur dan gedung, diikuti oleh segmen industri, properti, dan EPCC.

Beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada September ini, antara lain pembangunan jembatan kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, proyek peningkatan jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN Kalimantan Timur.

Selain itu, proyek penanganan banjir di Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Sebelumnya, program tiga juta rumah disebut menjadi salah satu sentimen positif bagi sektor properti.

Menurut Analis Kiwoom Sekuritas, Vicky Rosalinda, prospek saham sektor properti menurut memiliki potensi positif dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Perempuan yang akrab disapa Ocha itu mengatakan, pasar merespons bahwa program tersebut bagus untuk kinerja properti ke depannya, sehingga dapat memengaruhi harga saham emiten-emiten properti.

“Dan untuk jangka panjang kinerja keuangannya potensi positif, sehingga pasar akan melihat bahwa kinerja keuangan emiten properti terus bertumbuh dan akan memengaruhi harga sahamnya, karena pasar kembali percaya pada kinerja emiten properti,” kata Ocha lewat pesan singkatnya, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Ocha menilai, program ini akan menemui kendala. Menurutnya, tidak mudah untuk membuat program tersebut berjalan lancar, jika tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang meningkat.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Rencananya itu akan dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan secara bertahap ke rusun, mulai dari hari Sabtu ini (30/11). Beberapa di antaranya yaitu warga yang tinggal di kolong jembatan Tomang, Jakarta Pusat akan dipindahkan ke beberapa rusun seperti ke rusun KS Tubun, Jati Rawasari, Karanganyar, Tongkol, dan Cibesel.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Selain warga Kolong Jembatan Tomang, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat, Jakarta Barat. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke beberapa rusun di sekitarnya, seperti rusun Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulogadung.

Lalu warga kolong Fly Over Basuki Rahmat juga akan dipindahkan rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Selain di Jakarta, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Nanti saya sama Mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember, kita juga akan menata Bandung supaya saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tol kita berikan hunian yang layak," paparnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, pihaknya dengan Kementerian Sosial juga akan melakukan pelatihan agar bisa memiliki penghasilan.

"Dan juga dari bapak Mensos dan Wamensos juga membantu supaya mereka diberikan sosial dan pendidikan supaya mereka juga ada pekerjaan, entah itu potong rambut, memasak, pijat refleksi, sehingga itu lebih berguna," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat, saya ketemu pemerintah daerah dalam rangka membangun rumah-rumah rakyat untuk menampung warga-warga rentan, terutama warga-warga gelandangan yang sampai saat ini masih belum punya rumah," tuturnya.

"Kami bekerja sama saat ini dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah membangun rumah-rumah untuk menampung mereka. Ini sesuai dengan instruksi Presiden jangan sampai warga masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang membangun rumah untuk warga terdampak banjir rob di Indramayu, Jawa Barat.

(abr/das)

Jakarta -

Anggota TNI, Praka (Prajurit Kepala) Irfan, menyampaikan sukacitanya karena bisa menyewa tempat tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku selama ini tinggal di kantor karena memiliki keterbatasan dana.

Diketahui, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 334 kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput. Salah satu penyewanya adalah Praka Irfan.

Ara sempat mewawancarai Iran saat acara serah terima itu. Ifran, yang mendapat harga sewa Rp 1,1 juta per bulan, mengaku selama ini tinggal berjauhan dengan istri.

"Kamu dapat sewanya berapa, Dek?" tanya Ara, Kamis (28/11/2024).

"Rp 1.100.000, di lantai paling atas," kata Irfan.

"Itu membuat ada kualitas hidup keluarga kamu dan kamu tambah baik atau tidak?" tanya Ara lagi.

"Alhamdulillah, insyaallah tambah baik, Pak, karena selama ini kami LDR dengan anak, istri, Pak. Anak istri ada di kampung di Semarang. Dan kami di sini pelayanan," ujarnya.

"Karena keterbatasan tempat tinggal, kami sementara tinggal di kantor," lanjutnya.

Ara pun meminta doa kepada seluruh warga agar penyediaan rumah untuk seluruh warga, terutama TNI, dapat terlaksana dengan baik.

"Doain ya semoga kita nanti dengan arahan Presiden Prabowo, kami bisa makin lebih banyak menjadikan rumah-rumah untuk prajurit TNI di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Selain itu, salah satu pedagang UMKM bernama Mardian mengaku bersyukur bisa mendapat hunian sewa di Rusun Pasar Rumput. Mardian mengaku sebelumnya tinggal di Cileungsi.

"Saya dapat sewa di lantai 23 itu Rp 1.250.000," katanya.

"Rp 1.250.000. Itu Bapak sanggup?" tanya Ara lagi.

"Sanggup tidak sanggup saya harus sanggup, karena mengingat saya jauh, Pak. Karena kalau dihitung-hitung dari kos saya bolak-balik antara Cilengsi-Jakarta mungkin sama," tuturnya.

"Adanya sewa rusun di sini sangat membantu dari segi waktu dan kesehatan juga lebih baik, Pak. Saya juga lebih bisa fokus karena waktu di jalan membuat kita juga tidak fokus, Pak. Bisa ketemu keluarga lebih sering," sambungnya Mardian.

Tak lupa, Mardian juga mengucapkan terima kasih Kepada Presiden Prabowo atas kebijakan dan kepedulian terhadap pelaku UMKM. Ia pun berdoa agar pemerintahan Prabowo dapat sukses dan selalu mementingkan orang miskin.

(bel/aik)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menciduk buronan KPK, Harun Masiku. Sayembara itu digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memuji tindakan mantan politikus PDIP yang sekarang bergabung ke Partai Gerindra tersebut. Tanak meyakini tindakan Maruarar perlu ditiru.

"Kita patut mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pak Maruarar Sirait. Beliau telah membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk membantu penangkapan Harun Masiku," kata Tanak dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Tanak menilai, sayembara tersebut termasuk dukungan nyata terhadap penegakan hukum. Tanak merasa hadiah yang besar dapat memancing orang lain ikut sayembara itu.

"Beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," ujar Tanak.

Selain itu, Tanak mengeklaimm KPK masih terus memburu Harun Masiku. Meski begitu, ia tetap memberikan penghargaan khusus terhadap Maruarar yang mengorbankan hartanya demi mendukung proses penegakan hukum.

"Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Tanak.

Sebelumnya, Menteri Ara membuka sayembara menangkap Harun Masiku dengan hadiah Rp 8 miliar. Uang itu merupakan tabungan pribadinya sebagai partisipasi dalam menjamin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Tanah Air. Ara bahkan mengajak Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Ara balas Hasto...

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana memangkas waktu dan biaya pemecahan sertifikat tanah untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Sebagian informasi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PKP, Fitrah Nur dalam Rapat Dukungan Kemudahan Perizinan pada Kamis (28/11/2024).

Menurut dia, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, sedang mencari upaya agar biaya pemecahan sertifikat tanah di Kementerian ATR/BPN bisa dikurangi.

"Karena teman-teman pengembang menyampaikan, biaya pemecahan sertifikat untuk satu unit rumah itu berkisar Rp 2-3 juta per rumah," ujarnya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

Lanjut Fitrah, rencananya pada Jumat (29/11/2024) akan berlangsung pertemuan antara Ara, BTN, asosiasi pengembang perumahan, dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas hal tersebut.

"Nah besok, diinisiasi oleh Pak Menteri (PKP) dan dilakukan oleh BTN, diskusi dengan semua asosiasi dan kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan bisa terlaksana besok," pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera pada Senin (25/11/2024), Ara juga sempat memberikan bocoran terkait rencana mempercepat waktu mengurus pemecahan sertifikat tanah untuk rumah MBR.

"Dengan Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) itu kita akan melakukan bagaimana selama ini pemecahan sertifikat itu lama atau sebentar? lama kan. Nah kalau itu nanti dengan Pak Nusron bisa dibikin cepat bagus nggak?," katanya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

"Jadi urusan dengan Pak Nusron itu banyak sekali. Bagaimana lahan idle soal HGU, bagaimana pemecahan sertifikat prosesnya bisa cepat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Beda nasib petani boyolali dan petani vietnam

Kirain suplai susunya bakal diambil dari peternak lokal, karena itu akan ikut membantu perputaran ekonomi dalam negri, harusnya bisa untuk mencicil hutang juga

Netizen menduga adanya indikasi permainan lahan bisnis, dan yang diuntungkan adalah tender kolega sendiri”

Namun, benarkah akan dilakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis?

Penjelasan:

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari ANTARA.

Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo wajibkan anak muda ikut wajib militer

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengapresiasi sikap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menggelar sayembara untuk penemu DPO Harun Masiku dengan hadiah Rp8 miliar.

?Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui Sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,? kata Tanak, Kamis (28/11/2024).

Johanis menyebutkan, sikap pria yang kerap disapa Ara itu perlu menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menilai, Maruarar patut diberikan penghargaan oleh negara. Sebab, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

?Sikap beliau tentunya layak dan patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik. Untuk itu sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,? ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar sayembara dengan hadiah Rp8 miliar. Uang itu akan diberikan pria yang kerap disapa Ara bagi yang bisa menemukan buronan KPK Harun Masiku. Menurut Ara, uang yang digunakan untuk sayembara itu merupakan uang pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum.


?
Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap Negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?? kata Ara, Kamis (28/11/2024).

Ara menduga, Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap melibatkan orang besar. Ara menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dengan para koruptor. ?Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki. Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor,? ujar dia.

Ara menilai, perkembangan kasus yang menjerat Harun Masiku itu sudah lama tidak ada perkembangan. Oleh karena itu, Ara memutuskan mengambil inisiatif sebagai orang pribadi.

?Karena sudah lama-lama nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku. Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,? jelas dia.