Jakarta: Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif setelah rekonstruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sebesar Rp3,46 triliun.

"Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun yang kemarin mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga setelah adanya efisiensi Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp1,61 triliun .

Pagu indikatif Kementerian PKP yang telah mengalami efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi anggaran, dan Komisi V DPR RI mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, di mana menurun nilai efisiensi pagu indikatif Kementerian PKP menjadi Rp1,81 triliun dari Rp3,66 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

(KIE)

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Jakarta: Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif setelah rekonstruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sebesar Rp3,46 triliun.

"Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun yang kemarin mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga setelah adanya efisiensi Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp1,61 triliun .

Pagu indikatif Kementerian PKP yang telah mengalami efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi anggaran, dan Komisi V DPR RI mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, di mana menurun nilai efisiensi pagu indikatif Kementerian PKP menjadi Rp1,81 triliun dari Rp3,66 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

(KIE)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

(dai/dai)

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun dari yang sebelumnya mengalami efisiensi anggaran menjadi Rp 1,6 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 turun menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

(abr/abr)

Jakarta -

Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

(kil/kil)

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp200,2 miliar kena sikat Presiden Prabowo Subianto berkat arahan efisiensi APBN 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan porsi pemangkasan yang dialami lembaganya itu hanya 0,2845 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Namun, ini membuat mereka harus putar otak agar operasi lembaganya tetap jalan.

Salah satu hasil putar otak adalah meminjam lahan kepada BUMN sampai pemerintah daerah (pemda).

"Ketika kunjungan Pak Presiden (Prabowo) ke Kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," ungkapnya beres rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Yang kena (efisiensi Rp200,2 miliar) hanya pengadaan lahan, yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, instansi lain, kementerian lain, BUMN, dan lain-lain. Bisa pinjam pakai," tegas Dadan.

Dadan mengatakan lahan-lahan tersebut diperlukan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh unit itu dikelola langsung Badan Gizi.

Meski, ia menegaskan SPPG untuk melayani program makan bergizi gratis bisa dibangun oleh siapa saja. Dadan juga menyebut pihak swasta boleh ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur ini.

"Mitra yang menyiapkan (lahan SPPG), yang mengelola seluruh Badan Gizi. Mau disiapkan oleh BGN, mau disiapkan oleh TNI, mau disiapkan Polres, mau disiapkan oleh Polri, mau disiapkan BIN, mau disiapkan oleh pemda, mau disiapkan oleh swasta. Semua (SPPG) yang kelola Badan Gizi," jelasnya.

Bos BGN menargetkan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini baru tersedia 246 unit, lalu bertahap akan meningkat menjadi 700 satuan pelayanan.

Bos Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons rencana penggunaan Rp306,69 triliun yang coba dihemat Presiden Prabowo Subianto dari belanja APBN 2025.

Ia menegaskan pihaknya hanya butuh Rp100 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Suntikan dana itu diperlukan agar sasaran penerimanya sesuai dengan target awal, yakni 82,9 juta orang.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu (anggaran makan bergizi gratis) atau percepatan itu dimulai September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun," kata Dadan selepas rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Jadi, masih ada sekitar Rp206 triliun (sisa hasil efisiensi APBN 2025) yang bukan untuk Badan Gizi. Itu banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tegasnya.

Dadan memang tak menjawab tegas apakah Badan Gizi Nasional sudah dijanjikan Prabowo pasti mengantongi tambahan Rp100 triliun dari hasil efisiensi. Ia cuma menjelaskan semuanya akan masuk dan dikelola Badan Gizi, kalau anggaran tambahan MBG itu direstui sang Kepala Negara.

Di lain sisi, ia percaya diri BGN berhak atas tambahan Rp100 triliun tersebut. Dadan menekankan mereka memenuhi seluruh syarat penggunaan anggaran di era Prabowo.

Pertama, spending tersebut meningkatkan lapangan pekerjaan. Syarat kedua adalah bisa meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan inovasi.

Ia merinci bahwa program makan bergizi gratis sudah pasti menyerap setidaknya 1,5 juta orang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lalu, menciptakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini menganggur, sampai berinovasi dalam pelayanan 3.000 porsi makanan setiap harinya.

Dadan lalu berbagi tips agar sisa efisiensi sebesar Rp206,69 triliun bisa dikantongi oleh kementerian/lembaga lain. Ia menegaskan caranya cukup membuat program-program yang sesuai dengan tiga syarat dari Presiden Prabowo.

Khusus untuk rencana percepatan MBG, ia mengatakan prosesnya akan dimulai sejak September 2025 sampai akhir tahun ini. Jika itu terlaksana penuh, tambahan anggaran Rp100 triliun menjadi keniscayaan.

"Per bulan kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi, tergantung nanti apakah dimulai September, November, Oktober, atau dimulai Desember. Pokoknya hitungannya (MBG butuh) Rp25 triliun per bulan. Kalau dimulainya hanya Desember (2025), ya kita butuhnya Rp25 triliun," tuturnya.

"Anggaran (BGN butuh tambahan Rp100 triliun) sudah pasti nih, sudah selesai. Sumber daya manusia (SDM) baru akan tuntas akhir Juli, kemudian kan tidak mungkin langsung diturunkan di lapangan, harus disebar dulu untuk adaptasi. Mungkin September (2025) baru kita paling cepat, tapi yang paling kunci adalah infrastruktur," tutup Dadan.

Saat ini anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun. Namun, harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

"Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal sudah meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara, maka Kementerian PKP nantinya akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

"Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis. Tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah subsidi yang layak juga. Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini, itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu tetapi negara juga dirugikan," kata Heri Jerman.

"Oleh karena itu saya minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal itu, anda tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)!" tambahnya.

Menurut dia, masih banyak pengembang yang baik-baik juga dan perlu diberikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik tersebut yang memiliki komitmen dengan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Kementerian PKP sudah menghitung bahwa sebenarnya masih ada keuntungan yang bisa diperoleh para pengembang, tetapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak bagi MBR maka hal ini sangat merugikan.

"Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya permohonan saya selaku Inspektur Jenderal kepada BP, kiranya nanti akan bisa kita wujudkan tata kelola yang lebih baik lagi. Dan ini juga kiranya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kita tidak akan tutup-tutupi, masyarakat berhak tahu juga. Kalau merasa rumah bersubsidi yang dihuni tidak layak, Apa jadinya kalau bertahun-tahun tinggal di tempat itu dengan rasa tidak nyaman ditambah lagi kualitas-kualitas selokan, sanitasi yang buruk.
Jadi ini menjadi perhatian kita. Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukaan sangat concern, sangat perhatian terhadap rumah bersubsidi ini," kata Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait langsung terjun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan tepatnya ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi lokasi langganan banjir.

Menteri PKP juga melakukan dialog dengan penghuni serta meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan tenggat waktu satu bulan dengan membuat saluran air yang baik.

Menurut Ara, masalah banjir di perumahan ini sudah lama dan harus segera mendapat penanganan serius. Apalagi perumahan bersubsidi ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dalam anggarannya KPR FLPP menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan revisi efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menyampaikan, sebelumnya Kementerian PKP mendapat pemangkasan senilai Rp 3,661 triliun dari pagu anggaran Rp 5,274 triliun, sehingga menyisakan pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp 1,613 triliun.

Namun, selanjutnya ada rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga. Sehingga terdapat perubahan anggaran yang dipangkas.

"Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian ??? dari Rp 3,661 triliun, turun menjadi Rp 1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun," ujar Fahri dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (13/2/2025).

Pagu anggaran Kementerian PKP setelah rekonstruksi efisiensi yang baru sebesar Rp 3,462 triliun itu nantinya akan difokuskan ke dua hal, yaitu Program Dukungan Manajemen senilai Rp 671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 2,791 triliun.

Adapun Program Dukungan Manajemen terbagi lagi dalam dua prioritas, yaitu gaji dan tunjangan, serta layanan operasional.

Sementara untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi dalam dua program, yaitu program fisik sebesar Rp 2,707 triliun dan non-fisik (regulasi, monitoring, evaluasi dan supervisi) Rp 84,17 miliar.

Adapun program fisik mencakup Padat Karya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Multi-years Contract (MYC) Rusun IKN, MYC Rusun DOB, MYC Rusun Reguler, Revitalisasi Rusun, Tunggakan Hunian Tetap Pasca-bencana, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU, serta Rusun dan Rusus Reguler 2025.

Lanjut Fahri, terkait hasil rekonstruksi efisiensi anggaran ini, Kementerian PKP meminta persetujuan Komisi V DPR RI untuk kemudian melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk selanjutnya kami meminta untuk memperoleh persetujuan dari Komisi V, dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," pungkasnya.

JAKARTA,investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini selaras arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Sesuai instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah.  BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi  besarannya kurang lebih 0,2845%,  jadi, berkurang Rp 200,2 miliar,” ucap Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR pada Rabu (12/2/2025) malam.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025  yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 

Efisiensi anggaran akan dilakukan BGN untuk alokasi biaya pengadaan lahan. Dalam pengadaan lahan nantinya BGN akan menggunakan sistem pinjam pakai. Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menganggu pelaksanaan operasional makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG tidak kena, uang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah daerah, lahan kementerian lain, lahan BUMN, dan lain-lain bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Lahan-lahan yang termasuk dalam pinjam pakai akan digunakan dalam operasional  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam  SPPG akan ada tiga aktivitas yaitu kegiatan  masak-memasak; tempat pertemuan antara produsen dan offtaker; serta  menjadi tempat konsultasi gizi.

Dia mengatakan BGN mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan  penerima program dari 15 juta penerima menjadi  82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Dari perhitungan yang dilakukan BGN memerlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur dia.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggara akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita  lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami rekonstruksi.

Awalnya, pagu Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 5,27 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 3,66 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PKP awalnya menjadi Rp 1,61 triliun.

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PKP menjadi lebih kecil, sebesar Rp 1,81 triliun. Sehingga, pagu indikatif akhir Kementerian PKP menjadi Rp 3,46 triliun.

"Sehingga, pagu indikatif final Kementerian PKP adalah Rp 3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Ada pun Kementerian PKP memiliki program 3 juta rumah yang mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah lainnya akan dibangun di perkotaan.