Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

Banjir menerjang permukiman warga di wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Puri Harmoni 8.

"Data sementara Perumahan Puri Harmoni 8, jumlah KK 880, jiwa 1.890. Ketinggian air untuk saat ini kira-kira 135 cm," kata Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin kepada wartawan, Senin (3/3).

Jalaluddin mengatakan imbas banjir tersebut ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, Masjid Al ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK," ucap dia.

Banjir yang merendam permukiman warga tersebut terekam video dan beredar di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bogor_update, terlihat banjir hampir merendam seluruh wilayah di perumahan itu.

"Kali ini perumahan Puri Harmoni yang berada di Parungpanjang terendam banjir pada 3 Maret 2025. Terlihat dari pantauan udara seluruh area perumahan terendam banjir akibat diguyur hujan deras," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mengunggah hasil masakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan, saat ini sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726, melayani lebih dari 2,05 juta tadi datanya, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dadan juga menginstruksikan agar tiap SPPG memulai program dari jumlah yang kecil untuk pembiasaan agar selanjutnya bisa melayani target pelayanan kepada 3.000 penerima manfaat di setiap SPPG.

"Jadi kami sekarang kami menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk lima sampai 10 orang, tetapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan. Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru, menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150," paparnya.

Ia menegaskan, setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya.

"Kami kan setelah melayani penerima manfaat di pagi hari sampai siang, sorenya kami langsung evaluasi, dan kami evaluasi semua berita yang ada di media, termasuk laporan-laporan, bagi yang tidak benar, kami klarifikasi bahwa itu tidak benar. Ada yang jadi kenyataan, memang benar demikian, kemudian kami imbau, kami instruksikan untuk perbaikan di hari berikutnya," paparnya.

Terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di SPPG, misalnya makanan yang tidak matang atau basi, BGN langsung menindaklanjuti dan mengevaluasi, sehingga saat ini pelayanan sudah berjalan dengan normal.

"Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin, itu adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meski juga ada berita-berita yang kita konfirmasi, ternyata misalnya ada yang basi tiga hari, ternyata enggak, hanya sehari saja. Sekarang secara umum berjalan lancar, mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu, sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan buka suara menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa. Dadan menyarankan ada pelaksanaan buka puasa bersama minimal satu kali di daerah-daerah yang mayoritas muridnya berpuasa.

"Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Sementara itu bagi daerah-daerah yang mayoritas murid sekolahnya tidak puasa, pelayanan MBG akan berjalan seperti biasanya. Dadan lalu menyebut para siswa diperbolehkan membawa makanannya ke rumah selama bulan Ramadan.

Nantinya akan ada penyesuaian menu agar makanan yang dibawa pulang tetap layak konsumsi dan tidak basi. Dadan menyatakan pembagian makanan dilakukan saat pulang sekolah.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Menu-menu yang disiapkan antara lain susu, telur, buah, kurma, hingga kue kering. BGN juga telah melakukan uji coba menu sayur-sayuran yang bisa tahan hingga 12 jam.

"Kita usahakan semua makanan yang tahan lama. Misalnya susu telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini terakhir mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada," tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan.

Ia menjelaskan skema pelayanan akan menyesuaikan dengan kebiasaan berpuasa di masing-masing daerah.

"Di Ramadan ini, pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa makanannya dibawa untuk berbuka," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa. Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," imbuhnya.

Dadan menjelaskan bagi siswa yang berpuasa, makanan akan diberikan dalam bentuk yang tahan lama dan dibagikan saat mereka pulang sekolah. Makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

Selain itu, kata dia, siswa juga diimbau untuk membawa kembali kantong makanan kosong keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong berisi makanan baru, guna mengurangi limbah plastik.

"Kalau buka bersama, nanti, (dikeluarkan) sore. Kalau untuk yang puasa, nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang dan dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," jelasnya.

Guna memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka, ia menyebut pihaknya bakal berupaya menyediakan makanan yang memiliki daya tahan lebih lama.

Beberapa contoh makanan yang disiapkan adalah susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji sayuran yang dapat bertahan hingga 12 jam agar bisa tetap segar ketika dikonsumsi.

"Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang kami harus pilih, bahan-bahan yang memang tahan lama," ungkap Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh setelah makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami cross-check dan klarifikasi,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menegaskan jika ada informasi yang tidak benar terkait makanan basi, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi.

Namun, jika ditemukan laporan yang valid, maka BGN akan langsung menginstruksikan perbaikan keesokan harinya.

“Jika berita itu tidak benar, kami klarifikasi. Tapi kalau memang benar ada masalah, kami langsung mengimbau dan menginstruksikan perbaikan untuk hari berikutnya,” jelasnya.

“Biasanya, kalau ada masalah sehari, besoknya sudah aman,” tegas dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu, sebelum meningkatkan kapasitas produksi.

Langkah ini dilakukan guna mencegah makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

“Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.

Oleh karena itu, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dari 100-150 porsi terlebih dahulu.

“Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150,” ujar Dadan.

Setelah terbiasa, kapasitas bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 500, 700, 1.000, hingga 3.000 porsi per hari.

“Kami ingin mereka bisa beradaptasi dulu. Kalau langsung dalam jumlah besar, dikhawatirkan kualitas makanan tidak terjaga,” kata dia.

Dadan juga mengungkapkan bahwa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.

Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.

“Beberapa berita menyebut makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, program MBG diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2 juta, 2 juta 50 tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 SPPG,” kata Dadan.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar dia.

PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak PKK dan posyandu kabupaten/kota meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan angka stunting, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fokus utama pada tahun ini.

"PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh bupati dan wali kota agar kedua program tersebut sukses di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah menyebutkan baik program penurunan stunting maupun MBG berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu koordinasi antara PKK, pemda, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN)< sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang yang dilakukan di daerah. Menurutnya, perlu ada kesepahaman bersama agar data yang digunakan menjadi acuan yang valid dan akurat.

"Perlu ada evaluasi dan koreksi bersama agar Bulan Timbang bisa menjadi referensi yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan pelantikan dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan layanan masyarakat harus segera dipenuhi.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak meminta Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menegaskan program PKK harus berfokus pada isu-isu prioritas yang berdampak langsung, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga.

"Harapan saya, seluruh program dapat dimaksimalkan. Saya optimistis kita bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujar Arumi.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal menyerahkan 7.426 unit rusun Wisma Atlet Kemayoran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sebagian tower rusun di Wisma Atlet saat ini masih dalam proses renovasi yang targetnya akan rampung pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Mensesneg, tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/3/2025).

Menteri yang akrab disapa Ara itu menerangkan, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal. Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi MBR dengan total 5.494 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan," ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

(Dhera Arizona)