Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi. Selain itu, daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Rumah subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahan ini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

3. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Maritza

Perumahan subsidi ini terletak di Teras, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Heda Karya Suryagemilang. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng multiroof, dinding batako plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Rumah Pesona Jagoan

Perumahan ini terletak di Jagoan, Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya menawarkan 38 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap kayu dan genteng tanah liat, serta dinding pasangan batu merah. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BOGOR - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta membagikan makanan sehat dan bergizi kepada puluhan warga di wilayah Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan asupan makanan masyarakat prasejahtera.

Pantauan di lokasi, tampak warga yang mayoritas ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka dengan tertib antre mendapatkan berbagai jenis makanan sehat dan bergizi yang sudah disiapkan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta.

Tidak hanya itu, anak-anak di wilayah tersebut juga diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan dan makanan bergizi. Anak-anak dan warga juga diberikan sabun cuci tangan gratis untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.

"Kita ada beberapa kegiatan pertama edukasi, sesama anak-anak di sekitar kampung sini bagaimana caranya cuci tangan, edukasi tentang makanan sehat yang bisa mereka dapatkan juga di rumahnya mereka sendiri. Lalu kita ada kegiatan bagi-bagi makanan sesama warga dengan Yayasan Emanuel bekerjasama dengan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta," kata HR Team Leader Park Hyatt Jakarta Wulan Anggraini, Rabu (22/1/2025).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk berbagi kepada warga yang memang khususnya kurang mampu di wilayah tersebut. Agar warga dapat merasakan makanan yang sehat dan bergizi.

"Tujuannya supaya kita bisa berbagi dan mereka bisa merasakan makanan yang lezat, enak dan bergizi. Di sini betul sekali warga kurang mampu dan kebetulan tujuan kami ke situ berbagi sesama warga yang kurang mampu. Kita ada food truck-nya, dan kebetulan warga di sini kurang lebih ada 60 Kepala Keluarga yang join sama kita," ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan ini memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Juga MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta bisa terus berbagi kepada warga di daerah lainnya. "Semoga mereka bisa merasakan makanan bergizi, juga kita juga bisa saling berbagi lagi mungkin di tempat-tempat lain lagi," ucapnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/2025).

Di mana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Adapun dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.

"Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah," jelas Amin.

Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG.

Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG.

Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.

"Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku," kata Adita.

Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima. manfaat

Adapun sebelumnya pada umat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

(hns/hns)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Ara mengatakan kebijakan itu akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan prorakyat, khususnya kepada rakyat kecil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukkan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, berkenaan dengan PBG 0%, Ara mengatakan kebijakan itu sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) untuk PBG itu 0%, Rp 0, bagi MBR,” ungkap Ara.

Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%. “Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” papar Menteri Ara.

Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.

“PPN itu Rp 2 miliar ke bawah, Rp 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu gak ada kebijakan ini. Dulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0% dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

Jakarta -

Qatar telah resmi menjadi investor pembangunan satu juta rumah di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dapat memberi dukungan melalui pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan menata lahan di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Erick menjelaskan program 1 juta rumah tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Ia menekankan agar cicilan KPR pembeli tak sampai mengalami kemacetan.

"Yang pasti kan kita support daripada payment, cicilan KPR-nya karena kan pasti kan nyicil," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, program perumahan tersebut akan sukses kalau fokus menerapkan konsep TOD. Ia pun akan menata secara spesifik lahan yang dimiliki BUMN. Adapun daerah yang ia sarankan adalah Batuceper serta kawasan lain yang memiliki ekosistem transportasi publik.

"Dari survei yang kita lihat, kesuksesan pembangunan perumahan itu kalau ada akses dari transportasi publik. Nah itu yang kita lihat, kita juga nggak mau sembrono seakan-akan menawarkan hanya tanah-tanah aset tetapi transportasi publiknya tidak tersambung," jelasnya.

Sebelumnya, Qatar sudah menandatangi MoU investasi pembangunan satu juta rumah di Indonesia di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan nantinya ada tiga BUMN menyiapkan lahan untuk 1 juta rumah. Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.