KOMPAS.com - Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Lubuk Linggau menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, di bawah Rp 200 juta.

Pilihan perumahan ini dapat ditemukan melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Lubuk Linggau:

1. Pondok Palem Indah: Tipe Rsh. T 36/90 - Rp 130 Juta

Terletak di Lubuk Linggau Barat I, perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Arsigriya.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 53 rumah, dan 44 unit masih tersedia.

2. Citra Regency: Tipe 36/135 - Rp 130 Juta

Dikembangkan oleh PT Duta Graha Sriwijaya, Citra Regency berlokasi di Lubuk Linggau Selatan I.

Proyek ini menawarkan 20 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 19 unit yang masih tersedia.

3. Bukit Hijau Sukajadi: Tipe Rsh 36 Tapak - Rp 130 Juta

Berada di Lubuk Linggau Barat I, Bukit Hijau Sukajadi adalah proyek dari PT Griya Tunas Mandiri.

Proyek ini menawarkan rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 96 meter persegi.

Dari total 123 rumah yang tersedia, 31 unit telah terjual, menyisakan 92 rumah yang masih dipasarkan.

4. Griya Bukit Kaba: Tipe 36 M2 - Rp 140 Juta

Perumahan ini terletak di Lubuk Linggau Timur II, dengan total 96 unit yang ditawarkan.

Griya Bukit Kaba, yang dikembangkan oleh Puteri Mandiri Linggau, terjual 91 unit dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga kini, tersisa 5 unit lagi.

5. Griya Harmoni: Tipe 36 - Rp 140 Juta

Juga berlokasi di Lubuk Linggau Barat I, Griya Harmoni menawarkan 141 rumah.

Saat ini, 86 rumah telah terjual dengan harga per unit Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan lahan 200 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Maju Jang Jaya, yang masih memasarkan sisa 55 unit.

Mengapa Memilih Rumah di Lubuk Linggau?

Kota Lubuk Linggau menawarkan beragam pilihan perumahan subsidi dengan harga yang sangat kompetitif.

Dengan semakin banyaknya proyek yang dikembangkan, calon pemilik rumah memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai pilihan menarik bagi mereka yang mencari hunian baru.

KOMPAS.com -Kabupaten Sijunjung, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah berkat tawaran rumah subsidi terjangkau.

Dengan harga yang dapat diakses, para calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga masing-masing kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ditawarkan di Kabupaten Sijunjung:

1. Villa Mutiara Kaloko Tahap II: Tipe 36/108

Terletak di Sijunjung, proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Mutiara Sejati.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 33 meter persegi dengan luas lahan 108 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 40 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Saat ini, 8 rumah telah terjual, sedangkan 32 unit masih tersedia.

2. Bukit Sago Mandiri II: Tipe 36/108 RSH

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana ini berada di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Dengan total 55 rumah, setiap unit dibanderol dengan harga Rp 130 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Hingga kini, sudah terjual 36 rumah, sementara 19 unit lainnya, masih dipasarkan.

3. Griya Permata Rumbio: Tipe 36/108 RSH

Juga dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana, proyek ini terletak di Sijunjung.

Dengan total 102 rumah yang ditawarkan, masing-masing dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Setiap rumah dijual dengan harga Rp 135 juta, dan hingga saat ini, 64 unit telah terjual, menyisakan 38 unit.

4. Anugrah Bungo Pinang: Tipe 36/108

Perumahan ini terletak di IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dengan total 54 unit yang dijual dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing bangunan memiliki luas 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Dari total unit, 44 rumah telah terjual, menyisakan 10 unit yang tersedia.

5. Kampung Baru Residence: Tipe 36 Tapak

Proyek perumahan ini terletak di Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan menawarkan total 55 unit.

Harganya Rp 140 juta per unit, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 108 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Wijoyo Oridina Properti, saat ini baru 12 unit yang terjual, dan 43 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

Mengapa Memilih Sijunjung?

Dengan harga yang bersahabat dan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Berbagai proyek perumahan ini tidak hanya menawarkan aksesibilitas finansial, tetapi juga lokasi yang strategis, membuatnya semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok di Sumatera Barat kini tengah menjadi sorotan di kalangan calon pemilik rumah.

Dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi terjangkau, kawasan ini menjadi lokasi yang menarik untuk berinvestasi dalam properti.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah ini dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Solok:

1. Batu Bagirik Residence: Tipe 36

Terletak di Lembah Gumanti, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diamers Andalas Prima, Batu Bagirik Residence menawarkan 168 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 105 juta.

Dari jumlah tersebut, 89 rumah telah terjual, sementara 79 unit masih tersedia.

2. Kayu Aro Permai: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Pilar Wahana Surya, perumahan ini terletak di Gunung Talang.

Kayu Aro Permai menawarkan 282 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 104 meter persegi.

Masing-masing rumah dibanderol dengan harga per unit Rp 130 juta. Hingga saat ini, 201 rumah telah terjual dan 81 unit masih tersedia.

3. Graha Guguk Buluh: Tipe 36/108 M2

Proyek perumahan yang terletak di Kubung ini dikembangkan oleh PT Graha Indah Asri.

Dengan total 75 rumah, Graha Guguk Buluh menawarkan harga per unit Rp 130 juta.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas tanah 108 meter persegi.

Saat ini, 61 rumah telah terjual dan masih tersedia 14 unit.

4. Griya Batu Palano: Tipe 36/108

Griya Batu Palano, yang juga berada di Kubung, menawarkan total 129 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, 120 unit di antaranya telah terjual dan menyisakan 9 unit lagi.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

5. Rabo Bukit Kili Residence: Tipe 36

Rabo Bukit Kili Residence terletak di Kubung, dengan total 81 rumah yang ditawarkan dan dibanderol Rp 140 juta per unit.

Seperti perumahan sebelumnya, bangunan ini juga berupa rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan lahan 104 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Lurah Gumanta dan menyisakan 6 unit untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, Kabupaten Solok menjadi pilihan yang tepat bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan bantuan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan rumah impian mereka di daerah ini.

Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com -Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Salah satu daya tarik utama dari rumah-rumah ini adalah harganya yang berada di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan:

1. Bangun Rejo Residence: Tipe 36

Proyek ini berada di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan dikembangkan oleh PT Ribaska Putra Mandiri.

Tipe 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Sebanyak 48 rumah ditawarkan dengan harga per unit Rp 150 juta.

2. Perumahan Griya Elang Semesta 7: Tipe 36/105

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Kinaya Mitra Mandiri ini juga terletak di Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Tipe ini menawarkan 53 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, masing-masing seharga Rp 150 juta.

Hingga saat ini, 12 rumah telah terjual, sementara 41 unit masih tersedia.

3. Sungai Landeh Indah: Tipe Rumah Tapak

Terletak di Sangir, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bangun Persada.

Tipe rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari total 27 rumah yang ditawarkan, 18 unit telah terjual, menyisakan 9 unit yang masih tersedia dengan harga Rp 150 juta.

4. Perumahan Damai Saroso Agung Taqwa: Tipe Subsidi

Juga berlokasi di Sangir, perumahan ini menawarkan 28 rumah dengan harga per unit Rp 151 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 96 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Damai Saroso Agung Taqwa.

Melihat dari berbagai pilihan tersebut, Kabupaten Solok Selatan menawarkan alternatif hunian yang menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan banyaknya pilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan pembangunan jalan akses baru usai kisruh antara warga dan developer Pantai Indah Kapuk (PIK) mencuat.

Ara menyebut, Pemda perlu segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) pembangunan jalan baru sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju PIK 1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/3025).

Lebih lanjut, Ara menyebut keputusan untuk melakukan pembangunan jalan baru itu sebagaimana kesepakatan yang telah diambil dalam proses mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025).

Namun demikian, Ara meminta agar Pemda tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses penlok itu diharapkan bakal berjalan tanpa adanya proses eksekusi penggusuran rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar. Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Ara di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, kewenangan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ada di tangan Pemda DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

Mediasi sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada 19 Februari 2025, dipimpin oleh Menteri Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ara meminta agar lokasi yang dipilih memudahkan akses bagi semua orang tanpa perlu menggusur rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Ara juga meminta kepolisian segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," katanya.

Kementerian PKP, kata Ara, mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Ia memastikan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk melihat perkembangan keputusan Pemda DKI.

Prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga kompleks dan warga sekitar.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan berkomitmen untuk turun langsung dalam mengawalpembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya ini mau mengawal (kasus ini), Pak. Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?” ungkap Maruarar.

Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat .

Ia menegaskan masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu ia akan mengundang lagi, pihak-pihak terkait pada 15 Maret 2025. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian.

Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasitembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. “Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,” kata Maruarar.

Mantan anggota DPR RI ini, lalu mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. “Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,” papar Maruarar.

Ia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. “Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?” tanya Maruarar, yang diijawab Ali Maulana dengan jawaban,”Belum”.

Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun ia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini pun, jika bicara tentang jalannya, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalannya.

Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air, yang berada di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu.

James, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir.“Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,” jelas James.

Namun yang menarik, pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui jika yang menaruh batu di saluran air adalah pihaknya. “Ya dari kami (yang menumpuk batu, Red) Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,” kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.