JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Kondisi itu, kata Dadan, mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," sambungnya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang ada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein mereka.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu.

Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi.

Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," jelas Dadan.

"Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambungnya.

Ia pun kembali memberi contoh masyarakat di Halmahera Barat yang terbiasa makan singkong dan pisang rebus untuk asupan karbohidrat mereka.

"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," ujar dia.

"Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal prajurit TNI yang mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masuk kelas.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu BGN dalam pelaksanaan," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menjelaskan keterlibatan TNI dalam program MBG untuk menjangkau daerah yang sulit diakses sipil untuk pelaksanaan program MBG.

Ia mengklaim tidak semua titik pelaksanaan MBG turut dibantu oleh aparat TNI sebagaimana sipil menjadi mitra MBG.

"Jadi untuk tahap-tahap awal, apalagi di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh sipil, maka TNI yang membantu BGN menyelesaikan program ini," ujar dia. "Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu badan gizi."

Sebelumnya, peristiwa TNI masuk ke kelas untuk mengawal program MBG terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Contoh lainnya terjadi di kota Bandarlampung. TNI di Provinsi Lampung melakukan uji coba MBG kepada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, di Kecamatan Kemiling.

Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengatakan bahwa program MBG ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama Ramadan 1446 Hijriah.

Dadan menjelaskan selama bulan Ramadan pelaksanaan program MBG di sekolah umum tidak lagi dibagikan menggunakan ompreng untuk dimakan di tempat.

"Pada saat bulan Ramadhan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

"Bukan lagi pakai ompreng karena jenis makanannya pun berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan program MBG di pesantren selama bulan Ramadan akan dibagikan kepada santri sesaat menjelang buka puasa.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," ujar dia.

Dadan sebelumnya menyatakan program MBG tetap akan dijalankan selama bulan suci Ramadan 1446 H. Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1) lalu.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu bisa saja terjadi dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Menurutnya, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. “Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan, nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan serangga seperti belalang hingga ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan Dadan saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Saat ditemui terpisah, Dadan menyebut protein berupa serangga hanya salah satu contoh.

Sebab, jika anak-anak di suatu daerah biasa makan serangga, maka serangga bisa masuk ke dalam menu makan bergizi gratis di wilayah tersebut.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," paparnya.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," sambung Dadan.

Dadan mencontohkan orang-orang di Halmahera Barat yang biasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat.

Dia menilai, ini merupakan contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis.

"Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," tegas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis (MBG). Namun, itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, kata dia, makan bergizi gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Dadan menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).