JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk profesi wartawan bukan merupakan upaya pembungkaman terhadap media.

"Kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami. Ini bukan upaya pembungkaman wartawan," kata Ara saat ditemui usai tinjauannya ke Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/04/2025).

Ia mengatakan bahwa wartawan sebagai pilar keempat demokrasi punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan.

Ara mengatakan, kuota rumah untuk wartawan adalah 1.000 unit rumah.

"Saya yakin terserap, nanti kita lihat," ujar Ara.

Di sisi lain, sejumlah asosiasi wartawan mengkritisi program rumah untuk wartawan. Program ini dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang selama ini telah digunakan, antara lain belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta bagi lajang atau Rp 8 juta bagi yang sudah menikah. Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka 1 persen dari harga rumah.

Namun, Ara mengatakan persyaratan tersebut direlaksasi, sehingga bukan hanya wartawan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja yang bisa mengakses, melainkan juga Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Sehingga saat ini, kata Ara, syarat penghasilan pengaju Kredit Pemilikan Rumah (MBR) FLPP khususnya bagi wartawan adalah maksimal Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan, jika jurnalis mendapatkan kemudahan akses mengajukan KPR dari pemerintah, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Nany, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan berpendapat, pemerintah harusnya fokus membuat persyaratan kredit rumah terjangkau bagi semua lapisan
masyarakat.

"IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," ucap Herik.

Herik Kurniawan menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir mengamini pendapat perwakilan AJI dan IJTI.

Jakarta -

Pemerintah berupaya merenovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan merenovasi 500 rumah, sedangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 200 rumah.

"Kadin saya senang karena dia nggak pakai MoU. Tapi dia sudah mulai renovasi rumah rakyat di Jakarta," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Ara mengatakan Kadin mempunyai sistem formal untuk menyalurkan bantuan. Namun, masyarakat yang belum terakomodir tetap dibantu oleh Kadin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 200 rumah di Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 51 berada di Kecamatan Johar Baru.

"Tiga rumah sudah selesai renovasi (di Kecamatan Johar Baru). Total 200 di Jakarta. Di Johar Baru 51. Rencananya kita akan bagikan Jakarta Pusat juga sama Jakarta Utara. Kita paling lambat sampai 17 Agustus (2025)," ucap Thomas.

Adapun sisa 300 rumah akan disebarkan ke provinsi lainnya. Thomas merincikan 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, 50 unit di NTT, dan 50 unit di Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Kadin akan merenovasi rumah mulai dari sanitasi air, luas, hingga kekuatan bangunannya. Pihaknya pun tengah mencari rumah-rumah yang dapat dilakukan renovasi.

"Pemerintah ini lagi dalam keadaan berjuang di tengah efisiensi anggaran. Jadi kita dari Kadin selalu memikirkan suatu skema yang bahasanya itu win-win, tapi juga public-private partnership," imbuhnya.

Ia mengaku tidak ada negosiasi antara Kadin dan Kementerian PKP soal program renovasi rumah. Kadin ingin mendukung Program 3 Juta Rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Bidang BPP HIPMI Bidang X Syarif Hasan Alatas mengatakan HIPMI akan merenovasi 200 rumah. Seperti Kadin, program tersebut ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Ini kita justru perlu belajar banyak dari teman-teman Kadir. Karena memang kami juga punya antusiasma tentunya dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah," tutur Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ara meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan Kadin Indonesia berencana merenovasi 200 rumah di Jakarta.

"Setelah diidentifikasi ada 51 dan ternyata Kadin sudah memulai, bahkan nanti hari ini ada tiga rumah yang renovasinya sudah selesai," kata Sri.

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

(dhw/das)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meluruskan syarat gaji Rp14 juta untuk membeli rumah subsidi yang ramai dibahas masyarakat.

Ara menilai ada kesalahpahaman di masyarakat. Dia mengatakan syarat gaji Rp14 juta adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Batasan penghasilan saja. Jadi, yang kalian pahami itu, orang yang berpenghasilan Rp14 juta baru bisa beli rumah MBR, atau hingga Rp14 juta yang boleh? Berarti kebijakan saya prorakyat atau tidak?" kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Dia mengatakan rumah subsidi hanya boleh dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aturan perundangan selama ini membatasi kategori MBR dengan gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk lajang, serta Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga.

Ara menilai aturan itu kurang adil. Dia berkata batas tersebut harus dinaikkan karena terlalu rendah.

"Kalau Rp7 juta, punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak," ujarnya.

Ara menjelaskan rencana menaikkan bats gaji MBR itu masih dalam kajian. Dia akan berdiskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas malam ini untuk merevisi aturan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan pelonggaran syarat membeli rumah subsidi. Dia ingin batas maksimal gaji pembeli rumah subsidi dinaikkan menjadi Rp14 juta per bulan.

Kebijakan itu menimbulkan polemik di media sosial. Sebagian warganet mengira hanya orang bergaji minimal Rp14 juta yang boleh membeli rumah bersubsidi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut aturan soal Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang dirilis dalam situs resmi kementerian.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid yang diteken Dody pada 26 Maret lalu.

Namun, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ditemukan dokumen aturan tentang satgas pembangunan IKN yang dicabut Dody, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, dalam situs resmi kementerian.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sendiri dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021 lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

"Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik," bunyi putusan kedua beleid itu, dikutip Rabu (16/4).

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diisi oleh Danis H. Sumadilaga. Danis sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui sangat terbantu dengan adanya renovasi RTLH melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Sangat terbantu sekali, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu Kepala Keluarga (KK) Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Kalau nanti dibantu oleh arahan Pak Menteri, itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita yang mengalami kemiskinan ekstrem," kata Ahmad Lutfi.

Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalokasikan anggaran dana senilai Rp9 miliar untuk menuntaskan permasalahan kawasan kumuh di wilayah Karawang.

"Tahun ini kita menuntaskan permasalahan kumuh, dengan anggaran sekitar Rp9 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang Anyang Saehudin, di Karawang, Rabu.

Ia menyampaikan pekerjaan penuntasan kawasan kumuh sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2021, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang tahun 2019 tentang Kawasan Kumuh.

Di surat keputusan tersebut, tercatat ada 33 kawasan kumuh dengan luas 327,06 hektare yang tersebar di 33 desa dan kelurahan di delapan kecamatan. Pihaknya telah berhasil ditangani sebanyak 16 kawasan atau seluas 65 hektare

Ia menegaskan untuk kawasan lainnya yang terdata di SK Kawasan Kumuh Tahun 2019 tetapi belum mendapatkan penanganan, dimasukkan ke dalam SK Kawasan Kumuh Tahun 2024.

"Saat ini, data kawasan kumuh di Karawang tahun 2024 telah diajukan ke Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan (BKPP), jadi masih dalam proses tahap evaluasi batas kewenangan, untuk memastikan apakah kewenangan penanganannya sudah sesuai," kata dia

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi mengatakan jumlah data kawasan kumuh tahun 2024 yang telah diajukan ke BKPP sebanyak 69 kawasan dengan luas 497 hektare.

Kawasan kumuh tersebut berada di 47 desa yang tersebar di 21 kecamatan sekitar Karawang. Penentuan kawasan kumuh ini dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Ia mengatakan peningkatan jumlah kawasan kumuh ini diakibatkan karena adanya penambahan kawasan kumuh yang terdata di SK Kawasan Kumuh Tahun 2019 yang masih belum terselesaikan.

Jakarta: Pemerintah melalui kerja sama Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menyalurkan 1.000 rumah subsidi dan layak
huni untuk jurnalis mulai 6 Mei 2025.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

FLPP ini sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi
persyaratan. Persyaratan di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal 7 juta
(lajang) atau 8 juta (mereka yang berkeluarga). Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka
1 persen dari harga rumah.

Meskipun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan program ini merupakan
bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan jurnalis, bukan alat politik atau upaya
meredam kritik.

Namun jurnalis mendapatkan keistimewaan atau jalur khusus untuk memperoleh program kredit rumah ini. Sementara program ini tidak ada hubungannya dengan tugas pers atau jurnalistik.

Memberi jalur khusus kepada jurnalis untuk mendapatkan program rumah bersubsidi, akan
memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan. Sementara
golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur
normal.

“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” kata Ketua Umum PFI Reno Esnir dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2025.

Sementara itu Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan jika jurnalis mendapatkan rumah
dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka
sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur
normal seperti lewat Tapera atau bank.

Jurnalis sebagai warga negara memang membutuhkan rumah. Namun tidak hanya jurnalis,
melainkan semua warga negara apapun profesinya membutuhkan rumah. Karena itu
persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa harus
membedakan profesinya.

“Pemerintah mesti fokus bagaimana persyaratan kredit rumah terjangkau semua lapisan
masyarakat. IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.

Herik menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut.
Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah
subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

“Tidak perlu ada campur tangan Dewan Pers. Karena bukan mandat Dewan Pers untuk
mengurusi perumahan,” ujar dia.

Karena itu AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan
PFI (Pewarta Foto Indonesia) menolak rencana program pemerintah memberikan kredit
rumah bersubsidi bagi jurnalis.

Jurnalis memang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Sebaiknya para jurnalis memperoleh program kredit rumah bersubsidi lewat jalur normal, bersama-sama dengan warga negara yang lain.

Dan rumah adalah kebutuhan pokok yang juga menjadi tanggung jawab negara untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan lebih baik jika pemerintah fokus pada pengadaan
rumah yang terjangkau oleh warga negara dan target 3 juta rumah benar terpenuhi.

Jika pemerintah mau memperbaiki kesejahteraan jurnalis, seharusnya memastikan
perusahaan media menjalankan UU Tenaga Kerja. Termasuk memastikan upah minimum
jurnalis, memperbaiki ekosistem media dan menghormati kerja-kerja jurnalis.

"Jika upah jurnalis sudah layak, maka kredit rumah dengan mudah dapat dipenuhi. Jurnalis termasuk fotografer, membutuhkan jaminan kebebasan dan keamanan ketika melakukan liputan. Karena itu sebaiknya program pemerintah fokus pada jaminan keamanan saat jurnalis meliput,"kata Reno.

(KIE)

Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

"Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan," kata Ninik dalam siaran pers tersebut yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam hal ini, dia pun menyarankan kepada para pihak yang memerlukan pengajuan secara teknis data-data wartawan agar berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat wartawan bekerja.

"Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang butuh perumahan pada umumnya," kata dia.

Di samping itu, rencana tersebut seyogianya ditempuh melalui mekanisme normal dalam pengadaan perumahan. Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya wartawan.

"Jika para pihak memerlukan data media/wartawan, Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan setelah ada persetujuan dari organisasi wartawan/organisasi media," katanya.

Menurut dia, Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci perumahan. Dewan Pers mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian PKP untuk menggunakan data sebatas yang tersedia di laman resmi Dewan Pers.

Ninik Rahayu menilai akan lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung media-media yang ada.

"Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025