JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/CEO Arsari Group/sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Hashim S Djojohadikusumo, Ketua Komite Bilateral Inggris Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna, serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, yang juga hadir sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Turut hadir mendampingi adalah pengusaha Indonesia Wisnu Wardhana.

Mereka disambut langsung oleh CEO LSEG Julia Hoggett, Wali Kota London Alastair John Naisbitt King DL, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: RI Berpotensi Dapat Pendanaan Transisi Energi dan Program 3 Juta Rumah dari Inggris

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan poyensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Berikut sejumlah Negara yang mendukung Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

• China

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun antara China dengan Indonesia, pemerintah Negeri Tirai Bambu juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

• Amerika Serikat

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apalabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Agricultural Conselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Lisa Ahramjian menyebut bahwa Negeri Paman Sam memiliki sejarah panjang dalam program makan gratis untuk siswa sekolah. Dia mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berbagi pengalaman terkait penerapan program makan bergizi gratis jika diminta.

Ahramjian tidak menjawab terkait kemungkinan AS untuk berinvestasi secara langsung ke program makan bergizi gratis ini. Namun, dia mengatakan, Proyek Pendidikan AS-Indonesia yang telah diluncurkan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar AS kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis

"Saya pikir akan sangat membantu jika kami memahami dukungan apa yang ingin mereka [Indonesia] dapatkan dari sisi teknis, perspektif kebijakan, atau bagaimana AS telah menyiapkan program makanan sekolah dan apa yang telah kami pelajari selama beberapa dekade terakhir. Jadi, saya pikir itulah yang terbaik," ujar Ahramjian dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024)

• Brasil

Presiden Prabowo Subianto akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Sekadar informasi, Brazil pun sudah memulai program tersebut. Dilansir dari situs resmi G20, program itu telah dibiayai dengan dana US$980 juta (atau setara lebih dari Rp15 triliun).

Kebijakan itu menjamin 10 miliar porsi makan gratis setiap tahunnya untuk 154.000 sekolah di negara Samba tersebut.

"Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah," paparnya.

• Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

"Kemarin dari China, kemudian Prancis juga mendukung meal program, juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

• Inggris

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Kami membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita," ucap Prabowo dalam siaran resminya.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

---

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

Jakarta -

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

(aqi/zlf)

LONDON, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengajak para investor untuk berinvestasi dalam pembangunan giant sea wall dan program 3 juta rumah pemerintah.

Hal ini dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani usai menghadiri CEO Roundtable Forum bersama Prabowo di Lancaster House, London, Inggris, Kamis (21/11/2024).

"Pak Presiden juga menyampaikan potensi yang akan membangun Great Giant Sea Wall, itu juga salah satu potensi yang akan digarap, dan itu mengharapkan partisipasi dari private sector," kata Rosan di Lancaster House, Kamis.

Rosan mengungkapkan, Prabowo berharap sektor swasta maupun dunia usaha banyak mengambil peran untuk semua pekerjaan yang ada.

Pihaknya, kata Rosan, bakal memfasilitasi investasi itu secara transparan, terbuka, dan dengan kebenaran yang tinggi.

"Jadi (program 3 juta rumah) itu juga target dan juga itu adalah opportunity, bagaimana para investor juga bisa berpartisipasi tentunya dengan affordable, dengan cost yang efisien, dan kita akan memfasilitasi itu secara transparan," tutur Rosan.

Menurut Rosan, antusiasme asing berinvestasi di Indonesia makin tinggi, ketika ia melihatnya saat mendampingi Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke China, AS, hingga Inggris.

Hal ini dipengaruhi oleh kestabilan Indonesia di bidang politik dan ekonomi yang terjaga. Menurutnya, banyak pihak yang mengapresiasi transisi pemerintahan yang berjalan damai.

Dalam kunjungan kerjanya di London ini, ia pun menemui 7-8 perusahaan pada Kamis (21/11/2024) waktu Inggris. Pasalnya, 6 dari 8 perusahaan itu sudah menyampaikan minat investasi di Indonesia.

"Salah satu yang tadi sudah disampaikan adalah BP (British Petroleum) dan juga The Swire, dan yang lain-lain. Karena bagi kami mereka sudah menyampaikan minatnya, yang paling penting kami di kementerian investasi mem-follow up, memfasilitasi agar komitmen-komitmen itu bisa berjalan dengan cepat," tandas Rosan.

Sebagai informasi, Indonesia sudah memperoleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dollar AS dari lawatan Prabowo ke lima negara.

Rinciannya, 10 miliar dollar AS dari China, 7 miliar dollar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dollar AS dari CEO Forum.

Diketahui pada hari kedua di Inggris, Prabowo sempat bertemu dengan BP pada Kamis (21/11/2024) pagi dan menghadiri CEO Roundtable Forum pada sore hari.

Jakarta -

Pemerintah sedang mematangkan program makan bergizi gratis di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November, program ini mulai dilaksanakan dengan sasaran murid dan guru tingkat pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.

Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik mengungkapkan pada program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

"Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar," tutur Yosina di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau dan telur rebus secara bergantian.

Program ini turut melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia mengakui dengan keterbatasan saat ini, belum semua sekolah di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat dilayani sehingga dikhusukan untuk beberapa sekolah dalam kota Nabire baik negeri maupun sekolah di bawah organisasi Persit, Bhayangkari dan Kejaksaan.

"Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan distribusi paket program Sarapan Sehat Bergizi dan disesuaikan dengan dana yang seluruhnya berasal dari dana APBD Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024," lanjutnya.

Program Sarapan Sehat Bergizi yang dilakukan TP-PKK Papua Tengah mendapatkan perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang langsung melakukan kunjungan beberapa hari lalu ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

"Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah," tuturnya.

Simak juga video: Aiptu Abang Ajarkan Anak-anak di Papua Baca Tulis Lewat Program Gabus

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Sebanyak 2.700 unit Huntap akan dibangun sebagai tempat relokasi hunian warga dan akan dibangun dalam waktu sekitar 5,5 bulan.

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Huntap. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.
"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," katanya.

Dalam proses pembangunannya, dirinya berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak juga diperlukan. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa juga akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," jelas dia.

Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ.Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Jakarta: Bantul adalah salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Selain pariwisatanya yang mendominasi, ekonomi Bantul didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil.

Transportasi di Kabupaten Bantul berkembang dengan baik dan meliputi berbagai moda transportasi, baik darat maupun udara. Hal ini membuat Kabupaten Bantul menjadi sasaran developer untuk mengembangkan rumah.

Jika kamu mencari rumah di Bantul, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan. Berikut adalah rekomendasi rumah murah di Kabupaten Bantul dengan harga mulai Rp150 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Bantul

Perumahan subsidi di Bantul. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tentrem Triwidadi

Berlokasi di Triwidadi, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Paradua Bangun Nusantara, ada 73 unit rumah yang tersedia.
Rumah dengan harga Rp150 juta ini memiliki luas bangunan 27 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata hebel, dan keramik lantai dalam serta batu kali.

2. Griya Asri Sendangsari

Perumahan ini berada di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Biva Karya Jaya, ada 102 unit rumah tersisa dengan Harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 31 meter persegi serta luas lahan 62 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap kayu glugu, dinding bata merah, dan lantai keramik serta batu kali.

3. Griya Asha Pulosari

Rumah ini berlokasi di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Sudibyo Timbul, ada 130 unit rumah tersisa dengan harga Rp180 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding bata ringan, dan lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

4. Perumahan De Bali Garden

Perumahan subsidi selanjutnya berada di Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Wira Nusa Temata, ada 110 unit rumah tersisa

Rumah dengan harga Rp166 juta ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

5. Nawa Village Pleret

Perumahan ini berada di Segoroyoso, Pleret, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Maro Anugrah Jaya, ada 101 unit rumah tersisa dengan harga Rp160 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, serta batu kali.

(KIE)