Jakarta: Kabupaten Kuningan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kuningan berada di dataran rendah sehingga memiliki udara yang sejuk.

Kota ini juga berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap di Selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat.

Kuningan juga memiliki akses tranportasi yang mudah untuk masyarakat. Selain itu, kota ini juga memiliki banyak pilihan perumahan dengan Harga terjangkau.
Ada banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp166 juta.

Jika kamu mencari rumah di Kuningan, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kuningan

Perumahan subsidi di Kabupaten Kuningan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Pesona Bukit Mandirancan

Perumahan yang satu ini berada di Sukasari, Mandirancan, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Jatnika Sejahtera Abadi ini memiliki 489 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta.Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap dari genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Rumah Ningrat Sampora

Perumahan yang terletak di Bojong, Cilimus, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Raja Sukses Propertindo. Ada 421 rumah yang tersedia dengan Harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu belah.

3. Bhumiland Asri Gereba

Perumahan selanjutnya berada di Gereba, Kramatmulya, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Bhumiland Inti Property ini memiliki 320 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding bata merah, lantai granit, dan pondasi batu kali.

4. Tiga Raja Land

Perumahan subsidi yang berada di Kramatmulya, Cilaja, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Tiga Raja Propertindo. Ada 211 rumah yang tersedia dengan Harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu kali.

5. Bumi Cikondang 1

Perumahan terakhir berada di Ciawigebang, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Arfiz Jaya Caturtama ini memiliki 77 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menginginkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada 2025 ditambah. Usulan ini telah ia sampaikan kepada bos BTN Nixon LP Napitupulu dalam pertemuan rutin mereka.

"Di sini saya sudah minta beliau, tahun depan itu harus jangan cuma 220.000 unit, harus lebih banyak. Bagaimana FLPP harus lebih banyak. Bagaimana sekuritisasi, pembiayaan, inisiatif, bagaimana model bisnis pembiayaan yang lebih juga menguntungkan," kata Ara dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dengan kuota FLPP diperbanyak, ditambah dengan penyediaan lahan gratis, dia yakin maka harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipangkas sekitar 30-40%. Namun, nantinya perlu ada penyesuaian di mana anggaran FLPP tersebut tidak selalu dari APBN, bisa 50% ditanggung bank dan sisanya baru dari APBN.

"Nah, kalau tanahnya itu sebagian bisa dapat dari sini, harga rumahnya bisa turun. Kalau tanahnya bisa murah atau gratis, itu komponennya 30-40% harga rumah," terang Ara.

Ara juga membuat terobosan dengan membuat suatu tingkatan atau tier untuk rumah MBR. Ia tidak ingin MBR terus-terusan tinggal di rumah tipe 36. Selama menerima subsidi, diharapkan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Tidak terus menerus hidup dalam kesusahan.

Apabila sudah berkecukupan, MBR dapat naik satu tingkat, tinggal di rumah tipe 50 atau lebih besar dari itu. Kemudian, rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual untuk warga MBR berikutnya sehingga terjadi siklus yang ia sebut secondary market.

"Kita akan buat-buat tier. Selama ini tipe 36 aja kan. Nah saya juga mau yang 36 bisa naik ke (rumah tipe) 50. Lalu, 50 tanahnya, bukan 60 lagi. Kenapa? Supaya ada secondary market. Kita berharap tentu rakyat kita tidak stagnan hidupnya di situ saja," ungkapnya.

(aqi/das)

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias, perumahan ini dikembangkan Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 123 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek ini menawarkan 146 rumah. Hingga saat ini masih tersedia 142 unit.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

(aqi/das)

KOMPAS.com - Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, perumahan ini dibangun oleh PT Haheba Sumatera Land dengan banderol Rp 116 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 42 rumah.

2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Aresco Dharma. Terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dan dipatok dengan harga Rp 123 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/105 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersisa 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Purwa Graha Utama dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit dari 36 rumah.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dengan total 122 unit. Masing-masing dibanderol seharga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Dimensi Bangun Persada masih memasarkan sisa 9 rumah lagi.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan 234 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persgei. Sampai saat ini PT Bangun Tama Raya masih memasarkan sisa 34 rumah lagi.

Bogor -

Banjir terjadi di kawasan perumahan Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter hingga menggenangi rumah warga.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaluludin mengatakan banjir terjadi sore tadi sekitar pukul 17.30 WIB. Akibat luapan Sungai Bojong, air melimpas ke jalan hingga membanjiri rumah warga.

"Siap betul, lagi di lokasi banjir Desa Bojong. Banjir akibat dari luapan sungai, kemudian air masuk ke perumahan. Tadi ketinggian sampai 60 centimeter sampai 1 meteran," kata Jalal dimintai konfirmasi, Senin (18/11/2024).

Jalal mengatakan banjir kini sudah mulai surut dan warga sudah mulai melakukan pembersihan. Meski demikian, anggota BPBD masih bersiaga di lokasi.

"Untuk kondisi sekarang sudah mulai surut. Sudah tidak ada air yang masuk ke rumah warga, tinggal sisa-sisa genangan di teras sampai jalan. Alhamdulillah, sebagian warga sudah mulai pembersihan. Kita juga siaga disini, ada tujuh personil sudah di lokasi. Sebagian sedang pendataan dan asesmen," kata Jalal pukul 19.00 WIB.

Jalal menyebutkan tidak ada warga yang diungsikan imbas banjir. Saat ini, BPBD dibantu relawan bencana sedang mengevakuasi mobil yang terperosok ke parit.

"Untuk pengungsi nihil, korban luka tidak ada, hanya kami sedang tangani mobil yang terdorong ke parit, sedang ditangani. Iya mungkin terdorong ketika banjir tadi," imbuhnya.

Lihat juga Video: BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Banjir-Longsor di Jabodetabek

[Gambas:Video 20detik]

(sol/aik)

Jakarta -

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

(aqi/aqi)

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan dukungan terhadap konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Hal tersebut disampaikan Rido pada debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Minggu (17/11/2024)

Salah satu fokus utama dalam debat tersebut adalah tema perkotaan dan perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada penataan permukiman sebagai tantangan besar bagi Jakarta.

Fahira menilai program tersebut sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah perumahan di Jakarta, terutama bagi generasi z (gen z), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

Konsep tersebut, kata dia, tidak hanya menawarkan konsep hunian terjangkau yang dibangun di atas lahan-lahan strategis seperti pasar dan stasiun, sehingga mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dan mengurangi biaya pembangunan.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi perumahan yang paling nyata dan efektif. Pembangunan hunian di atas lahan-lahan strategis seperti pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi akan lebih ekonomis karena memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, tanpa perlu membuka lahan baru yang memerlukan biaya tinggi," ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Dengan hunian yang terletak di lokasi strategis ini, lanjut dia, warga Jakarta akan lebih mudah mengakses tempat kerja, menghemat tenaga dan biaya transportasi, serta mengurangi waktu perjalanan.

Menurut Fahira, hal tersebut memungkinkan warga Jakarta untuk lebih cepat sampai di rumah dan lebih sedikit menghabiskan waktu di perjalanan setiap hari.

“Hunian berbasis TOD bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan warga Jakarta, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan," tuturnya.

Menurut Fahira, salah satu masalah utama yang dihadapi warga Jakarta adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja.

Banyak warga yang harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan setiap hari, yang tentu saja mengganggu produktivitas mereka.

Oleh karena itu, pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun sangat relevan. Selain mengurangi stres akibat perjalanan panjang, solusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

Fahira menjelaskan, pasangan Rido menawarkan solusi nyata melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis.

Hunian-hunian tersebut akan didukung dengan akses transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).

Selain itu, akan ada juga subsidi sewa dan skema kepemilikan yang fleksibel dan bertahap, memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

“Pasangan Rido tidak hanya menyediakan hunian terjangkau untuk gen z, MBR, dan kelas menengah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien, sehat, dan terintegrasi," kata Fahira.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi masa depan yang dapat membawa Jakarta menuju kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Ormas Bang Japar ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 bakal dilakukan pemangkasan untuk dialokasikan menjadi pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Informasi tersebut diketahui usai Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

"Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien itu sih. Tidak ada yang lain," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).

Di samping itu, Dody juga menjelaskan pertemuan bersama Wamenkeu itu membahas seputar refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti membenarkan hal itu. Dirinya menjelaskan anggaran kementeriannya yang semula ditetapkan sebesar Rp116 triliun bakal dipangkas untuk dialokasikan ke Kementerian PKP.

"Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin PUPR kan Rp116 triliun, tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR," jelas Diana.

Adapun nilainya, yakni sekitar Rp5,1 triliun yang semula merupakan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR.

Sementara sisa anggarannya yang ada sekitar Rp111 triliun bakal digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang telah dijalankan.

"Kemarin untuk perumahan kan cuma Rp5 triliun. Ya itu Rp5 triliun yang ke sana [ke Kementerian PKP]. Nah sisanya [kekurangan anggaran Kementerian PKP] nanti minta sendiri, proses usulan mulai tanggal 2 Januari 2025," tandas Diana.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Mulia Indah Iii: Tipe 36

   Terletak di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, perumahan yang dikembangkan CV BUT ini dibanderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/126 meter persegi. Hingga kini telah terjual 47 rumah, dan menyisakan 8 unit lagi.

2. Puri Damuli Minimalis Iii: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dibanderol Rp 130 juta.

   Luas rumah dibuat seukuran 36/105 meter persegi. Masih tersisa satu unit lagi.

3. Aek Marbatu Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh CV BUT dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. Hingga ini telah terjual 71 rumah dari total 89 unit. Masih ada 18 rumah lagi yang ditawarkan.

4. Graha Taman Nirwana: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan banderol Rp 130 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi ini masih tersisa 3 unit lagi.

5. Neolib Agro Permai: Tipe 36/98

   Di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat perumahan dengan jumlah total 133 unit seharga Rp 140 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Siagian Agro Persada masih memasarkan 57 rumah lagi.

Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Program BSPS harus dilengkapi dengan sarana sanitasi