JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, 60 persen anak di Indonesia tidak pernah minum susu.

Menurut Dadan, temuan tersebut menyedihkan karena mereka tidak mengonsumsi susu bukan karena faktor kesehatan seperti intoleransi laktosa, tetapi akibat faktor ekonomi.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60 persen anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Dalam kenyataannya, mereka tidak mampu beli susu," kata Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu makanan yang mengandung gizi seimbang.

Dadan menyebutkan, kebanyakan anak Indonesia hanya mengonsumsi menu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan mi.

"60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami lakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata

"Jadi kalau makan ada nasi, ada mi, ada bala-bala, ada kerupuk, ada kecap. Itu makannya. Yang itu semuanya adalah karbohidrat," ujar dia.

Dadan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional menyajikan makan bergizi gratis dengan kandungan karbohidrat, protein, serat, buah, dan susu.

Ia menyebutkan, ketika anak-anak melihat menu makan dengan gizi seimbang, mereka langsung teringat akan keluarganya yang tidak pernah makan selengkap itu.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya. Sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapaknya, di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tengah berupaya agar pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari. Dadan mengatakan pemerintah berupaya membayar langsung ke rekening mitra BGN terkait penyelenggaraan MBG.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengaku saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, modal itu lalu diganti oleh BGN.

Dadan mengungkapkan alasan dilakukannya sistem reimburse tersebut. Dia mengatakan hal itu lantaran anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran Badan Gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1). Anggaran MBG per hari dipatok sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Sementara itu, anggaran MBG diketahui Rp 71 triliun, yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Lantas, dapur memaksimalkan anggaran tersebut?

Salah seorang juru masak di SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, Jonie Kusuma Hadi, menyebut modal awal untuk memproduksi menu MBG dilakukan dengan skema reimburse atau penggantian biaya, yang dilakukan per minggu dengan besaran anggaran Rp 10 ribu per porsi MBG.

"Nanti reimburse, reimburse ke BGN per minggu. (Anggaran per minggu?) Anggarannya per minggu kita untuk food cost-nya Rp 10 ribu (per orang)," kata Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

(amw/maa)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan anak-anak dapat membawa pulang makan bergizi gratis (MBG) saat bulan Ramadhan. Dadan mengatakan makan bergizi gratis selama Ramadan tidak akan menggunakan tempat, tetapi dikemas agar makanan bisa dibawa pulang.

"Nanti begini, pada saat bulan Ramadan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menegaskan program makan bergizi gratis tidak akan berhenti meski bulan Ramadan. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis dapat dimakan pada saat buka puasa.

"Saya sudah umumkan rasanya bahwa makan bergizi tetap dilakukan pada bulan Ramadan. Bagi anak sekolah itu akan makanannya dibawa pulang. Bagi pesantren yang memang di pesantren nanti makannya pada saat buka," ujar Dadan.

Menu Berbeda

Lebih lanjut, Dadan memastikan menu makan bergizi gratis pun akan berbeda saat bulan Ramdhan. Sebab, kata dia, menu tersebut akan disesuaikan dengan kondisi saat puasa.

"Bukan lagi kayak Ompreng, karena jenis makanannya pun berbeda," ungkapnya.

Dadan menambahkan khusus di pesantren, akan dibangun dapur yang terstandarisasi. Dia mengatakan hal itu guna menjaga faktor kebersihan hingga cara penyajian makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan baik.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," tutur dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Kepala BGN soal Contohkan Serangga Jadi Menu Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/zap)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan banyak anak yang ingin membawa pulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengatakan hal itu dikarenakan anak-anak tersebut merasa keluarganya tidak pernah melihat makanan dengan gizi seimbang.

Hal itu disampaikan Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengatakan saat ini banyak anak terpanggil akibat dari program MBG.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan, ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu-bapaknya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Dadan menuturkan mayoritas anak di Indonesia tidak pernah melihat makanan dengan gizi seimbang. Dia menyebut baru mengetahui hal itu ketika dilakukannya uji coba MBG.

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategis. Kenapa? Karena 60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan, itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutannya mengatakan saat ini program MBG masih terdapat kekurangan. Meski begitu, Muzani memastikan pemerintah akan berupaya menyempurnakan program MBG.

"Kita semua mencatat. Ada yang pengirimannya terlambat, ada yang pengirimannya tidak sesuai, ada yang pakai susu, ada yang belum pakai susu, ada yang tidak pakai ayam, ada yang tidak pakai sayur, semuanya catatan itu kita catat," tuturnya.

"Itu bagian dari upaya terus kita melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Dan pemerintah akan melakukan penyempurnaan itu pada masa-masa yang akan datang," imbuh dia.

(amw/zap)

Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.



"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan 60% anak di Indonesia tidak pernah melihat menu gizi seimbang. Dadan mengatakan hal itu diketahui usai dilakukannya uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategi. Kenapa? Karena 60% anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan rata-rata anak Indonesia tidak makan dengan gizi yang seimbang. Dia mengatakan kebanyakan mereka makan yang mengandung karbohidrat atau protein saja.

"Sementara yang kami sajikan dalam makan bergizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada buah, ada susu. Nah 60% anak di wilayah percobaan itu dan sekarang pun sudah terbukti karena sudah 3 minggu jalan," ujarnya.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapak-nya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," sambungnya.

Selain itu, kata Dadan, banyak anak-anak di Indonesia tidak pernah minum susu. Menurutnya, hal itu bukan karena mereka tidak cocok minum susu, melainkan tidak mampu membelinya.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60% anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Jadi bukan laktosa intoleran atau ketika minum susu mencret seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa Asia tidak cocok untuk minum susu. Tapi dalam kenyataan mereka tidak mampu beli susu," ungkapnya.

(amw/zap)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengakui pihaknya memang sengaja tidak memberikan susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis.

Alasannya, 80 persen pasokan susu masih impor. Pihaknya tidak ingin angka impor malah meningkat karena kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan dalam Rapimnas TIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Lalu, Dadan berbicara mengenai stok telur dan ayam yang saat ini kelebihan.

Dia menilai, 60 persen masyarakat tidak mampu membeli ayam dan telur, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan gizi.

"Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," jelasnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Diketahui, di beberapa daerah seperti Jakarta, Jabar, hingga Tangsel, dilaporkan bahwa tidak ada susu dalam makan bergizi gratis.

Padahal, susu adalah salah satu menu yang digembor-gemborkan sejak Pilpres 2024.

Bahkan, dalam uji coba di tahun 2024, susu selalu terlihat dalam program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadan. Namun menunya akan disesuaikan sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka puasa bagi penerima makanan bergizi gratis yang berpuasa.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).

Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan juga bergantung pada satuan pendidikannya. Dia mencontohkan satuan pelayanan makanan bergizi di pesantren akan berada di pesantren sehingga makanan dapat disajikan saat berbuka.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting karena masifnya kegiatan tersebut.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan terdapat empat aspek yang diutamakan dalam makan bergizi gratis, di antaranya ialah kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi ranah otoritas BPOM. Dia mengatakan BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya keracunan pangan.

Dia menyebutkan makan bergizi gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, menurut dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," sambungnya.

Dia mengatakan program tersebut juga ditargetkan memberi dampak perekonomian positif di daerah-daerah. Dia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp 8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85% uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5% untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

(haf/imk)