Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) meresmikan tiga unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Komplek Perumahan Citra Land Banjarmasin, berkapasitas 22 kilo watt (kW), merupakan yang pertama dibangun di kawasan perumahan.

SPKLU ini menjadi bukti nyata dukungan PLN UID Kalselteng dalam percepatan transisi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Banjarmasin, sejalan dengan program Green Environment Provinsi Kalimantan Selatan.

General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki di Banjarbaru, Selasa, mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan SPKLU ini.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama manajemen Perumahan Citra Land Banjarmasin, yang telah menyediakan lokasi SPKLU ini. Keberadaannya diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa semakin banyak pengguna kendaraan listrik akan berdampak positif bagi lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar utama kendaraan sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi,” tambahnya.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng Agus Tri Suardi menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam mendorong transisi energi.

“PLN akan memperluas pembangunan SPKLU agar semakin banyak masyarakat yang yakin beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

Saat ini, PLN UID Kalselteng telah mengoperasikan 67 SPKLU, dengan 44 unit di Kalimantan Selatan dan 23 unit di Kalimantan Tengah. Tahun ini, PLN menargetkan pembangunan tambahan 42 unit SPKLU sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.

Sementara itu, Project Manager Ciputra Kalsel Sigit Amin Andryan mengungkapkan rasa bangga atas kolaborasi ini.

“Kehadiran SPKLU ini menjadi nilai tambah bagi Citra Land Banjarmasin serta mempermudah pengisian daya kendaraan listrik, sebagai bagian dari kontribusi kami dalam mendukung transisi energi,” ujarnya.

PLN optimis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Keberadaan infrastruktur pendukung untuk mengurai kemacetan di perkotaan menjadi perhatian dan fokus pemerintah dalam agenda pembangunan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memasok bahan bangunan untuk Flyover Madukoro yang membentang 1,2 kilometer untuk mengurangi beban lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di Semarang, Jawa Tengah.

Diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di penghujung 2024 lalu, Flyover Madukoro diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan dan Bandara Ahmad Yani, Semarang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan bahwa pengalaman SIG membangun sejumlah mahakarya di Indonesia, merupakan bukti ketahanan hasil konstruksi yang didukung oleh bahan bangunan berkualitas.

"SIG telah membangun negeri sejak 1910. Beberapa landmark kebanggaan seperti Monumen Nasional, gedung MPR dan DPR, Tol Bali Mandara dan Jembatan Suramadu menjadi bukti kualitas produk SIG untuk mendukung konstruksi bangunan dan infrastruktur yang berdaya tahan dalam jangka panjang," kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2025.

Vita menambahkan, bahwa berbagai inovasi yang dilakukan SIG, turut mendukung Perusahaan untuk beradaptasi pada perubahan. SIG menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasok untuk terus menurunkan emisi dan mengakselerasi percepatan transisi industri hijau.

Pada ESG Forum yang diadakan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang dilakukan industri untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, Hashim Djojohadikusumo yang juga adalah Ketua Satgas Perumahan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui program 3 juta rumah.

"Ini adalah peluang untuk SIG. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengamankan komitmen investasi luar negeri seperti Qatar, untuk pembangunan 4 - 6 juta rumah," kata Hashim.

Mendukung program 3 juta rumah, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi, produk turunan semen hijau SIG yang menggunakan sistem saling mengunci seperti lego, untuk membangun rumah lebih cepat hanya dalam waktu 15 - 21 hari.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ungkap Donny Arsal.

(KIE)

Jakarta -

Pengembang tengah resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Ia pun mensimulasikan dari 220 ribu kuota FLPP 2025, maka per bulan semestinya ada 17 ribu rumah yang bisa tersalurkan. Penundaan tersebut malah membuat 17 ribu rumah ready stock harus dirawat kembali, bahkan pajak penghasilan menjadi tidak terbayar.

Lalu, Joko menyinggung soal pemerintah selalu menggaungkan soal FLPP yang akan disalurkan pada mulai Januari 2025. Sementara sekarang harus menunggu kepastian hingga Februari mendatang.

Ia berharap agar segera ada kepastian terkait penyaluran FLPP beserta kebijakan perumahan lainnya. Menurutnya, realisasi FLPP harus disegerakan, sementara perubahan kebijakan seperti skema pembiayaan masih bisa ditunda.

"Kepastiannya harus berjalan, suplai harus berjalan, realisasi harus berjalan," katanya.

Untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian, Joko menyarankan kepada anggotanya untuk menggunakan strategi lain untuk menjual rumah. Pengembang harus mempertahankan cash flow, baik dengan skema jual rugi ataupun memberi diskon. Sementara proyek perumahan ke depannya akan menunggu kepastian dari pemerintah.

"Untuk pembangunan atau proyek-proyek selanjutnya, kita wait and see menunggu yang pasti-pasti aja. Kami mengharapkan Presiden Prabowo menyatakan langsung, sehingga menjadi sebuah kepastian," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

Sidoarjo -

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

(abq/iwd)

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 warga Blok A Perumahan CE, Cinere, Kota Depok yang divonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M merupakan kalangan lanjut usia (lansia).

Mereka yang digugat pengembang perumahan terdiri dari pengurus RT, RW, dan mantan pengurus lingkungan yang mewakili warga menolak pembangunan jembatan untuk Perumahan CGR oleh M.

“Yang usianya enggak 60 tahun ada dua orang. Yang paling muda itu yang umurnya juga mau 60 tahun ini,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Kasidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Heru sendiri berusia 68 tahun. Heru bilang, tergugat lain ada yang usianya 76 tahun.

“Yang lainnya sudah usia 70 tahun ke atas,” ungkap Heru.

Para lansia ini seolah menjadi pengurus RT dan RW seumur hidup lantaran warga Blok A Perumahan CE didominasi warga berusia lanjut.

Meski sudah banyak anak atau cucu yang diajak tinggal bersama di lingkungan tersebut, Heru menyebut, perumahannya tetap saja didominasi lansia.

“Waktu kita kumpulin data warga periode Covid-19, 50 persen lebih keluarga di perumahan kami itu lansia,” ujar Heru.

“Sebagian masih kerja lagi (paruh waktu) tapi memang masih banyak yang sudah lansia gitu, kemarin juga sudah ada warga saya yang sakit Parkinson,” sambungnya.

Faktor usia ini menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan kedua lahan milik M di dekat Perumahan CE.

Pasalnya, warga khawatir keberadaan jembatan untuk akses cluster baru yang dibangun M mengganggu keamanan tempat tinggal para lansia.

"Yang selalu dibahas kan sebenarnya soal pembangunan jembatan. Dari warga sudah bersedia kalau lahan yang 20 persen (di perumahan kami) dibangun rumah oleh mereka, tapi jangan untuk jembatannya," kata Heru.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

KOMPAS.com - Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah.

Dengan tawaran berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menarik minat banyak orang.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa proyek perumahan terjangkau yang dapat menjadi pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Citra Sentarum Residence: Tipe 36 Subsidi

Terletak di Semitau, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diza Mandiri Persada, proyek ini menyediakan 27 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 160 juta.

Dari total tersebut, 13 unit telah terjual dan 14 unit masih tersedia.

2. Istana Kabanindo Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika dan terletak di Putussibau Selatan.

Dengan total 494 rumah, setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi, dengan harga per unit Rp 164 juta.

Hingga kini, 406 rumah telah terjual, menyisakan 88 unit.

3. Mitra Purrei Residence: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Purrei Abadi.

Dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Dari total 197 rumah, 178 unit telah terjual, menyisakan 19 unit yang masih tersedia.

4. Purrei Residence Putussibau: Tipe 36

Juga terletak di Putussibau Selatan, proyek ini menawarkan 268 rumah.

Hingga saat ini, hanya 6 rumah yang terjual dengan harga Rp 165 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Proyek ini masih menyisakan 262 rumah untuk dipasarkan.

5. Perumahan Grand Dianna: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Utara, perumahan ini menawarkan 1 unit rumah dengan harga Rp 182 juta.

Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dan luas total lahan mencapai 150 meter persegi.

Proyek ini juga dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika.

Kenapa Kapuas Hulu?

Dengan banyaknya pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi alternatif menarik bagi calon pemilik rumah.

Proyek-proyek perumahan tersebut tidak hanya menawarkan harga yang bersahabat, tetapi juga lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai.

Sebagai hasilnya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari rumah di daerah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) akan membangun sebanyak 5.500 unit rumah untuk para prajurit. Adapun pembiayaan untuk pembangunan perumahan ini akan menggunakan skema pembiayaan Tabungan Wajib Perumahan (TWP).

"Kegiatan ini murni dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Tidak ada keterlibatan kementerian tertentu atau program pemerintah lainnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana di Balai Kartini, Senin (3/2/2025).

“Pembiayaan proyek ini berasal dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang dikelola oleh TNI AD," katanya lagi.

TWP adalah skema yang mewajibkan setiap prajurit untuk menabung sejak awal masa dinas hingga pensiun. Dana yang terkumpul dapat digunakan sebagai uang muka (DP) untuk kepemilikan rumah, sementara sisanya dapat dicicil setiap bulan.

Wahyu menjelaskan bahwa pembangunan 5.500 rumah ini merupakan kebijakan dari TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya.

Sementara itu, rencana groundbreaking akan menyesuaikan jadwal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Rencananya (sebelumnya) pada Januari, tetapi karena ada beberapa dinamika, rencana itu sekarang mundur ke minggu ini,” ujarnya.

“Namun, masih belum bisa direalisasikan karena ada komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Perumahan yang rencananya akan hadir dalam acara tersebut," kata Wahyu lagi.

Menurut Wahyu, pembangunan perumahan ini ditujukan bagi prajurit TNI AD dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga rumah pada umumnya. Program ini juga melibatkan beberapa pengembang yang menjadi mitra Angkatan Darat.

"Harga rumah dalam program ini lebih rendah dibanding harga pasar. Kami bekerja sama dengan beberapa pengembang yang sudah menjadi mitra dan memastikan kualitas konstruksi yang baik," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa program ini tetap bersifat eksklusif bagi prajurit TNI AD dan tidak terkait dengan skema pembangunan rumah bagi masyarakat umum yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita punya privilege untuk pegawai kita, kalau ngambil rumah di sini, yang dapat potongan sekian, biasa seperti itu. Tapi program ini hanya programnya kita. Tapi tentu kita tetap berkomunikasi dengan program Kementerian Perumahan untuk membangun rumah bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI AD.

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Adapun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resmi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet usai bertemu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, hari ini.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/2/25).

Bamsoet memaparkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dia menjelaskan dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," tutup Bamsoet.

(prf/ega)

BEKASI, KOMPAS.com - Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuding penggusuran lahan yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Abuse of power itu dilakukan oleh PN Cikarang bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja,” ungkap Abdul Bari, salah satu perwakilan pengembang, kepada Kompas.com pada Senin (3/2/2025).

Bari menilai, eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang banyak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, kata dia, sudah ada perlawanan penolakan eksekusi. Kedua, eksekusi pengosongan lahan tidak dibacakan di atas obyek sesuai kedudukan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak didengar oleh para pihak.

"Ketiga, eksekusi dilakukan di luar jam dinas operasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, dasar hukum perlawanan warga sangat jelas, merujuk pada Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 101.

"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri,” ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada tanggal 30 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang,” kata Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).