Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan dari puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap menu MBG.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pangan MBG yang didistribusikan. Kendati demikian, Taruna tak menanggapi langsung terkait kasus keracunan yang telah terjadi.

"Kita sudah buat MoU kemarin, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional," ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Adapun, BPOM akan mengawasi dari sisi mutu dan keamanan makanan dengan melakukan pengawalan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Tak hanya itu, BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani pada Kamis (23/1/2025) lalu, pihaknya kedua lembaga tersebut juga akan menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.

"Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 5 tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya, terdapat laporan bahwa 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.

"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).

Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah baru saja dimulai. Namun, seperti kita tahu sebentar lagi akan datang bulan Ramadan yang artinya muslim di Indonesia akan melaksanakan puasa.

Maka timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah saat bulan Ramadan?

Program MBG dipastikan tetap berlangsung selama Ramadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana mengatakan program MBG akan dilakukan penuh dalam satu tahun. Sehingga, anak pulang sekolah akan membawa makanan untuk dimakan ketika berbuka. Ketika bulan Ramadan, menu MBG akan berbeda dari biasanya.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar. Yang kita siapkan makanan bergizi yang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu kemudian kurma, buah, tidak dimasak, tapi makan-makanan yang ready to eat, tapi langsung dimakan," jelas Kepala BGN melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengawasan keamanan program MBG antara Badan POM dengan BGN di Jakarta (23/1/2025), dikutip dari 20detik.

"Jadi program makan bergizi akan berlangsung selama puasa bagi mereka yang di pesantren. Itu kan satuan pelayanannya ada di pesantren, jadi saat buka makanannya akan disajikan saat buka. Tapi yang pergi ke sekolah makanannya dibawa saat pulang sekolah," lanjutnya.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan MBG telah melayani 650 ribu anak di 31 provinsi. Ke depannya MBG ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Selanjutnya pada April-Agustus 2025 program ini ditargetkan dapat melayani 6 juta anak.

Kemudian pada September 2025 ditargetkan 15 juta anak memperoleh MBG. Presiden Prabowo menargetkan semua anak sudah bisa menerima manfaat MBG pada akhir 2025.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025) yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Rencananya, makanan MBG akan diberikan pada anak untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa.

Dadan memastikan bahwa menu makanan yang nantinya disiapkan akan tetap sesuai memenuhi standar gizi bagi anak-anak.

"Program makan bergizi gratis itu akan dilakukan dalam satu tahun, jadi ketika bulan puasa tiba, ketika anak sekolah, maka kemudian pada saat pulang mereka akan membawa makanan yang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Jenis menu yang diberikan masih sama berupa makanan ready to eat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, Dadan menuturkan bahwa mungkin juga nantinya MBG selama bulan Ramadan juga dikombinasikan dengan susu, kurma, dan buah-buahan lain.

Untuk anak-anak yang sekolah di pesantren, makanan tersebut bisa disajikan secara langsung saat buka puasa.

"Jadi program makan bergizi akan tetap berlangsung selama puasa. Bagi mereka yang di pesantren, kan satuan pelayanannya kan ada di pesantren, jadi saat buka makanannya disajikan saat buka, tapi bagi yang dikirim ke sekolah, makananya dibawa saat pulang sekolah," tandasnya.

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan sajian yang berbeda.

"Jadi, bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantang juga untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (23/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya.

Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," ujarnya.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Kamis.

Program MBG kerja sama dengan BPOM

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG.

Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan program MBG.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi, ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ucapnya.

Dadan mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienitas, serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM.

Menurutnya, BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia mengungkapkan juga bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program MBG, kata dia, menargetkan 82,9 juta orang yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," ungkapnya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," lanjutnya.

Selain menyehatkan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah-daerah, karena setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

Ia merinci bahwa sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar SPPG yang mungkin semula para ibu yang menganggur.

"Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui sebuah diskusi.

Diskusi bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia" yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1), juga dalam rangka menyambut Hari Pers 2025.

Diskusi itu diisi oleh sejumlah narasumber, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Ermia Sofiyessi.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber, yaitu penggiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.

Dalam diskusi, Hasan Nasbi dikutip dari siaran pers pada Kamis mengatakan program MBG adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasan menyebut keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.

Berdasarkan peninjauan langsung di sejumlah daerah, ia menemukan fenomena di mana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantre hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan.

"Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antri untuk mengambil makanan, mungkin kalau tidak ada ini, anak-anak tidak akan belajar antri dan ini di desa-desa. Anak-anak belajar membawa alat makan, tetapi kalau dia tidak bawa makan, dia harus cuci tangan. Jadi, sekolah yang awalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan," ungkapnya.

Bahkan, Hasan mengatakan adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.

"Kemudian anak-anak yang awalnya tidak suka makan sayur, jadi suka makan sayur karena ada temannya yang makan sayur," ujar Hasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5.000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.

Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 paket MBG sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta anak penerima manfaat di 2025 ini.

"Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5.000 SPPG. Nah, itu kalau dikali 3.000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun," ujar Yessi.

Terkait dengan pelaksanaan program MBG, ia juga menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.

Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal tersebut juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

"Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tetapi untuk suplainya mohon dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3.000 ribu telur untuk satu SPPG karena 3.000 penerima. Bisa tidak 3.000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan," kata Yessi.

Sementara itu, Johanes Gluba Gebze menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat.

Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.

"Amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar," kata Johanes.

Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan MBG masih belum sempurna, tetapi menurutnya hal itu adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kita tidak bisa sulap, tetapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret," ucapnya.

Ia juga menyadari persoalan gizi tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat lantaran bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi Presiden Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.

"Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, di mana yang besar sejahtera bergizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.