Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap rencana target 100 hari Kabinet Merah Putih di bidang perumahan.

Dia menjelaskan, pada 100 hari pertama pihaknya bakal terlebih dahulu fokus menyampaikan kepada publik terkait skema untuk merealisasikan program tiga juta rumah, khususnya pada bidang lahan yang bakal dilakukan Kementerian PKP.

“Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (22/10/2024) malam.

Apabila hal tersebut telah terealisasi dengan baik, Fahri optimistis program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal terealisasi ke depannya.

Kendati demikian, Fahri mengakui bahwa realisasi program tiga juta rumah bukan perkara mudah untuk ditangani. Dia memberi contoh, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 2024 hingga September 2024 saja hanya mencapai 700.000 unit.

“Karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September [2024] masih sekitar 700.000-an ya,” imbuhnya.

Dengan demikian, dirinya bakal mengusulkan mekanisme digital guna memantau pertambahan kepemilikan rumah masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) mengungkap bahwa pihaknya telah merumuskan sejumlah strategi guna mencapai realisasi program tiga juta rumah di tengah alokasi anggaran yang cenderung terbatas.

Salah satunya yakni Kementerian PKP bakal berkolaborasi dengan sejumlah pihak mulai dari Kejaksaan Agung, BUMN, hingga Badan Bank Tanah untuk proses pengadaan lahannya.

Ara juga menyebut bakal menggunakan aset lahan sitaan yang saat ini tengah dikelola oleh negara untuk program tiga juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menggelar rapat internal perdana dengan sejumlah pimpinan di bawahnya.

Pada rapat perdana tersebut, selain berkenalan, Maruarar juga memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

"Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, tranparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan akan berbagai tugas dengan Wamen PKP, Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dalam hal ini, Maruarar akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Maruarar mengaku sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat," ujar Maruarar.

Di sisi lain, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan," kata Maruarar.

"Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP, karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis berjalan pada 2 Januari 2025. Dadan mendapat pesan program itu harus berjalan dan semua pihak terkait untuk membantu.

"Jadi (2 Januari). Pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan," kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dadan menepis kabar bahwa Kodim yang akan memasak program bergizi tersebut. Ia menekankan TNI merupakan salah satu mitra yang membantu kesuksesan.

"Enggak, TNI itu salah satu mitra yang bisa bantu kesuksesan program makan bergizi, salah satu aja, sementara mitra lain juga banyak," ujarnya.

Dadan menjelaskan TNI menjadi salah satu mitra karena memiliki struktur di bawah. Dadan menyebutkan ada pihak lain yang terlibat membantu.

"Ya salah satu mitra nasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah, sementara yang lain juga kan banyak terlibat terutama koperasi bumdes dan pihak ketiga lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan organisasi. Ia mengatakan ada 4 deputi dalam Badan Gizi Nasional.

"Udah selesai, dan kami sudah dipastikan sudah mengisi semua yang dibutuhkan agar kita bisa diterima bulan Desember, ada 4 deputi," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berencana akan berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pemanfaatan tanah atau lahan sitaan.

Isu serupa diketahui juga telah dibahas Maruarar dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam pertemuan di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (22/10).

"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama. Karena di sana juga cukup banyak yang saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil," kata Maruarar kepada wartawan.

Kendati demikian, Maruarar belum bisa memastikan kapan akan berkunjung ke KPK. Ia telah meminta Sekjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berkomunikasi dengan Sekjen KPK.

Tak hanya ke KPK, Maruarar akan menemui Menteri BUMN terkait pengelolaan aset yang mereka miliki.

Selain itu, Maruarar juga berencana akan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kebutuhan perumahan bagi para prajurit.

"Saya juga akan berencana bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," ucap dia.

"Kemudian juga dari kepolisian dan juga dengan pegawai negeri. Pegawai negeri masih banyak, karena nanti kita bisa bikin scheme jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Maurarar Sirait menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih.

Diketahui, Prabowo memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta koperasi-koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi mitra yang penting untuk menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi.

"Salah satu mitra operasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi BUMDes dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan membutuhkan banyak upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi mengingat program ini berskala nasional.

Ia kembali menegaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi anak-anak balita, ibu hamil, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA sehingga dibutuhkan kolaborasi yang erat untuk mewujudkannya.

Agar dapat memberdayakan masyarakat Indonesia, Dadan mengatakan semua pasokan bahan pangan yang digunakan untuk program ini diupayakan berasal dari dalam negeri atau lokal.

Sebelumnya terkait dengan program Makan Bergizi, dalam Sidang Paripurna Kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar semua lembaga hingga kementerian berkolaborasi untuk menyukseskannya.

Ia bahkan mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

"Saya hakul yakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Meski banyak yang meragukannya, Prabowo optimistis bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target untuk pemenuhan program Makan Bergizi.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

“Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” kata Maruarar.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar Sirait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Nomenklatur Kementerian yang khusus mengurus soal perumahan dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian tersebut dinamakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari keterangan yang diterima detikproperti, kementerian tersebut disingkat menjadi Kementerian PKP yang merupakan akronim dari Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal itu dapat dilihat dari sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sebelumnya, departemen yang mengurus perumahan terakhir disebut Kemenpera, di mana saat itu Djan Faridz menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nantinya, Kementerian PKP tidak hanya membahas soal rumah, tetapi kawasan permukimannya juga.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kawasan tersebut berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Sebagai informasi, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian yang menangani khusus permasalahan perumahan dan permukiman dibuat kembali. Sebelumnya, pada era pemerintahan Joko Widodo, bidang perumahan dijadikan satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prabowo juga sudah melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah pada Senin (21/10/2024). Sehingga Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah selanjutnya disebut Menteri dan Wakil Menteri PKP.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah akan fokus pada program 3 juta rumah. Ia menuturkan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian backlog hingga perbaikan rumah layak tidak layak huni (RTLH).

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah itu yang akan fokus menjadi bagian dari tentunya kerja utama kementerian," ujarnya kepada wartawan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program tersebut, kata Fahri, merupakan hasil penataan ekosistem dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta lokal maupun luar negeri.

Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik untuk perumahan. Sebab, selalu ada supply dan demand di sektor tersebut.

"Pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat, terutama yang tidak punya rumah dan rumahnya tidak layak huni, itu yang akan menjadi fokus. Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah, Fahri mengaku belum terlalu dirinci pembagiannya.

"Anggarannya belum terlalu detail, tetapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir. Saya lupa angkanya, nanti kita akan ini (cek) ya," tutupnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” ujar Burhanuddin dalam keterangan resminya.

Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI telah memulai proses pengadaan lahan tersebut.

Ditargetkan, tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas (hektar) yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan.

Selain itu, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan siap untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait mengatakan bahwa program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal,” ucap Maruarar Sirait.

“Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” kata dia.

Maruarar Sirait menegaskan, upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan 100 Hari Program Presiden Prabowo Subianto dengan bergotong royong dalam membangun perumahan untuk rakyat.

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Fahri Hamzah resmi aktif bekerja. Serah terima jabatan sudah dilakukan semalam.

Sebuah pertanyaan muncul mengenai lokasi kantor tempat Ara dan Fahri bekerja. Sebab, Kementerian Perumahan baru saja dipisah kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Ara menuturkan dirinya di mana akan berkantor.

"Saya belum tahu kantornya, saya ikut aja," katanya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Senada, Fahri Hamzah juga mengaku tidak tahu di mana kantornya berada. Ia menuturkan untuk menunggu arahan dari Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," tuturnya kepada wartawan.

Saat masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan berlokasi di satu area yang sama, yaitu di sekitar Kebayoran Baru.

Sebelum nomenklaturnya digabung dengan Kementerian PU, Kantor Kementerian Perumahan berada tak jauh dari kantor PU, tepatnya terletak di seberang Kementerian PUPR, samping Mabes Polri, dan di belakang Kementerian ATR/BPN.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus