Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan ribuan sarjana untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan rekrutmen dan pelatihan sarjana ini telah berlangsung secara bertahap sejak awal 2024.

Menurut Dadan, hingga saat ini sudah ada dua batch atau gelombang sarjana yang telah dididik, masing-masing berjumlah 1.000 orang.

Dari total 2.000 sarjana tersebut, sebanyak 1.994 orang telah diterjunkan ke lapangan dan tersebar di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi. Sementara itu, enam orang lainnya diketahui mengundurkan diri.

"Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing-masing 1.000. Dan sudah 2.000 yang kita hasilkan. Sudah ada dua di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada enam orang yang mengundurkan diri," ungkap Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Untuk gelombang pertama, proses pendidikan para sarjana tersebut sepenuhnya didanai oleh donatur atau yang disebut Dadan sebagai 'Hamba Allah'. Mereka telah mulai bekerja sejak Februari 2024, usai program ini diumumkan secara resmi.

"Dan untuk batch pertama ini betul murni didanai oleh 'Hamba Allah'. Makanya tadi Pak Presiden menyampaikan sudah mulai bekerja dari Februari setelah diumumkan," ujar Dadan.

Sementara itu, pendidikan untuk gelombang kedua telah didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran biaya tambahan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah bahkan telah menerima sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para sarjana ini saat ini tengah mengikuti pendidikan intensif di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan). Pendidikan mereka dijadwalkan selesai pada Juli 2025.

"Dan kemudian batch kedua sudah didanai dengan APBN anggaran biaya tambahan. Dan sekarang sudah diterima kurang lebih 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dibawa ke Kementerian Pertahanan, dididik di Unhan. Yang baru akan selesai pada bulan Juli pendidikannya," jelasnya.

Dadan menjelaskan para sarjana tersebut nantinya akan menjadi motor penggerak, pengendali, sekaligus eksekutor program MBG di lapangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah pun dipastikan akan dipimpin oleh para sarjana terlatih ini.

"Nah, itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, dan mengeksekusi program ini. Sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tegas Dadan.

Selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM), Dadan juga membeberkan strategi penguatan infrastruktur untuk mendukung program MBG.

Menariknya, Dadan mengklaim hingga saat ini pendirian SPPG belum menggunakan dana APBN sama sekali. Menurutnya, keberadaan SPPG yang sudah berjumlah 1.009 unit per April 2025, dan diproyeksikan mencapai 1.533 unit, sepenuhnya dibangun melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dan faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang belum Rp1 pun dari anggaran negara. Jadi kalau sudah ada yang 1.009 (SPPG) sampai sekarang dan April ini akan mencapai 1.533 SPPG, itu murni dari kemitraan dan 100 persen dari UMKM," ungkapnya.

Ia menyebut pihaknya menggandeng banyak restoran dan katering lokal di berbagai daerah, termasuk usaha yang sebelumnya nyaris gulung tikar. Kini, dengan adanya program MBG, usaha-usaha tersebut kembali bangkit karena mendapat pelanggan tetap, yakni minimal 3.000 anak setiap hari.

"Jadi banyak restoran-restoran, catering-catering yang di daerah, di Halmahera Barat sana, termasuk yang Bapak (Presiden) tinjau di Jakarta, di Jawa Timur, di pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional. Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," beber Dadan.

Dia turut mencontohkan sebuah kantin sekolah di Bogor, yakni di sekolah Bosowa Bina Insani, yang kini telah dikonversi menjadi SPPG. Kantin tersebut tidak hanya melayani siswa di sekolah itu saja, tetapi juga melayani kebutuhan makan bergizi untuk 10 sekolah lain di sekitarnya.

"Kemudian ada juga kantin di Bogor, di sekolah Bosowa Bina Insani, yang tadinya hanya melayani siswa di sekolah Bina Insani, sekarang dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani 3.000 anak. Jadi tidak hanya melayani sekolah tersebut, tapi juga melayani 10 sekolah di sekitarnya," tutur dia lebih lanjut.

Tarakan -

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut dinilai memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Pemkot Tarakan.

Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," tegasnya kepada detik.com.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya.

(des/des)

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan empat dari sembilan kabupaten/kota di provinsi itu telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap yakni Kota Jayapura, Sarmi, Yapen dan Biak.

“Keempat kabupaten dan kota tersebut melakukan MBG secara bertahap dengan kisaran harga yakni Rp25 ribu - Rp40 ribu per porsi,” kata Ramses di Jayapura, Selasa.

Menurut Ramses, dalam waktu dekat lagi akan ada peresmian MBG di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Pelaksanaan MBG yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan program MBG tersebut disesuaikan dengan kehadiran dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN) karena setiap kehadiran tempat masak tersebut itu menjangkau 3.000-3.500 siswa.

“Seperti di Kota Jayapura dimana berdasarkan data ada sekitar 60.000 siswa sehingga membutuhkan sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun yang baru ada hanya satu tempat saja yang jalan dengan melayani 3.000 siswa,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya berharap pada pelaksanaan MBG dapat melibatkan para UMKM lokal karena para pelaku usaha tersebut yang mengetahui kondisi budaya setempat.

“Kami berharap agar program MBG ini dapat memanfaatkan UMKM lokal, misalnya yayasan, gereja dan beberapa kelompok lainnya karena mereka yang mengenal budaya ada di daerah tersebut,” ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Indonesia berpotensi kekurangan telur saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk diketahui, BGN menargetkan sebanyak 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG dengan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir November tahun ini.

Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tandasnya.

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat akan bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara, Selasa, 8 April 2025.

Ia mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan program MBG. Hal ini agar dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara itu, terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Tim Formatur Sekolah Rakyat tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut. Sehingga, jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf.

Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid dan guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat.

Kemensos bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa para siswa-siswi di Sekolah Rakyat juga mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya Insya Allah (dapat). Kami sudah koordinasi. Nanti, untuk siang saja ya, pagi sama sorenya tetap siapkan tersendiri," ujar Mensos saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Mensos yang karib disapa Gus Ipul ini menambahkan, Sekolah Rakyat yang diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memang secara otomatis mendapatkan makan bergizi gratis.

"Otomatis (dapat) nanti kalau sudah jalan (Sekolah Rakyat), ada makan siangnya ikut program MBG," katanya.

Gus Ipul menyebut, sebanyak 53 lokasi sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Mensos juga mengatakan, lokasi Sekolah Rakyat akan ditambah. Kemensos sedang melakukan survei 80 lokasi untuk dijadikan gedung sekolah.

"Setelah Lebaran ini akan mensurvei sekitar 80 tempat lagi untuk lihat kemungkinan apakah bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tahun ini," ujar Gus Ipul.

"Jadi, kalau hasil surveinya positif, nanti kami akan tambah sesuai dengan hasil survei itu," katanya lagi.

Data lokasi tersebut akan terus berkembang mengingat pihaknya bakal berkoordinasi dengan gubernur, bupati, hingga walikota.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subiano juga meminta agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara menggandeng Kodim 1310/Bitung untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami siap mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, di Manado, Selasa.

Joune mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia.

"Untuk di Pemkab Minut ini menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan secara maksimal,” kata Joune Ganda.

Menurut dia, saat ini Pemkab Minut sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, bekerja sama dengan Kodim 1310/Bitung, terutama dalam hal lokasi dapur umum dan sarana penunjang lainnya.

Bupati mengatakan secara prinsip telah siap menjalankan Program MBG. Namun, pelaksanaan secara teknis masih menunggu kejelasan terkait sumber pembiayaan, apakah akan dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.

“Pasti saat ini secara umum Pemkab Minut siap mengeksekusi Program MBG, sambil menunggu petunjuk teknis agar tepat sasaran dan tidak salah dalam menerapkan,” ujar Ganda.

Sekretaris Dinas Pendidikan Minut Nola Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendataan penerima manfaat MBG.

“Hasil pendataan awal ada 29.166 siswa SD dan SMP. Kami akan terus menyiapkan data yang diperlukan,” ujar Nola.

Ia menambahkan bahwa sasaran program ini mencakup semua siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di Kabupaten Minahasa Utara saat ini terdapat 192 sekolah dasar dan 72 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.

Jumlah siswa yang besar dan sebaran yang luas, menurut dia, kesiapan infrastruktur dan data yang akurat menjadi kunci dalam menyukseskan Program MBG demi mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Minahasa Utara.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga ia memastikan, laporan terkait pelaksanaan program MBG yang diterimanya bukan merupakan laporan yang isinya "asal bapak senang" atau ABS.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

"Jadi, mereka reaktif. Kita tanamkan, jangan kalau laporan ABS karena ini membahayakan. Karena ini nasib anak-anak," sambungnya.

Prabowo melanjutkan, Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian juga akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo.

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Sebelumnya, BGN meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi program kerja mereka yang pada tahun ini anggarannya akan mencapai Rp 171 triliun.

“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, anggaran yang diterima BGN untuk melaksanakan program MBG baru mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berjanji bahwa BGN akan mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.

Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.

Program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

(ara/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

(ara/ara)