Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki cara untuk mendapatkan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji lewat hibah tanah program 3 Juta Rumah.

Namun, ada beberapa kriteria penerima hibah yang harus dipenuhi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Nomor 9 Tahun 2021.

Kemudian, masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.

Lalu, masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 juta (sudah menikah) untuk wilayah non-Papua berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 22 Tahun 2023.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan Rp 7,5 juta (belum menikah) dan Rp 10 juta (sudah menikah) di Papua berdasarkan kepmen yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji, tanah tersebut akan menjadi jaminan agunan bagi perbankan.

Sementara bagi yang memiliki slip gaji, tanah dan slip gaji tersebut yang menjadi jaminan agunan kepada bank.

"Tanah hibah hanya digunakan untuk pembangunan 3 Juta Rumah dan tidak boleh diperjualbelikan dan disewakan kepada pihak lain," ungkap Menteri PKPMaruarar Sirait, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah diperlukan tanah seluas 25.200 hektar.

Hal tersebut ia sampaikan dalam paparannya saat acara Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

“Kalau programnya 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan asumsi satu rumah itu 60 meter maka sesungguhnya tanah yang dibutuhkan hanyalah 25.200 hektar,” ungkap Nusron.

Menurut Nusron, jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari kebutuhan tanah untuk pembangunan rumah dan pembangunan fasilitas umum.

“Satu rumah MBR itu 60 meter kebutuhannya. Kalau kali 3 juta maka luasnya 18.000 hektar. Ditambah 40 persen untuk kebutuhan fasilitas umum yakni 7.200 hektar. Totalnya 25.200 hektar,” paparnya.

Bagi Nusron, kebutuhan tanah tersebut tidak terlalu banyak untuk ukuran ketersediaan tanah yang di Indonesia.

Apalagi, berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, tanah yang nantinya diperuntukan bagi area penggunaan lain (APL) adalah sebesar 70,4 juta hektar.

“Luas tanah terindikasi telantar itu sebesar 854.662 hektar. Nantinya dari cadangan tanah ini akan diperuntukan bagi perumahan yakni sebesar 79.925 hektar,” tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan luas tanah terindikasi terlantar di Indonesia mencapai 854.662 hektar.

Dari luas tanah tersebut, 79.925 hektar akan dimanfaatkan untuk membangun pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berjanji segera mempresentasikan data lokasinya kepada asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

“Saya sudah janji pada teman-teman di REI, Apersi dan Himperra, kita ketemu bulan Februari atau awal maret saya akan presentasikan letak 79.925 hektar itu dan peta topografinya seperti apa,” ujar Nusron seperti dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk menilai apakah lokasi tanah terlantar yang ada layak digunakan untuk membangun rumah bagi MBR.

“Jadi apakah sesuai atau tidak digunakan untuk (membangun-red) rumah MBR semuanya terserah kepada teman-teman pengembang dan Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, tugas Kementerian ATR/BPN hanyalah menyajikan informasi untuk kepentingan pemukiman termasuk untuk Program pembangunan 3 juta rumah.

Selain untuk kepentingan permukiman, tanah terindikasi terlantar di Indonesia juga digunakan untuk Program Nasional seperti tanaman pangan seluas 209.780 hektar.

Peruntukan lainnya yakni bagi pelaksanaan program transmigrasi dan redistribusi tanah seluas 564.957 hektar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto punya program prioritas dalam mewujudkan impian rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Nomor 13 yang mencakup target pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa per kelurahan per tahun yang dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak atau landed house, dan 500.000 rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa).

Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Tidak hanya itu, mimpi besar Prabowo-Gibran menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Nomor 7 sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Menyediakan rumah murah dan layak huni (sanitasi dan fasilitas umum baik) kepada TNI dan Polri, ASN, Pegawai Kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap Ara.

Sebab, tempat tinggal layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.

Oleh karenanya, pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi Masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

"Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program 3 juta rumah dengan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah diperkotaan," tandas Ara.

Jakarta -

BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

BP Tapera sudah mulai berdialog dengan perwakilan asosiasi pekerja dan pegawai BUMN. Lalu, BP Tapera juga melakukan seminar nasional dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat dan daerah.

Menurutnya, program Tapera secara umum mendapat tanggapan positif agar bisa berlanjut dengan peningkatan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan lebih berkeadilan melalui perluasan manfaat bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan agar Kementerian Keuangan dapat menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektare (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya dikutip dari Antara, Selasa, 17 Desember 2024.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.
"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektar (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

(dhw/das)

KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)