BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) untuk satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA.

Salah satu yang sudah melaksanakan program tersebut, salah satunya Kota Cimahi. Sejak Senin (6/1/2025), sejumlah sekolah mulai dari PAUD sampai SMA sudah menerima makan bergizi gratis namun belum seluruh satuan pendidikan.

Di balik positifnya program tersebut, namun ada satu hal yang perlu jadi perhatian, yakni pengelolaan sampah sisa makan bergizi gratis yang dikonsumsi anak-anak sekolah serta sampah pengolahan menu makanan.

PIC dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau Adam Darmawan mengatakan, dalam sehari sampah yang dihasilkan sekitar 50 sampai 60 kilogram.

"Rata-rata untuk satu hari itu 50-60 kilogram. Itu sampah dari sisa makanan anak-anak digabung dengan sampah produksi di kitchen kita," kata Adam saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).

Sampah yang dihasilkan itu campuran dari jenis sampah organik dan anorganik. Namun sampah tersebut didominasi sampah organik sehingga tak bisa dibuang sembarangan.

"Pastinya organik, karena kan anak-anak enggak selalu habis makanannya, karena karakternya kan kebanyakan enggak suka sayur. Ada juga sampah anorganik yang kita hasilkan," ujar Adam.

Pengelolaan sampah organik dan anorganik itu dibedakan sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Untuk sampah organik, pihaknya melibatkan pegiat maggot.

"Untuk organik, sejauh ini kita berdayakan maggotisasi dulu. Kemarin ada arahan juga untuk komposting, cuma belum. Kemudian untuk sampah kertas dan plastik, itu kita kerjasama dengan bank sampah. Jadi sampahnya sudah kita pilah," tutur Adam.

DLH Kota Cimahi Lakukan Pembinaan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan pengelolaan sampah sisa makan anak-anak di sekolah sepenuhnya dilakukan oleh SPPG.

"Jadi persiapan sejak November, ini sudah dibahas waktu kami diundang ke Kodim 0609/Cimahi. Memang disepakati bahwa sampah dikelola oleh pihak katering," ujar Chanifah.

Pelaksana program makan bergizi gratis itu sebelumnya belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan pengelolaan sampah sisa program tersebut.

"Tapi masih awam sebelumnya, maka saya memberikan arahan intinya mereka harus mengelola sampah dengan baik. Misalnya sekarang, kami arahkan untuk dikelola melibatkan pegiat maggot. Untuk kedepannya bisa melibatkan pihak swasta," kata Chanifah.

Pihaknya bakal membersamai pelaksana program tersebut lantaran masih tahap awal. Terlebih program makan bergizi gratis itu dilaksanakan setiap hari selama setahun penuh.

"Bukan tanggungjawab DLH, tapi kami berperan dalam pembinaan. Karena sejak awal pihak katering sudah mengajukan izin lingkungan di dalamnya ada deklarasi pengelolaan sampah. Di situ kami ingatkan sampah organiknya bisa selesai seketika jangan ditunda besok. Jangan sampai DLH yang seolah-olah yang bertanggungjawab," kata Chanifah.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang 1 menjanjikan hadiah bagi siswa bila berhasil menghabiskan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena masih banyak sisa makanan usai siswa menyantap makanan bergizi tersebut.

"Hari ini kita berinisiatif supaya sisa makanan tidak ada lagi, kami ke sekolah memberikan motivasi dengan mengajak siswa bergembira sambal makan dan kita berikan hadiah," tutur Tim Mitra SPPG BGN Panakukkang 1 Geralz Geerhan di SD Inpres IV Tamamaung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/1).

Ia mengungkapkan, pada hari kedua pelaksanaan program MGB yang direalisasikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pihaknya berupaya memberikan semangat bagi anak-anak agar dapat menghabiskan makanannya.

Pasalnya dari evaluasi pelaksanaan hari pertama di beberapa titik pelaksanaan MBG, wadah yang disediakan saat hendak dibersihkan ternyata masih banyak makanan tersisa dan tidak dihabiskan para siswa SD maupun anak-anak TK.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya sisa makanan atau food waste, maka para siswa diberikan hadiah berupa alat tulis bagi mereka berhasil menghabiskan makanan. Melalui cara ini diharapkan anak-anak dapat menghabiskan makanan yang diberikan.

Pihaknya bahkan memperoleh informasi bagi siswa yang berhasil menghabiskan makanan tanpa sisa selama sebulan penuh dalam program MBG ini, dijanjikan mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari salah seorang Anggota DPR RI, La Tinro La Tunrung

"Kebetulan kami juga dihubungi dari salah satu anggota dewan DPR RI, kalau ada siswa makanannya dihabiskan tanpa sisa selama satu bulan dan yang terbaik akan diberi hadiah beasiswa PIP," tutur Geralz.

Salah seorang siswa SD Inpres IV Tamamaung Makassar Muhammmad Dirga Putra menuturkan, pemberian hadiah dari tim SPPG BGN bagi siswa yang berhasil menghabiskan duluan makanan tersebut.

"Saya tadi juara dua habiskan makanan. Makanannya tadi ada nasi, sayur, ayam, telur, susu, pisang. Makanannya enak. Tadi dikasih satu kotak pensil, pulpen juga buku," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada pengelolaan food waste atau sampah organik.

Dukungan mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan komitmen pihaknya dalam menangani sampah organik yang dihasilkan dari dapur hingga sisa makanan di sekolah.

"Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Magot Black Soldier Fly (BSF). Untuk SPPG yang memiliki lokasi cukup luas seperti Dapur Sehat Anak Bangsa Halim dapat mengupayakan kegiatan pengurangan sampah di lokasinya, tentu dengan memperhatikan aspek hiegenitas dapur," kata Asep dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1).

Sementara sampah dari sisa makanan di sekolah, kata Asep, juga disalurkan ke bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF untuk diolah menjadi produk bernilai dengan melibatkan masyarakat.

Sampah dapur seperti kulit buah, sisa sayuran, dan bahan organik lainnya di SPPG akan difasilitasi penanganannya.

"Adapun sisa makanan dari sekolah, seperti kulit buah atau sisa makanan yang tidak habis, akan dikumpulkan secara terpisah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan maggot atau bahan pembuatan kompos," ujarnya,

Asep menjelaskan pihaknya memaksimalkan peran bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF yang tersebar di Jakarta untuk mengelola sampah organik dari program ini.

"Kami ingin memastikan bahwa sampah organik dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terkelola dengan baik tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya.

Selain itu, DLH mengimbau juga pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya pengurangan sampah.

Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang 1 menjanjikan hadiah bagi siswa bila berhasil menghabiskan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena masih banyak sisa makanan usai siswa menyantap makanan bergizi tersebut.

"Hari ini kita berinisiatif supaya sisa makanan tidak ada lagi, kami ke sekolah memberikan motivasi dengan mengajak siswa bergembira sambal makan dan kita berikan hadiah," tutur Tim Mitra SPPG BGN Panakukkang 1 Geralz Geerhan di SD Inpres IV Tamamaung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/1).

Ia mengungkapkan, pada hari kedua pelaksanaan program MGB yang direalisasikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pihaknya berupaya memberikan semangat bagi anak-anak agar dapat menghabiskan makanannya.

Pasalnya dari evaluasi pelaksanaan hari pertama di beberapa titik pelaksanaan MBG, wadah yang disediakan saat hendak dibersihkan ternyata masih banyak makanan tersisa dan tidak dihabiskan para siswa SD maupun anak-anak TK.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya sisa makanan atau food waste, maka para siswa diberikan hadiah berupa alat tulis bagi mereka berhasil menghabiskan makanan. Melalui cara ini diharapkan anak-anak dapat menghabiskan makanan yang diberikan.

Pihaknya bahkan memperoleh informasi bagi siswa yang berhasil menghabiskan makanan tanpa sisa selama sebulan penuh dalam program MBG ini, dijanjikan mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari salah seorang Anggota DPR RI, La Tinro La Tunrung

"Kebetulan kami juga dihubungi dari salah satu anggota dewan DPR RI, kalau ada siswa makanannya dihabiskan tanpa sisa selama satu bulan dan yang terbaik akan diberi hadiah beasiswa PIP," tutur Geralz.

Salah seorang siswa SD Inpres IV Tamamaung Makassar Muhammmad Dirga Putra menuturkan, pemberian hadiah dari tim SPPG BGN bagi siswa yang berhasil menghabiskan duluan makanan tersebut.

"Saya tadi juara dua habiskan makanan. Makanannya tadi ada nasi, sayur, ayam, telur, susu, pisang. Makanannya enak. Tadi dikasih satu kotak pensil, pulpen juga buku," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada pengelolaan food waste atau sampah organik.

Dukungan mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan komitmen pihaknya dalam menangani sampah organik yang dihasilkan dari dapur hingga sisa makanan di sekolah.

"Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Magot Black Soldier Fly (BSF). Untuk SPPG yang memiliki lokasi cukup luas seperti Dapur Sehat Anak Bangsa Halim dapat mengupayakan kegiatan pengurangan sampah di lokasinya, tentu dengan memperhatikan aspek hiegenitas dapur," kata Asep dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1).

Sementara sampah dari sisa makanan di sekolah, kata Asep, juga disalurkan ke bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF untuk diolah menjadi produk bernilai dengan melibatkan masyarakat.

Sampah dapur seperti kulit buah, sisa sayuran, dan bahan organik lainnya di SPPG akan difasilitasi penanganannya.

"Adapun sisa makanan dari sekolah, seperti kulit buah atau sisa makanan yang tidak habis, akan dikumpulkan secara terpisah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan maggot atau bahan pembuatan kompos," ujarnya,

Asep menjelaskan pihaknya memaksimalkan peran bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF yang tersebar di Jakarta untuk mengelola sampah organik dari program ini.

"Kami ingin memastikan bahwa sampah organik dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terkelola dengan baik tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya.

Selain itu, DLH mengimbau juga pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya pengurangan sampah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) menjalin kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund.

Inisiatif ini dirancang untuk menjadi mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi.

Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Gedung kantor pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta.

Ronald S Simorangkir, Direktur Utama MCI mengatakan, kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya perumahan, penguatan UMKM, ekonomi digital, dan ESG.

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Ronald dalam keterangan resmi, Kamis (9/1/2025).

Kemitraan antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund ini membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Sementara itu, Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management BTN, menyampaikan, pihaknya berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu perseroan memiliki mitra-mitra strategis berupa fintech, proptech, atau startup di bidang AI dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

"Hal ini sejalan dengan visi-misi BTN, yakni Menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, di mana BTN akan menjadi bank besar yang melayani kebutuhan keuangan keluarga Indonesia secara menyeluruh dan beyond mortgage," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025.

Maruarar di Jakarta, Kamis, mengatakan BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun.

Sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diubah menjadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.

Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor-sektor strategis

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) bekerja sama melalui kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund untuk mendorong pertumbuhan ekosistem perumahan.

"Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya Perumahan, Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan ESG," kata Direktur Utama MCI Ronald S Simorangkir di Jakarta, Rabu.

Inisiatif kemitraan itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi. Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, Software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimistis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu BTN memiliki mitra-mitra strategis berupa Fintech, Proptech, atau Startup di bidang kecerdasan artifisial dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

Kemitraan strategis antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund akan membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025