Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kedatangan keduanya untuk membahas pencegahan korupsi pada program kementeriannya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, KPK siap mengawal pelaksanaan program tiga juta rumah dan penyaluran bantuan sosial (bansos). KPK berkomitmen menutup celah terjadinya potensi korupsi dalam pelaksanaannya. 

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program presiden, khususnya yang terkait dengan KPK ini adalah pembangunan tiga juta rumah dan serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Tanak.  

Menurut Tanak, pencegahan korupsi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya menghendaki agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan uang negara untuk program-program tersebut.

"Bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun tiga juta rumah perumahan dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini tidak salah sasaran," ujar Tanak. 

Tanak meyakini pembangunan pasti terwujud jika tidak ada korupsi. Pihaknya pun berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi pada tiap pelaksanaan program pemerintah.

"Inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Prabowo kerap menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan gencar memberantas korupsi. Adapun sektor perumahan, sebut Ara, merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan saat ini.

Ara pun mengaku mendapat masukan dari pimpinan KPK soal pentingnya data yang valid dalam menjalankan suatu program. Ara turut mengungkit soal adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

Menurutnya, program BSPS diberikan untuk masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Kelompok masyarakat ini yang menjadi prioritas.

“Kita sadari dalam pengalaman kita berbangsa bernegara, masalah data ini menjadi PR yang terus kita perbaiki, sehingga dengan arahan tadi kami bisa berpegang program-program untuk segera kami bisa jalankan dengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian data by name dan by address," ucap Ara. 

Sementara itu, Gus Ipul menerangkan sejak awal Prabowo memberi arahan kepada pihaknya supaya bansos disalurkan secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia menilai dibutuhkan data yang akurat agar hal tersebut bisa terwujud. Badan Pusat Statistik (BPS), sebut Gus Ipul, juga sudah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan data semua kementerian/lembaga.

"Berdasarkan data itulah, ke depan bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional pada triwulan kedua," imbuh Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos juga punya kerja sama dengan KPK sejak 2020 yang akan berakhir 2025. Soal ini, dia berharap agar pimpinan KPK bersedia melanjutkan kerja sama yang telah terjalin.

"Dengan adanya kerja sama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, dia tidak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi KPK. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait program penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) guna penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan program DTSEN akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Pihaknya menerima pesan dari KPK agar penyelarasan data tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

"Tadi kami mendapatkan masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di Desil 1 itu ada miskin ekstrim, kemudian juga Desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan. Itu harus menjadi prioritas," kata Ara kepada awak media setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Kemudian, keterlibatan KPK dalam program ini juga dikarenakan penyediaan rumah subsidi menggunakan APBN. Ke depannya, ia ingin melibatkan KPK dalam berbagai program-program Kementerian PKP terutama yang berhubungan dengan data dan penegakkan hukum di badan kementeriannya.

"Kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga. Dalam beberapa hal soal data, soal capacity building, SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berpesan Program 3 Juta Rumah dan renovasi rumah harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyatakan keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Pembangunan 3 Juta Rumah dan bantuan sosial tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ucapnya.

Dalam pertemuan hari ini, Ara juga telah mendapat lampu hijau dari KPK perihal program-program CSR yang merupakan bagian dari Program 3 Juta. Beberapa program tersebut di antaranya program CSR bedah rumah bersama Aguan, Berau, Kadin Indonesia, dan lainnya.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara, Gus Ipul, dan Amalia telah bertemu di kantor Kementerian PKP pada Senin (17/3/2025) untuk membahas program perumahan yang membutuhkan DTSEN. Salah satunya untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan Badan Bank Tanah yang ada saat ini cukup untuk mengurus kebutuhan lahan di sektor perumahan.

Pasalnya, kebutuhan lahan untuk program 3 juta rumah memang banyak, namun dirasa tidak cukup besar untuk membentuk Badan Bank Tanah khusus perumahan.

"Kalau spin-off Bank Tanah khusus perumahan, terlalu ini pengolahannya (lingkupnya kecil), cukup dengan Bank Tanah," ujar Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan pentingnya pembentukan Badan Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Jumat (07/03/2025).

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Fahri berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Lewat hal itu juga diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga rumah rakyat yang mahal akibat harga tanah yang juga tinggi.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah telantar bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah.

Namun, tanah telantar yang bisa digunakan adalah yang bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025)

"Kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa. Ini untuk kepentingan pangan," ujar Nusron.

Menurut Nusron, aturan tersebut penting, apalagi lahan sawah terbilang murah jika akan digunakan untuk membangun rumah subsidi.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah)-nya Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait). Jadi, nanti silakan lahannya dilihat. Kalau nanti lahannya dilihat, disodorkan kepada kami, ternyata enggak bisa, ya kita bilang enggak bisa," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim Lahan Sawah Dilindungi (LSD) efektif mengurangi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Ada pun saat ini, total ada 6,3 juta hektar LSD yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/3) siang.

Ara, sapaan karib Maruarar, tiba lebih dulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul. 14.03 WIB. Kemudian disusul Gus Ipul yang tiba 20 menit setelahnya.

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini ada agenda pertemuan KPK dengan Ara dan Gus Ipul beserta Komisioner BP Tapera dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-progam di kementerian atau lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3).

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan pertemuan ini juga akan membahas mengenai pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya sama dengan Kepala BPS, sama pak Ara, diskusi saja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi saja dulu. Ya kan di DTSEN, data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan DTSEN harus dikonsultasikan penggunaannya ke KPK supaya bisa tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau kroscek. Ini kita mau konsultasi untuk bagi pakainya, untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," tutur Gus Ipul.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3/2025). Mereka akan menemui pimpinan Lembaga Antirasuah.

Pantauan SindoNews di lokasi, Menteri PKP yang karib disapa Ara tiba di lokasi terlebih dahulu sekitar pukul 14.03 WIB. Ia datang dengan mengenakan batik.

"Nanti ya, habis pertemuan ya," kata Ara saat ditanya tujuannya ke kantor KPK.

Tak lama berselang, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul tiba pada pukul 14.23 WIB dengan mengenakan mobil sedan dan mengenakan batik dan berpeci.



Gus Ipul menjelaskan, ia bersama Ara akan menemui pimpinan KPK untuk membahas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya sama dengan kepala BPS, sama Pak Ara lagi diskusi aja soal data-data DTSEN, yang baru, soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu," ungkap Gus Ipul.