JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh anak-anak sekolah. Bahkan, tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

Namun, menurut Prabowo, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai Presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi gratis tersebut.

Kepala Negara lagi-lagi menekankan, memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, yang sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan di Tanah Air.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," ujarnya.

Prabowo mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya ingin yang terbaik untuk bangsa.

Apalagi, dia dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat pula.

"Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, 'Saya terima kasih'. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta maaf kepada orangtua dan anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis karena proses distribusinya tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin.

Kendati begitu, dia berjanji, seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025.

Prabowo menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun.

Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo kepada anak-anak yang belum menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Meski begitu, Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," katanya.

Prabowo kemudian menjelaskan program besar itu membutuhkan proses secara administrasi dan realisasi secara fisik sehingga membutuhkan waktu.

"Tapi bahwa tidak bisa seketika. Ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan dan oleh karena itu membutuhkan waktu," katanya.

Prabowo pun menegaskan pemerintahannya berupaya yang terbaik dan tercepat agar program itu dapat segera berjalan di seluruh wilayah Tanah Air. Dia pun menjamin tidak ada masalah dana terkait program itu.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik dan tercepat supaya anak-anak bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan saya minta maaf, tapi Insyaallah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin, dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia untuk makan," kata Prabowo.

Simak juga Video 'Mendagri: APBD Senilai Rp 5 Triliun Bakal Dikucurkan untuk Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, SUMEDANG — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengatakan bahwa merupakan program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air. Tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya kepada wartawan.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kami laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat,” pungkas Prabowo.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sekaligus memastikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan balita menjadi penerima manfaat program MBG.

"Hari ini memastikan karena ada pertanyaan, Pak, apakah hanya anak sekolah saja ibu hamil, balita dapat enggak? Maka kita selaku pembantu presiden, MOU dengan Kepala BGN, bahwa ibu hamil, balita juga dapat MBG, makan bergizi gratis," kata Wihaji di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanahsareal, Kota Bogor, Senin (20/1/2025).

Wihaji mengatakan, kementeriannya berperan dalam penyediaan data bumil, busui dan balita penerima manfaat program MBG. Selanjutnya, makanan bergizi dari dapur sehat didistribusikan langsung oleh tim pendamping keluarga dan kader KB.

"Kebetulan di kementerian kita, dalam hal ini BKKBN punya pasukan yang namanya tim pendamping keluarga (PK), punya kader KB dan sebagainya, yang hari ini saya kira untuk memastikan (pendistribusian). Kan tiap hari tidak mungkin juga ngumpulin ibu hamil, tiap hari tidak mungkin ngumpulin balita," kata Wihaji.

"Maka pasukan kita, tim pendamping keluarga nanti mensupporting beliau (Kepala BGN) untuk pendistribusian. Kemudian pendataannya siapa ibu hamilnya, siapa ibu menyusuinya, siapa balitanya, itu di kita (siapkan). Edukasinya, InsyaAllah kita supporting," lanjutnya.

Wihaji dalam kegiatannya juga sempat meninjau proses memasak di SPPG Tanahsareal dan pendistribusian makanan bergizi di Posyandu Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Wihaji didampingi langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Beliau (Menteri Wihaji) hadir juga sekaligus untuk melakukan kolaborasi, kerja sama di dalam pengawalan pembinaan kependudukan, terutama di ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang merupakan ranah kompetensi beliau. Supaya apa yang Badan Gizi lakukan itu tepat sasaran, efektif dan tidak mubazir," kata Dadan.

"Sehingga kami nanti akan melakukan kegiatan bersama karena untuk ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita ini makanannya harus dikirim ke alamat masing-masing.Dan untuk itu kami bekerjasama dalam hal pendataan, kemudian penyaluran, dan juga pembimbingan, termasuk pengawasan agar kegiatan ini bisa dikerjakan bersama-sama agar lebih ringan," lanjutnya.

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.

IDXChannel - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Senin (20/1/2025).

Kerja sama keduanya diwujudkan dengan kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dengan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. Keduanya melihat pembuatan makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Keduanya juga meninjau pendistribusian makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Puskesmas Kenari tidak jauh dari dapur SPPG.

"Ya ini kan menindaklanjuti MoU tadi bahwa kita bersama beliau berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita. Sekaligus kita cek di lapangan yang akan terjadi program kita untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan Kepala Badan khususnya berkenaan bantuan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui sama balita," kata Wihaji.

Wihaji mengatakan tidak mungkin para ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk datang setiap harinya untuk mendapat program ini. Sehingga, pihaknya akan menyiapkan data hingga membantu untuk mendistribusikan makanan kepada mereka.

"Karena itu bekerja sama dengan kita tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita.”

“Kemudian setelah itu mendistribusikan membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing setelah itu bikin skemanya biar nanti teknisnya seperti apa dari BGN termasuk tadi, yang terakhir monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Untuk hari ini, terdapat 89 ibu menyusui, 14 ibu hamil, dan 231 balita yang mendapatkan program MBG di Puskesmas Kenari. Dengan mendapat asupan gizi yang baik, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak.

"Kita evaluasi seperti apa setelah dikasih asupan gizi oleh Pak Presiden melalui program ini, tinggi badannya, beratnya seperti apa, nanti kerja sama dengan Posyandu. Dengan BGN ini lebih fokus karena jelas beliau leader-nya, saya teknis suporting untuk datanya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendukbangga/BKKBN. Dia juga menyebut program tersebut mencerminkan Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan asupan gizi anak semenjak dalam kandungan ibu.

"Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan, ada yang menyusui. Kalau yang menyusui maka diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ASI jadi ibunya harus berkualitas. Makannya jadi ini hal yang luar biasa bagi saya suatu yang sangat mengharukan dan membahagiakan," kata Dadan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Janji diberikan gratis

Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.

Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.

Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.

"Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar," kata Bonny.

Kritik PDI-P

Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.

Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi," ungkap dia.

Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?" tegas Adian.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa program 3 juta rumah adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.

Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke