Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

(hal/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung, Jawa Barat telah diolah dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Bahkan ia menyebut, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dimasak oleh chef dari restoran untuk memastikan mutunya.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan melanjutkan, BGN masih melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Namun ia menduga, keracunan MBG disebabkan oleh pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah. Meski Dadan mengakui, penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah. Pertama adalah kasus keracunan di SMP Negeri 35 Bandung, pada 30 April 2025.

Kemudian, terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Terbaru, terjadi keracunan MBG terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Berhasil 99,99 Persen

Kendati kasus keracunan marak terjadi, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG berhasil 99,99 persen.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab, diketahui bahwa program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG setidaknya sudah dialami oleh lebih 200 orang. Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan hanya sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, Prabowo tetap menyoroti kasus keracunan MBG menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia pun menargetkan, tidak boleh ada lagi keracunan MBG ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tembus hingga 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, hingga Balita.

“Dan terdapat 19 kelompok mulai dari Paud sampai dari Seminari, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jadi cakupannya telah lengkap,” tegas Dadan.

Sementara pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen.

MBG merupakan program yang baru dimulai pada awal tahun ini, satu dari sekian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahannya.

Prabowo menggulirkan perencanaannya, bahkan uji coba sudah dilakukan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden.

Lantas, mengapa Prabowo mengeklaim berhasil bila ada kasus keracunan MBG?

Bagaimana klaim Prabowo?

Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5/5/2025) kemarin.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab diketahui, program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG dialami oleh sekitar 200 orang.

Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin.

Jadi, Prabowo mengklaim MBG berhasil meski ada kasus keracunan karena kasus keracunan itu dinilainya hanya sedikit dari keseluruhan pelaksanaan MBG.

Apa instruksi Prabowo agar tak ada lagi keracunan MBG?

Sejatinya, Prabowo juga menyoroti kasus keracunan tersebut menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia menargetkan tidak boleh ada keracunan dalam program MBG ke depan. Hal ini sejalan dengan target Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dalam sidang kabinet, Prabowo pun mengungkit target yang ditetapkan kepala BGN.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," kata Prabowo.

Selama ini, Prabowo menerima setiap laporan perkembangan MBG dari Kepala BGN, baik secara langsung saat rapat di Istana Kepresidenan atau secara tidak langsung.

Terbaru pada akhir pekan kemarin, Prabowo mengumpulkan kepala dapur MBG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang telah dilatih bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengolah menu MBG.

Prabowo menggembleng ribuan petugas lapangan itu dengan memberikan arahan dan nasihat.

Prabowo mengingatkan agar setiap menu dicek dengan baik. Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya dalam penggemblengan.

Prabowo juga menyebut mereka sebagai ujung tombak negara setiap memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” tandas Prabowo.

Di mana saja kasus keracunan terjadi?

Setidaknya terdapat sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukoharjo, hingga Bombana yang terletak di Sulawesi Tenggara.

Bahkan kasus keracunan MBG yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB).

Status tersebut diberlakukan setelah 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan. Penetapan status KLB bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis bagi siswa yang mengalami keracunan.

Sementara itu yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah siswa mengalami muntah hingga sakit perut karena diduga memakan ayam yang sudah basi.

Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal menyebut, ada 13 siswa yang mengalami keracunan.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Santi menjelaskan, pada dua hari pertama pelaksanaan MBG di SDN 33 Kasipute berjalan lancar. Namun pada hari ketiga pelaksanaan MBG di sekolahnya, siswa mengeluhkan tempat penyajian menu MBG yang berbau busuk.

Banyak siswa dari kelas 1 hingga 3 yang muntah karena hal tersebut.

Adanya kejadian tersebut, pihak sekolah melarang siswa untuk makan dan fokus pada penanganan bagi yang terdampak.

Kasus keracunan juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Setelah peristiwa keracunan massal tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan program MBG.

Tak hanya itu, kasus keracunan juga terjadi di tempat lain, meliputi kasus di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, yang dialami oleh 29 siswa; kasus di SDN 2 Alaswangi, Pandeglang, Banten, yang dialami oleh 40 siswa; dan kasus di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dialami oleh 40 siswa.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Atas deretan kasus tersebut, Dadan menyatakan akan mengevaluasi total. Dirinya pun mengirim tim investigasi setiap ada kejadian keracunan, pun beberapa kali mengunjungi korban secara langsung.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

Bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi kembali, utamanya terkait mekanisme kontrak kerja dengan dapur umum dan pihak katering yang melaksanakan.

Apalagi jika vendor bukan pihak yang menjalankan katering, melainkan bekerja sama dengan pihak katering lain. Sebaiknya kata Irma, vendor dapur umum menjadi pihak yang sekaligus menjalankan katering.

"Jika tidak,nilai makanan akan jadi semakin berkurang, karena pasti pihak dapur umum ambil keuntungan lagi dari pihak katering, padahal vendor dapur umum sudah mendapatkan hak sewa dari BGN," beber dia.

Di sisi lain, Irma tidak bisa menafikan klaim keberhasilan Prabowo.

Meski masih ada kasus keracunan MBG, sejauh ini BGN dapat mengatasi dengan mengirim tim investigasi dan melakukan evaluasi.

Ia tidak memungkiri, mengelola makanan dalam jumlah besar tidak akan mudah.

"Kontrol harus ketat dan yang terlibat dalam kontrol tidak bisa hanya saat di dapur umum, tetapi para guru juga hendaknya mengontrol sebelum makanan didistribusikan. Para guru wajib punya tanggung jawab moral," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

“Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi kabar soal insiden keracunan makanan dalam program MBG. Menurutnya, dari total 3,4 juta penerima, hanya sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan, dengan hanya lima orang yang memerlukan perawatan inap.

Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif.

Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata.

“Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jumlah orang yang mengalami keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) sampai saat ini tidak sampai 1 persen.

Hal itu jika merujuk capaian penerima MBG yang sudah melebihi 3 juta orang.

Dengan begitu menurut Presiden, persentase keberhasilan program MBG sampai saat ini sudah 99,99 persen.

"Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan, atau perutnya enggak enak itu sejumlah 200, dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005 (persen). Berarti keberhasilan 99,99 persen," tegasnya .

Kepala Negara juga sempat membandingkan MBG dengan katering upacara perkawinan.

Presiden Prabowo bilang, untuk menyediakan makanan bagi 3.000 orang tamu, katering berusaha setengah mati.

Dalam prosesnya, kata Presiden, ada juga kejadian keracunan dari makanan katering.

"Bahwa katering itu ada yang keracunan, biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja sudah mahal," tuturnya.

Sehingga menurutnya jika keberhasilan MBG sudah 99,99 persen berarti merupakan prestasi baik.

Namun, Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak boleh cepat puas dengan capaian saat ini.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan seperti apa kondisi hygiene dari dapur MBG tempat sekitar 50 orang yang bekerja.

Saat melaksanakan inspeksi mendadak, Presiden Prabowo menemui para pekerja sudah mengenakan penutup kepala, saring tangan dan baju seperti alat pelindung diri (APD). Ia pun diminta untuk membuka sepatu saat masuk ke dapur MBG.

"Apakah ada kekurangan ada. Dan kekurangan itu karena juga adat dan istiadat budaya kita juga. (Misalnya) Saya masuk satu ruangan 30 orang, 20 pakai sendok ada 10 enggak mau pakai sendok, tidak salah dia karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan," ungkap Pranowo.

"Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar," katanya.

Selain itu, persoalan menu susu juga menjadi soal lantaran ada anak yang mengalami intoleransi laktosa.

Akibatnya ada anak mengalami diare saat minum susu yang diberikan pada menu MBG.

"Kalau istilah sehari-hari, masalah itu (karena) dia enggak pernah minum susu. Kita kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," tutur Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program MBG.

Hal ini menyusul adanya insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi, memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pelajar yang keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan penerima manfaat program MBG mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo lalu menyebut ada 5 pelajar keracunan yang sampai menjalani rawat inap. Ia menyebut persentase kasus keracunan makanan dari program MBG sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," jelasnya.

Prabowo menilai program Makan Bergizi Gratis secara umum berjalan sukses. Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk tidak cepat puas.

"Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong? Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan, ya, kita harus lihat nanti Desember 2025," kata Prabowo.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," lanjut Prabowo.

(eva/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan program makan bergizi gratis (MBG). Ditargetkan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Dadan mengatakan, target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang.

"Sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni, penerima manfaat sudah mencapai 6 juta dan akan bertahan sampai akhir Juli," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wati agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih teliti dalam menjalankan program tersebut. Dia menyebut MBG merupakan program investasi untuk masa depan Indonesia.

"Karena ini adalah program strategik program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti, lebih cermat dan juga selalu semangat. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kesejahteraan akan dipikirkan," jelasnya.

(wnv/wnv)