Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatiran, atas minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara SPPG Tarakan dengan pihaknya.

"Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah," ujar Maria kepada detikKalimantan, Rabu (9/4/2025).

Menurut Maria, sikap tertutup yang ditunjukkan SPPG justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan keterlibatan pihak eksternal termasuk Ombudsman dan media massa, seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan konstruktif terhadap program pemerintah.

Lebih lanjut, Maria menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. "Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik," tegasnya.

Maria menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, justru kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.

Ombudsman juga mengingatkan pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan perlu melibatkan berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah memperkirakan ada 3 juta lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi program utama yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Dalam unggahan bersama di Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dan Badan Gizi Nasional, disebutkan 3 juta lapangan kerja terbuka untuk sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya dalam operasional MBG.

"Tak hanya memberikan Anak Generasi Emas asupan gizi yang baik, pelaksanaan MBG diperkirakan dapat membuka 3 juta lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya," tulis unggahan tersebut, dilansir pada Rabu (9/4/2025).

Disbuetkan juga persiapan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dimulai dari petani, peternak, pengolah makanan hingga pengantar makanan dan manajemen logistik.

Dalam paparan data yang diunggah PCO dalam Instagram resminya, disebutkan tiap satu pengusaha baru membuka Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sekitar 81 lapangan kerja baru.

Rinciannya di ada sekitar 54 pekerja dalam satu dapur SPPG. Mulai dari 1 kepala dapur, 31 tukang masak, 1 ahli gizi, 1 admin, 1 koordinator lapangan, 15 tukang cuci, dan 4 pengemudi.

Sementara itu dari setiap SPPG ada juga 27 lapanga kerja baru untuk pemasok pihak ketiga. Terdiri dari 5 produsen sayur dan buah dan sekitar 22 petani.

Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN: MBG ciptakan pasar baru tumbuhkan perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.