JAKARTA, investor.id – Pemerintah Qatar akan mulai membangun 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah. Inisiatif pemerintah ini diambil untuk mengatasi kekurangan perumahan di negara tersebut.

Menurut Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, investasi Qatar untuk tahap pertama diperkirakan mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar (sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun).

“Proyek pertama akan dimulai pada April, setelah Lebaran. Investor Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta apartemen,” kata Hashim pada Rabu (26/2/2025).

Nota kesepahaman untuk proyek tersebut ditandatangani pada 8 Januari 2025 di Istana Merdeka di Jakarta oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz Al Thani dari Qilaa International Group Qatar.

Di luar tahap awal, pihak berwenang Qatar berencana memperluas investasinya untuk mendanai pembangunan 3-5 juta rumah dan apartemen di daerah perkotaan dan pedesaan.

Di samping itu, Perusahaan Investasi Mubadala Abu Dhabi diharapkan untuk berinvestasi dalam 1 juta unit apartemen yang selanjutnya memperkuat partisipasi asing dalam program tersebut.

Hashim mengatakan minat dari investor internasional sedang tumbuh, dengan India, Singapura, dan Turki juga menyatakan kesediaan untuk berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

Indonesia menawarkan tanah milik negara yang tidak digunakan kepada investor, termasuk properti yang dikelola oleh operator kereta api Kereta Api Indonesia, pengembang perumahan Perumnas, perusahaan konstruksi PTPP, serta Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

Lahan-lahan ini, yang sebagian besar terletak di daerah perkotaan, akan disurvei oleh perwakilan Qatar untuk menentukan lokasi pembangunan awal.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta di kota setiap tahunnya sebagai bagian dari upayanya untuk mengurangi kekurangan perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi peletakan batu pertama atau groundbreaking program 3 juta rumah oleh investor asing asal Qatar bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Fahri menjelaskan bahwa pembangunan rusun itu nantinya bakal mencontoh apartemen eksisting yang telah terbangun di wilayah Kalibata, yakni Kalibata City.

Rusun tersebut nantinya bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, Fahri mengungkapkan bahwa harga unit rusunami di Kalibata tersebut nantinya tidak akan mengikuti acuan harga rumah subsidi.

“Iya patokan harga [rumah MBR] itu kan karena harga tanah tidak dihitung. Sekarang kan harga tanahnya mau ditetapkan pemerintah. Makanya presiden arahannya adalah pakai tanah pemerintah dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mewajibkan penyedia makan bergizi gratis untuk mengupload makanan yang mereka akan sajikan di media sosial.

Upload dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi dalam penyediaan makan untuk program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan agar kewajiban bisa dijalankan, ia memerintahkan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera membuat akun media sosial sendiri.

Akun itu difungsikan untuk menjadi kanal masyarakat melakukan pengawasan.

"Mereka wajib upload apa yang dimasak hari ini supaya menjadi bagian kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membandingkan. Itu adalah mekanisme, pertanggungjawaban kami," ucap Dadan Kamis (27/2).

Makan bergizi gratis diwarnai sejumlah masalah. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Masalah terbaru berkaitan dengan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

"Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," Kepala SDI Waingapu 3, Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Dadan mengatakan berkaitan dengan temuan ayam mentah di makan bergizi gratis, itu dipicu minimnya pengalaman SPPG.

Dadan berkata tidak memaklumi kesalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Namun, dia menilai butuh keahlian dan pengalaman memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu singkat.

"Kami melihat kegiatan dan masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru," kata Dadan, Kamis (27/2).

Dadan mengatakan mungkin orang yang dipekerjakan di SPPG terbiasa menyiapkan satu hingga 10 porsi makanan. Sementara itu, SPPG bisa memproduksi 1.000 hingga 3.000 porsi dalam sehari.

Dia menyebut butuh pembiasan. Menurut uji coba BGN di Sukabumi, SPPG baru terbiasa memproduksi ribuan porsi dalam waktu tiga bulan.

"Maka akan disarankan mulai dari 100 sampai 150 (porsi). Kemudian, dua hari kemudian kalau sudah bisa, naik ke 500. Setelah bisa naik ke 1.000. Setelah bisa 1.000 naik ke 1.500 sebelum akhirnya 3.000," ujarnya.

Dia berkata BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap SPPG setiap hari. Perbaikan pun dilakukan saat ditemukan hal-hal yang kurang baik. Untuk kasus di Sumba Timur, NTT, Dadan memastikan perbaikan telah dilakukan.

"Kami evaluasi apa yang terjadi di NTT, di sana mengakui ada kesalahan error di masak. Dan hari ini harusnya tidak terjadi lagi," kata Dadan.

TUBAN, iNews.id - Luapan aliran Sungai Bengawan Solo merendam tujuh desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter. Selain puluhan rumah, banjir juga merendam ratusan hektare area persawahan.

Banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang merendam tujuh desa di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban mencapai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terganggu, sehingga warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan kaki melintasi banjir.

Sedikitnya ada tujuh desa yang terdampak banjir, yaitu Desa Sawahan, Karangtinoto, Kanorejo, Tambakrejo, Ngadirejo, Bulurejo, dan Rengel. Tiga desa mayoritas lahan pertanian, sementara empat desa lainnya merupakan permukiman. 

Sedikitnya 29 rumah di Desa Tambakrejo terendam, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan jalan poros desa.

Pantauan di Desa Ngadirejo, tampak banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banyak warga yang masih bertahan di rumah-rumah mereka. Beberapa warga berusaha membersihkan gorong-gorong agar air yang mengenang bisa cepat surut.

"Sudah dua hari, empat hari hujan terus, mungkin ini dari Solo sama hujan airnya ke sini semua. Dari Bengawan Solo, ini mungkin sampai setengah meter, iya se lutut," kata warga di lokasi, Dina, Kamis (27/2/2025).

Selain permukiman, air luapan Sungai Bengawan Solo ini juga merendam ratusan hektare sawah yang siap panen, sehingga bisa menyebabkan gagal panen. 

"Ada tujuh desa terdampak dari meningkatnya tinggi muka air atau meluapnya aliran Sungai Bengawan Solo. Untuk rumah terendam hanya ada di Tambakrejo sekitar 29 rumah dan jalan poros desa serta sekolah," ucap Camat Rengel Tuban, Eko Wardono. 

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut akan ditambah 200.000 unit. Dengan demikian, total kuota FLPP tahun 2025 menjadi 420.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara tersebut.

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Bonny menuturkan, pihak pemerintah harus merangkul para pengembang untuk bertanya mengenai kemampuan pembangunan rumah untuk FLPP. Hal itu supaya program FLPP bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia kemudian mengatakan untuk tidak cepat kecewa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena merupakan kementerian baru. Ditambah lagi, menteri dan wakil menterinya juga butuh penyesuaian karena sudah lama tidak ada kementerian yang khusus menangani persoalan perumahan.

"Jadi memang ada yang kurang, saya rasa. Tapi sabarlah. Be tough. Setiap satu permasalahan itu membuat kita lebih kuat. Mungkin ada benefit-nya di belakang ini yang kita nggak tahu. Paling nggak sudah ada kenaikan (kuota FLPP) 420.000 (unit)," ujarnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90 persen rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujar Andre Bangsawan di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurutnya, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, dimana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya,
apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Menurut Joko Suranto, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegasnya.

Menurut Junaidi, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba. 100 hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari eksoistem perumahan juga merasa tidak happy. “Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

Fungsi pemerintah

Joko Suranto mengatakan Kementerian PKP seharusnya lebih banyak berperan dalam membuat kebijakan, regulasi dan melakukan monitoring. Jangan justru terlalu sibuk dengan pekerja yang bukan menjadi tupoksi-nya. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” sebutnya.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan peran swasta terutama lima asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Pemerintah terus menjaga hubungan yang baik, karena yang membangun adalah pengembang, bukan pemerintah.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ungkapnya sebagai pembicara kunci di diskusi tersebut.

Wamen Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Pengamat Kebijakan Perumahan, Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program tiga juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun bank tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Dan diperlukan rencana induk bank tanah.

Saat ini, tambahnya, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Menteri PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong. Juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang Tangguh,” harapnya.

Badan Bank Tanah menyatakan 100 persen sangat mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program 3 juta rumah. Bagi Bank Tanah, program tersebut akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki huniannya sendiri.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah saat ini memiliki total persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha per akhir 2024, di mana sebagian dari total persediaan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini kami sudah memiliki portofolio pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini akan terus bertambah seiring komitmen kuat kami dalam menciptakan ekonomi berkeadilan serta mendukung program pemerintah,” sebutnya.

Badan Bank Tanah saat ini juga sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian PKP dan stakeholder lain dalam mendukung penyediaan program 3 juta rumah, tegas Parman Nataatmadja.

(KIE)

Jakarta -

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat pada Selasa (25/2). Tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) untuk melihat langsung lokasi tanah yang potensial buat dibangun perumahan masyarakat.

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata Heri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan kelayakan teknis meliputi kesesuaian dengan RT/RW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," ucapnya.

Heri menyebutkan terdapat tiga lokasi yang direkomendasi oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari dua hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektare dan 3,5 hektare. Status lahannya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 meter. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," imbuhnya.

Kemudian, lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut terdiri atas satu lahan seluas 2,2 Ha. Status lahan hak guna bangunan (HGB) atas nama PT. Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ujarnya.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha. Status tanah SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5-2 meter, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 meter. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 meter. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tutur Heri.

Selanjutnya, tiga lokasi yang sudah disurvei akan dipertimbangkan untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat. Lokasi tersebut akan dikaji dari segala aspek.

Sebagai informasi, tinjauan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur 3 Kombes Pol. Leonardo Simarmata, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, perwakilan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, perwakilan BP Tapera, perwakilan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, perwakilan pengembang dan perwakilan BPN Lebak dan Tangerang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis (MGB) tetap berjalan meskipun di bulan puasa.

Namun, Dadan menyebut, makanan yang akan disiapkan adalah makanan yang tahan lama sehingga anak-anak bisa membawa ke rumah untuk disantap saat berbuka puasa.

"Untuk yang berpuasa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan saat ditemui di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menjelaskan, setiap anak nantinya akan diberikan dua kantong khusus untuk tempat makan mereka.

Kantong tersebut nantinya diberikan satu untuk membawa makanan ke rumah, sedangkan kantong kedua disiapkan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong pertama.

"Jadi, satu anak akan jatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, saat ini capaian program MBG telah mencakup 38 provinsi di Indonesia.

Provinsi terakhir yang baru mengoperasikan MBG adalah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Dia juga menyebut, capaian program MBG ini termasuk cepat mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," ujar Dadan.

Jakarta -

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari modal asing rencananya akan dilaksanakan pada April 2025 setelah Lebaran. Investor asing pertama yang akan membangun hunian pada program tersebut adalah Qatar.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April. Lokasi pertama pembangunan tersebut adalah di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Untuk kisaran harga per unitnya, Fahri mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan pihak Qatar. Namun, ia pastikan harga per unitnya masih terjangkau.

"Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah. Tapi harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah," paparnya.

"Ini kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar. Karena harga dasar ini nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah sebagai harga perolehan dari apartemen itu, per meternya berapa kira-kira. Karena nanti ada beberapa tipe sih di situ, tidak satu tipe," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar akan berinvestasi US$ 18-20 miliar atau Rp 294-327 triliun (kurs Rp 16.375) pada Program 3 Juta Rumah. Rencananya, pembangunan hunian pada program tersebut akan dilaksanakan setelah Lebaran.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Selain dari Qatar, Hashim menyebutkan akan ada tambahan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

(aqi/das)

IDXChannel - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei lapangan ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Lokasi tersebut terdapat aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk membangun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," kata Heri dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata Heri.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Hektare (Ha) dan 3,5 Ha status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," ucap Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," kata Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 Ha, 3,9 Ha, 3,6 Ha, dan 4,9 Ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m-2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tuturnya.

Heri mengatakan, selanjutnya dari tiga lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Gunung Sindur menjadi salah satu lokasi di pinggiran Jakarta yang banyak dipilih sebagai tempat tinggal. Akses transportasi yang memadai menjadi salah satu alasan masyarakat mengincar wilayah ini.

Gunung Sindur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Gunung Sindur, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dengan harga mulai dari Rp300 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Sindur

Perumahan subsidi di Gunung Sindur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Dago

Perumahan ini berlokasi di Rawakalong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Dituka Rahardja. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 391 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp360 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Ngronggot Asri

Perumahan ini berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Natura City Developments Tbk. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 27 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp484 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap baja ringan penutup atap genteng flat, dinding bata merah finish plester aci dan dicat, lantai ruang utama keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Sanur Valley Serpong Tahap 3

Berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Alfa Bumindo Cemerlang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 8 komersil.

Rumah dengan harga Rp355 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai Ex KIA atau setara, dan pondasi batu kali.

4. Graha Sigma Residence

Berlokasi di Cidokom, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Sindur Sentosa Land dengan jumlah 70 unit komersil yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp336 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bukit Serpong Indah

Perumahan yang berlokasi di Cibinong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Surya Rejeki Abadi. Perumahan ini menawarkan 19 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp342,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap rangka baja ringan, penutup genteng beton, dinding hebel, lantai keramik homogennous tile, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)