Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin memastikan bahan baku pangan yang disiapkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas dan memenuhi standar gizi nasional.

"Bahan baku pangan hingga makanan yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tentunya dipantau serta diawasi secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta dipastikan menu makanan yang hendak dibagikan kepada pelajar telah memenuhi standar gizi yang ditentukan," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Maka dari, setiap menu makanan yang disediakan untuk pelajar sebagai penerima manfaat harus berkualitas dan bergizi. Program yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini merupakan salah satu langkah upaya untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia.

Untuk itu bahan baku pangan harus benar-benar berkualitas dan nilai gizi dalam setiap menu harus tercukupi. Ke depan Program MBG ini juga menyasar bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak dan ibu hamil.

"Setiap melakukan sosialisasi Program MBG ke masyarakat saya selalu menggandeng BGN untuk menjelaskan tentang masalah gizi dengan tujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian MBG," katanya.

Zainul mengatakan dengan gizi yang tercukupi pada anak-anak dan ibu hamil akan menghasilkan SDM berkualitas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 tercapai.

Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan keberadaan BGN memberikan respon positif dari masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, BGN tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berperan dalam menciptakan SDM berkualitas dan unggul di masa depan.*

Jakarta -

Pemerintah menargetkan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai kepada penerima di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan untuk mendorong daerah 3T memiliki vendor, sebaiknya diberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Keterangan ini disampaikan usai melakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Jadi pelayanannya maksimal," kata dia dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Program MBG dipastikan akan melibatkan pelaku usaha sekitar atau daerah. "BP Taskin akan mencoba mengembangkan para entrepreneur baru ini agar menjadi pengusaha yang handal," ujar Budiman.

BP Taskin mencatat terdapat 1.542 titik kemiskinan yang membutuhkan program MBG yang akan dibagi menjadi 1.000 dapur besar dan 542 dapur yang kecil-kecil. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah miskin tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui perlu adanya pelayanan dan distribusi yang berbeda untuk daerah 3T, utamanya terkait dengan harga dan biaya produksi makanan di sana.

"Sebenarnya, di setiap daerah, kita mempunyai treatment yang berbeda. Contoh, HPP nya bisa berubah-ubah mengikuti harga dan kondisi setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan bahwa untuk daerah 3T, pihaknya akan menggunakan APBN. Dia berharap bahwa BP Taskin bisa membantu dari sisi suplai di daerah 3T.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Ada wacana program makan bergizi gratis diproteksi oleh asuransi. Saat ini, wacana ini baru sebatas diskusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi.

Djonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan untuk skema asuransi makan bergizi gratis memang belum dibicarakan lebih jauh, namun dari sisi peluang menurutnya ada.

"Sampai saat ini belum ada skemanya untuk asuransi masuk. Kita usul asuransi penting punya peran di situ, tapi belum ada. Terkait makanan bergizi gratis kalau makanannya menyebabkan risiko bagi yang makan," kata Djonieri saat ditemui usai soft launching Peta Jalan AAUI Asuransi Pertanian di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Meski belum ada keputusan final terkait asuransi program makan bergizi gratis, Djonieri mengatakan bahwa diskusi yang berkembang tentang asuransi ini sudah sangat baik.

Djonieri memberikan gambaran sekaligus usulan mekanisme pembayaran premi dalam asuransi makan bergizi gratis. Dia mencontohkan misalnya satu box menu makan bergizi gratis diberikan alokasi anggaran Rp10.000 sampai Rp15.000, maka Rp1.000 bisa digunakan sebagai biaya preminya.

"Apakah mau misalnya, ini diskusi, pemerintah untuk membayar premi itu disisihkan Rp1.000 per box. Itu kalikan saja berapa box satu hari. Misalnya. Itungan simpelnya gitu. Kalau siapa yang bayar, kalau dari sisi penerima kan tidak mungkin, para siswa. Kemungkinan ya dari yang sudah dialokasikan pemerintah itu dipotong asuransi," ujarnya.

Saat disinggung soal skema tersebut akan memberatkan APBN, Djonieri menegaskan hal tersebut masih sebatan usulan. Besaran preminya juga menurutnya bisa diperkecil.

"Ini kan usulan. Yang ditanggung APBN misal Rp10.000 sampai Rp15.000 Itu bisa dialokasikan untuk asuransi Rp500 perak misalnya, tapi tidak membebani APBN. Tapi deliverable makanan itu terlindungi," pungkasnya.

Sementara itu, Group Head Asuransi Program Pemerintah, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Setiadi Imansyah juga mengatakan program makan bergizi gratis pemerintah dapat menjadi peluang asuransi masuk terlibat.

Tidak sebatas pada proteksi di makanannya, Setiadi melihat potensi asuransi mendukung program makan bergizi gratis bisa pada proteksi properti pada dapur-dapur yang dibangun pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami diskusi MBG [makan bergizi gratis] dengan Badan Gizi Nasional bahwa kami lihat potensinya besar untuk dilakukan program inisiasi. Kami diskusi, artinya dalam program MBG ada kantong-kantorng dapur, dan itu cukip banyak sekitar 30.000 dapur bertahap," ujar Setiadi.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program makan bergizi gratis. Sampai Januari 2025 lalu, setidaknya baru ada sekitar 13.000 mitra bergabung dan aktif menyuplai makanan program makan bergizi gratis.

"Tadi seperti yang Pak Djonieri bilang, ini potensi bisnis asuransi bisa jadi terhadap propertinya, keracunan makanan, atau penyaluran makanannya ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program MBG," pungkasnya.

Nagan Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Samhudi mengatakan program makan bergizi gratis (BMG) di madrasah setempat tetap berjalan selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

“Paket makan bergizi gratis yang diterima oleh siswa selama bulan suci Ramadhan berbeda dengan bulan biasanya,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Samhudi dalam keterangan diterima, Selasa.

Ada pun paket makanan bergizi gratis yang diterima oleh siswa selama bulan suci Ramadhan diantaranya berupa susu, kurma, roti, telur dan buah-buahan.

Samhudi, mengatakan meski progtam makan bergizi gratis belum merata di madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, pihaknya berharap dalam waktu dekat seluruh madrasah dapat menerimanya.

“Kami berharap agar semua madrasah segara mendapatkannya,” harap Samhudi.

Ia mengimbau agar para siswa untuk menjaga pola makan sehat selama bulan puasa agar tetap bugar, sehat dan semangat saat belajar did alam kelas.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan program MBG sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan, karena SDM yang unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa,” demikian Samhudi.

Bisnis.com, BATAM - Selama kurang lebih dua bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung di Batam, sebanyak 16.844 siswa di 22 sekolah telah menerima program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Rubianto mengatakan sebelumnya baru 13 sekolah yang mendapatkan MBG, baik sekolah tingkat TK hingga SMP.

"Untuk melayani 22 sekolh itu, sudah ada enam dapur MBG yang beroperasi, yakni di Bengkong, Anggrek Mas, Greenland, Sekupang, Batubesar dan Sei Beduk," katanya di Batam, Minggu (23/3/2025).

Sementara itu untuk pelayanan MBG di sekolah yang berada di hinterland menggunakan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan dapur-dapur yang dibangun oleh TNI, polisi hingga pemerintah daerah.

Menurut Tri, untuk sekolah yang berada di hinterland tidak bisa menggunakan dapur, karena akan menggunakan anggaran yang besar.

"Karena jumlah siswanya (di pulau) tidak banyak, hanya 30-100 siswa. Kalau pakai dapur kayaknya lebih besar biayanya, " pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Ekonomi Nasional mempunyai hasil perhitungan yang berbeda cukup jauh ihwal dampak program Makan Bergizi Gratis ke pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hasilnya, didapati bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (lebih rendah dari perhitungan Sri Mulyani yaitu 0,7%). Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Ekonomi Nasional mempunyai hasil perhitungan yang berbeda cukup jauh ihwal dampak program Makan Bergizi Gratis ke pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hasilnya, didapati bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (lebih rendah dari perhitungan Sri Mulyani yaitu 0,7%). Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

JAKARTA - Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) berkomitmen membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim saat melakukan kunjungan ke kantor BGN di Gedung E Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2024).

Kehadiran Abdul Rohim disambut langsung oleh Wakil Kepala BGN, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rohim, yang akrab disapa Cak Rohim, mengungkapkan kunjungannya bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Saya ke BGN hari ini untuk bersilaturahmi dengan Bapak Lodewyk Pusung sekaligus koordinasi terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," ujar Cak Rohim.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mendukung peningkatan kecerdasan dan kesehatan generasi muda.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional harus didukung oleh perkembangan dari desa.

"Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar," kata Cak Rohim.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), serta memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Badan Gizi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksana program prioritas Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045.

Dengan kolaborasi antara Garda Satu dan BGN, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa serta masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Adita Irawati menyatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. “Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, langkah ini juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk kegiatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adita melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

“Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa realokasi anggaran ke program makan bergizi gratis membuat perekonomian lesu.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto dampak dari efisien anggaran—sesuai amanat Inpres No. 1/2025—ke perekonomian nasional.

Salah satu tujuan efisiensi itu sendiri untuk merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) lain ke pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, program MBG hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun namun kini ditambah menjadi Rp171 triliun.

"Tetapi roll out [implementasi] dari MBG-nya, karena kalau enggak salah baru ratusan miliar [yang dibelanjakan] dari Rp171 triliun, itu secara makrosiklikal itu agak berbahaya, karena spending [belanja] pemerintah itu akan lag [lambat]," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, sambungnya, belanja pemerintah berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap

Bahkan, percepatan implementasi MBG—agar belanja pemerintah tidak melambat—sangat sulit. Arief mencontohkan, implementasi MBG sangat tergantung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh sebab itu, DEN khawatir pemerintah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun ini.

"Concern [kekhawatiran] ini sudah kita sampaikan ke presiden, 'Ini ada bahaya seperti ini.' Kita belum tahu solusi persisnya seperti apa, tapi untuk berhati-hati, karena [implementasi] MBG ini akan lebih pelan daripada uang yang sudah dialokasikan [ke K/L lain], sehingga dampaknya akan membuat ekonomi jadi lesu," ucap Arief.

Lebih lanjut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu juga telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program MBG.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Oleh sebab itu, Arief menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," kata Arief.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.