Jakarta: Wonosobo merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dijuluki Kota di Atas Awan, daerah ini memiliki pemandangan indah.

Selain destinasi wisata, Wonosobo dikenal memiliki kuliner yang beragam, seperti kacang dieng, mie ongklok, hingga keripik jamur.

Bagi kamu yang ingin rumah dengan pemandangan asri, Wonosobo memiliki banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Wonosobo yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bangsri Indah

Perumahan ini terletak di Wonosari, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dibangun oleh Graha Atma Jaya. Perumahan ini memiliki 14 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan multiroof, serta dinding bata ringan plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Argo Residence Tlogojati

Perumahan yang terletak di Tlogojati, Wonosobo, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 18 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa plafon gypsum, rangka atap baja ringan, genteng mantili. Dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering, dan pintu KM PVC.

Selain itu, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150,5 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng multiroof, dinding doubel batako, lantai keramik ukuran 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Ketinggring Mansion

Perumahan subsidi ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dibangun oleh Sentosa Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan penutup atap multiroof pasir. Dinding pasangan herbel dan plester aci.

Selain itu, lantai keramik standard putih polos 40x40 dan pondasi batu kali campuran 1PC: 4PP.

5. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kasiar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Ketiga, peningkatan sistem distribusi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, program MBG memiliki masalah pada distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak merata.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi pelaksanaan program dinilai turut menjadi penyebab munculnya masalah program MBG.

Dalam memperhatikan masalah itu, kata dia, pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi dengan pelacakan real time tracking untuk meminimalkan distribusi terlambat.

Selain itu, pemerintah bisa membentuk badan pengawas independen yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, mengoptimalkan strategi ketahanan pangan. Kaisar menjelaskan, produksi beras nasional masih defisit sekitar 2,21 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk MBG memperbesar beban pasokan beras.

“Kemudian, ketergantungan pada impor susu kita masih mencapai 80 persen. Ini juga menjadi ancaman keberlangsungan peternak lokal,” sebutnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah berencana melakukan impor besar-besaran dalam hal pengadaan sapi dan susu sapi.

Kaisar menyebutkan, diversifikasi pangan lokal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan susu impor.

Menurutnya, diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan itu bisa dilakukan lewat penggunaan singkong, jagung, atau kedelai lokal.

Dia menilai, pemerintah juga dapat berinvestasi pada teknologi pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas domestik.

“Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kaisar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp459 juta untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teguh mengungkapkan, bahwa angka tersebut berasal dari estimasi kebutuhan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan mencapai Rp3 juta. Untuk tahun ini, Jakarta menargetkan pembangunan 153 SPPG.

"Kalau misalnya, dihitungnya 1 SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp3.000.000, berarti kami siap dengan anggaran Rp459.000.000 untuk bersama-sama men-support program MBG itu," jelas Teguh.

Sebagai informasi, perhitungan tersebut disebut saat menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Arya menjelaskan bahwa permintaan adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu program tersebut bersifat tidak wajib, karena setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

"Ya tidak mungkin lah, semuanya dipaksa, tanda kutip ya, untuk mensubsidi. Karena kita memahami, dalam era otonomi daerah ini, ada prioritas daerah, ada visi-misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi," tutur Bima.

Angka Rp5 triliun tersebut juga sudah berdasarkan perhitungan daerah yang mampu dan tidak mampu untuk ikut menyumbang.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

Plus artinya bisa digunakan pula untuk menginjeksi dana program MBG tersebut.

Selain menggali potensi cuan dari cukai rokok, pemerintah bisa menggali potensi pendapatan lain, yakni menerapkan cukai pada minuman manis dalam kemasan (MBDK).

Sayangnya, dalam hal ini pemerintah tampak ambigu, dan masuk angin, mungkin karena tekanan dari industri MBDK. Padahal wacana cukai MBDK sudah digaungkan sejak 2022, dan akan diterapkan pada 2023.

Wacana itu tertunda karena alasan pemilu. Pemerintah menjanjikan cukai MBDK akan diterapkan pada pertengahan 2025. Semoga bukan hanya pepesan kosong.

Program MBG jelas memerlukan dana yang bikin kening Presiden Prabowo Subianto pening, pusing tujuh keliling. Tersebab dana sebanyak itu, belum ada dalam skema anggaran APBN.

Akibatnya pemerintah menyunat berbagai anggaran di semua kementerian dan lembaga. Termasuk menyunat 50 persen alokasi anggaran untuk subsidi untuk angkutan umum di Indonesia. Ironis kan?

Oleh sebab itu, akan lebih ideal dan futuristik jika pemerintah menaikkan cukai rokok dan menerapkan cukai MBDK pada 2025.

Kebijakan pembatalan cukai rokok pada 2025 sebaiknya dianulir saja. Dan segera terapkan cukai MBDK untuk melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia.

Tingginya konsumsi rokok dan produk MBDK terbukti menjadi gaya hidup yang sangat tidak sehat, dan terbukti menjadi pencetus utama tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Dan menjadi pencetus defisitnya finansial BPJS Kesehatan pula.

Mimpi bahwa program MBG bisa menjadi anak tangga untuk mewujudkan generasi emas akan terwujud, asal paralel dengan kebijakan produktif lainnya, yakni pengendalian konsumsi rokok dan produk MBDK itu.

Sehingga diharapkan dengan kenaikan cukai rokok dan penerapan cukai MBDK, ada transformasi perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat.

Jadi kita tinggalkan usulan yang kontra produktif nan sesat pikir itu, dana zakat untuk program MBG. Kita dorong cukai rokok untuk menyokong program MBG. Segera naikkan cukai rokok dan terapkan cukai MBDK.

MEDAN, iNewsMedan.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) memberikan perhatian khusus terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) di wilayah Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah nyata demi kelancaran program tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengimbau Pemkab dan Pemko se-Sumut untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi bagi MBR. Hal ini termasuk percepatan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita minta Pemkab dan Pemko agar masalah PBG atau izin terkait program 3 juta rumah ini dipermudah, sehingga proses pendiriannya bisa segera dilakukan," ujar Zeira pada Sabtu (18/1/2025).

Menurut Zeira, program pembangunan rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia juga menegaskan bahwa sasaran program harus benar-benar tepat, sehingga manfaatnya dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Program ini bagus. Bisa dalam bentuk subsidi atau bahkan digratiskan kepada masyarakat," katanya.

Zeira juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan untuk program ini. Ia menyarankan agar lokasi pembangunan rumah diprioritaskan di kawasan padat penduduk seperti Kota Medan, meski diakuinya harga tanah di Medan semakin mahal. Sebagai alternatif, pembangunan bisa diarahkan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih dekat dengan Medan, asalkan fasilitas umum turut disediakan.

"Jika tidak memungkinkan di Medan, bisa di Deli Serdang. Yang penting fasilitas umum harus diperhatikan agar program ini menarik bagi masyarakat," tambahnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Zeira mengusulkan agar rumah dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), termasuk keluarga muda yang baru memulai rumah tangga.

"Seleksi harus dilakukan dengan benar dan cermat, agar penerima program benar-benar berasal dari kalangan MBR," tutup Zeira.

Editor : Odi Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas tanah yang sama dengan Qatar untuk membangun rumah.

Ini diungkapkan Junaidi saat Ngobrol Santai dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kita juga kepengen ikut tadi yang disampaikan Pak Bonny (Anggota Satgas Perumahan), kepengen ikut partisipasi terkait ya seperti kata apakah bisa diperlakukan sama terhadap tanah itu," ungkap Junaidi.

Apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama dengan Qatar, maka pengembang juga berbondong-bondong untuk membangun rumah.

Namun, hal yang masih masalah adalah dari pihak perbankan. Sebab, harus menjaminkan tanah sebagai modal kerja. Sedangkan, aset tersebut merupakan milik negara.

"Nah, apakah kredit apa yang bisa masuk di situ. Sehingga, kan bisa juga ikut masuk. Karena, pemilikan tanahnya kan bukan lagi pemilikan oleh si konsumen, tapi mungkin bangunannya milik konsumen begitu ya," ucap Junaidi.

Selama tanah tersebut dijaminkan oleh perbankan, secara bersamaan pengembang juga membangun hunian.

"Karena, ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang nanti kita ditentukan oleh pemerintah. Saya pikir kami bisa mengawal untuk program seperti itu," tambah dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

“Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (18/1/2025).

Dia menuturkan selama ini kualitas rumah subsidi sudah sesuai dengan kriteria persetujuan bangunan gedung yang diajukan. Selain itu, kualitas rumah subsidi sudah memenuhi kewajiban layak huni, layak fungsi dan tahan gempa.

Dia berharap dalam program 3 juta rumah, pemerintah dapat melibatkan pengembang untuk turut serta berkontribusi. Terlebih, pemerintah juga membuka keran investor asing untuk turut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Adapun salah satunya Qatar mendapatkan fasilitas tanah dari Indonesia untuk proses pembangunan rumah. Tanah tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan lahan sitaan dari koruptor.

Junaidi meminta pemerintah dapat memberikan fasilitas tanah yang sama seperti Qatar, dalam rangka mendirikan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita juga kepingin ikut partisipasi terkait pembangunan 3 juta rumah MBR, ya seperti Qatar, apakah bisa kita berlakukan sama terhadap tanah itu,” katanya.

Saat ini permasalahan yang pengembang perumahan dalam membangun perumahan MBR adalah perbankan. Terlebih, modal kerja pengembang yang dijaminkan kepada perbankan berupa lahan tanah. Jika didapat dari asal hibah, maka tanah yang digunakan milik negara dan tidak bisa dijaminkan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan skema khusus baik investor asing maupun pengembang nasional bisa mendapatkan fasilitas bisnis yang sama terutama terkait penyediaan lahan dalam rangka program 3 juta rumah.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri. Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Dia juga berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian. Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

Berdasarkan catatan Satgas terdapat 75.000 desa di Indonesia dimana untuk dapat memenuhi program 3 juta rumah maka 1 desa akan dibangun 25 unit rumah per tahun.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung keberlangsungan food estate sehingga tidak akan menggunakan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan perumahan.

“Jadi memang tidak akan menggunakan lahan sawah pembangunan 3 juta ini. Lahan kosong yang bukan sawah tersedia kok di setiap desa karena tiap desa hanya butuh 3.000 meter persegi,” katanya.

Adapun nantinya hunian di perdesaan akan dibangun dengan desain memperlihatkan kearifan lokal dan juga ramah lingkungan. Nantinya, tiap rumah di desa akan berukuran luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi dengan harga Rp100 juta. Rumah ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.

“Nanti ada yang jual tanah 3.000 meter persegi di desa, dibangunkan rumah 25 unit dengan harga Rp100 juta dan ada diberikan sertifikat hak milik (SHM). Yang bangun bukan pengembang tapi UMKM dengan mungkin ada coaching atau pendampingan dari pengembang agar standarnya sama semua. Ini upaya Pak Prabowo mengatasi kemiskinan di desa,” ucapnya.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini merupakan upaya Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan di Indonesia sehingga nantinya akan ditujukan kepada masyarakat miskin. Adapun kriteria masyarakat miskin ini masih dalam pembahasan dengan Badan Pengentasan Kemiskinan. Salah satunya kriterianya yakni engguna listrik 450 kwh yang menurut data PLN terdapat 24,9 juta jiwa. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi masyarakat yang nantinya masuk dalam kategori miskin akan mendapatkan rumah gratis dimana pembayaran cicilan per bulan senilai Rp600.000 itu akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Cicilan Rp600.000 ini akan berasal dari pengalihan subsidi BBM yang selama ini belum tepat sasaran penerimanya,” tuturnya.

Selain membangun rumah gratis untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan 1 juta unit hunian vertikal di perkotaan dan juga program rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Qatar sudah mau bangun 1 juta unit hunian vertikal dengan menggunakan kontraktor China dan subkontraktornya Indonesia. Pihak Qatar juga akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun dengan harga nanti sekitar Rp300 juta hingga Rp500 jutaan. Ini tidak hanya untuk asing, pengembang nasional juga bisa ikut bangun jadi memang tidak ada persangan,” terang Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menanggapi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal pembangunan rumah dekat transportasi umum.

Menurut Junaidi, hal ini tergantung dengan biaya produksi dan harga tanah.

Junaidi mengutarakan hal ini dalam Ngobrol Santai APERSI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu saja poinnya, jadi dimana pun kita bisa bangun ketika itu masuk dalam perhitungan sebagai pengembang rumah subsidi. Jadi, ya TOD (Transit Oriented Development) ya enggak bisa," tegas Junaidi.

Junadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi menempel dengan stasiun atau TOD bisa disebut jarang, kecuali di Maja.

"Itu pun Maja juga harganya juga udah komersil, enggak ada lagi rumah subsidinya. Jadi itu," tambah dia.

Sebelumnya, Ara berharap agar pengembang perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar mereka bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Kendal -

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Tengah sedang menggodok pembangunan Rumah Susun Milik Sendiri (Rusunami). Lokasinya rencananya akan bertempat di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) sekaligus pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Rusunami.

"Nanti akan dibangun rusunami. Percontohan dari pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah. Di belakang nanti," kata Yudi kepada awak media di perumahan BSA, Jumat (17/1/2025).

Rusunami ini akan ditunjukkan untuk umum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat mengajukan KPR subsidi. Seperti yang diketahui tidak semua pengajuan KPR akan diterima oleh bank, terutama untuk masyarakat yang penghasilannya tidak memiliki slip gaji atau non-bankable.

"Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR, karena mereka yang tidak terakomodir atau tidak lolos seleksi di rumah FLPP, mereka bisa ada alternatif di sana," jelasnya.

Yudi mengatakan, Disperkim Jawa Tengah meminta agar lahannya disiapkan sekitar 1.000 atau 2.000 meter persegi. Mereka juga sempat mengunjungi langsung tanah tersebut.

"Karena ini pilot proyek. Nanti mungkin di tanah lebih kurang 1.000 atau 2.000 (m2) ya. Di situ nanti akan dibangun bangunan empat lantai," ungkapnya.

Hingga kini, belum diputuskan kapan pembangunan Rusunami tersebut akan dimulai. Namun, Yudi mengatakan pembangunan tidak akan menunggu perumahan MBR-nya yakni Bumi Svarga Asri (BSA) selesai, melainkan bisa berjalan bersamaan.

"Nggak. Itu paralel. Sekarang berproses. Kemarin kami didatangi dari Disperkim Jawa Tengah. Untuk melihat lokasi dan program-program (mereka) apa yang bisa diimplementasikan di lahan kami tersebut. Itu murni kita cuma ngasih lahan. Kita menyediakan lahan," tuturnya.

Sementara itu, PT Asatu Realty Asri saat ini tengah membangun perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) mulai dari satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/7/2024). Pembangunan perumahan ini merupakan kolaborasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Kendal, BP Tapera, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Badan Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PT Asatu Realty Asri membeli lahan seluas 4,2 hektare yang dilelang oleh Bank Tanah. Kemudian rumah tersebut dibangun 386 unit rumah berkonsep green building.

(aqi/zlf)

NUSANTARA, KOMPAS.com - PT Pahala Investama Energi, pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) Balikpapan, melayangkan laporan 8 orang ke Polda Kaltim.

Kuasa hukum PT Pahala Investama Energi Ardiansyah menuturkan, ada tiga pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik dilaporkan ke Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pemilik akun media sosial yang dilaporkan tersebut masing-masing Elina devi, Elina jaya14, dan Fauzi.

Mereka dilaporkan dengan delik dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, juga dilaporkan 5 orang yang diduga melakukan fitnah ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

"Laporan yang disampaikan ini berupa penyebaran informasi bohong dan fitnah terhadap klien kami Pangeran Cani dan keluarganya serta perusahaan yang saat ini dikelola yang bersangkutan," ujar Ardiansyah, di Balikpapan, Jumat (17/1/2025).

Ardiansyah menjelaskan, latar belakang pelaporan ini adalah ketidakpuasan konsumen atas proses pembangunan perumahan subsidi GRA yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa di antaranya menyatakan ketidakpuasannya melalui media sosial dan media konvensional dengan menyebarkan berita bohong.

“Nah dalam penulisan di akun medsos tersebut, mereka menuliskan berita bohong, hoaks dan juga fitnah yang merupakan pencemaran nama baik terhadap klien kami,” ungkap Ardiansyah.

Akibat penyebaran infomasi bohong tersebut, PT Pahala Investama Energi mengalami kerugian materil senilai Rp 1 miliar karena penjualan tersendat akibat mundurnya sejumlah konsumen yang terpengaruh berita bohong, dan kerugian immaterial secara pribadi dan keluarga pengembang.

Dia berharap laporan ini ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para terlapor.

Dalam pelaporan ini, Ardiansyah membawa sejumlah barang bukti berupa tampilan layar beberapa media sosial, dan dokumen kerugian lainnya yang merupakan bukti akibat perbuatan para terlapor.

“Memang sampai saat ini, banyak komentar pada akun media sosial tersebut yang sudah dihapus, tapi kami sudah screen shot, dan kami sudah amankan data-data tersebut, walaupun mereka hapus,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris PT Pahala Investama Energi Pangeran Cani menambahkan, sebenarnya ada sebanyak 60 akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik, namun setelah diverifikasi tersisa 17 akun.

Terdapat lebih dari 400 komentar yang menyebarkan fitnah, bohong, dan hoaks. Ratusan komentar tersebut kemudian menyusut tinggal 50 komentar saja karena telah dihapus.

"Namun berkat bantuan keluarga dan rekan sejawat, kami berhasil melakukan screen shot tangkapan layar komentar-komentar mereka tersebut,” pungkas Cani.