Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan adanya temuan beberapa pengembangrumah subsidi nakal ke media massa.

Beberapa pengembang nakal itu dinilai membangun rumah subsidi dengan kualitas bangunan yang buruk.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menilai tindakan Kementerian PKP membuat resah para pengembang di bawah naungan Apersi yang sebagian besar adalah pengembang rumah subsidi.

Menurut dia, kalaupun ada permasalahan seperti itu, seharusnya Kementerian PKP mengajak dialog asosiasi pengembang, dan melakukan tahapan-tahapan peringatan.

Junaidi pun mengingatkan kementerian PKP bahwa masih banyak pengembang rumah subsidi yang berdedikasi dan berprestasi dalam penyediaan perumahan subsidi.

"Banyak juga anggota kita yang prestasinya bagus, salah satunya Vista Land Group yang berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BTN dan asosiasi (Apersi). Vista Land Group ini aset Apersi yang patut dicontoh karena prestasinya sangat bagus," jelas Junaidi dalam keterangannya di sela-sela ajang BTN Awards 2025 akhir pekan lalu.

Lanjut dia, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi Vista Land Group selalu tertinggi secara nasional. Tahun 2022-2024, realisasi akad kreditnya rata-rata di atas 4.000 unit rumah (subsidi dan non-subsidi).

"Karena itu, Kementerian PKP sebaiknya mendukung dan mendorong lebih pengembang rumah subsidi memperbaiki kinerjanya," tukasnya.

Pengembang Perumahan Bersubsidi Terbaik

Vista Land Group mendapatkan penghargaan untuk kategori Best Subsidized Housing Development dalam BTN Awards 2025.

CEO Vista Land Group, Alexander Tirta mengatakan, tidak memungkiri memang ada saja oknum pengembang yang tidak profesional. Meski begitu, ia menilai jumlahnya tidak banyak.

"Di ajang BTN Awards ini, ternyata banyak pengembang kredibel versi BTN, yang diklasifikasi mulai dari nasabah Bronze, Silver, Gold, hingga tertinggi Platinum. Vista Land Group sendiri memperoleh predikat developer Platinum dari BTN sejak tahun 2007. Kepercayaan ini tidak terlepas dari visi kami, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi," terangnya.

Dikatakan Alexander, dengan penghargaan ini, Vista Land Group berharap sebagai pelaku pembangunan bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat yang beli rumah subsidi itu aman dan mudah.

Paling tidak, kredibilitasnya diakui BTN dengan mendapatkan penghargaan setiap tahunnya dan berstatus developer Platinum.

"Kami ini pengembang skala nasional yang punya puluhan proyek perumahan yang tersebar di tiga puluhan lokasi yang berbeda. Dari Serang, Cikarang, Cisoka, Cikasungka, Tigaraksa, Parung Panjang, Cileungsi, Jonggol, Cibarusa, Citeureup, Cibitung, Babelan, dan lain-lain. Bahkan kita ada di Semarang," jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, BTN melihat Vista Land Group sebagai pelaku pembangunan rumah subsidi yang hadir di banyak daerah.

Legalitas lahan dan perizinannya aman, serta telah menyerahterimakan sekitar 50.000 rumah.

Tahun 2024 saja, Vista Land Group telah menyerahterimakan lebih dari 4.000 unit rumah. Sementara untuk tahun 2025 menarget 6.000 unit rumah.

Dari 6.000 tersebut ditargetkan 30 persennya adalah rumah komersial di bawah sister company-nya, Harmoni Park Group. Tahun ini pihaknya berencana buka sekitar 2 proyek perumahan baru.

AKSI unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema di Papua, diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA.

Mereka turun ke jalan di berbagai distrik di Provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Para pelajar membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Kami Butuh Pendidikan, Bukan Makanan", "Hentikan Militerisasi di Dunia Pendidikan", dan "Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi untuk Berdayakan SDM Papua".

Mereka menegaskan bahwa program MBG bukanlah prioritas utama, karena yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan terjangkau dan berkualitas.

Dengan lantang, mereka menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua.

Aksi yang awalnya berlangsung damai perlahan memanas. Ketegangan meningkat, hingga pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Para demonstran berhamburan, sementara sejumlah pemuda diamankan, memperparah situasi yang sudah tegang.

Di sisi lain, pemerintah pusat justru memandang penolakan ini sebagai upaya yang menghambat kesejahteraan rakyat.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai aksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah. Sementara kepolisian mengaitkan demonstrasi ini dengan gerakan separatis, menuding adanya keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Alih-alih merangkul aspirasi masyarakat, pemerintah justru menciptakan polarisasi. Mereka yang menolak dianggap penghambat pembangunan atau bahkan anti-pemerintah, sementara pendukungnya digambarkan sebagai pembela kepentingan rakyat.

Narasi hitam-putih semacam ini berbahaya bagi demokrasi. Cara seperti ini mengingatkan pada era Orde Baru, ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dicap sebagai tindakan subversif.

Selain membungkam kritik, hal ini juga mempersempit ruang diskusi rasional, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi.

Rakyat berhak menolak MBG?

MBG bukanlah kebijakan yang sepenuhnya buruk, tetapi pertanyaannya adalah: apakah ini benar-benar yang paling dibutuhkan rakyat saat ini?

Apakah MBG solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ataukah hanya kebijakan populis untuk pencitraan politik?

Sebagai program yang didanai oleh anggaran negara—berasal dari pajak rakyat, bukan dana pribadi presiden atau kabinetnya—masyarakat berhak mengawasi dan mengkritisi kebijakan ini.

Jakarta (ANTARA) - Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, penambahan insentif likuiditas Bank Indonesia (BI) menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan.

Menurutnya, langkah peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana insentif tersebut disalurkan dan sejauh mana pelaksanaannya tepat sasaran.

“Kenaikan likuiditas bentuk dukungan BI memang berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan kebijakan pendukung, ada risiko distorsi pasar atau ketidaktepatan alokasi yang justru dapat memperlambat pertumbuhan sektor ini,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dari perspektif lapangan kerja, Rizal mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal menambah proyek perumahan, melainkan juga tentang memastikan keberlanjutan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Jika insentif hanya terserap pada segmen-segmen tertentu tanpa memperhatikan rantai pasok secara menyeluruh, manfaatnya bisa menjadi parsial,” kata dia.

Oleh karena itu, meski kebijakan ini memiliki potensi yang besar, Rizal menyampaikan bahwa keberhasilan penambahan insentif likuiditas ini memerlukan kolaborasi lintas institusi serta evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi dampak negatif dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Sebelumnya, BI mengumumkan peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dinaikkan dari semula paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

Insentif KLM merupakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor tertentu. Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di BI atau pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya perubahan terbaru, bank memiliki potensi untuk bisa menerima pengurangan GWM hingga maksimal 5 persen.

Peningkatan insentif tersebut di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, yang dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025.

Mulai awal tahun ini, insentif KLM lebih berfokus untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya termasuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat.

Selain itu, ada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Hingga minggu kedua Februari 2025, secara keseluruhan, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Insentif tersebut telah diberikan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,2 triliun, bank BUSN sebesar Rp131,9 triliun, BPD sebesar Rp28,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp4,9 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Dinas Kesehatan Empat Lawang diminta memantau kesehatan 8 siswa SDN 7 Tebingtinggi yang mengeluh sakit usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) yang diduga basi dan ada ulat pada Selasa (18/2/2025).

"Meski mereka yang dirawat dan diobservasi saat di puskesmas lalu sudah pulang, Dinkes tetap akan memantau status kesehatan anak yang mengalami gejala mual, muntah, pusing dan dirawat tersebut," ujar Kepala Dinkes Sumsel Trisnawarman, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, pihaknya juga masih memantau para siswa lain yang ikut menyantap MBG pada hari yang sama. Dia meminta jika ada para siswa yang mengeluh sakit untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa dan mendapat layanan kesehatan.

"Kita juga memantau siswa yang lainnya jika ada keluhan yang sama agar segera dibawa ke faskes untuk diperiksa dan mendapatkan layanan kesehatan," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan) Palembang untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan 8 siswa.

"Kita ingin memastikan penyebab keracunan dari hasil pemeriksaan sampel," tambahnya.

Selain itu, kata Trisnawarman, pihaknya juga akan melalukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ke stasiun pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk melihat tempat pengolahan pangan dan memastikan semuanya sesuai standar kesehatan.

"Baik itu alat yang dipakai, bahan yang digunakan, sumber air, proses penyimpanan, masak, pengemasan sampai distribusi untuk memastikan di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa," katanya.

Pihaknya juga bersama penanggung jawab SPPG akan melakukan pelatihan bagi semua penyedia makanan yang terlibat. Termasuk bersama SPPG melakukan pembinaan hygiene sanitasi pangan (HSP).

"Kita juga akan melatih guru sekolah agar dapat mendeteksi makanan yang mengalami kerusakan atau tidak layak konsumsi dengan cara mencium, melihat dan mencicipi sehingga makanan tidak layak atau rusak tak dikonsumsi. Dan memastikan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan," tukasnya.

(dai/dai)

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berjanji menindaklanjuti permasalahan fasos-fasum di Perumahan Taman Cibalagung. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Hidayah Taman Cibalagung di kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB, warga Perumahan Taman Cibalagung menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait status tanah fasos dan fasum yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Warga menuntut transparansi dan langkah konkret agar tanah tersebut dapat menjadi aset resmi Pemkot Bogor dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adityawarman Adil mengataka, Komisi I DPRD Kota Bogor akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini. ?Kami akan mendorong penyelesaian sengketa tanah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak pengembang,? katanya.

Diketahui, Sekda Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah fasos dan fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.

?DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,? tambah politikus PKS ini.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian sengketa ini secara menyeluruh. Dengan langkah ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Perumahan Taman Cibalagung serta memastikan tanah Fasos dan Fasum dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama kepala daerah dan wakilnya dari seluruh Indonesia di halaman tengah antara Istana Kepresidenen, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sebelum dilantik, Pramono dan Rano sempat berkampanye mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur kelak, termasuk di bidang permukiman. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan banyak permukiman kumuh. Maka dari itu, pihaknya akan menata kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

Pada debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024), Pramono dan Rano menyatakan akan membangun hunian layak huni di atas tanah BUMD. Hunian tersebut juga akan dibuat terjangkau agar bisa dipakai oleh warga Jakarta.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya saat itu.

Buat Bangunan Mixed-Use

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor pemerintahan dan sekolah menjadi hunian vertikal atau dibuat menjadi bangunan mixed-use.

"Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas menjadi mixed use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120 (orang), rata-rata mereka jam 3 (atau) jam 4 sudah nggak ada kegiatan," ujarnya.

Pramono menjelaskan, konsepnya sejumlah lantai akan memiliki fungsinya sendiri. Sebagai contoh bangunan terdiri dari lima lantai, tiga lantai pertama digunakan sebagai sekolah. Sekolah tersebut akan diberikan fasilitas lebih lengkap, seperti ada lapangan olahraga.

Sementara itu, pada dua lantai di atasnya akan digunakan sebagai ruang kerja atau co-working space. Lalu, akan ditambahkan sejumlah lantai di atasnya sebagai hunian.

"Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu," tuturnya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di Jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Rano Karno menilai, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

Siapkan Insentif buat Pengembang Kawasan TOD

Pada Kamis (7/11/2024) lalu dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertajuk Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Jakarta, Pramono mengatakan ke depannya kawasan transit oriented development (TOD) baru di Jakarta akan terbentuk. Salah satunya di Ancol, Jakarta Utara.

"Kalau itu (pertambahan TOD) dengan sendirinya pasti akan bertambah karena di Jakarta itu dengan cepat bertambah. Termasuk kalau nanti, MRT-nya sudah sampai Ancol, pasti di sekitar Monas, Istana, akan ada TOD baru," ujarnya kala itu.

Untuk mendukung pengembangan kawasan TOD, Pramono akan memberikan insentif kepada pengembang.

"Harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebutkan FAR (floor area ratio) ini yang seringkali juga jadi problem kita," ungkapnya.

Siapkan DP-KPR Murah

Pramono juga sempat mengatakan akan memberikan subsidi uang muka, insentif pajak, hingga keringanan KPR. Hal itu untuk mengatasi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.

Skema untuk DP rumah murah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

"Ada hal yang memang harus dibantu down payment-nya oleh pemerintah. Harus ada skema yang dibuat untuk itu. Apakah untuk Gen Z dan milenial terutama yang mau married (menikah). Tapi apa pun nggak bisa kemudian diberikan secara gratis dan cuma-cuma nggak bisa. Tetap harus ada sistem perbankan yang mengatur itu," jelasnya.

KPR subsidi juga serupa, ia akan membuat skema lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bank DKI. Ia memastikan KPR ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat terutama Gen Z dan yang akan menikah atau pemilik rumah pertama.

"Mudah-mudahan Bank DKI bisa bantu. Dengan KPR yang lebih rendah pasti orang lebih tertarik. Saya tidak mau menjanjikan gratis," tuturnya.

Benahi Sanitasi di Permukiman Padat Jakarta

Dikutip dari detikNews, Rano Karno sempat mengatakan pihaknya akan mengatasi permasalahan sanitasi di permukiman padat. Ia mengungkapkan, masih ada kebiasaan warga yang buang air besar sembarangan atau modol di kebon alias dolbon.

"Maaf ya, di Jakarta itu masih ada yang 'dolbon' lho, jadi memang sanitasi Jakarta nih harus dibenahi, ada di beberapa tempat," ujar Rano di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut persoalan sanitasi menjadi perhatian penting pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Untuk itu, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

(abr/abr)

Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan tidak ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI," ujar Ara, di Jakarta, Kamis.

Ara menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia serta meninjau langsung ke lokasi yang akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk yang menjadi akar permasalahan serta meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang, ada sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Dia menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar juga harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada, sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak cepat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta.

Mediasi dilaksanakan guna menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat ke Kementerian PKP.

Salah satu hal yang ditekankan oleh Ara pada kegiatan mediasi tersebut adalah bahwa pembangunan perumahan tidak boleh ada yang eksklusif dan merugikan warga sekitar.

Pembangunan perumahan sebisa mungkin harus memperhatikan analisis dampak lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat menjaga lingkungan dengan baik.

"Saya juga minta perlu segera dilakukan klarifikasi oleh lurah, camat, wali kota apa sebenarnya aspirasi dari rakyat. Mau dibuka apa tidak tembok pembatas yang ada? Penetapan lokasi dan pembebasan lahan serta pembangunan jalan adalah sepenuhnya tugas dari Pemda DKI," kata Ara.

Dia meminta PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti begitu selesai dibangun jalan tembok pembatas akan dibongkar sesudah selesai proses administrasi dan hukum yang berlaku.

"Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat.

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Itu kan kita kerja sama sama Himbara, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Kamis (20/2) mengatakan pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung untuk proyek ini.

Hal ini pun senada dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendorong agar semua pihak terkait turut andil dalam program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil ini.

AHY, seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2) menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia, sementara Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau.

Ia mengatakan, dorongan kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga penting untuk menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Dirjen Sri.

Dikatakan Dirjen Sri, Kementerian PKP selalu perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat. "Kami pemerintah terbuka mendengar masukannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Dirjen Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Managing Director of Ciputra Group Harun Hajadi yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, permasalahan kebutuhan hunian di perkotaan dapat dijawab dengan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai hunian bagi para pekerja di kota yang datang dari daerah/desa.

"Seperti untuk pekerja di Jakarta, banyak yg datang dari desa. Yang dibutuhkan adalah tempat untuk tinggal, jadi tidak perlu memiliki rumah, tetapi membutuhkan hunian sewa yang terjangkau," kata Harun Hajadi.

Hunian sewa yang terjangkau tersebut menurut Harun dapat terwujud dengan mendorong sektor swasta melaksanakan kewajibannya untuk membangun rusunawa saat membangun apartemen mewah/komersial.

Kewajiban tersebut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. PP ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 6 ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun disebutkan, Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.

Nicholas Morris, Economist and Adjunct Professor at La Trobe University, Melbourne mengatakan, investasi di sektor perumahan telah terbukti di beberapa negara dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini karena dampak berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor lain ketika membangun perumahan. Salah satunya di India, sektor perumahan berkontribusi hampir 11% pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Nicholas.

(KIE)

Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat d

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri, Kementerian PKP selaku perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat.

"Kami pemerintah terbuka mendengar masukkannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

(ega/ega)