mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan serah terima secara simbolis untuk program perumahan subsidi untuk guru.

Ada 250 unit rumah yang telah diserahterimakan kunci yang secara simbolis dilakukan di kawasan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 250 unit rumah itu tersebar di Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Ara berharap, para pengembang dapat membangun rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terlebih lagi, masih banyak guru yang masuk kategori MBR.

"Sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas. Ini yang akan kita doakan," katanya dalam acara serah terima kunci untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Sesudah rumah untuk guru, nantinya juga akan ada 20.000 rumah yang disiapkan untuk tenaga migran, 10.000 untuk bidan, 15.000 untuk perawat, dan tenaga kesehatan 5.000. Ke depan juga akan rumah yang disiapkan untuk petani dan nelayan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk para guru Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Penyediaan rumah untuk guru dilakukan dengan kerja sama lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tutur Nixon.

Nantinya akan ada 20.000 unit rumah atau senilai Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini.

Dalam acara serah terima ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyediakan rumah untuk masyarakat, termasuk guru. Ara mengatakan, ada 20 ribu unit rumah yang akan diserahkan untuk para guru.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

(abr/zlf)

Bisnis.com, BATAM - Selama kurang lebih dua bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung di Batam, sebanyak 16.844 siswa di 22 sekolah telah menerima program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Rubianto mengatakan sebelumnya baru 13 sekolah yang mendapatkan MBG, baik sekolah tingkat TK hingga SMP.

"Untuk melayani 22 sekolh itu, sudah ada enam dapur MBG yang beroperasi, yakni di Bengkong, Anggrek Mas, Greenland, Sekupang, Batubesar dan Sei Beduk," katanya di Batam, Minggu (23/3/2025).

Sementara itu untuk pelayanan MBG di sekolah yang berada di hinterland menggunakan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan dapur-dapur yang dibangun oleh TNI, polisi hingga pemerintah daerah.

Menurut Tri, untuk sekolah yang berada di hinterland tidak bisa menggunakan dapur, karena akan menggunakan anggaran yang besar.

"Karena jumlah siswanya (di pulau) tidak banyak, hanya 30-100 siswa. Kalau pakai dapur kayaknya lebih besar biayanya, " pungkasnya.

Jakarta: Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini dijuluki Kota Telur Asin yang menjadi ciri khas oleh-oleh karena memiliki banyak peternakan bebek yang berkualitas.

Memiliki suasana yang nyaman, Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang diminati oleh para pencari rumah. Akses transportasi dan sarana tempat wisata pun memadai sehingga hal ini membuatnya semakin menarik perhatian.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Brebes, banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp135 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Brebes

Perumahan subsidi di Brebes. Foto: SiKumbang PUPR

1. Delima Village

Berlokasi di Pesantunan, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, perumahan ini dibuat oleh Citra Properti Internusa dengan total 53 unit rumah.

Rumah murah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Harga yang ditawarkan Rp150 juta dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan atap baja ringan, dinding pasangan bata plester acian dan finishing cat, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Perumnas Samesta Cigedog

Perumahanini terletak di Cigedog, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah dan dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini menawarkan 43 unit rumah subsidi dengan harga Rp149 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan, penutup atap spandek, dinding bata merah dan finishing cat. Lantai keramik30 x 30 (interior) dan keramik 20 x 20 (KM), serta pondasi batu kali setempat.

3. PT Orion Jaya Bersama Agung Pratama

Rumah ini masih tersedia sebanyak 21 unit subsidi dengan harga dari Rp150 juta setiap unitnya. Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Perumahan ini berlokasi di Karanglo, Jatibarang, Kab. Brebes, Jawa Tengah dibangun oleh Orion Jaya Bersama. Spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah.

4. Griya Pratama Asri

Perumahan ini dibangun oleh Sofiyan Jaya Prima dan berlokasi di Bulakamba, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia ada 13 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp135 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa kerangka atap baja ringan dan genteng, dinding pasangan batu bata, lantai keramik 40x40, dan pasangan batu kali belah.

5. Limbangan Agung Permai

Perumahan yang terletak di Limbangan, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah ini dibangun oleh Mandiri Berkah Illahi. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap kayu dan kusen kayu mahoni, dinding bata merah, struktur beton bertulang, plester, acian dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA - Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) berkomitmen membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim saat melakukan kunjungan ke kantor BGN di Gedung E Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2024).

Kehadiran Abdul Rohim disambut langsung oleh Wakil Kepala BGN, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rohim, yang akrab disapa Cak Rohim, mengungkapkan kunjungannya bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Saya ke BGN hari ini untuk bersilaturahmi dengan Bapak Lodewyk Pusung sekaligus koordinasi terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," ujar Cak Rohim.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mendukung peningkatan kecerdasan dan kesehatan generasi muda.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional harus didukung oleh perkembangan dari desa.

"Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar," kata Cak Rohim.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), serta memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Badan Gizi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksana program prioritas Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045.

Dengan kolaborasi antara Garda Satu dan BGN, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa serta masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

Jakarta -

Ketersediaan tanah menjadi salah satu aspek utama dalam membangun perumahan. Bukan sembarang tanah, tak semua lahan boleh dibangun rumah, termasuk lahan persawahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan pengembang untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah. Sebab, hal itu dapat mengganggu ketahanan pangan negara.

Pesan itu disampaikan Ara ketika mengunjungi Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (22/3). Ia awalnya menanyakan ketersediaan lahan kosong perumahan subsidi tersebut.

"Lahannya tolong jangan di sawah ya Bu (pengembang). Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan tapi masalah ketahanan pangan jadi berkurang. Kedua itu masalah yang penting bagi negara kita. Ya, pangan harus benar-benar kan Presiden (Prabowo Subianto) ingin swasembada pangan," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Untuk menjaga swasembada pangan, caranya dengan tidak membangun perumahan menggunakan lahan persawahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pun pernah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Ia menyebut masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya. Padahal, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi.

Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Tepi Barat -

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

(nvc/ita)

BLITAR - Pemerintah terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi MBG yang digelar di MTs. Ma’arif Bakung, Jl. Kh. Zaid 37, Bakung Udanawu, Blitar, pada Minggu (23/3/2025). 

Acara yang dihadiri oleh 300 peserta, termasuk tokoh masyarakat setempat, ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Program MBG, yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak, serta memberdayakan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Dengan ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuh, Tulungagung, sebelum bulan puasa. Ia memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. 

“Kabupaten Tulungagung sudah memiliki 3 SPPG yang beroperasi dan telah memberikan manfaat kepada sekitar 9.000 penerima. Kami berharap program ini bisa diperluas ke daerah lain, termasuk Blitar,” tambahnya.

Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pemda, dan masyarakat untuk keberhasilan program MBG. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar membutuhkan 102 dapur gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Kecamatan Ponggok memerlukan 8 dapur, Kecamatan Kanigoro 6 dapur, dan setiap kecamatan lainnya akan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa. Saat ini, Kecamatan Ponggok dan Srengat telah mendaftar, dan dalam waktu dekat BGN akan membangun 3 dapur di Kabupaten Blitar,” jelas Kolonel Andy Charman.

Program MBG juga melibatkan pondok pesantren sebagai mitra strategis, dengan harapan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tinggi sesuai prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA/sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia ini, mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. 

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tersebut akan ditambah Rp 100 triliun, sehingga total menjadi Rp 171 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Dengan dukungan anggaran yang besar, kami yakin program ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus stunting dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Nurhadi.

Editor : Ali Masduki

Jakarta -

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa" sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

Ibas menambahkan, "Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran."

Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu," katanya.

Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

"Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

"Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tabalong - Sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat', Grup Adaro menggelar groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Groundbreaking digelar pada Kamis (20/3/2025).

Acara dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

"Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan," kata Priyadi seperti dalam rilis yang diterima detikKalimantan, Minggu (23/3/2025).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR, yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan, yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m², dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah itu akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya.

Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sebanyak 500 rumah gratis bagi MBR akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro, dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Groundbreaking ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

(sun/des)