Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita resmi dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Jumat (10/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura mengatakan pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dimulai per hari ini.

Dia menuturkan, sumber biaya program MBG dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

"Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha," kata Prita saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama.

"Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangannya," ujar dia.

Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

"Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan," paparnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, dia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta Kevin Wu menilai, penggunaan wadah berbahan stainlesssteel pada program makan bergizi gratis dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain seperti plastik atau styrofoam.

Hal itu dia sampaikan untuk menjawab pernyataan masyarakat yang menilai tempat makan yang digunakan mirip wadah makan tahanan.

"Saya rasa sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru yang kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, styrofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik," ujar Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak selalu berpandangan negatif, tetapi juga harus bisa melihat sisi positifnya.

Banyak sisi positif dari wadah makan bergizi gratis pakai stainlesssteel, salah satunya yakni dari sisi kebersihannya.

Kevin meminta masyarakat untuk melihat manfaat positif dari penerapan program makan bergizi gratis, salah satunya soal penggunaan wadah makanan.

"Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya," kata Kevin Wu.

"Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?" tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Jubir Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura mengatakan masyarakat bisa memberikan saran mengenai menu dalam program makan bergizi gratis (MBG). Prita mengatakan saran dari masyarakat bisa disampaikan melalui aplikasi hingga menyampaikan secara langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Kita terus juga menerima masukan-masukan dari masyarakat. Contoh misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di aplikasi Lapor. Di sana bisa diberikan, 'oh ini begini, ini begini," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

"Atau paling mudah, diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung. Karena SPPG-nya ini memang didesain untuk juga erat, dekat dengan para penerima manfaat. Jadi bisa memberikan masukan, 'oh ini begini, ini begitu, begitu' silakan," ucapnya.

Menurut Prita, variasi menu dalam MBG memang menjadi perhatian utama pemerintah. Dia mencontohkan SPPG di Ciracas, Jakarta Timur yang melayani MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan berganti menu setiap harinya.

"Jadi begini, kalau di dapur, di SPPG Ciracas ini ada 30 menu. 30 menu ini berputar setiap hari, jadi di sini akan kembali ke menu yang sama itu di hari ke-30," katanya.

Prita menjelaskan, variasi menu juga dibutuhkan untuk memastikan kecukupan gizi. Karena pemenuhan gizi bisa berasal dari lauk pauk yang berbeda.

"Karena kita ini, masyarakat Indonesia juga menderita triple malnutrition. Jadi ada gizi-gizi tertentu, misalnya misalnya D3 yang kita kurang. Nah hal ini bisa dipenuhi dengan varian menu," katanya.

"Nah varian menu ini, tadi misalnya ibu-ibu, 'saya biasa makan ikan'. Ikan akan hadir dalam menu nanti berikutnya, jadi varian menu menjadi sangat penting," jelasnya.

Simak juga Video 'Makan Bergizi Wajib Penuhi Pengelolaan Keamanan Makanan':

[Gambas:Video 20detik]

BORONG, KOMPAS.com – Cuaca cerah di atas langit wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, saat siswa mulai masuk sekolah setelah libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Peserta didik dan orangtua murid sudah mendengar adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sejak 6 Januari 2025.

Namun, hingga Jumat (10/1/2025), belum ada geliat pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, termasuk di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Waelengga yang ada di Jalan Trans Flores, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur.

“Kalau orangtua murid hingga saat ini belum bertanya kepada pihak sekolah, melainkan peserta didik SDK Waelengga bertanya kepada guru dan kepala sekolah, yakni, 'Pak, kapan kami dapat makan bergizi gratis (MBG)?" kata Kepala SDK Waelengga, Ireneus Tersa, kepada Kompas.com, Jumat.

Tersa mengatakan, hingga Jumat (10/1/2025), SDK Waelengga belum mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Sebab, NTT adalah salah satu provinsi yang belum mendapatkan jatah program itu.

Kepala SDN Maghileko, Kelurahan Watunggene, Canisius Nggajing, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025), juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya menanti pelaksanaan program tersebut.

“Kami berharap program baik ini secepatnya dilaksanakan agar siswa dan siswi tidak bertanya kepada guru dan kepala sekolahnya,” jelasnya.

Nggajing mengharapkan program ini dapat meningkatkan ketahanan anak sehingga dapat mewujudkan kualitas belajar di sekolah.

“Sekolah kami sangat membutuhkan terwujudnya makan bergizi gratis,” jelasnya.

Viktor Juru, Guru SDI Momang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Ranamese, juga berharap program makan bergizi gratis itu segera terwujud di Manggarai Timur.

“Setahu saya, belum ada arahan dari Dinas Pendidikan Manggarai Timur. Sekolah biasanya mengikuti arahan Dinas Pendidikan. Bagaimana pola pelaksanaan dan pola anggaran MBG dilaksanakan. Pada dasarnya kami sangat setuju dengan MBG karena dapat membantu kesehatan anak SD yang sedang dalam pertumbuhan fisik dan pertumbuhan pola belajar anak," katanya.

Menunggu arahan Badan Gizi Nasional

Penjabat Bupati Manggarai Timur, Bonifasius Hasudungan mengatakan, Pemkab Manggarai Timur masih menunggu informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Saya dengar informasi bahwa BGN sedang berada di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, lalu ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur, Vinsen Tala mengatakan, hingga Jumat, belum ada kegiatan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis dan anggarannya. Namun, kami minta bukan guru yang melaksanakan program itu sebab akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Saya dengar Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakannya. Atau bukan sekolah yang mengurus dapur untuk memasak menu makan tersebut. Sekolah menyiapkan anak-anak sekolah untuk program tersebut,” jelasnya.

Vinsen menjelaskan, puluhan ribu siswa dan siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis.

“Untuk jumlah sekolah di Manggarai Timur ada lebih dari 600 sekolah yang tersebar di kota dan pelosok-pelosok," katanya.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

Namun, pada 1977, keracunan makanan masal terjadi di 53 sekolah yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.

Keracunan itu disinyalir karena roti yang tersedia di layanan makanan sekolah.

3. 1981-1990: Pembentukan lembaga layanan makanan sekolah

Selanjutnya, pada 1981, Pemerintah Korea Selatan mendirikan lembaga layanan makanan sekolah.

Undang-Undang Makanan Sekolah juga disahkan untuk memperluas dan membangun sistem pangan sekolah secara stabil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, anggaran untuk mendukung fasilitas layanan makanan sekolah mulai diberikan.

Penempatan ahli gizi untuk memastikan manajemen kebersihan dan keselamatan di daerah terpencil dan pedesaan juga dilakukan.

Pada periode ini, layanan makanan sekolah mulai meluas di antara sekolah dasar.

4. 1991-2002: Layanan makanan sekolah diperluas

Selama 1991 hingga 2002, Pemerintah Korea Selatan memperluas layanan makanan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Total, sebanyak 765 sekolah dasar berhasil melaksanakan program layanan makanan di sekolah itu.

Pada 1998, ketika semua sekolah dasar berhasil menerapkan layanan makan bergizi secara nasional, program ini kemudian diperluas di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hingga 2003, seluruh sekolah dari berbagai tingkatan resmi melaksanakan layanan makan bergizi gratis.

Seiring dengan meluaskan cakupan program ini, pemerintah merevisi Undang-Undang Makanan Sekolah pada 1996. Tujuannya untuk menyediakan makanan yang tidak hanya berasal dari dapur sekolah, tetapi juga dengan mengangkut makanan dari luar sekolah oleh kontraktor.

5. 2003-sekarang: Peningkatan kualitas makanan bergizi gratis

Sejak layanan makan sekolah berhasil diterapkan di seluruh tingkatan sekolah, Pemerintah Korea Selatan mulai meningkatkan kualitasnya.

Pada November 2003, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah untuk menyiapkan Rencana 5 Tahun Komprehensif untuk Meningkatkan Layanan Makanan Sekolah.

Rencana tersebut melibatkan 6 proyek besar untuk substansialisasi operasi layanan, mengamankan keamanan layanan, meningkatkan penggunaan produk pertanian berkualitas tinggi, memperkuat manajemen nutrisi dan instruksi diet, memperluas dukungan pemerintah, dan meningkatkan sistem arahan serta pengawasan.

Guru gizi ditempatkan di sekolah Korea Selatan

Sejak 1978, ahli gizi mulai ditempatkan di sekolah setelah sistem layanan makanan sekolah berbasis roti resmi dihapuskan karena insiden keracunan makanan.

Pada 1980-an, ahli gizi sekolah biasa mulai memberikan edukasi gizi terkait menu sehari-hari melalui sistem penyiaran sekolah.

Atau, sekadar memberikan edukasi gizi tidak langsung dengan memasang materi edukasi gizi di ruang kelas dan koridor.

Namun, atas permintaan wali kelas, beberapa ahli gizi sekolah melanjutkan perkuliahan tentang makanan dan gizi.

Dari program ini, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Undang-Undang Makanan Sekolah diubah pada Juli 2003 untuk memberikan pendidikan gizi yang sistematis dan mempromosikan peningkatan nutrisi menjadi lebih baik.

Guru gizi resmi mulai ditempatkan di sekolah pada 2007.

Pada Februari 2019, sebanyak 10.304 guru gizi atau ahli gizi ditempatkan di 10.513 sekolah yang memiliki fasilitas layanan makanan sekolah

Di antara mereka, sejumlah 5.281 adalah guru gizi ditempatkan di 29 sekolah nasional, 5.094 di sekolah umum dan 148 di sekolah swasta yang memiliki layanan makanan yang dioperasikan sendiri, dan 10 di sekolah lain yang memiliki layanan makanan yang dikelola sebagian kontrak.

Pendidikan gizi diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan di tempat selama jam layanan makanan, pendidikan menggunakan mata pelajaran reguler dan kegiatan pengalaman kreatif.

Kemudian, ada juga pendidikan menggunakan berbagai media komunikasi seperti situs web, aplikasi seluler, buletin pendidikan tentang layanan makanan sekolah, dan penyiaran sekolah, serta pendidikan menggunakan fasilitas pendidikan diet.

Kepala sekolah juga wajib menerapkan konseling gizi kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan, seperti berat badan rendah, pertumbuhan yang buruk, anemia, dan obesitas.

Itulah sekilas perkembangan layanan makan di sekolah-sekolah Korea Selatan yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

Banjir bandang dari lereng Gunung Argopuro menerjang permukiman warga desa di Bondowoso. Banjir bandang membawa air bercampur lumpur dan material.

Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta. Itu setelah sedikitnya 12 rumah warga terseret banjir hingga rusak total.

Banjir bandang tersebut terjadi di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Maesan Bondowoso. Hingga berita ini ditulis, asesmen masih dilakukan oleh BPBD setempat.

Air bah bercampur lumpur dan kayu itu diperkirakan berasal dari lereng Pegunungan Argopuro sisi timur dan tenggara.

Sungai meluap tak mampu menampung limpahan air (Foto: Istimewa)

Banjir bandang itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun sejak siang hari dan tak tertampung badan sungai. Akibatnya air meluap hingga menerjang sejumlah permukiman warga yang dilintasi.

Data dihimpun, peristiwa banjir bandang itu terjadi Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga malam hari air tampak tetap besar. Sebab, kondisi hujan masih terjadi di bagian hulu.

"Kami bersama unsur lainnya langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen," kata Kalaksa BPBD Bondowoso Sigit Purnomo kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sigit, Tim Reaksi Cepat (TRC) Gabungan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka berjibaku melakukan pembersihan sisa material, asesmen, hingga menangani rumah warga terdampak.

"Untuk sementara warga terdampak mengungsi di rumah warga lain yang terdampak, serta sejumlah fasilitas umum desa," terang Sigit.

Pantauan di lokasi, sulitnya medan karena tak dapat dilalui kendaraan roda 4 menjadi kendala penanganan di lapangan. Tim akhirnya menggunakan kendaraan roda 2, meski kondisinya sulit.

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan perputaran uang di pedesaan.

Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah.

"Uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar per desa.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai.

"8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible. Kenapa? Rp 1 miliar per desa kurang lebih untuk dari dana desa plus dengan MBG tadi itu, itu kira-kira hampir Rp 9 miliar itu berputar di desa. Itu akan mengenerate ekonomi di sana," jelasnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan, redistribusi dari program MBG bersifat sangat progresif.

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan.

"Satu anak dapat Rp 10.000. Kalau satu keluarga punya dua anak Rp 20.000, dikali 20 hari Rp 400.000, itu hampir satu kali garis kemiskinan," ungkap Arief.

"Jadi walaupun ini sifatnya langsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif. Itu directly income distribution improved. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan bagaimana," tambahnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengklaim anak-anak antusias terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang kini sudah mulai diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah wilayah.

"Makan bergizi ini, saya lihat tuh anak-anak bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu. Mereka bilang, ya mereka enggak pernah dapat makan (seperti itu) hanya bawa uang jajan dan beli dan tak jelas. Tapi mereka sangat menikmati dengan ada makan bergizi," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Menurutnya, selain memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga menciptakan perputaran ekonomi di pedesaan.

Dengan adanya permintaan untuk bahan makanan bergizi, masyarakat desa mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti menanam sayuran atau memproduksi bahan pangan lokal.

"Saya sudah jelaskan tadi, uang yang berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," tutur dia.

Ia pun menyoroti pentingnya penyesuaian gaji bagi pekerja dalam mendukung keberlanjutan program MBG. Menurutnya, kenaikan gaji yang terlalu tinggi dapat merugikan pelaku usaha, namun di sisi lain, gaji yang terlalu rendah dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja.

Luhut menekankan perlunya menjaga keseimbangan dalam menentukan gaji sambil tetap meningkatkan produktivitas pekerja.

"Tapi kita juga punya masalah mengenai ini. Yaitu produktivitas daripada pegawai kita kurang. Jadi berarti ada masalah human capital. Dan ini perlu kita perbaiki," jelas Luhut.

Selain itu, ia menggarisbawahi peran digitalisasi dalam pengumpulan data untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memahami permasalahan mendasar dan menyusun solusi yang tepat sasaran, baik di bidang pajak maupun kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan tiga hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan evaluasi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, dia mengingatkan program ini baru berjalan selama seminggu. Kendati begitu, dia memastikan akan terus memantau perkembangan program, termasuk mengidentifikasi masalah agar bisa menemukan solusi yang tepat sasaran.

Luhut mencontohkan, salah satu yang dievaluasi dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis adalah upah bagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program.

Di satu sisi, gaji pegawai tidak bisa dipatok terlalu tinggi mengingat kemampuan mitra pemberi kerja. Tetapi, di sisi lain, pegawai juga tidak bisa menerima upah yang terlalu rendah karena kebutuhan ekonomi mereka.

Selain itu, lanjut Luhut, produktivitas pegawai juga menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis.

“Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki,” ujarnya.

Namun, Ketua DEN mengingatkan masyarakat untuk bisa melihat keseimbangan dari program. Meski masih ada hal yang perlu dievaluasi, tetapi manfaat program juga tak bisa diabaikan.

Misalnya, program Makan Bergizi Gratis mendorong perputaran aktivitas ekonomi di desa, karena masyarakat setempat diberdayakan untuk mengolah makanan yang akan dibagikan ke pelajar sekolah.

Dia juga berpendapat siswa yang menerima Makan Bergizi Gratis menikmati makanan yang disediakan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan program ini sangat progresif dalam konteks redistribusi. Contohnya, setiap anak mendapat Rp10.000 per hari. Jika sebuah keluarga memiliki dua anak, maka totalnya Rp20.000 per hari. Jika dihitung untuk 20 hari, jumlahnya mencapai Rp400.000 per bulan.

Perhitungan itu pun, menurut dia, juga berdampak terhadap ekonomi rumah tangga untuk jangka menengah. Rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bisa terbantu dari penghematan pengeluaran yang ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis.

“Walaupun ini sifatnya universal, tapi sangat progresif karena secara langsung meningkatkan distribusi pendapatan (directly income distribution improve),” kata Arief.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pede target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Hal itu salah satunya ditopang dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dana Desa.

"Dengan sekarang program makan bergizi dan dana desa, kalau Anda hitung itu 8% growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible, itu sangat do able (bisa dilakukan)," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, Luhut menyebut uang yang berputar di desa menjadi banyak. Selain itu, masyarakat di sekitar juga menjadi diberdayakan untuk menyiapkan makan bergizi.

"Karena Rp 1 miliar per desa dari Dana Desa, plus makan tadi itu kira-kira hampir Rp 9 miliar berputar di desa dan itu akan generate ekonomi di sana. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, ini lah," tutur Luhut.

Luhut juga memuji program Makan Bergizi Gratis, di mana berkat program ini anak-anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi yang selama ini kemungkinan belum semua merasakannya.

"Makan bergizi ini, saya lihat anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu, mereka bilang ya mereka nggak pernah dapat makan itu, hanya bawa uang jajan dan beli tak jelas. Mereka sangat menikmati dengan adanya makan bergizi," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat membantu rumah tangga miskin.

"Walaupun ini sifatnya semua orang dapat, universal, tapi sangat progresif. Itu directly income retribution improve. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan gimana. Rumah tangga juga yang kesulitan akan menjadi terbantu dengan ini," ucap Arief.

Simak juga Video 'Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.