JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Adapun skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema terakhir, rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

Skema ini fokus untuk menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen atau rumah susun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi. Dengan demikian, dalam setahun pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, maka dibutuhkan total lahan mencapai 26.000 hektare per tahun.

“Jadi sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 [hektare],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/11/2024).

Namun demikian, Nusron menyebut bahwa pada tahap awal pihaknya telah memiliki cadangan lahan terlantas seluas 1,3 juta hektare. Di mana, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal terus mendorong Bank Tanah dapat menumbuhkan pengelolaan lahannya.

“Nah yang digunakan untuk permukiman [dari total cadangan lahan 1,3 juta hektare] Itu plus minus bisa angka sekitar 200.000. Nanti disampaikan khusus bank tanah,” tegasnya.

Adapun, dalam tahap awal, Kementerian ATR/BPN mengaku dapat mengalokasikan lahan seluas 157 hektare yang berlokasi di sejumlah wilayah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membocorkan, 157 hektare lahan itu berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Maruarar menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia seluas 6 hektare.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai masih ada cukup tanah untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengungkapkan ada cadangan tanah telantar yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk itu.

Nusron menjelaskan dari potensi cadangan tangan terlantar seluas 1,3 juta hektare, tanah yang sudah terpetakan sekitar 800 ribu hektare. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kawasan industri, pangan, permukiman, hingga mobilisasi.

"Jadi sebetulnya program (3 juta) rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare). Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah terlantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, ia menjelaskan peranan Bank Tanah, yakni untuk menopang swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi, hingga permukiman MBR. Bank tanah saat ini baru mengelola 27 ribu hektare tanah.

Nusron menyebut terkadang Bank Tanah dapat berfungsi sebagai pengembang properti, pemain kebun sawit, pemain kawasan industri, dan lainnya untuk mengelola tanah. Menurutnya, angka tersebut kecil dibandingkan ketersediaan tanah di Indonesia.

"Untuk penggunaan permukiman 79.925 hektare, untuk kepentingan pangan 209.780, selebihannya transmigrasi 564.957 hektare. Baru 854 ribu hektare yang teridentifikasi penggunaannya, selebihnya masih di-collect untuk identifikasi penggunaannya. Tapi dari total itu potensinya 1,3 juta (hektare)," ungkapnya.

Ia pun mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga telah menyerahkan data tanah yang tersedia kepada mereka.

"Jadi menurut hemat saya rasa-rasanya tanahnya cukup untuk menopang rumah 3 juta rumah sepanjang sekarang bola di tangan Menteri Perumahan, ini aja sendiri manfaatin," katanya.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.Pihaknya pun siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Pinjaman online (Pinjol) ilegal kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Pasalnya, pengajuan yang ditolak bank karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena akibat pinjol," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu dikutip dari Antara, Senin, 29 November 2024.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan. Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.
Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok.

(KIE)

30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

(dhw/zlf)

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.