KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai acara Simposium Pangan Nasional bertema ?Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional? di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

JAKARTA, investor.id – Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menegaskan komitmennya dengan menyerahkan bantuan berupa 15.000 susu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy serta Bendahara Umum GKSI, Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kepala Badan Gizi Nasional memberikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh GKSI. “Kebutuhan gizi pada program Makan Bergizi Gratis ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik. Terutama, ketersediaan susu,” kata Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bendahara Umum GKSI, Febryanto mengatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.

“Dengan adanya bantuan 15.000 susu kepada salah satu SPPG (Khusus Wong Solo) pada hari ini merupakan bentuk komitmen GKSI mendukung program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan malnutrisi yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting dan kekurangan gizi di beberapa wilayah masih memprihatinkan, terutama di kalangan anak-anak.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar dapat terpenuhi secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Sebab itu, akses terhadap makanan bergizi menjadi sangat krusial. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan bangsa yang sehat dan produktif.

Bantuan susu dari GKSI diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya ini, mengingat susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, program ini dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pendidikan.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu lokasi strategis untuk memastikan keberhasilan program, mengingat anak-anak usia sekolah merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Melalui kunjungan ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melihat langsung efektivitas program serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri," katanya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.