Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji perlindungan asuransi, baik untuk pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan," ujar Tigor di Jakarta, Sabtu.

Untuk pekerja, Tigor menjelaskan bahwa pegawai BGN telah memiliki perlindungan melalui BPJS, sedangkan pekerja di SPPG sedang diupayakan untuk juga mendapatkan perlindungan BPJS tanpa mengurangi gaji mereka.

Terkait dengan risiko operasional seperti kebakaran atau kecelakaan di dapur penyelenggara MBG, Tigor mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan asuransi yang dapat menanggung kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut.

"Misalnya, dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kami godok juga, kami kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional," ucap Tigor.

Mengenai adanya kasus keracunan terhadap penerima manfaat MBG, Tigor mengatakan bahwa BGN memiliki protokol penanganan, termasuk pemeriksaan sampel makanan yang disimpan di kulkas dapur.

Jika terjadi laporan keracunan, kata dia, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebabnya. BGN tetap akan membantu biaya pengobatan untuk penerima manfaat yang mengalami keracunan tersebut.

"Jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, bahkan kalau terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata dia.

Tigor menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar penambahan biaya asuransi tidak mengganggu kualitas dan jumlah porsi makanan yang disediakan dalam program MBG.

"Kami harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10 ribu. Nah, ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Pradanna Putra Tampi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pemberian asuransi kepada penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan tersebut. Kajian ini dilakukan menyusul ditemukannya banyak kejadian atau kasus keracunan para penerima MBG.

"Jadi saat ini kita sedang memikirkan penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan usai acara diskusi bertajuk 'Ada Apa dengan Prabowo?' yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Kendati demikian, Tigor memastikan kajian atas pemberian asuransi kepada penerima Program MBG ini, tidak akan mengutak atik biaya pangan yang sudah ditetapkan. Sehingga, asuransi ini akan berada di luar anggaran tersebut.



"Seperti ada laporan dari Cianjur itu langsung kita evaluasi dulu. Dicek di lab apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak. Itu di simpan biasanya," tuturnya.

Jika dari sampel itu ternyata tidak menimbulkan reaksi keracunan terhadap orang yang memakannya, BGN biasanya meneliti lebih lanjut. Bisa saja, penerima MBG itu keracunan lantaran baru mengonsumsi beberapa waktu setelah MBG diberikan. "Even kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," katanya.

KOMPAS.com – Sejumlah kasus keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan terjadi di beberapa daerah belakangan ini.

Dikutip dari Kompas.com (24/4/2025), beberapa kasus keracunan diduga disebabkan karena makanan yang dikonsumsi siswa sudah basi.

Salah satunya terjadi di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara. Di sekolah tersebut, belasan siswa mengalami gejala muntah dan sakit perut.

Dugaan sementara, gejala ini muncul akibat menu MBG berupa ayam tepung, sudah basi saat dibagikan ke siswa.

Kejadian serupa juga dilaporkan di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. Di sana, sebanyak 29 siswa mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang mereka sebut terasa basi dan tidak enak.

Belajar dari kasus-kasus ini, penting untuk mengenali tanda-tanda makanan basi. Apa saja cirinya?

Ciri makanan basi

1. Pada makanan Berkarbohidrat

Dikutip dari laman UGM, Ahli Gizi dari RSA UGM, Leiyla Elvizahro, menjelaskan bahwa makanan basi dapat dikenali dari perubahan bau, tekstur, dan warna.

Ia mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Menurutnya, pancaindra kita umumnya cukup peka untuk mengenali makanan yang sudah basi.

“Makanan seperti nasi, mi, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika terlalu lama disimpan pada suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

2. Makanan Berbahan Dasar Daging, Ikan, dan Produk Susu

Makanan berbahan dasar hewani cenderung cepat rusak jika tidak disimpan dengan benar.

Tanda-tanda makanan berbahan daging yang sudah basi meliputi bau menyengat, perubahan warna menjadi kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara itu, susu yang basi biasanya menggumpal dan mengeluarkan bau asam yang tajam.

Jika dikonsumsi, makanan basi dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan dehidrasi berat.

3. Sayur dan Buah

Pada sayur dan buah yang membusuk dapat dikenali dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir.

Selain itu, kulit buah biasanya tampak mengerut dan muncul jamur berwarna hijau.

Perhatikan Penyimpanan Makanan

Lebih lanjut, Leiyla mengingatkan bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat.

Ini termasuk penggunaan penutup makanan, penyimpanan pada suhu yang sesuai, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Waktu antara proses memasak dan konsumsi juga harus diperhatikan.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyimpanan bahan pangan hewani dalam suhu dingin serta proses memasak menggunakan suhu tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

Selain itu, penyajian makanan sebaiknya dilakukan secara tertutup, tidak dikerubuti lalat, dan ditangani oleh petugas yang menggunakan sarung tangan.

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

(anl/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah usulan skema pendanaan baru untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Maruarar bilang pihaknya telah mengantongi restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat kucuran dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Adapun, proyek perdana yang bakal digarap melalui bantuan pendanaan Danantara itu yakni alih fungsi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang yang bakal disulap menjadi kompleks hunian.

Nantinya, area hunian dari alih fungsi Lapas itu bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi 65.000 pegawai Lapas yang belum memiliki hunian layak.

Selain itu, Ara juga menyebut tengah mencanangkan dukungan pembiayaan baru yang bakal dilaksanakan oleh industri perbankan. Dia menyebut, telah melakukan lobi-lobi dengan para bankir pelat merah maupun swasta agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi salah satu plafon pinjaman perumahan untuk rakyat.

“Nanti saya akan undang bank per bank, Bank Mandiri, BNI, BRI, kan setiap tahun itu kucurkan Rp300 triliun untuk kur. Dari situ nanti bagaimana untuk perumahan, tentu kita diskusikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim.

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan industri asuransi turut mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini mengingat adanya kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi yang diwakili asosiasi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk dapat turut mendukung program unggulan.

"Asosiasi industri dari AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata dia dalam konferensi pers hasil rapat dewan komisioner bulanan, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan salah satu langkah untuk mendorong penetrasi industri asuransi agar dapat berperan dalam mendukung program pemerintah.

"Untuk penyelenggaraan program MBG asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi baik penyediaan bahan baku, pengolahan dan distribusi dan konsumen," imbuh dia.

Ogi menjabarkan, terdapat beberapa risiko yang dapat dijamin dengan asuransi.

Salah satunya adalah risiko keracunan makanan bagi para pihak yang menerima MBG seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil menyusui.

Selain itu, ada pula risiko kecelakaan yang dapat menimpa pihak penyelenggara MBG seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesa (SPPI) dan risiko terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," terang Ogi.

Nantinya, pihaknya juga akan membicarakan masalah besarnya uang pertanggungan dan santunan yang akan diberikan termasuk premi yang harus dibayarkan.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi menurut kami mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memnuhi harapan bagia keracunan makanan maupun kecelakaan kerja," tutup Ogi.

Sebagai informasi, salah satu kasus keracunan MBG terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Adapun, ratusan siswa yang mengalami keracunan itu berasal dari enam sekolah yang ada di Kota Bogor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

(aqi/das)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(hns/hns)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama, harus ada urgent bahwa ini sangat mendesak penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Rancangan Perpres MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat.

Zulhas menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Menurutnya, program MBG yang sudah berjalan empat bulan ini harus disempurnakan tata kelolanya, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," kata Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait evaluasi enam bulan pemerintahan, Prabowo mengakui bahwa memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Di sisi lain, Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian pelaksanaan MBG itu. Presiden pun menekankan bahwa target nol kesalahan terhadap pelaksanaan MBG hingga akhir tahun oleh Badan Gizi Nasional diharapkan bisa terwujud.

Menurut Prabowo, pelaksanaan MBG tidak serta merta berjalan dengan lancar karena berkaitan juga dengan adat dan tradisi makan anak di setiap wilayah, salah satunya budaya makan dengan menggunakan tangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Zulhas sebut perpres terkait MBG terus digodok

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).