JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berspekulasi jauh soal wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Dadan menyatakan, keputusan soal menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis merupakan wewenang Presiden prabowo Subianto.

"Ini wilayah (ranah) Presiden (untuk memutuskan)," kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila Prabowo menyetujui wacana itu, Dadan juga irit komentar.

"(Saya) menunggu arahan (Presiden)," ujar Dadan.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masayrakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mempercepat implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keputusan penggunaan APBD tersebut diperoleh setelah Dadan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Dadan, keputusan tersebut sebagai respons atas usulan agar APBD dilibatkan bersamaan dengan APBN dalam program MBG. 

"Sudah kami koordinasikan dengan Mendagri," kata Dadan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurut Dadan, dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program MBG, sehingga APBD dapat direalisasikan. Dadan menyebut tiga hal yang dapat dilakukan BGN dan Pemda.

Pertama, Pemda dapat menyiapkan infrastruktur MBG. Kedua, Pemda membina masyarakat untuk memasok bahan baku MBG berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, dinas-dinas terkait dapat bersama-bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Saat ini, kata Dadan, BGN fokus untuk mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun yang telah disiapkan dalam APBN 2025 untuk pelaksanaan program MBG selama satu tahun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 17,5 juta penerima melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun pertama.

"Januari-April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG. April-Agustus melayani 6 juta melalui 2000 SPPG. Akhir Agustus-Desember melayani 15 juta sampai 17,5 juta melalui 5000 SPPG," jelas Dadan.

Diketahui, penggunaan APBD untuk mendukung program MBG diusulkan sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan bahwa tambahan biaya dari APBD untuk MBG dapat meningkatkan standar menu, yang saat ini anggaran program tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terkait pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis. Rata-rata kepala daerah di wilayahnya pun menyambut baik usulan tersebut.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus

Boyolali (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini masih terus menyeleksi calon mitra untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Semua pihak yang terlibat di awal adalah pihak-pihak yang sangat peduli terhadap program ini," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.

Dadan mengatakan saat ini ada 13.000 yang sudah berminat menjadi mitra dan yang sudah terseleksi ada sekitar 1.000 calon mitra. Ia mengapresiasi pihak-pihak yang sejak awal membantu BGN untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"Mereka yang terlibat ini adalah yang Merah Putih di dada. Kalau menghitung untung rugi berarti awal program ini berjalan tanggal 6 Januari, tapi kami sendiri baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 mereka sudah melaksanakan," katanya.

Terkait hal itu saat ini pihaknya sedang berusaha agar APBN dapat lebih awal masuk ke BGN. "Sehingga para mitra yang selama ini menangani makan bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," kata Dadan.

Ke depan pihaknya juga ingin menggandeng lebih banyak mitra, termasuk UMKM, katering, dan warung Tegal (warteg) untuk ikut terlibat dalam Program MBG.

"Karena uangnya bisa masuk duluan, jadi tidak harus ditalangin dulu," katanya.

Dadan mengatakan target utama Program MBG menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat. Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak 3 juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 SPPG.

"Selanjutnya pada April ke Agustus melayani enam juta penerima manfaat yang dilayani oleh 2.000 SPPG, di akhir Agustus ke Desember jadi 5.000 SPPG yang melayani 15-17,5 juta penerima manfaat," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 220 SPPG di 31 provinsi di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi dan angka tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus. Jadi semua yang sekarang menyukseskan adalah mitra, baik instansi pemerintah, kementerian lain, maupun pihak ketiga," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan rencana awal maka Program MBG menyasar ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, selain pelajar mulai dari PAUD-SMA, termasuk santri maupun sekolah agama.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

BOGOR, KOMPAS.com - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) berkomitmen menyuplai tempe dan tahu untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Rumah Tempe Indonesia Gakoptindo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.

Kementerian Koperasi akan mencoba membantu Gakoptindo untuk segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional.

“Nanti kami ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional),” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, konsumsi tahu dan tempe di Indonesia sangat tinggi, yakni sekitar 15 kilogram per kapita per tahun.

Rinciannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram.

Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun sebesar 7,7 kilogram. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong Gakoptindo untuk ambil bagian dalam makan bergizi gratis.

"Perputaran bisnis (tempe-tahu) di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu perajin. Ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Budi Arie.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap dukungan dari pemerintah, khususnya Kemenkop, untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Gakoptindo menjadi suplier utama program makan bergizi gratis. "Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG (makan bergizi gratis) karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin perajin tempe bisa mendukung dalam program ini, yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” kata Hugo.

Namun, pasokan atau ketersediaan kedelai masih menjadi kendala. Sebab, Indonesia masih mengimpor kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

Data BPS lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa impor kedelai selalu menyentuh dua juta ton lebih.

Pasokan atau ketersediaan kedelai juga menyebabkan fluktuasi harga tahu dan tempe. “Kalau sudah kontrak (dengan Badan Gizi Nasional), takutnya kedelainya langka,” ujar Hugo.

Menkop Budi Arie juga mengakui bahwa pasokan kedelai menjadi kendala selama ini. “Memang itu tantangan tersendiri buat kita. Yang pasti, selalu saya katakan, dalam banyak diskusi soal tempe, dalam supply chain, yang penting masyarakat harus untung. Konsumen tidak boleh dirugikan. Pengrajin juga tidak boleh rugi,” kata Budi Arie.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak cukup. Maka, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program selama satu tahun ke depan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jika anggaran MBG yang awalnya sebesar Rp 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan Juni 2025. Mengutip detikFinance, Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Zulhas menyebut jika impor komoditas pangan adalah faktor utama penyebab bengkaknya anggaran MBG. Maka, strategi berikutnya untuk mengimbangi penambahan anggaran ini adalah penguatan di sektor produksi pangan local.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan soal ketersediaan anggaran MBG yang sudah ada. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun, asal dilaksanakan tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

Lalu apa efek dari penggelembungan anggaran MBG ini terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program MBG? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Mengutip detikNews, peristiwa memilukan tersebut menewaskan dua orang korban yang terdiri dari seorang ibu dan anak.

"Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya terima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibunya 41 tahun," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto.

Seperti diberitakan detikJatim sebelumnya, Ledakan hebat menewaskan ibu dan anak terjadi di rumah Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025). Warga setempat, Akhmad Suwanto (40) mengatakan sumber ledakan dari rumah Aipda Maryudi. Besarnya ledakan menyebabkan rumah tersebut hancur sekitar 95%.

Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid SD. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, agar literasi keuangan dapat diajarkan ke masyarakat Indonesia sejak di usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk ke dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Saksikan Live DetikSore :

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal kecukupan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejauh ini sudah dikantongi pihaknya sebesar Rp 71 triliun.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat," sebut Dadan kepada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Jumlah penerima itu memang masih jauh dari target awal yang mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan anggaran MBG kemungkinan akan ditambah. Dia mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan Hindayana, dia juga mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan.

Simak Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini karena anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada dinilai belum untuk membiaya program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut persoalan ini masih dalam rencana Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada keputusan.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan melansir detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Dadan menilai, sebenarnya anggaran Rp 71 triliun sebetulnya sudah cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Anggaran ini cukup jika skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Yang jadi persoalan adalah jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Sebuah mobil boks putih bertuliskan 'Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulo Gebang' tiba di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07, Jakarta Timur.

Pagi itu, Rabu (8/1), merupakan hari ketiga sejak program makan bergizi gratis (MBG) dimulai oleh pemerintah.

Mobil datang sekitar pukul 09.21 WIB dan menarik perhatian para murid yang sedang mengikuti kegiatan Pramuka di tengah lapangan.

Mereka kemudian membubarkan diri dari terik matahari dan berjalan menuju kelas masing-masing. Tak lama, para siswa kembali ke lapangan dengan membawa boks besar mendekati mobil SPPG untuk mengangkut paket makan bergizi gratis.

Dengan sigap petugas SPPG membuka boks mobil dan melayani murid yang mengantre menunggu giliran mendapatkan makan.

Para murid dan guru pun bahu-membahu mengambil makanan. Paket makanan dimasukkan dalam boks dan kemudian dibawa ke kelas masing-masing.

"Kamu kelas berapa? 3A, 30 biji ya," ucap seorang guru yang membantu petugas SPPG membagikan paket makanan.

Setelah seluruh paket makanan terdistribusi, mobil boks meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas bergegas mengantarkan makanan ke titik lain.

Setelah paket makanan tiba di kelas, guru-guru pun sibuk membagikan ke para murid. Pagi itu, Wali Kelas 2B SDN Pulo Gebang 06, Tiara, rampung membagikan paket makanan ke seluruh muridnya yang berjumlah 32 orang.

Namun, matanya tertuju ke satu bangku yang masih kosong di depan, anak itu ternyata masih di luar kelas. Ia bergegas mencari muridnya, setelah ketemu ia pun menggiringnya masuk ke dalam kelas.

Ruang kelas masih dipenuhi teriakan anak-anak. Ia pun meminta anak-anak duduk dengan tenang untuk makan.

"Ayo duduk anak-anak, kita mau makan, doa dulu ya," ucap Tiara.

Sekitar pukul 10.14 WIB, doa sebelum makan menggema yang kemudian diikuti bunyi kotak makan stainless steel yang secara serempak dibuka para murid.

Menu hari itu adalah nasi putih dengan lauk ayam suwir, tumis tahu, sayur buncis, dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Para siswa tampak lahap menyantap makanan yang disajikan. Namun, hari itu, susu kotak absen dari menu.

Sekitar 15 hingga 20 menit berselang, para murid selesai makan dan silih berganti maju ke depan kelas meletakkan tempat makan mereka.

Ada pula murid yang tak menghabiskan makanan. Ia membagikan sisa makanannya ke teman sebangkunya. Ia memindahkan sesendok ayam suwir itu ke tempat makan temannya.

Namun, ada juga yang membiarkan sisa makanan di dalam tempat makan.

"Sejauh ini rata-rata siswa ngabisin makanan dan kalaupun ada sisa itu dibiarin saja tetap di tempat makannya buat dikembaliin ke SPPG," jelas Tiara.

Pukul 14.16 WIB, mobil SPPG datang lagi. Kali ini, petugas membagikan makanan ke siswa-siswi yang menjalankan kegiatan belajar pada siang hari.

Raut muka salah seorang siswa kelas 5 di SDN Pulo Gebang 07 sumringah karena kembali mendapatkan makanan. Sehari sebelumnya, yakni Selasa (7/1) mereka tak mendapatkan makanan.

"Kemarin enggak, Senin yang dapat," kata salah seorang siswa.

Menu makan bergizi gratis yang dibagikan siang itu sama dengan pagi hari. Data pengantaran paket makanan SPPG Pulo Gebang di siang hari menunjukkan ke SDN Pulo Gebang 07 dapat 186 porsi makanan.

Kepala SPPG Pulo Gebang Ahmad Irfansyah tak merespons saat dihubungi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pulo Gebang 07, Catharina Yenny Indratno, memaklumi soal absennya paket makan bergizi gratis untuk siswa di siang hari pada Selasa.

Menurutnya, waktu pengantaran dari SPPG Pulo Gebang berdekatan dengan waktu anak sekolah pulang. Catharina memaklumi itu lantaran mobil SPPG Pulo Gebang harus mengantarkan makanan ke banyak titik, sehingga kerja mereka cukup berat.

"Saya memaklumi kalau misalkan terjadi keterlambatan karena mungkin terjadi kendala. Saya memaklumi mereka karena saya bersyukur, anak-anak juga bersyukur karena mereka dapat makanan itu gratis, bergizi," ucap Catharina.

Catharina pun berharap pemerintah terus melakukan evaluasi, sehingga semua siswa bisa dapat makan tepat waktu.

"Karena ini masih program awal ya bisa untuk dievaluasi terus ke depan, biar jadi lebih baik lagi, hari ini juga aman tentram, semua dapat sampai kelas siang juga dapat," ucapnya.

Keesokan harinya, Kamis (9/1), mobil SPPG yang mengantarkan paket makanan di pagi hari datang lebih awal, sekitar pukul 07.00 WIB. Butuh waktu sekitar 15-20 menit bagi para petugas SPPG membagikan paket makanan ke seluruh siswa di SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Hari itu, anak-anak tampak gembira karena melihat satu kotak susu UHT di paket makanan mereka. Tiga hari sebelumnya tak ada susu untuk para siswa.

Menu makanan hari itu meliputi nasi putih dengan lauk telur rebus dan tumis wortel. Dilengkapi juga dengan satu buah jeruk.

Menurut Catharina, sampah sisa makanan murid akan dibiarkan di dalam stainless steel untuk dikembalikan ke SPPG. Ia pun menyebut sampah yang dibuang oleh murid di sekolah mungkin hanya kulit buah dan kotak susu.

"Soalnya kan anak-anak kadang minum susunya itu nanti ya setelah makan atau pas mau pulang," ucap Catharina.

Pada Jumat (10/1), paket makanan kloter pertama ke SDN Pulo Gebang 06 dan 07 datang sekitar pukul 08.30 WIB.

Menu makanan hari itu adalah nasi putih, ikan goreng tepung, tumis sayur wortel dan buncis, satu buah jeruk, dan satu kotak susu. Namun, susu yang didapatkan pada Jumat berbeda dengan hari sebelumnya.

Kali ini, para murid diberikan susu 'Gizzi' varian rasa stroberi ukuran 115 ml. Kandungan gula dalam susu sebanyak 13 gram dengan total kalori 80 kkal per sajian.

Saat masa uji coba program makan bergizi gratis pada 2024, susu dengan kadar gula tinggi menuai kritik publik. Salah satunya dilayangkan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI menyoroti kadar gula pada susu yang diberikan dalam uji coba program makan bergizi di Sentul, Bogor, kala itu mendekati batas harian konsumsi gula anak-anak.

Setelah program MBG berjalan lima hari, pihak sekolah memberikan catatan ihwal waktu pengantaran paket makanan yang belum terjadwal rapi dan kerap terlambat. Jadwal pengantaran di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07 berubah-ubah setiap harinya.

Namun, pimpinan kedua sekolah tersebut merasa proses pengantaran makanan sejauh ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Kita lagi cari formula juga supaya dari pihak dapur dan sekolah memiliki jadwal yang pas supaya distribusi tepat waktu ke murid," kata Kepala Sekolah SDN Pulogebang 06, Paranggi Rismoko.

Hal serupa juga dialami SMAN 11 Jakarta yang lokasi berdekatan dengan SDN Pulo Gebang 06 dan 07. Paket makanan tiba tak menentu dan kadang mengganggu KBM di sekolah.

"Cukup mengganggu KBM, minimal ada 15-20 menit," kata seorang guru di SMAN 11.

Hal itu juga dikeluhkan seorang siswa kelas 10 di SMAN 11. Ia mengaku pada Rabu (8/1), paket makan bergizi gratis telat datang dan menghambat waktunya pulang ke rumah.

"Senin jam 12, Selasa jam 3 (15.00), itu harusnya sudah pulang, ini dia [makanannya] baru datang, Rabu jam 3 (15.00) juga," katanya saat diwawancara.

Namun, ia merasa program ini cukup membantunya menyisihkan uang jajannya untuk menabung.

Pengalaman berbeda dialami murid kelas 12 di SMAN 11 Jakarta. Mereka justru tak dapat paket makanan sama sekali. Sebab, makan bergizi gratis hanya diberikan untuk kelas 10 dan 11.

Salah seorang siswi kelas 12 mengaku masih membawa bekal atau merogoh kocek pribadi untuk makan siang. Bahkan hingga hari kelima program berjalan, mereka juga tak dapat makan bergizi gratis itu.

"Yang dapat kelas 10 sama 11 saja," ucap salah seorang murid Kelas 12.

Data SPPG Pulo Gebang menunjukkan penerima manfaat program di SMAN 11 sebanyak 438 murid. Pihak sekolah mengonfirmasi 438 penerima manfaat itu hanya meliputi siswa-siswi kelas 10 dan 11, tidak termasuk murid kelas 12.

Menurut sekolah, kelas 12 tak mendapatkan makan gratis lantaran tiap SPPG terbatas melayani sekitar 3.500 penerima manfaat. Sedangkan SPPG Pulo Gebang sendiri melayani sebanyak 3.496 murid yang artinya sudah kelebihan kapasitas.

Salah seorang petugas SPPG Pulo Gebang mengaku keterbatasan unit mobil membuatnya cukup kewalahan karena harus mengantarkan makanan ke banyak titik. Hanya ada dua mobil operasional untuk mengantar paket makanan ke 19 titik.

Ia menjelaskan, pengantaran dibagi menjadi dua kloter, pada pagi dan siang hari. Pengantaran di pagi hari satu mobil bisa mengantar ke 7 hingga 10 titik.

Pengantaran paket dimulai sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan rampung di sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB. Sementara pengantaran kloter siang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan rampung sekitar pukul 15.30 WIB.

Jika mengacu pada jadwal pengantaran SPPG Pulo Gebang, pengantaran di pagi hari seharusnya rampung sekitar pukul 09.30 WIB, sedangkan pengantaran di siang hari seharusnya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pembagian paket di masing-masing sekolah juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak penerima manfaat di sekolah itu.

Contohnya, di SMPN 138 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.049 murid. Pembagian makananan biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit.

Usai mengantarkan makanan, pekerjaan para sopir SPPG Pulo Gebang juga belum selesai. Mereka harus mengambil kembali wadah makanan ke sekolah-sekolah tersebut untuk dikembalikan dan dicuci di kantor SPPG.

Merespons keterlambatan waktu pengantaran paket makanan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengevaluasi. "Kami evaluasi," kata dia.

Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan kesiapannya untuk merangkul pedagang kantin dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami," kata Dadan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, terkait omzet pedagang kantin di Jakarta yang dikhawatirkan menurun karena adanya program MBG.

Pihaknya menyatakan terbuka menerima segala mitra untuk bisa menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Maka itu, dia menambahkan program ini dikerjakan secara bertahap termasuk mekanisme untuk bisa meringankan usaha pedagang kantin dan UMKM.

"Program dikerjakan bertahap, kami sedang menyiapkan mekanisme yang meringankan UMKM agar bisa ikut terlibat," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Sekolah SDN Bangka 01 Pagi Agus Suwardi mengatakan kantin tetap bisa hidup sehubungan dengan berlakunya program MBG yang diterapkan di wilayah Jakarta Selatan.

"Di jam istirahat kedua, kami memberi kesempatan kepada kantin. Jadi program makan bergizi gratis tidak akan bersinggungan," kata Agus.

Agus menegaskan kantin di sekolahnya tidak disuruh tutup, namun sudah diberikan informasi bahwa akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi gratis.

Nantinya dijadwalkan anak-anak akan diutamakan mengonsumsi makanan dari MBG yang diantarkan ke setiap kelas masing-masing terlebih dahulu.

Sementara, pedagang kantin SDN Bangka 01 Pagi bernama Yuni mengatakan pihaknya siap jika dilibatkan dalam program MBG terutama untuk pengadaan katering.

"Kalau ada sih saya mau, kalau misalnya ada kesempatan, saya mau dikasih kesempatan," ujar Yuni.

Yuni mengatakan pihaknya sudah berjualan di kantin sekolah tersebut sejak 2014 hingga kini.

Dia mengaku sudah lama jualannya terbilang sepi terhitung sejak pandemi COVID-19 melanda.

Sebelum pandemi, dia mengaku bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp500 ribu per harinya. Namun kini hanya bisa menerima Rp100 ribu per hari.

Terlebih, para murid lebih memilih membawa bekal sendiri daripada membeli di kantin.

"Makanya jadi juga nggak tahu kelanjutannya gimana ini," ucap Yuni.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025