Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berharap, menu makannan bergizi gratis (MBG) di pondok pesantren tidak hanya bergizi, tetapi harus aman dari keracunan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons banyaknya temuan kasus keracunan usai menyantap MBG, terakhir terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan," ucap Ma'ruf di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai program yang seharusnya memberikan makan bergizi justru membahayakan untuk anak-anak.

"Jadi bagaimana dia bergizi, kedua adalah aman, jangan sampai ada keracunan," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Ma'ruf juga menyarankan agar hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka lahap menyantapnya.

"Kemudian selera juga menjadi perhatian. Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam beberapa pekan ini terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di banyak daerah.

Kasus terakhir ditemukan di Cianjur di mana terdapat 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinas Kesehatan Cianjur juga menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan terus bertambahnya jumlah kasus, desakan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting menggema dari para anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menuturkan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, kasus-kasus keracunan ini akan menjadi evaluasi

"Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan," kata Dadan dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).

Sekitar 53 paket makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga basi. Dugaan penyebabnya karena pengelola salah menyimpan bahan makanan.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," bebernya.

Ia menuturkan jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," bebernya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan jika di kemudian hari terdapat tindak pidana. Namun saat ini polisi belum menemukannya.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait dugaan sejumlah siswa SD di Bombana mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Ditemukan sebanyak 10 siswa SD yang mengalami itu.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dapur di pondok pesantren akan dijadikan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi para santri.

"Ya betul, dapur pesantren seperti di Lamongan, di Persis, di Cirebon, di Kudu, itu dapur yang kami upgrade kualitasnya, kemudian dijadikan SPPG," kata Dadan saat ditemui awak media di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Namun, tidak semua dapur di setiap pesantren dijadikan SPPG.

Dapur di ponok pesantren besar akan menopang pendistribusian MBG ke pesantren kecil.

"Nanti ada dapur yang sentral, nanti pesantren yang sedikit (kecil) disupport dari yang sentralnya itu," ucap Dadan.

Dadan menyebutkan, MBG bagi para santri juga hanya akan dibagikan sekali sehari, yakni pada siang hari, meski santri mendapatkan tiga kali makan di pondok pesantren.

"Jadi kalau mereka makan tiga kali, maka yang siang di-handle oleh Badan Gizi Nasional, yang mengelola tetap BGN," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berpesan agar menu MBG di pesantren tidak membuat santri keracunan.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan. Kemudian selera juga menjadi perhatian," ucap Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini juga mengingatkan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka juga lahap ketika menyantapnya.

"Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," kata Ma'ruf.

Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait 10 siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," paparnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan para siswa korban muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa dengan cepat pulih usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SD di Bombana, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko kepada detikcom, Rabu (23/4).

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Yudha mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang, Jawa Barat, masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin, di Karawang, Kamis mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis di area permukiman warga Desa Karangligar.

"(Saat ini) masih proses pendalaman. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut dikabari," katanya.

Polres Karawang sejak Jumat (11/4) menyatakan telah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Karawang.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, itu ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Solikhin.

Dalam pemeriksaan itu, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar itu sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung ke lokasi, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung.

Lokasi ditemukannya tumpukan limbah medis bercampur dengan domestik itu merupakan tanah garapan yang diserahkan kepada warga Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Saat pemeriksaan, sampah domestik itu tercampur dengan sampah medis. Itu diperkuat dari keterangan pengelola sampah domestik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, penyebab puluhan siswa keracunan usai makan bergizi gratis di Cianjur sulit dideteksi.

Menurutnya, sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu telah dibersihkan oleh pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Usai pengecekan langsung di Cianjur, Dadan juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuhnya.

Ia menyebut, tempat makan plastik yang digunakan itu diduga menjadi penyebab keracunan.

"Kedua kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Adapun dari catatan Kompas.com, setidaknya terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan karena MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan lebih dari 70 ribu hektare (ha) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, total lahan yang disiapkan mencapai 73.432 ha di mana lahan-lahan yang zona peruntukannya untuk rumah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari total jumlah itu, sebanyak 14.490 ha sudah ditetapkan dan siap dieksekusi untuk pembangunan.

"Tanahnya ada di Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Nusron berharap, ketersediaan lahan ini bisa menjadi terobosan atas hambatan pembangunan 3 juta rumah dari sisi lahan. Dia menyebut, lahan-lahan lebih cocok untuk pembangunan rumah di desa sehingga tak memerlukan dukungan dari APBN.

Menurut Nusron, lahan potensial ini layak untuk kebutuhan perumahan karena saat ini kondisinya telantar. Dia menyebut, lahan-lahan ini bisa untuk berbagai program lain bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Nusron juga menegaskan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang soal lahan dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Setiap lahan milik negara tidak serta bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan. ATR/BPN harus merencanakan dan memeriksanya dengan cermat sehingga tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku. Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," ujar Nusron.

(Rahmat Fiansyah)

Konsumen Meikarta ramai-ramai meminta dana mereka dikembalikan atau refund atas pembelian unit bangunan di Meikarta. Hasil mediasi antara bos Meikarta dengan konsumennya menghasilkan komitmen pengembalian dana bagi 102 konsumen senilai Rp26,85 miliar.