Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan ada 48 ribu unit rumah subsidi yang siap diakadkan awal tahun depan. Pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bisa segera direalisasikan tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Hal itu disampaikan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2 di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Minggu (29/12) lalu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah rumah subsidi siap huni mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah rumah siap huni tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78 persen dibangun oleh anggota Realestat Indonesia (REI).

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," ucapnya.

Selain itu, Ara mengapresiasi kepedulian REI terhadap lingkungan dan kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," ujarnya.

Lalu, Ara mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan masyarakat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, Buana Kassiti Group, pengembang Buana Cicalengka Raya 2, bertanggung jawab dalam pengembangan hunian MBR. Sebab, tidak ada keluhan dari para penghuni rumah.

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana di awal Januari 2025. Ia mengatakan pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ucap Joko.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah," ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.

Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP," ujarnya.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran," imbuh Oney.

Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

"Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti yang fokus menggarap rumah subsidi yakni PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA) mengaku bakal mendukung program 3 juta rumah lewat pembangunan 15.000 unit rumah pada 2025.

Direktur Operasional Ingria Group, Moch Dody Supriyadi menjelaskan bahwa komitmen pembangunan 15.000 unit rumah itu dilakukan guna memastikan pasokan unit untuk program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) tahun 2025 terpenuhi.

“Kita akan kembangkan total 14 lokasi untuk FLPP itu 1.500 unit,” kata Dody saat ditemui di Perumahan Bukit Esma Cicalengka, Minggu (29/12/2024).

Dia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp105 miliar. Angka itu merupakan asumsi dari pembangunan tiap unit sebesar Rp70 juta.

Adapun, total lahan yang bakal digunakan untuk membangun belasan ribu unit rumah subsidi tahun depan dilaporkan mencapai 20 hektare.

“Satu unitnya [modalnya kira-kira] Rp70 juta, itu untuk bangunannya saja ya. Kalau untuk lahannya sudah ada, sudah selesai pembebasannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA) telah melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

Berdasarkan catatan Bisnis, GRIA yang bergerak di bidang real estate ini akan menawarkan 2,94 miliar saham biasa dengan nominal Rp20 per saham yang mewakili 37,81 persen saham yang di tempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Saham tersebut ditawarkan di rentang harga Rp115 hingga Rp120 per saham, Alhasil dana maksimal yang akan diraup GRIA yaitu Rp353,91 miliar. Adapun GRIA menunjuk Erdhika Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada hajatan IPO kala itu.

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2 di Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin (30/12/2024).

Dalam kunjungannya, Ara memastikan program 3 juta rumah untuk masyarakat berjalan dengan baik dan bangunan rumah tersedia (ready stock).

Ara tidak hanya memeriksa bangunan rumah, tetapi juga berdialog dengan penghuni terkait kondisi rumah, seperti ketersediaan air dan kualitas bangunan.

“Dari 117 unit rumah yang ada, saya cek 5 rumah, semuanya bagus dan pemilik rumah merasa puas dengan kualitasnya,” ujar Ara.

Ara juga menginstruksikan Wakil Menteri dan Direktur PKP untuk turun langsung ke beberapa lokasi guna memastikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersedia.

“Sebagai menteri, saya harus turun ke lapangan, tidak hanya menerima laporan, untuk memastikan informasi yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) sekaligus CEO Buana Kassiti Group, Joko Suranto, menjelaskan bahwa 117 unit rumah subsidi di perumahan Buana Cicalengka Raya 2 sudah siap huni.

“Dalam waktu 3 bulan, kami berhasil menyelesaikan pembangunan rumah subsidi,” kata Joko.

Joko optimis program 3 juta rumah untuk rakyat bisa terwujud dengan dukungan dari lingkungan birokrasi yang positif.

Ia juga berharap target pemerintah untuk mencapai 11 hingga 12 persen pembangunan rumah subsidi atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2025 dapat tercapai.

“Buana Kassiti berharap dapat lebih banyak lagi. Tahun ini kami buka tiga titik, dengan 75 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan ke depannya kami yakin akan lebih banyak lagi,” kata Joko.

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal mengkaji usulan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN perihal mengerek harga rumah subsidi.

Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan.

“Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

Adapun, usulan mengenai kenaikan tarif pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yakni Nixon L. P. Napitupulu.

Dia menyebut, kenaikan sedikit harga rumah subsidi diperlukan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi menjadi green building agar emisi karbon rumah tangga dapat dikurangi.

“Kita mulai ngomong ESG, supaya orang tidak setiap hari masang lampu siang-siang. Kalau jendelanya lebar kan terang. Kemudian kalau [ceilingnya] tinggi, gak selalu masang kipas atau AC, sehingga hemat energi. Saya cuma minta itu, nanti kita tambahin sedikit tambahan [anggaran],” jelas Nixon.

Namun demikian, Nixon mewanti-wanti pengembang agar apabila nantinya harga rumah subsidi resmi dikerek maka kualitas harus ditingkatkan. Salah satunya, rumah perlu telah dilengkapi dapur dan ceiling tinggi.

"Kalau ada sedikit tambahan di harga, mereka kita wajibkan menambah dapur dan ceilingnya bikin tinggi. Kenapa saya minta ceiling tinggi pak? Saya selalu ngotot ceiling tinggi, jendelanya lebar, supaya rumah rendah emisi,” tegasnya.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

KOMPAS.com - Kabupaten Kepahiang di Bengkulu kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, khususnya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut Daftarnya:

Graha Korpri

Graha Korpri terletak di Kepahiang dan dikembangkan oleh PT Cesatu Mitra Griya dengan banderol Rp 100 juta.

Proyek ini terdiri dari rumah tapak dengan luas 36/115 meter persegi. Dari total 38 rumah, masih tersedia 13 unit

Perumahan Korpri Kepahiang

Perumahan Korpri Kepahiang, yang juga dikembangkan oleh PT Cesatu Mitra Griya, menawarkan 56 rumah dengan harga Rp 117 juta per unit.

Luas bangunan dirancang 36/120 meter persegi. Hingga kini, dari total 37 rumah, masih tersedia 19 unit.

Barokah Perdana

Barokah Perdana, yang berlokasi di Kepahiang dan dikembangkan oleh PT Nadif Setiawan Bersaudara, ini dibanderol Rp 142 juta per unit.

Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/120 meter persgei. Dari total 56 unit, tersisa 14 rumah lagi.

Balqis Residence

Balqis Residence, juga terletak di Kepahiang, menawarkan 46 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. PT Zioloveza Pratama Development masih memasarkan sisa 4 rumah lagi.

Albizi Residence

Albizi Residence di Kepahiang menawarkan total 57 rumah dengan banderol Rp 130 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Raja Graha Pratama dengan total 45 rumah dan dirancang seukuran 30/120 meter persegi. Saat ini masih tersedia 12 unit lagi.

Dengan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Kepahiang menawarkan kesempatan menarik bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang