JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada 3 juta anak-anak sekolah yang menjadi penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari Januari hingga April 2025.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin setiap hari untuk program MBG yang mulai dilaksanakan hari ini.

"Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April akan mencakup 3 juta penerima manfaat," kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada BGN untuk menyakurkan MBG secara bertahap ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

"Pak Presiden (menyampaikan) agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya. Tapi bertahap saja, jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum secara bertahap," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dadan mengucapkan terima masih kepada Komisi IX DPR RI yang telah melakukan persetujuan untuk anggaran MBG senilai Rp 71 triliun.

"Dengan demikian, nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," imbuh Dadan.

Dadan menuturkan, anggaran MBG Rp 71 triliun ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kami mendapatkan anggaran biaya tambahan di bulan Desember. Untuk uji coba di bulan Desember. Kemudian untuk 2025 sudah masuk APBN Rp 71 triliun," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan, Senin (6/1/2025).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, pemberian susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Keputusan untuk memberikan susu hanya di daerah dengan usaha ternak sapi perah bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar Dadan.

Ia menambahkan, susu termasuk dalam dana Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk BGN dalam program MBG.

"Termasuk semua, jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Dadan juga menyebutkan bahwa BGN melakukan kombinasi atas arahan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.

"Agar indeksnya tetap masuk, kami melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu," ujar dia.

Untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah, Dadan menyarankan agar protein dapat diganti dengan sumber lain, seperti ikan dan telur.

"Untuk sementara, proteinnya bisa diganti protein lainnya, misalnya ikan dan telur," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, banyak anak-anak dari sejumlah sekolah di Indonesia tidak mendapatkan menu susu saat pembagian makan bergizi gratis.

Contohnya, di SMP 1 Barunawati, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, menu makannya terdiri dari nasi, ayam kecap, tumis kacang panjang, tahu, satu buah jeruk, tanpa adanya susu.

Sekolah-sekolah lain yang juga tidak mendapatkan susu termasuk SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, SMPN 30 Bekasi, dan sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara nasional mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Selaku penggagas program, Presiden Prabowo Subianto sewaktu-waktu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau pelaksanaan program unggulannya tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dadan mengabarkan, Presiden Prabowo selalu memantau setiap saat perkembangan program ini. Apalagi program ini merupakan suatu terobosan yang dia cetuskan.

Prabowo juga menyampaikan agar segala persiapan untuk program MBG dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pria nomor satu di Indonesia saat ini juga memantau dari berbagai sisi.

"Ya namanya sidak loh nanya. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap mantau dari berbagai sisi," lanjut Dadan. 

Dadan juga meyakini Prabowo akan meninjau ke berbagai lokasi di Indonesia yang menjadi titik penerapan program MBG. Namun Dadan tidak bisa memastikan kapan sidak yang akan dilakukan Prabowo itu kira-kira berlangsung.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," tukasnya.

Dadan pun akan mengevaluasi pelaksaan program MBG ini tiap hari.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.

"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.

"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.

Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.

"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.

Simak juga Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Ia juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujar dia.

Kemudian, kata Dadan melanjutkan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) fokus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk keluarga berisiko stunting.

"Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita nanti kerja sama dengan BGN, tetapi khusus yang berkenaan dengan stunting dan potensi keluarga risiko stunting. Saat ini sedang disiapkan penandatanganan kesepakatan bersama antara BGN dengan kementerian kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.

Wihaji menyebutkan pihaknya melibatkan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk program MBG.

"Prinsipnya di lapangan kita punya 600 ribu pasukan Kemendukbangga/BKKBN sebagai tenaga tim pendamping keluarga, itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Hari ini, Badan Gizi Nasional resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah, dengan fokus utama diberikan kepada siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.