KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

RAFAH - Militer Israel menghancurkan 90% permukiman di kota Rafah, Gaza selatan sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat pada hari Minggu (6/4/2025).

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan militer Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, mengubah kota itu menjadi apa yang disebutnya "salah satu contoh genosida dan pembersihan etnis paling mengerikan di zaman modern."

Kantor tersebut mengatakan 85% jaringan pembuangan limbah kota telah hancur, menciptakan kondisi yang cocok untuk wabah penyakit.

Ke-12 pusat medis di Rafah sekarang tidak beroperasi lagi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikannya di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan dan merusak parah fasilitas lain yang tersisa di Rafah, ungkap kantor media tersebut.

?Lebih dari 100 masjid juga hancur atau rusak parah di Rafah,? papar laporan itu.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16% dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air Rafah telah hancur, menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki air minum bersih.

Kerusakan tersebut mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, dengan peringatan kota tersebut telah menjadi "tercemar dan tidak layak huni."

Kantor tersebut menuntut tekanan segera kepada Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan penduduk yang mengungsi untuk kembali, membuka koridor yang aman untuk pengiriman bantuan, dan meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur tersebut.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji meningkatkan serangan terhadap Gaza karena upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Jakarta: Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini terkenal dengan produksi andalan berupa Teh.

Selain itu, daerah ini juga penghasil buah nanas madu sebagai sumber penghasilan. Pemalang juga memiliki deretan rumah murah yang cukup terjangkau.

Jika ingin tinggal di Pemalang, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp150 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah di Pemalang yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pemalang

Perumahan subsidi di Pemalang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bale Asri Wanamulya

Perumahan ini berlokasi di Wanamulya, Pemalang, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Dibangun Cipta Selaras Hutama, ada 19 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga bervariasi.

Rumah dengan harga termurah Rp150 juta memilliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap bata ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah dan plester aci, dan lantai keramik 40x40 serta pondasi beton bertulang.

2. The Sambeng Village

Perumahanini berlokasi di Sambeng, Bantarbolang, Kab Pemalang, Jawa Tengah yang dibangun oleh Graha Alam Indo Sentosa. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 334 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap baja ringan, dinding double hebel/bata ringan dirender dan cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

3. Griya Banjar Arum

Perumahan ini berlokasi di Banjardawa, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Bela Tata Miguna. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 68 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng plentong, dinding bata merah acian finishing cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

4. Griya Amanah Sejahtera 2

Perumahan ini dibangun oleh Kaligelang, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Amanah Sejahtera tersedia ada 23 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Graha Samira Moga

Perumahan yang terletak di Banyumudal, Moga, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Samira Graha Utama. Perumahan ini memiliki 131 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng metal pasir dan rangka atap baja ringan, dinding hebel plester aci, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai pada jagat media sosial Instagram soal video teknologi mesin pencetak 100 rumah di Texas, Amerika Serikat.

Video tersebut diunggah akun Instagram @ali******ma, Sabtu (5/4/2025) lalu.

"Bayangkan ini di Texas, USA, 100 rumah futuristik muncul dari tanah bukan dibangun, tapi dicetak printer raksasa 3D vulkan," ungkap Ali saat membuka video tersebut.

Ternyata, desain rumah kelas dunia tersebut diwujudkan melalui konstruksi robotik.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Minggu (6/4/2025), rumah tersebut dikembangkan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi dan layanan pengembangan perangkat lunak untuk berbagai bisnis, Icon Technologies Inc.

Icon bermitra dengan arsitek terkenal di dunia, seperti Bjarke Ingels Group, untuk merancang rumah-rumah baik di dalam maupun luar negeri.

Tujuannya, Icon ingin menggambarkan kemampuan arsitektur yang dapat mendobrak batasan kemampuan konstruksi tradisional. Sehingga, dapat menginjakkan kakinya ke desain yang mengoptimalkan masa depan manusia.

Dilannsir situs resminya, Icon memiliki tujuan untuk menciptakan rumah berefisiensi energi dan meningkatkan kenyamanan.

Caranya, beton yang ditawarkan mengedepankan massa termal untuk memperlambat perpindahan panas ke dalam dan ke luar rumah.

Sehingga, rumah yang dicetak Icon lebih mampu menahan perubahan suhu seperti cuaca dingin atau gelombang panas, tanpa meningkatkan biaya pendingin udara atau pemanas, serta terkait dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Apabila dipadukan dengan sistem dinding ICON dan metode konstruksi robotik, formula CarbonX ICON mampu membangun sistem bangunan tempat tinggal dengan karbon terendah yang siap digunakan dalam skala besar.

Sementara itu, Icon memiliki produk rumah yang dilengkapi dengan pengontrol rumah pintar terpusat, termostat pintar untuk pengoperasian hemat energi, dan bel pintu video pintar.

Sistem ini memungkinkan pemilik untuk menambahkan perangkat rumah pintar favorit mereka ke pengontrol terpusat untuk memastikannya menjadi milik mereka sendiri.

Adapun beberapa produk yang telah dibangun Icon berada di Marfa, Wimberley, Georgetown di Texas.

Jakarta -

Hujan deras mengguyur sejumlah perumahan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Imbasnya terjadi genangan air di beberapa titik pada malam ini.

Seperti yang dilaporkan Bhabinkamtimbas Polsek Pondok Aren Aiptu M Soleh terkait situasi banjir di Perumahan Maharta RW 09-10, dan 11, Kavling Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Tangsel. Dia menyebut genangan air di titik ini setinggi 60 cm hingga 70 cm.

"Melaporkan situasi di Komplek Maharta, terjadi genangan air setinggi kurang lebih 60 hingga 70 cm yang mengakibatkan warga Perumahan Maharta tergenang," kata Soleh dalam sebuah video diunggah akun Instagram Polsek Pondok Aren, Minggu (6/4/2025).

Bhabinkamtibmas Polsek Cilegug, Aipda Suhaedi, juga tengah melakukan pemantauan titik banjir di Kampung Duren Sawit, Jl Kavling Brebes, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Suhaedi melaporkan ketinggian banjir di lokasi mencapai 50 cm.

Sementara itu, Bhabinkamtimbas Polsek Ciledug Aiptu Nawawi memantau titik banjir di Perumahan Mahkota Simprug, Ciledug, pada malam ini. Nawawi turun langsung ke lokasi banjir bersama Lurah Paninggilan Utara Bapak Agus Lesmana.

"Melaporkan dari Perumahan Mahkota Simprug, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Kami berada di lokasi banjir di mana ketinggian air kurang lebih 20 cm," ucap Nawawi.

(fas/fas)

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.