Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini, Senin (6/1), untuk memasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan ada 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

TNI Angkatan Udara (AU) ikut melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai hari ini. TNI mengoperasikan dapur umum di 7 Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) untuk menyiapkan makanan kepada sekolah-sekolah.

"Tahap awal 7 Lanud, berarti ada 7 dapur yang rata-rata dapat menyiapkan rentang 4.000 s.d 6.000 porsi makan bergizi," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kasidpenau) Marsma Ardi Syahri kepada wartawan, Minggu (5/1/2025).

Tujuh Lanud itu di antaranya Lanud Halim Pedanakusuma Jakarta, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Suryadarma Subang, Lanud Atang Sendjaja Bogor, Lanud Iswahjudi Magetan, Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Sulaiman Bandung.

"Ke depan seluruh Lanud akan menyiapkan makan bergizi. Semua sarana dan fasilitas sudah lengkap, (hari ini) launching pertama di 7 Lanud tersebut," katanya.

Kadispen TNI AU, Marsma Ardi Syahri. (Kurniawan/detikcom).

Program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini. Pelaksanaan digelar serentak di seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Dadan mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis akan melibatkan para UMKM. Dadan menyebut bahwa antusias warga untuk menjadi mitra program ini cukup tinggi.

Simak Video 'Situasi Dapur SPPG Saat Siapkan Hidangan Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai hari ini, Senin (6/1/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator pelaksana Makan Bergizi Gratis menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka ini bakal dilaksanakan serentak di 26 provinsi.

Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Bisnis telah merangkum sejumlah fakta penting terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Berikut 6 Fakta Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

1. Target Penerima

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan.

Berdasarkan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu, anak usia di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui juga turut menjadi target penerima program Makan Bergizi Gratis.

Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40% kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80% dan target pada 2029 mencapai 100%.

Untuk fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang.

2. Dapur Pemasok

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1/2025).

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi.

Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Indonesia.

Dia memastikan bahwa sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

Lalu juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

3. Melibatkan Koperasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto siap diimplementasikan pada 6 Januari 2025 dan ribuan koperasi akan terlibat di dalamnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa 1.923 koperasi tersebut telah bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Adapun, Kemenkop sendiri juga telah melakukan pilot project alias uji coba di enam titik wilayah antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, dan Sulawesi Tengah.

“Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menjelaskan bahwa sebaran koperasi yang menyalurkan program MBG merata di seluruh wilayah di Tanah Air. Dia juga memastikan ribuan koperasi itu terdiri dari koperasi telur, ayam, daging, hingga susu.

“Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto] ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan minyak makan merah menjadi salah satu program prioritas Kemenkop dan akan dimasukkan ke dalam program MBG.

4. Pasokan Bahan Baku

Pemerintah turut melibatkan Perum Bulog dalam program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, Bulog bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung kelancaran pasokan bahan pangan hingga logistik.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional [BGN] untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” tutur Suyamto kepada Bisnis.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memberikan dukungan pada program MBG. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pihaknya juga ikut berperan dalam menyiapkan standar keamanan pangan segar.

5. Tak Ada Pungutan Biaya

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya alias gratis.

“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

“Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

Badan Gizi Nasional sebelumnya juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi. Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

6. Anggaran Jumbo

Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Sementara itu, tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkapkan awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

Program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025).

Hasan menjelaskan makan bergizi gratis hari ini akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis akan melibatkan para UMKM. Dadan menyebut bahwa antusias warga untuk menjadi mitra program ini cukup tinggi.

"Antusias. Semua pihak punya hak yang sama," kata Dadan kepada wartawan, Kamis (2/1).

KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai besok, 6 Januari 2025.

Hal ini seperti disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi koordinator pelaksana dari program Makan Bergizi Gratis.

Adapun sasaran program MBG ini adalah anak sekolah, mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Dalam program ini, setiap siswa akan mendapatkan satu kali makan gratis sesuai dengan jadwal.

Pemberian makanan gratis anak sekolah ini dilakukan untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, dengan manfaat yang diharapkan yaitu peningkatan kesehatan ,mencukupi kebutuhan gizi, dan mencegah stunting.

Jadwal Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG)

Walau beberapa pihak menyebut programini sebagai makan siang gratis, namun ternyata tidak semua siswa akan mendapatkanya di jam makan siang.

Dikutip dari laman Indonesiabaik.id, pembagian MBG untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan.

Rencananya, jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis di tiap jenjang pendidikan adalah:

• PAUD, TK, Siswa Kelas 1 dan 2 SD: dibagikan pukul 08.00 waktu setempat

• Siswa Kelas 3, 4, 5, dan 6 SD: dibagikan pukul 09.30 waktu setempat

• Siswa SMP dan SMA: dibagikan pukul 12.00 waktu setempat

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa siswa PAUD hingga sekolah dasar (SD) akan diberikan makan gratis sebagai makan pagi.

Sementara bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) akan menerima makan gratis sebagai makan siang.

KOMPAS.com/Nugraha Perdana Ilustrasi uji coba makan bergizi di SDN Torongrejo 3, Kota Batu, Jawa Timur.

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbeda-beda

Selain jadwal pembagian,salah satu yang menjadi perhatian adalah menu yang akan dibagikan.

Seperti diketahui, menu makanan yang akan dibagikan dalam program MBG bisa berbeda-beda di tiap daerah.

Dikutip dari Kompas.tv, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa menu makan bergizi gratis akan berbeda di setiap daerah atau disesuaikan dengan sumber makanan yang ada di daerah tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat. Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum.

Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, dilansir Kontan.co.id (4/1/2025).

Penerima makan bergizi gratis

Menurutnya, sebanyak 85 persen dari dana yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digunakan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Selain itu, satuan pelayanan yang terdapat di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak, mulai Paud hingga anak di bangkau SMA.

Penyaluran makan bergizi gratis juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto
menyampaikan bahwa Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) akan terintegrasi dalam program nasional.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” terang Yandri, dilansir menpan.go.id (29/10/2024).

Program makan bergizi gratis merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Sasaran program makan bergizi gratis sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir 2025.

Sumber:

indonesia.go.id

nasional.kontan.co.id

www.setneg.go.id

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun, resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ungkap Budi Arie.

Bahan baku makan gizi gratis harus lokal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Budi Arie setelah rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Melalui kolaborasi dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap bisa menciptakan efek positif dalam perekonomian dari hulu hingga hilir.

Program makan gizi gratis melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan berperan sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Sebanyak 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program ini.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Awalnya, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi untuk makanan bergizi.

Namun, demi efisiensi anggaran, biaya tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa angka ini telah dihitung untuk menjamin kualitas dan gizi makanan, bahkan di daerah terpencil.

"Kita hitung Rp 10.000 per porsi itu cukup bermutu dan bergizi," ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers pada November 2024.

Siapa saja yang dapat makan bergizi gratis?

Sasaran awal program ini meliputi pelajar mulai dari usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program ini ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” ungkap Dadan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi buruh dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.