KEBUMEN, KOMPAS.com - Yayasan Saka Tunggal Bersinar dan Koperasi Jaya Sekti Mandiri Kebumen telah menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI untuk membangun dapur umum yang menyediakan program makan siang bergizi gratis.

Peletakan batu pertama untuk dapur umum ini dilakukan secara simbolis di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Sabtu (28/12/2024).

Pembangunan dapur sehat ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,5 miliar.

Dapur umum tahap pertama akan berlokasi di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, serta di Resto Kambal Kebumen, Klirong, dan Petanahan.

“Ini adalah kerja sama antara BGN, Yayasan Saka Tunggal, Koperasi Jaya Sekti Mandiri, dan kontribusi dari pengusaha asal Kebumen yang sukses di Jakarta. Proses pembangunan unit pelayanan makanan bergizi gratis ini terlaksana berkat dukungan semua pihak,” ungkap Prasetyo Panggih, Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen, dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis akan berfungsi sebagai dapur pengolahan makanan sehat untuk anak-anak sekolah di Kabupaten Kebumen.

“Kepala dapur, ahli gizi, dan administrasi dari BGN akan terlibat. Jumlah makanan bergizi yang disiapkan adalah sebanyak 3.000 porsi per hari untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil,” lanjutnya.

Program ini merupakan upaya mendukung Dapur Sehat dari BGN RI untuk meningkatkan asupan gizi generasi muda, terutama pelajar dan ibu hamil.

"Kami menyambut baik program dapur sehat ini dan berkomitmen untuk mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah salah satu program prioritas BGN RI untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan ibu hamil di Kabupaten Kebumen," jelasnya.

Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur agar steril, yang memerlukan perencanaan dan persiapan matang, baik dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan baku makanan sehat.

Perwakilan Yayasan Saka Tunggal Bersinar, Ma'rifun menambahkan, program pembangunan dapur sehat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan membeli bahan baku makanan sehat dari masyarakat setempat.

“Kami siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawal dan mengawasi pembangunan ini demi mewujudkan program dapur sehat dan generasi emas Indonesia,” ucap Ma'rifun.

Ia berharap, dapur umum ini dapat selesai dalam dua bulan ke depan.

Ma'rifun juga menyampaikan bahwa sudah ada tiga titik lokasi yang disiapkan untuk pembangunan dapur umum di Kabupaten Kebumen, dengan lokasi di Desa Kemukus sebagai proyek percontohan dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Selanjutnya, lokasi di Kecamatan Kebumen akan berada di Resto Kambal, Klirong, dan Petanahan," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.

Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024). Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group atau ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi. Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuean pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

1. Bangun rumah MBR di Tangerang

Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.

Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.

Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

2. BPHTB dan PBG gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Dok. Kementerian PKP Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, Kementerian PKP Bersama PT Berau Coal Bangun 500 Unit Rumah di Berau Kaltim

3. Bangun Rumah MBR di Berau

Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.

Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).

Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.

Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.

Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun per Februari 2025, berarti 15 juta rumah rakyat untuk selama lima tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung pada akhir Oktober, untuk pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor menjadi rumah rakyat.

Lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten, disita oleh Kejaksaan Agung dari koruptor, dan akan dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi 1,3 juta hektare tanah terlantar selama lima tahun ke depan dapat dibangun rumah bagi rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Antara lain melalui optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput. Sewa itu turun menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada November, dari harga sewas sebelumnya yang mencapai Rp3,5 juta per unit.

Penurunan tarif itu dapat meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di Jakarta sehingga menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Optimalisasi lahan

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Keberlanjutan FLPP

Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Optimalisasi lahan

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Keberlanjutan FLPP

Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Sebanyak 500 rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan mulai dibangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Berau Coal (BC).

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12) lalu.

Fitrah berharap dukungan seperti yang dilakukan PT BC ini bisa terus berlanjut. Sebagai dukungan, Fitrah mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal. Saya optimis dalam menjadikan sektor properti atau sektor perumahan sebagai faktor yang mendorong efisiensi pembangunan dan juga CSR dari PT Berau Coal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekeliling pertambangan," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan mengedepankan pengembalian manfaat kepada masyarakat. Pihaknya memfokuskan pembangunan di Kabupaten Berau karena Berau Coal berada di wilayah tersebut.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," kata Edy.

Pembangunan tersebut menggunakan dana CSR Berau COAL , lalu berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Adapun rumah tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

MAGELANG, KOMPAS.com - Dugaan percobaan penipuan dengan modus program makan bergizi gratis (MBG) dilaporkan terjadi di Magelang, Jawa Tengah.

Kantor perwakilan penyedia MBG di wilayah Magelang membantah bahwa mereka melibatkan individu atau kelompok manapun secara sepihak tanpa instruksi Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, mengungkapkan telah menerima sekitar lima laporan dugaan percobaan penipuan terkait MBG yang terjadi di Kota dan Kabupaten Magelang selama Oktober hingga Desember 2024.

Aduan tersebut datang dari kalangan warga dan katering melalui direct message di Instagram, WhatsApp, atau datang langsung ke kantornya.

"Mereka didatangi oleh seseorang yang mengatasnamakan BGN dengan membawa identitas atau surat keputusan palsu," kata Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Beragam modus penipuan dilakukan tergantung pada target korban. Pihak katering, misalnya, dijanjikan dapat menjadi mitra BGN dalam produksi makanan dengan syarat memberikan uang puluhan juta rupiah sebagai biaya kerja sama.

Selain itu, penipu juga menawarkan kepada masyarakat untuk menyewakan tempat atau tanahnya sebagai dapur produksi dengan iming-iming memberikan sertifikat tanah.

Modus lainnya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas masak dengan meminta uang ratusan ribu rupiah sebagai biaya pembuatan seragam kerja dan identitas.

"Untungnya mereka tidak keluar dana," ucap Rauuf.

Dia menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak bekerja sama dengan individu atau kelompok manapun untuk MBG tanpa instruksi Badan Gizi Nasional.

Masyarakat, lanjutnya, hanya bisa mengajukan kerja sama melalui satu pintu dengan mengakses situs web resmi BGN.

Rauuf juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan untuk melapor ke polisi.

"Nanti, kami bisa bantu sebagai bukti tambahan," ujarnya.

Namun, dia menambahkan bahwa pihaknya masih fokus pada program MBG dan belum mempertimbangkan untuk melapor ke polisi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis untuk segera melapor ke polisi.

Hal ini setelah terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur, yang tertipu oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, modus penipuan tersebut mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan Kantor Komunikasi Kepresidenan mengecek proses memasak makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Kota Bogor. Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebut.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat. Kami imbau para korban segera melapor ke polisi agar kasus ini segera diusut," kata Lalu Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Iwan menyebutkan, BGN akan mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa pada masa mendatang.

"Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan," tutur Iwan.

BGN juga menggarisbawahi komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Kami percaya, program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran," kata Iwan.

Adapun BGN telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis (26/12/2024) hingga Sabtu (28/12/2024).

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang